Berharap Pemerataan Pembangunan Berkelanjutan

SAAT berpidato di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke-44 di Jakarta, Selasa (10/1), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan sejumlah pencapaian kinerja pemerintahan yang dipimpinnya selama dua tahun.

Di hadapan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pimpinan sejumlah lembaga negara, dan kader PDIP, Presiden juga mengungkap kesenjangan sosial ekonomi dan kesenjangan pembangunan antarwilayah sebagai tantangan terberat yang dihadapi pemerintah.

Presiden juga memaparkan data-data seputar pertumbuhan ekonomi dan beberapa program pembangunan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah untuk memangkas persoalan tersebut.

Hingga Triwulan III 2016, Presiden menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen. Nada bicara Presiden terdengar datar. Karena, angka pertumbuhan ekonomi tersebut turun dibandingkan Triwulan II 2016, yang mencapai pertumbuhan 5,18 persen.

Di tahun 2017 ini, Jokowi menyatakan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi minimal 5,1 persen. Pemerintah agaknya tidak ingin terlalu berambisi mematok target pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global saat ini.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan, dibandingkan dengan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini berada di bawah Tiongkok dan India, patut dibanggakan. Presiden lalu membandingkan pertumbuhan ekonomi Malaysia, Jepang, Rusia, Brazil, dan Meksiko.

Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut. “Kalau di negara G-20, kita pada angka nomor tiga. Sebuah angka patut kita banggakan karena perlambatan ekonomi dunia yang sangat berat. Angka (pertumbuhan ekonomi) saat ini sangat baik.”

Meski demikian, Presiden menyadari, pertumbuhan ekonomi, tanpa pemerataan pembangunan yang hasilnya hanya dinikmati segelintir orang adalah hal yang percuma. “Ini adalah hal yang percuma,” ucapnya.

Jokowi juga memaparkan turunnya angka kesenjangan (gini ratio), meski tidak begitu signifikan. Beberapa tahun lalu, Presiden menjelaskan, angka kesenjangan mencapai 0,41. Selama dua tahun memerintah, meski sedikit mengalami penurunan, yaitu 0,39, Presiden menyatakan, patut disyukuri, karena lebih baik dibandingkan Tiongkok, India, Filipina, dan Thailand.

Presiden juga memaparkan persoalan pengangguran. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka pengangguran mengalami penurunan, meski hanya 0,31 persen. Demikian pula masalah kemiskinan. Hingga Maret 2016, angka kemiskinan di Indonesia 10,86 persen atau 28,01 juta jiwa, turun 0,3 persen dibanding September 2015 yang tercatat 28,51 juta jiwa.

Untuk mendorong pemerataan pembangunan, selain mempersiapkan sebuah kebijakan ekonomi Pancasila, Jokowi menjelaskan, pemerintah merealisasikan pembangunan di kawasan pinggiran, perbatasan, pulau-pulau terdepan, dan dari desa.

Lantas apa pencapaiannya? Di kawasan perbatasan, Jokowi mencontohkan, pembangunan kawasan perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat. Dua tahun lalu, Desember 2014, saat bertandang ke Entikong, Presiden mengungkap keprihatinannya terhadap kondisi kantor Imigrasi, Karantina, dan Beacukai, di Entikong. Presiden mengilustrasikan kondisinya seperti kandang. Sambil memperlihatkan foto-foto yang dipresentasikan, Jokowi menunjukan kondisi kantor-kantor pemerintah tersebut yang saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya.

Demikian pula di wilayah perbatasan, Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Jokowi, kondisi kantor-kantor itu tidak lebih baik dibandingkan kantor kelurahan. Saat ini, kondisinya jauh lebih baik dibandingkan kantor milik negara tetangga. Pembangunan kantor-kantor pemerintah itu, kata Presiden, bukan agar terlihat mewah. Tetapi, karena kawasan perbatasan adalah etalase terdepan, kebanggaan, harga diri dan martabat bangsa.

Presiden juga memaparkan upaya membangun pulau-pulau terdepan. Di Pulau Miangas misalnya, telah dibangun bandara kecil. Presiden ingin bandara di pulau yang dihuni 200 kepala keluarga (KK) tersebut berfungsi. “Harus ada (penerbangan) karena ini adalah pulau terdepan bangsa kita,” ucapnya.

Demikian pula di Pulau Natuna. Di pulau itu, telah diperpanjang runway, yang diharapkan dapat memacu industri kawasan. Presiden berharap, pada pertengahan tahun ini, pembangunannya selesai. “Inilah pemerataan. Kita mulai dari pulau-pulau terdepan, pinggiran, dan dari desa. Karena potensi yang ada perlu dikembangkan.”

