Mendorong Pembangunan Berpusat Pada Rakyat

TIGA pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, nampaknya memanfaatkan betul panggung debat yang berlangsung pada Jum’at malam (13/1) lalu. Mereka berupaya menyakinkan warga, paling layak memimpin Jakarta untuk periode 2017-2022.

Dalam acara itu, tiga Paslon, Agus Yudhyono Harimurti-Sylviani Murni (Paslon 1), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat (Paslon 2), dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno (Paslon 3), berupaya menyakinkan warga lewat pemaparan visi, misi, program program kerja, dan komitmen dalam menjaga integritas. Tinggal warga yang menilai dan menentukan pilihan satu dari tiga Paslon yang layak memimpin.

Pemaparan visi, misi, program kerja, dan komitmen para kandidat itu sangat penting, khususnya bagi pemilih rasional yang belum menentukan pilihan.Karakter pemilih rasional umumnya kritis dalam menilai visi, misi, program kerja, dan komitmen para kandidat.

Tema debat perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta itu, mengulas tema: “Pembangunan Sosial Ekonomi Jakarta”. Ira Kusno, mantan penyiar berita televisi swasta dipercaya menjadi moderator.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengaku puas dengan acara debat tersebut. Menurut dia, pemaparan masing-masing Paslon menjawab pertanyaan warga DKI Jakarta terkait persoalan yang dihadapi. Dia berharap, pemaparan Paslon menjadi referensi bagi warga ketika menggunakan hak pilihnya pada 15 Februari mendatang.

KPU Jakarta akan mengevaluasi pelaksanaan debat perdana itu dengan harapan debat berikutnya yang berlangsung 27 Januari mendatang lebih berkualitas. “Itu penting untuk meningkatkan kualitas debat kedua dan ketiga yang diharapkan lebih seru,” ujarnya.

Acara malam itu memang agaknya masih jauh dari kesan debat. Mungkin, lebih tepatnya pemaparan visi, misi, dan program kerja. Belum terlihat upaya masing-masing Paslon mengkritisi program kerja secara komprehensif. Mungkin, karena keterbatasan waktu yang disediakan. Meski demikian, pelaksanaannya berlangsung proporsional. Masing-masing Paslon diberikan batas waktu oleh moderator sehingga tidak ada yang mendominasi.

Termasuk, sorak-sorai para pendukung masing-masing Paslon. Terdengar gemuruh yel-yel para pendukung. Namun, berlangsung tertib dan tidak terdengar yel-yel salah satu kubu yang mendominasi. Tidak terdengar pula nada yang menjelekan.

Masing-masing pendukung dapat menempatkan diri secara proporsional sehingga acara berjalan tertib. Moderator memang telah mengingatkan para pendukung agar mentaati aturan KPU DKI Jakarta yang tidak akan menolerir siapa pun yang mencoba menganggu berlangsungnya acara. Dengan begitu, pemaparan misi, visi, dan program para Paslon dapat dicerna jelas oleh publik.

******

Selain menyoroti substansi visi, misi, dan program kerja, menarik pula mencermati gestur dan strategi komunikasi Paslon. Dari gestur yang terlihat, masing-masing Paslon tidak terlihat grogi. Ibarat pertandingan sepakbola, ketiganya melakoni strategi menyerang, bertahan, dan melancarkan serangan balik. Sesekali terdengar kritik dan sindiran.

Agus misalnya. Dia terlihat tegas, bersemangat, dan percaya diri dalam menyampaikan dan menyakinkan program unggulannya. Penjelasannya runtun dan rasional. Dia juga menunjukan komitmen kuat dalam memimpin ibukota. Argumentasi yang disampaikan Agus malam itu, menepis anggapan sejumlah pihak yang menganggapnya sebagai “bocah ingusan”.

Begitu pula dengan Sylvi. Argumentasi yang disampaikan Walikota Jakarta Pusat (2008-2013) itu menyakinkan. Terdengar pula nadanya mengkritik program yang disampaikan lawannya, khususnya Paslon petahana.

Sementara Ahok-Djarot tampil tenang. Ahok terlihat berbeda dalam berbicara. Dia tidak tampil seperti terbiasa, blak-blakan, bahkan oleh sebagian kalangan dianggap kasar. Intonasi nada bicara Ahok terdengar rada datar. Meski sempat pula terdengar intonasinya meninggi, apalagi saat kinerja sebagai gubernur dikritik.

Panggung tersebut juga dimanfaatkan olehnya untuk mengklarifikasi anggapan sebagian orang yang menganggapnya temparemental. Termasuk menjawab beberapa masalah Jakarta yang menjadi sorotan seperti penggusuran dan banjir. Ahok sejak awal agaknya menyadari bakal dikritik lawannya. Wajar, karena Ahok-Djarot adalah petahana.