Presiden juga memaparkan alokasi dana desa yang merupakan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014. Di tahun 2015, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp20,5 triliun. Lalu meningkat di tahun 2016, yang mencapai Rp47 triliun. Di tahun 2017, anggaran dana desa kembali ditingkatkan menjadi Rp60 triliun.

Sejauh mana hasil pemanfaatan dana desa tersebut? Presiden menjelaskan, penggunaannya baru fokus untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, jembatan, dan sebagainya.

Presiden juga memaparkan upaya pemerintah memangkas ketimpangan harga bahan bakar minyak (BBM) antara Jawa dengan Papua. Di Jawa, harga BBM Rp6.450 per liter. Sementara di Papua, tahun lalu, harga BBM mencapai Rp40 ribu hingga Rp70 ribu per liter. Bahkan, menurut Presiden, pada bulan-bulan tertentu, harga BBM bisa mencapai Rp100 ribu per liter. Sejak tiga bulan lalu, harga BBM di Papua disamakan dengan harga BBM di Jawa. “Ini bukan masalah harga. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Kini, pemerintah tengah berupaya menyamakan harga semen di Papua dengan Jawa yang berkisar Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per sak. Di Papua, seperti di Kabupaten Puncak dan Mawena, harga semen per sak bisa mencapai Rp800-Rp2,5 juta. “Kita akan terus berupaya agar harga nantinya sama dengan harga semen di Jawa.” Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah meningkatkan trayek tol laut.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan jika pemerintah pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 88 juta kartu dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), sebanyak 17 juta kartu. Lalu, retribusi aset lewat program reformasi agraria (land reform). Desember 2016 lalu, Presiden mengatakan, pemerintah telah membagikan lahan kepada tanah-tanah adat, rakyat, dan koperasi. Ke depan, Jokowi menjanjikan, 12,7 juta hektar lahan akan dibagikan kepada rakyat.

Paradoks Pembangunan

Pemerataan pembangunan seperti yang diutarakan Jokowi merupakan tujuan utama pembangunan. Pemerataan pembangunan tentu lebih diarahkan untuk wilayah tertinggal, kawasan perbatasan dan pulau terluar, serta desa. Hal itu tidak hanya menyangkut tanggungjawab negara dalam melayani hak seluruh warganya. Namun juga untuk mengukuhkan kedaulatan negara dan menjaga persatuan nasional.

Harapannya, pemerataan pembangunan tidak sekadar komitmen pemerintah semata. Namun, benar-benar direalisasikan lewat program-program pembangunan. Karena, komitmen pemerataan pembangunan sudah didengungkan lama, sejak pemerintah mencanangkan Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I. Namun, fakta mengurai, hasil pembangunan belum merata hingga dinikmati warga negara yang tinggal di kawasan terpencil.

Pemerintah boleh saja mengklaim pertumbuhan ekonomi yang dalam beberapa tahun ini berada di kisaran lima persen. Sah-sah pula jika Jokowi membanggakan kondisi perekonomian nasional yang lebih baik dibandingkan negara-negara lain. Namun, indikator keberhasilan pembangunan tidak sekadar diukur dari data-data kuantitatif. Indikatornya bersifat multidimensi.

Setidaknya, indikator pembangunan dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi, disertai pemerataan kesejahteraan. Pemerataan itu kepastian ketersediaan barang-barang kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya), terkait peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha, dan sebagainya. Dengan demikian, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan, kualitas itu tidak hanya dari sisi material, namun juga menyangkut keberdayaan, kepercayaan diri, dan kemandirian.

Menjadi paradoks jika pertumbuhan ekonomi, tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, pertumbuhan ekonomi memangkas pengangguran, menggerakan sektor riil yang dilakoni sebagian besar masyarakat kelas menengah dan bawah, sehingga menekan angka kemiskinan. Kenyataannya, angka kemiskinan di negara ini masih tinggi.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2016, di atas 28 juta jiwa. Dan, jika mencermati angka kemiskinan, dari tahun-tahun menunjukan pergerakan fluktuatif yang mengindikasikan masyarakat sangat rentan jatuh miskin lantaran ketidaberdayaan.

Di kala krisis ekonomi melanda, angka kemiskinan meningkat tajam, dari 34,01 juta jiwa tahun 1996, menjadi 47,97 juta jiwa pada tahun 1999. Lalu, di periode 2000-2005, jumlah penduduk miskin menurun, dari 38,70 juta jiwa pada tahun 2000, menjadi 35,10 juta jiwa pada Februari tahun 2005.