Argumentasinya pun rasional. Selain memaparkan visi dan misi utamanya, Ahok memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan klaim pencapaian kinerja Pemerintahan Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama dipimpinnya.

Demikian pula Anies-Sandiaga. Paslon nomor urut tiga ini memaparkan misi, visi, program, dan komitmennya secara jelas dan tegas. Pemaparan yang disampaikan keduanya runtun, menyakinkan, dan substantif. Sesekali Anies melontarkan pernyataan bernada filosofis. Dia juga mengelaborasi persoalan secara komprehensif. Anies memang jago berkomunikasi. Maklum, dia berpengalaman menjadi pendidik. Sampai-sampai, Ahok menyindir Anies yang terlalu berteori. Sindiran itu dijawab Anies dengan mengingatkan Ahok jika pemimpin itu tidak hanya kerja, kerja, dan kerja. Namun, perlu gagasan untuk memajukan warga Jakarta.

Program Kerja

Saat diberikan kesempatan memaparkan visi misi, Agus memulai pemaparannya dengan menyoroti realitas ketimpangan sosial ekonomi yang meningkat dan menurunnya daya beli sebagian warga Jakarta.

Dia juga mengkritisi masalah menurunnya kualitas hidup warga DKI Jakarta akibat masih sering terjadinya banjir, macet, dan sampah. Agus juga mengkritik Pemprov DKI Jakarta dengan cara menyampaikan pesan warga yang dikesankannya takut terhadap pemerintahnya sendiri.

Dalam memecahkan masalah tersebut, Agus-Sylvi mengusung visi menjadikan Jakarta semakin maju, aman, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi itu, Agus-Sylvi menyuguhkan misi: meningkatkan perekonomian daerah, meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan transportasi umum. Lalu, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, menghadirkan rasa aman dan adil kepada warga Jakarta.

Jika diberikan kepercayaan memimpin Jakarta, orientasi pembangunan yang dikedepankan Agus-Sylvi adalah menjadikan Jakarta sebagai ruang kehidupan yang mensejahterakan semua warganya, merealisasikan pembangunan inklusif, partisipatif, dan memberdayakan masyarakat. Dengan begitu, Jakarta akan menjadi kota modern dan unggul, dengan tetap pada karakter Jakarta dan Indonesia.

Ahok, saat diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi, menekankan pada pembangunan manusia yang disertai indikator pencapaian yang jelas. Jika Agus menyoroti persoalan yang dihadapi sebagian warga Jakarta, sebagai petahana, Ahok memaparkan klaim pencapaian kinerja Pemprov DKI Jakarta. Misalnya, dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta. Menurut dia, di tahun 2015, IPM Jakarta mencapai 78,99, kurang 1,01 untuk menyamaikan IPM dunia. Dia juga menyebut sungai kini bersih dan pelayanan birokrasi lebih baik.

Untuk mencapai visi membangun manusia Jakarta, Ahok-Djarot memiliki misi, menciptakan birokrasi yang melayani, bersih, transparan, dan profesional. Tanpa itu, Ahok menyakini, tujuan pelaksanaan program sosial ekonomi sulit tercapai.

Giliran Anies-Sandiaga memaparkan visi misinya. Anies tampil tenang. Artikulasinya sangat memukau. Penjelasannya sangat runtun dan menyakinkan. Sesekali, nada bicara Anies terdengar tegas. Anies menyatakan, bersama Sandiaga, dirinya hadir di Jakarta dengan membawa pengalaman, pengetahuan, dan akumulasi jaringan. Baginya, Jakarta bukan sebagai tempat uji coba, tetapi tempat mengabdi dan mengajak maju bersama.

Anies menyatakan komitmennya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta. Untuk mencapai tujuan itu, dia memprioritaskan pentingnya akses lapangan pekerjaan yang adil dan pendidikan yang berkualitas. Dia juga menekankan pentingnya pemberantasan narkoba dan kriminalitas.

******

Dalam mengoptimalisasikan pembangunan sosial ekonomi di Jakarta, masing-masing Paslon, nampaknya memiliki program berbeda. Tetapi, substansi dan orientasinya sama. Program yang disodorkan sama-sama menegaskan pembelaan terhadap warga Jakarta.

Agus-Sylvi lebih menekankan pemberian bantuan dana kepada keluarga tidak mampu, bantuan dana bergulir untuk memberdayakan komunitas, yang disertai dengan pemberdayaan dan partisipasi. Ahok-Djarot, menekankan pentingnya peran birokrasi yang profesional dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan Anies-Sandiaga, lebih memusatkan pada pembangunan manusia, mendorong kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

Agus-Sylvi menawarkan program bantuan langsung sementara kepada keluarga miskin dan kurang mampu sebesar Rp5 juta per keluarga miskin per tahun. Tujuannya, untuk membantu warga yang dihadapi kesulitan hidup sehari-hari. Agus juga akan memberdayakan komunitas RT/RW, disertai pendampingan dan bantuan dana sebesar Rp1 miliar per RT/RW.

Dalam upaya mengurangi pengangguran dan penciptaan lapangan kerja, Agus-Sylvi menyuguhkan program bantuan dana bergulir Rp50 juta rupiah per unit usaha. Program lainnya adalah peningkatan pelayanan kesehatan, mensejahterakan guru, dan menumbuhkan investasi.

Dia juga berjanji akan membangun Jakarta tanpa penggusuran lewat program perumahan rakyat. Agus ingin menjadikan Jakarta Smart, Creative, dan Green City. Lalu, memberikan rasa aman, menciptakan kerukunan antarwarga, menegakan keadilan untuk semua, dan meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan.

Sementara Djarot, menekankan pentingnya reformasi birokrasi. Menurut dia, birokrasi merupakan motor pembangunan sehingga harus bersih, transparan, dan profesional. Dengan begitu, aparatur birokrasi dapat membangun manusia Jakarta.

Menurut Djarot, masyarakat Jakarta harus dibangun agar otaknya penuh, perutnya penuh, dan dompetnya juga penuh. Dengan begitu, katanya, warga akan cerdas, berkarakter, dan mempunyai daya beli tinggi. Semua itu akan terwujud jika birokrasi profesional.

Sandiaga menekankan pentingnya program penciptaan lapangan kerja. Menurut dia, banyak warga yang mengeluh dengan kondisi saat ini lantaran sulitnya mendapatkan pekerjaan.

Jika dipercaya memimpin Jakarta bersama Anies, Sandiaga akan merealisasi Program OK OC atau One Kecamatan One Center Entrepreneurship. Program itu akan mengubah pola pikir warga Jakarta dan membuka lahan pekerjaan dengan memberikan kredit hingga Rp300 juta, dengan disertai pendampingan.

Dia juga berjanji akan memastikan harga terjangkau sehingga mengurangi biaya hidup, khususnya bagi kalangan kelas menengah ke bawah. Di bidang pendidikan, Sandiaga menyuguhkan program KJP Plus yang ditujukan untuk siswa dari keluarga tidak mampu.

Dalam acara itu, Ira Kusno juga mengajukan pertanyaan seputar integritas para Paslon. Itu penting guna menghindari benturan kepentingan jika di antara mereka dipercaya memimpin Jakarta. Ira meminta Paslon menyampaikan pandangan dan sikapnya jika dihadapi benturan kepentingan, antara  kepentingan warga Jakarta dengan kepentingan tim sukses, partai, dan pribadi. Ketiga Paslon nampak memperlihatkan sikap dan komitmennya menjaga integritas.

Bagi Anies, integritas adalah kejujuran secara pribadi, berpihak kepada kepentingan publik, menjalankan nilai-nilai dengan benar, dan mengikuti tata kelola yang baik. Anies lalu menyebut masalah reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang dianggapnya bentuk ketimpangan. Dia menegaskan, bersama Sandiaga, akan menolak reklamasi Jakarta jika dipercaya memimpin Jakarta.

Agus juga memastikan komitmennya bersama Sylvi, untuk menjaga integritas. Selama 16 tahun berkarir di bidang militer, Agus mengatakan, dirinya dituntut untuk menjaga integritas dalam memimpin. Apalagi, kata dia, saat dipercaya memimpin Jakarta dengan segala kompleksitas masalahnya. Dalam menjaga integritas, Agus berjanji akan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Hal itu tidak cukup dibangun lewat sistem. Namun juga disertai keinginan baik (good will) dari pemimpin dan menjadi contoh bagi lainnya.

Sementara Ahok menilai, integritas seseorang baru teruji jika diberikan kekuasaan. Ahok menyatakan, bersama Djarot, sudah diberikan kepercayaan dalam melaksanakan mandat kekuasaan, mulai saat menjadi bupati, anggora DPRD, DPR, Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Dengan pengalaman itu, Ahok mengklaim sudah teruji dalam menjaga integritas.

Dalam debat itu juga digali pandangan Paslon dalam memecahkan masalah tingginya tingkat ketimpangan atau gini rasio di Jakarta secara nasional dan angka kemiskinan yang belum menurun. Hingga Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 384.300 orang. Jumlahnya mengalami peningkatan. Pada September 2015, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah warga miskin mencapai 368.670 orang.

Guna mengatasi masalah tersebut, Agus menyakinkan pentingnya merealisasikan program bantuan langsung yang sifatnya sementara, disertai pendampingan. Tujuannya, agar warga yang benar-benar tidak mampu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Jakarta, kata Agus, masih banyak warga Jakarta yang masih sulit makan. Demikian pula program dana bantuan bergulir tanpa bunga, disertai pendampingan dan target maupun sasaran yang jelas. Agus yakin, program itu dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran signifikan dalam waktu lima tahun.