Namun, pada Maret tahun 2006, terjadi kenaikan yang cukup drastis, yaitu mencapai 39,30 juta jiwa. Fluktuasi angka kemiskinan juga terlihat di sepanjang tahun 2010-2012. Di tahun 2012, angka kemiskinan mencapai 29,13 juta jiwa. Sementara di tahun 2011, angka kemiskinan berkisar 30,02 juta jiwa dan di tahun 2010 mencapai 31,02 juta jiwa. Data tersebut menyimpulkan, masyarakat sangat rentan jatuh miskin. Tren kemiskinan sangat tergantung situasi ekonomi domestik maupun global.

Pemerintah memang telah berupaya mendorong pemerataan pembangunan. Meski hasilnya belum signifikan, ikhtiar pemerintah tersebut patut diapresiasi. Upaya tersebut harus terus dilakukan guna mewujudkan mandat konstitusi, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan pembangunan, lewat pembangunan dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan juga merupakan dalam agenda Nawacita.

Memangkas Kesenjangan

Model pembangunan yang dimulai dari pinggiran, kawasan perbatasan, dan desa, merupakan antitesa dari model pembangunan sebelumnya yang lebih memusatkan di perkotaan. Pendekatan itu diharapkan dapat memangkas disparitas pembangunan antarwilayah.

Kebijakan pembangunan yang lebih memusatkan di kota, menyebabkan perekonomian desa bergerak stagnan, bahkan kian mundur. Itu karena kurangnya dukungan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, listrik, sarana dan prasarana pelayanan publik, serta minimnya sumberdaya manusia.

Berbagai keterbatasan di kawasan pinggiran, daerah, dan desa, mengakibatkan investor tidak berminat berinvestasi. Wajar, keterbatasan infrastruktur misalnya, menyebabkan biaya operasional dan produksi sangat tinggi. Investor lebih tertarik berinvestasi di perkotaan. Sementara desa, hanya menjadi penyuplai kebutuhan dasar bagi industri seperti dari pertanian, perkebunan maupun sumber-sumber ekstrak lainnya.

Sulit dibayangkan jika desa menghentikan produksinya. Tentu, kegiatan industri dan perdagangan akan berhenti, yang pada akhirnya memunculkan persoalan ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Pemusatan pembangunan di perkotaan juga mengakibatkan munculnya patalogi sosial di perkotaan akibat migrasi penduduk desa ke kota. Arus migrasi yang tidak terkendali itu menyebabkan munculnya kawasan-kawasan kumuh, kejahatan, pengangguran, kemiskinan, konflik, dan sebagainya, di kawasan perkotaan.

Dengan diimplementasikannya UU Desa, masyarakat desa dan daerah tertinggal agak bisa sedikit bernafas lega. Karena, UU tersebut mengamanatkan negara untuk mengalokasi dana untuk pembangunan di desa. Namun, tidak cukup sekadar menggelontorkan dana. Upaya menggerakan pertumbuhan ekonomi di desa dan daerah-daerah tertinggal juga tidak cukup dengan membangun infrastruktur.

Namun, pemanfaatan dana desa, harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan manfaatnya secara berkelanjutan, mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan target yang jelas. Tidak sekadar mencapai output, namun juga outcome, di mana manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, dan berkelanjutan. Jika tidak, sama halnya dengan realisasi progam pembangunan di desa seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

Dan, yang dikhawatirkan adalah pengalokasian dana desa dengan jumlah besar, justru tidak tetap, bahkan mengalami kebocoran lantaran diselewengkan oknum yang tidak bertanggungjawab. Karenanya, pemanfaatannya harus diawasi.

Perlu pula diantisipasi dampak negatif dari pembangunan. Misalnya, pembangunan infrastruktur di kawasan pinggiran dan desa, yang membuka pintu bagi para investor untuk mengeksploitasikan potensi alam dan lingkungan di desa. Sementara di sisi lain, masyarakat desa tak sadar jika masuknya investasi, membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi sumberdaya alam sehingga dapat mengancam kehidupannya.

Karena, dibutuhkan monitoring dan evaluasi secara kontinu. Jika tidak, penetrasi industri akan kian meminggirkan masyarakat desa. Mereka kian sulit mengelola sumber-sumber ekonomi di desa lantaran dieksploitasi kalangan industri. Derajat kesehatan pun menurun lantaran kerusakan lingkungan.

Masyarakat juga butuh modal, akses pasar, dan pelayanan kebutuhan dasar. Mereka juga butuh transformasi pengetahuan, skil, wawasan, informasi, dan sebagainya. Dengan harapan, mereka lebih berdaya dalam mengelola sumber-sumber kehidupan di desanya.