Agus juga menjanjikan program perumahan rakyat. Saat ini, kata dia, backlog (selisih pasokan dan permintaan) rumah di Jakarta mencapai 300 ribu unit. Artinya, tingkat kebutuhan akan perumahan di Jakarta masih sangat tinggi.

Ahok mengakui, gini rasio di Jakarta, tinggi secara nasional. Tetapi, Ahok mengingatkan, saat dirinya baru menjabat wakil gubernur, mendampingi Joko Widodo yang menjabat Gubernur DKI setelah memenangkan Pilgub tahun 2012, gini rasio di Jakarta tahun 2013, mencapai 0,43 dan 0,41. Sekarang, kata dia, sudah 0,4. Demikian pula angka pengangguran.

Di tahun 2013, jumlah pengangguran mencapai 8,3 persen di Jakarta. Saat ini, kata dia, berkisar enam persen. Pencapaian itu tidak terlepas dari pelaksanaan program jaminan kesehatan, jaminan sekolah, jaminan perumahan, jaminan transportasi, harga sembako stabil, pemberian modal usaha dengan pola bagi hasil. Ahok tidak setuju bantuan tunai. Dia menganggapnya tidak mendidik.

Sementara Anies mengilustrasikan program Paslon 1 dan 2 seperti memberikan ikan dan kail. Menurut Anies, apa artinya memberikan ikan dan kail, bila tidak disediakan kolamnya. Karenanya, dia bersama Sandiaga, bertekad menyediakan kolam. Program OK OC, kata dia, tidak sekadar menumbuhkan wirausaha. Namun, menyiapkan lapangan pekerjaan. Anies juga bertekad menghubungkan home industry dengan large industry sehingga menciptakan kemakmuran bersama.

Saling Sindir

Suasana rada panas saat moderator memberikan kesempatan masing-masing Paslon mengajukan pertanyaan terkait program unggulan yang disampaikan lawannya. Saat Ahok-Djarot diberikan kesempatan bertanya, Djarot mempertanyakan kepada Agus-Sylvi soal pertanggungjawaban pengelolaan dana Rp1 miliar untuk RT/RW. Dia juga meragukan pencapaian program pendampingan yang diusulkan Anies-Sandiaga. Djarot menyebut, tingkat keberhasilan pemberdayaan UKM tidak lebih dari 20 persen.

Menjawab pertanyaan itu, Agus dengan nada tegas menyatakan, tidak punya hati jika menganggap pemimpin yang ingin membantu warganya berdasarkan konstitusi, membantu rakyat miskin, dianggap membodohi. Pernyataan itu sekaligus menjawab kritik yang dinyatakan Ahok terhadap program bantuan dana kepada masyarakat miskin yang dijanjikan Agus-Sylvi.

Agus mengingatkan, program dana bantuan sifatnya sementara. Anggarannya pun sangat terukur. Menurut Agus, jika Rp400 ribu per bulan atau Rp5 juta pertahun, diberikan kepada 128 ribu keluarga tak mampu, maka membutuhkan anggaran sekitar Rp650 miliar. Jumlah dana itu sangat kecil dibandingkan dengan dana APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp70 triliun.

Agus pun memastikan program itu bukan bagi-bagi uang. Namun, lebih bersifat kemanusiaan. Agus mengingatkan, seorang pemimpin jangan membiarkan rakyat kelaparan. Dia menambahkan, program dana bantuan kepada masyarakat miskin juga direalisasikan oleh pemerintah di negara-negara G20, Brasil, india, dan Amerika Serikat.

Sementara Sandiaga balik bertanya kepada Djarot yang menyebut tingkat keberhasilan dari program pendampingan UKM hanya 20 persen. Sandiaga menegaskan, dirinya telah membina banyak UKM.

Dari pendampingan yang dilakukannya, tingkat kesuksesannya mencapai 80 persen. Kesuksesan dalam membina UKM, sangat tergantung pendampingan yang dilakukan.

Sandiaga balik mengkritik jika Pemprov DKI tidak menyediakan lahan usaha, modal, dan pendampingan. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, dan yang miskin kian miskin. Dia mencontohkan usaha yang dikembangkan Nurhayati, warga Bukit Duri, yang sehariannya berjualan nasi uduk. Menurut dia, Nurhayati tidak diberikan lahan usaha, permodalan, dan pendampingan sehingga usahanya kian tergerus.

Soal penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta juga menjadi bahan perdebatan. Ahok menolak jika disebut menggusur rumah warga yang berada di bantaran sungai. Dia mengunakan istilah relokasi. Menurut Ahok, justru sangat tidak manusiawi membiarkan warga bertahun-tahun tinggal dengan rumah tak layak di bantaran sungai. Dia pun mengingatkan lawannya untuk tidak mengajari rakyat yang sudah salah, demi kepentingan Pilkada.

Terkait pernyataan Ahok itu, Anies menanggapi, dengan mengingatkan janji lima tahun lalu yang disampaikan Jokowi-Ahok, yang akan membangun kampung derek di pinggir sungai.

Di mana janji itu, di mana kontrak politik itu?” kata Anies. Saat menyambangi warga yang tinggal di sekitar sungai, Anies diperlihatkan warga kontrak politik yang ditandantangai lima tahun lalu.

Anies berjanji akan menuntaskan janji yang tidak ditunaikan pada pemerintahan periode sebelumnya jika terpilih menjadi gubernur.

Anies mencontohkan pengelolaan Kali Code di Yogyakarta, yang menekankan pentingnya dialog dengan warga dan peremajaan lingkungan secara bertahap, serta memastikan warga mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan lapangan pekerjaan.

Masalah penggusuran juga dipertanyakan Agus. Saat diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Ahok-Djarot, Agus mengkritik penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Agus lalu bertanya, “Bagaimana perasaan anda melihat warga semakin sulit dan kehilangan segalanya, disegel (rumahnya), dan terhempas dari Jakarta? Jakarta untuk siapa, kita ingin Jakarta cantik, tetapi tidak membuat ada yang menjerit dan menangis.”

Ahok berupaya tenang menjawab pertanyaan itu. Dia menganggap, Paslon 1 hanya melihat lokasi tertentu saja. Dia mengklaim keberhasilannya dalam menekan banjir. Menurut dia, dua pertiga lokasi banjir, telah berhasil dikurangi. “Kami tidak menyingkirkan orang. Justru orang bersyukur, keluarganya aman dari banjir.”

Terkait warga yang tak memiliki rumah akibat terkena dampak penggusuran, Ahok menyatakan, lantaran mereka adalah penyewa dari luar Jakarta. “Kalau ber-KTP Jakarta, pasti dapat rusun (rumah susun),” jawab Ahok.

Jawaban Ahok itu ditanggapi Sylvi. Dia mempertanyakan soal kemenangan warga Bukit Duri yang menggugat kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait normalisasi Sungai Ciliwung. “Kok bisa menang ya. Kalau seorang pemimpin, saya kira mesti mengevaluasi bahwa yang dilakukan ini (menggusur warga) menabrak hukum atau tidak? Ingat Pasal 34 UUD 1945, fakir miskin dilindungi negara. Menggusur, tidak melihat dampaknya. Di sinilah butuh komitmen pemimpin.”

Ahok lalu membalasnya dengan mempersoalkan rumah apung yang diusulkan Sylvi. Menurut Ahok, tidak mungkin mengatasi pendangkalan sungai, tanpa melakukan penataan.

Agus dan Anies nampak lebih sering menyerang Ahok-Djarot, dengan memaparkan realitas. Sementara Ahok-Djarot memilih bertahan, seraya menebar klaim keberhasilan. Namun, Paslon nomor urut dua itu juga melontarkan kritik dan sindiran terhadap program yang diusung lawannya.

Ahok-Djarot sah-sah saja mengklaim penggusuran diarahkan untuk normalisasi sungai. Dia juga berhak mengklaim relokasi rumah warga di pinggiran sungai ke rumah susun yang lebih layak. Namun, apakah proses yang dilalui sudah benar? Apakah atas dasar dialog yang melahirkan kesepakatan dari warga? Bagaimana dengan kompensasi dan kepastian penyediaan infrastruktur pendukung bagi warga yang direlokasi? Pertanyaan itu tidak terelaborasi dalam debat.

Penggusuran memang menjadi alternatif bagi Pemprov DKI Jakarta dalam menata kawasan jalur hijau. Namun, tidak bisa penggusuran dilakukan paksa karena melanggar hak asasi manusia (HAM). Penggusuran paksa melabrak Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang telah diratifikasi melalui UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Larangan penggusuran paksa juga ditegaskan dalam Pendapat Umum PBB Nomor 4 Tahun 1991 tentang Hak Atas Perumahan yang Layak. Berdasarkan Pendapat Umum PBB Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penggusuran Paksa, ditekankan pentingnya musyawarah dengan warga yang terkena dampak, pemberitahuan kepada warga sampai jadwal penggusuran akan dilakukan, kejelasan informasi tentang kegunaan lahan pasca penggusuran, kehadiran pemerintah saat penggusuran, penyediaan sarana pemulihan berdasarkan hukum.

Selain itu, diberikan pendampingan atau bantuan hukum bagi mereka yang akan menuntut ganti rugi melalui lembaga peradilan. Penggusuran tidak boleh mengakibatkan seseorang berada dalam keadaan tidak memiliki rumah sama sekali atau kualitas hidup dan martabatnya menurun di lokasi yang baru.

Penggusuran paksa juga melanggar UUD 1945, Pasal 28H ayat 1 yang menegaskan, hak setiap warga negara atas tempat tinggal. Penggusuran paksa juga memicu bentrokan antara aparat penegak hukum terhadap warga.

Harapan warga agar pembangunan tidak menggusur perlu direspons. Warga perlu diajak berdialog untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Kalau pun terpaksa direlokasi, maka pemerintah wajib memberikan kompensasi yang layak dan memastikan warga tidak kian termarginalisasi.

Dialog dengan warga perlu dilakukan, agar muncul tuntutan dan dukungan, yang menjadi masukan bagi Pemprov DKI sehingga menghasilkan prespektif dan solusi yang tepat dalam menjawab persoalan. Dengan begitu, keputusan dapat dieksekusi dengan baik, dengan tingkat resistensi yang minim. Cara-cara dialog dengan warga lebih manusiawi daripada melakukan upaya pengggusuran paksa, apalagi sampai melibatkan polisi dan militer.

Kurang Mendalam

Pemaparan ketiga Paslon nampaknya belum tereksplorasi dengan maksimal. Begitu pula kritik dan jawaban mereka mengenai masalah dan solusi yang ditawarkan. Belum tereksplorasi pula metode pembangunan sosial dan ekonomi, tanpa penggusuran dan memarginalisasi, strategi dalam meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar, strategi pemberdayaan berbasis komunitas, meningkatkan partisipasi warga, termasuk penanganan banjir, macet, lingkungan hidup, gangguan yang mengusik harmoni sosial, kriminalitas, dan sebagainya. Jawaban maupun kritik yang disampaikan masing-masing Paslon terlalu umum, belum menggali substansi persoalan secara dalam.

Jika melihat program yang ditawarkan, ketiga Paslon nampaknya merespons kebutuhan warga. Saat turun ke lapangan, mereka tentu tidak sekadar sosialisasi atas pencalonan atau hanya merebut simpati warga. Namun juga melakukan identifikasi masalah yang kemudian dikreasikan dalam bentuk program kerja. Sayangnya, pemaparan tidak mengelaborasi sisi efektifitas dan efisiensi dari program kerja yang akan dilakukan. Paslon juga tidak menjelaskan dampaknya dalam menekan angka kemiskinan, memangkas kesenjangan sosial, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sebagainya.

Ketiga Paslon juga tidak mengelaborasi pentingnya monitoring dan evaluasi atau cara lain untuk memastikan efektifitas program yang disodorkan dan menekan penyimpangan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditentukan. Seperti diketahui, sudah begitu banyak program sosial dan ekonomi, baik dalam bentuk bantuan dana, pendampingan, maupun pembangunan infrastruktur. Namun, tidak begitu signifikan menekan angka kemiskinan.

Penjabaran mengenai bentuk intervensi juga masih normatif. Mungkin, butuh waktu cukup panjang untuk membedah program-progam sosial yang tepat bagi warga Jakarta.

Sementara target program sosial ekonomi yang disodorkan masing-masing Paslon, sangat jelas. Ketiganya menunjukan pemihakan pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah. Agus-Sylvia dan Anies-Sandiaga menekankan intervensi sosial lewat bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat lewat pendampingan dan partisipasi sosial, yang diharapkan mendorong kemandirian masyarakat. Sementara Ahok-Djarot mengutamakan pembangunan fisik yang diyakini dapat mempengarui pembangunan manusia. Bentuk intervensi yang ditawarkan ketiga Paslon itu lazim diterapkan dalam pembangunan berpusat pada manusia.

Program sosial dan ekonomi harus berbasis pada masalah, memiliki target dan sasaran yang jelas, termasuk mempertimbangkan aspek input (dukungan sumberdaya) maupun dampaknya bagi masyarakat yang menjadi target sasaran.

Pemberian bantuan dana sementara seperti yang diutarakan Agus-Sylvi merupakan salah satu instrumen yang biasa dilakukan di banyak negara dalam menjamin perlindungan sosial kepada warga, khususnya yang terkena dampak krisis dan tidak memiliki daya untuk bertahan hidup seperti keluarga miskin, kaum lanjut usia, anak-anak, penyadang disabilitas, dan sebagainya.

Program itu biasanya direalisasikan saat kondisi krisis. Hampir sebagian besar negara, tatkala diterpa krisis, menggulirkan bantuan dana lewat program jaring pengaman sosial (social safety nets). Tujuannya, membantu warga bertahan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah terjadi inflasi yang tinggi. Namun, program tersebut harus terukur kinerjanya. Karenanya, harus jelas data mengenai target yang disasar.

Umumnya, program itu tidak sekedar memberikan subsitusi kepada masyarakat. Realisasinya disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan. Tujuannya, untuk membangkitkan kepercayaan diri masyarakat di kala terpuruk, mempertahankan produktifitas di kala terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan mengembangkan potensi lain dalam dirinya sehingga dapat diberdayakan nantinya.

Dalam skala jangka panjang, program itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Targetnya adalah warga yang tak mampu menghadapi persaingan di tengah era globalisasi. Dan, tidak cukup itu saja. Pemerintah perlu memberikan modal dan membuka akses lapangan pekerjaan.

Bisa pula pemberian bantuan dana itu disertai syarat. Misalnya, target sasaran baru dapat menerima bantuan jika bekerja atau memberikan kontribusi. Di Korea Selatan, warga yang terkena PHK akibat perusahaannya gulung tikar, dipekerjakan oleh pemerintah lewat program yang dilaksanakan pemerintah. Meski pekerjaan itu tidak sesuai dengan keahliannya, namun setidaknya mereka mendapatkan uang dengan cara berkeringat.

Misalnya, untuk sementara, mereka dipekerjakan sebagai petugas kebersihan, tukang parkir, dan sebagainya. Mereka dibayar atas dasar pekerjaan tersebut. Cara itu lebih manusiawi daripada pemerintah berlagak layaknya sebagai rezim pemurah.

Saat krisis ekonomi tahun 1997 lalu, pemerintah juga pernah melaksanakan program JPS. Program yang digulir untuk mencegah lonjakan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas Peningkatan Jaring Pengaman Sosial.

Krisis ekonomi kala itu memang meningkatkan jumlah orang miskin dan pengangguran secara signifikan dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1998, penduduk miskin mencapai 80 juta jiwa, atau meningkat 11,9 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 22,4 juta orang. Sementara angka pengangguran  pada tahun 1999 mencapai 6,37 juta orang.

Program JPS digulirkan sebagai langkah emergency agar masyarakat dapat tetap bangkit saat krisis. Sasaran program ini bersifat langsung dan jangka pendek. Subyek yang menjadi target adalah fakir miskin, kelompok difabel, anak-anak terlantar, lanjut usia, tuna susila, warga masyarakat terasing, korban huru hara, dan sebagainya.

Namun, dalam praktiknya, program JPS tidak efektif. Pasalnya, bersifat jangka pendek, tidak mendidik, mengajarkan ketergantungan kepada masyarakat.

Pelaksanaannya juga rentan  penyelewengan dan korupsi karena kurang transparannya alokasi dana program. Program itu juga tidak jelas tataran intervensinya. Pemerintah hanya membagi sasaran berdasarkan sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan dan sebagainya. Padahal, yang paling penting diperhatikan adalah tataran mikro intervensi seperti dilakukan di tingkat komunitas.

Di Amerika Serikat (AS), program JPS diberlakukan pada awal abad ke-21. Konsep yang diterapkan berlandaskan nilai-nilai dan kondisi sosial dan ekonomi. Penerapannya difokuskan pada warga yang kurang beruntung dan rentan terhadap ancaman kemiskinan, dan bersifat jangka pendek.

Program juga direalisasikan dalam bentuk pelayanan pendidikan, rehabilitasi mental, dan sebagainya. Termasuk, transfer dana kepada warga yang rentan. Dalam praktiknya pun kerap dikritik. Karena, program itu menempatkan masyarakat dalam posisi yang lemah.

Namun, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Dan, perlu diingat, permasalahan kemiskinan juga tidak terlepas dari persoalan struktural, bukan karena faktor individu. Problem struktural itu menyangkut sempitnya lapangan pekerjaan, minimnya akses modal untuk usaha, keterbatasan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan bantuan sosial kepada kelompok rentan. Namun, pemerintah juga harus terus mendorong kesamaan kesempatan, terutama untuk kelompok yang sedang atau terus-menerus mengalami ketidakberuntungan ekonomi dan sosial.

Program bantuan dana, tidak boleh mengurangi inisiatif individu untuk bekerja. Program itu juga direalisasikan dalam bentuk pelatihan kerja untuk pengangguran maupun para calon tenaga kerja.

Ke depan, perlu dipikirkan skema program sosial yang pendanaannya tidak lagi bergantung pada anggaran pemerintah. Misalnya, dengan mendorong perbankan untuk mengucurkan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Pemerintah perlu mendorong swasta dan perbankan atau pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembangan mikro kredit agar memberikan akses permodalan kepada masyarakat miskin agar dapat mengembangkan usahanya.

Ada baiknya belajar dari pengalaman model pemberdayaan masyarakat yang pernah sukses diterapkan Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 yang sukses melepaskan ribuan rakyat Banglades dari belengu kemiskinan. Yunus meraih penghargaan lewat Grameen Bank, sebuah bank yang berhasil menggerakkan ekonomi rakyat miskin. Grameen Bank sebagai karya monumental karena menggabungkan kapitalisme dan tanggung jawab sosial, khususnya bagi rakyat miskin.

Yunus rela mengucurkan sebagian besar kekayaannya untuk membantu permodalan bagi rakyat miskin lewat Grameen Bank miliknya. Sejak tahun 1976, Gremeen Bank telah beroperasi untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin di Bangladesh, khususnya perempuan, tanpa jaminan. Usaha tersebut berhasil. Yunus pun mendapat gelar Banker of The Poor (bankir untuk kaum miskin).

Faktor lainnya yang penting dilaksanakan adalah koordinasi antarinstitusi. Pembangunan sosial dan ekonomi membutuhkan aksi kolektif dan terintegrasi. Di beberapa negara, bantuan dana untuk kegiatan antikemiskinan, harus disertai pemberdayaan, penyediaan modal, dan penyediaan infrastruktur. Pemberdayaan bisa dilakukan di level mikro (individu, keluarga dan kelompok kecil), mezzo (organisasi, komunitas lokal), dan level makro (masyarakat luas, pengembangan kebijakan sosial, perundang-undangan sosial). Sementara pembangunan infrastruktur lebih difokuskan pada sarana prasarana publik seperti perumahan, jalan, pasar, dan sebagainya.

Strategi pengembangan masyarakat itu dilakukan secara integratif dengan mengabungkan berbagai isu dengan memusatkan pembangunan pada manusia (people center development) atau pembangunan masyarakat (community based development).

Program pemberdayaan atau pendampingan juga menjadi instrumen pembangunan sosial ekonomi. Program itu diarahkan agar seseorang tetap mampu menjalankan fungsi sosial dan ekonomi dalam lingkungan masyarakat. Dengan keberdayaan, maka individu dapat bertahan (survive), mengembangkan potensinya untuk mencapai kemajuan, atau terbebas dari perangkap kemiskinan. Keberdayaan masyarakat juga menjadi modal penting dalam menciptakan ketahanan nasional. Jadi, tidak hanya mengandung dimensi sosial, namun mendorong pemerataan ekonomi. Karena, dengan keberdayaan, setiap warga dapat mengelola sumber-sumber ekonomi sehingga meningkatkan derajat sosial ekonominya. Dalam konteks ini, keberdayaan tidak sebatas dipahami kesadaran masyarakat untuk mandiri.

Namun, mereka harus diarahkan mampu mengaplikasi teknologi, mengelola modal, dan menembus akses pasar, memanfaatkan informasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, dibutuhkan peran birokrasi dalam memfasilitasi masyarakat yang dirumuskan dalam program maupun kebijakan publik.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan menekankan pendekatan paritisipasi dan (participatory) dan berkelanjutan (sustainable). Orientasinya tidak sekadar mengarahkan masyarakat berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs). Namun juga mencegah proses pemiskinan lebih lanjut guna mencegah dampak pembangunan yang lebih memusatkan pada pertumbuhan dan akumulasi modal. Pemberdayaan menjadi alternatif pembangunan yang menekankan pada pemerataan dan pembangunan yang inklusif, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Paradigma pembangunan itu menjadi antitesa dari pendekatan pertumbuhan yang lebih menekankan pada trickle down effect, yang bersifat vertikal atau lebih menguntungkan piha dan kelompok tertentu.

Pendekatan ini terdengar populis. Namun, dalam praktiknya, ditemukan pemanfaatan program-program pemberdayaan dengan memanfaatkan ketidakberdayaan masyarakat, inefisiensi, manipulatif, tidak diarahkan untuk meningkatkan potensi, daya, dan posisi tawar masyarakat.

Pelaksanaannya pun tidak terintegrasi dengan program-program lain seperti penyediaan modal, tenaga pendamping, akses pasar, dan sebagainya. Pelaksanaannya pun tidak berkelanjutan, tanpa disertai monitoring dan evaluasi. Pertanyaan yang patut dipertanyakan adalah jika masyarakat sudah berdaya, lantas apa yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Apa mungkin pendapatan meningkatkan jika mereka kesulitan berusaha lantaran tidak memiliki modal, keterbatasan menembus pasar atau peluang (opportunities) lainnya. Di sinilah pentingnya pemerintah memberikan bantuan modal, menyediakan teknologi, informasi, lapangan kerja dan kemudahan akses pasar.

Dimensi nilai dari program pemberdayaan adalah melindungi mereka yang lemah, bukan membiarkan atau kian membuat mereka terisolasi. Pemberdayaan juga tidak melanggengkan ketergantungan masyarakat sehingga melulu berharap pada pemberian bantuan (charity). Tujuan utama dari pemberdayaan adalah menciptakan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan begitu, masyarakat dapat menjadi mitra pembangunan bersama pemerintah dan swasta. Jika seluruh stakeholders terlibat dalam proses pembangunan, maka kesejahteraan akan tumbuh merata, dinikmati bersama. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s