Pemberdayaan dan Kemandirian

Di sinilah pentingnya pemberdayaan yang mengarahkan masyarakat untuk lebih mandiri. Program pemberdayaan yang benar-benar mampu membuat masyarakat lebih produktif, survive, dan dapat menjalankan aktivitas sosialnya dengan baik.  Pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) terkait konsep kekuasaan atau kemampuan, khususnya bagi kelompok rentan dan lemah (Suharto, 2009).

Dengan keberdayaan, mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya. Hal itu dapat membebaskan mereka dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Mereka juga dapat meningkatkan kesejahteraan dengan mengoptimalisasikan kemampuannya dalam mengelola sumber-sumber produksi.

Ketika masyarakat kian berdaya, maka dapat menjadi mitra pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan program pembangunan agar berbasis pada kebutuhan masyarakat yang menjadi target program pembangunan. Mereka pun akan berpartisipasi jika program pembangunan yang disusun berdasarkan aspirasi dari bawah (grass root). Keterlibatan masyarakat itu akan memunculkan rasa memiliki. Mereka pun ingin program itu terlaksana, dengan harapan mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.

Dan, pemerataan pembangunan bukan berarti menyamaratakan pembangunan antardaerah. Karena, dalam masyarakat, ada nilai dan tradisi yang sudah sekian lama yang berfungsi menciptakan dan menjaga tertib sosial. Mereka juga memiliki kemampuan bertahan hingga saat ini lantaran telah melalui proses adaptasi dan evaluasi yang cukup panjang. Hampir di semua komunitas memiliki kearifan lokal (local wisdom) serta mengembangkan metode adaptasi yang relatif canggih dalam mengelola lingkungan.

Mereka juga memiliki inovasi tradisional yang jika disempurnakan agar pemanfaatannya lebih efektif dan efisien, akan lebih baik dibandingkan dengan memanfaatkan teknologi impor. Masyarakat pada dasarnya bukan sekumpulan orang-orang bodoh yang hanya bisa maju kalau mendapatkan perintah (intruksi). Namun, mereka memiliki keahlian dan  pengalaman sebagai modal sosial yang penting dalam menopang pembangunan.

Dalam masyarakat juga memiliki nilai-nilai tradisi yang mengatur pola perilaku keseharian. Misalnya, dalam mengelola sumber daya alam, mereka menganggap alam adalah sumber kehidupan yang dianggap sakral. Karenanya, mereka mempraktikan konservasi lingkungan agar tetap lestari.

Realitas menunjukan, praktik pembangunan saat ini masih menyepelekan masyarakat, menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan merusak ekosistem yang menjadi tumpuan hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, upaya pemerataan pembangunan tidak sekadar memberikan bantuan dana maupun pembangunan infrastruktur. Namun, agar dampak pembangunan dapat berkelanjutan, maka perlu diintensifkan pemberdayaan. Dengan harapan, mereka memiliki kapasitas, keterampilan teknis maupun manajerial.

Ketidakberdayaan masyarakat, khususnya di desa dan daerah tertinggal, menciptakan pola hubungan yang subordinat. Masyarakat desa masih berada di bawah kendali masyarakat kota lantaran keterbatasan modal, rendahnya keterampilan dan pengetahuan, minimnya kesempatan maupun akses, dan sebagainya. Mereka hanya bisa memproduksi produk-produk pertanian, tanpa mampu mengelola lebih lanjut, memberikan nilai tambah (added value) sehingga tidak meningkatkan pendapatannya.

Sementara masyarakat kota (pengusaha, elit, dan sebagainya), dengan kelebihan yang dimiliki (modal, teknologi, akses pasar, dan sebagainya), selalu berupaya mengontrol eksploitasi dan distribusi sumberdaya alam (resources) desa.

Hubungan yang tidak seimbang itu mengakibatkan timpangnya distribusi kesejahteraan antara masyarakat kota dan desa. Akumulasi keuntungan lebih tersedot ke segelintir orang kota yang melakukan ekspansi di desa.

Dalam masyarakat juga ada organisasi lokal yang dapat berperan memobilisasi partisipasi masyarakat, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan. Organisasi lokal berperan penting mengidentifikasi kebutuhan dan potensi sosial, mensosialisasikan program dan mengorganisir swadaya masyarakat sehingga diharapkan dapat membantu kesuksesan program pembangunan.

Organisasi lokal harus diberikan ruang gerak dalam mengekspresikan dan mengartikulasikan kebutuhan masyarakat. Itu penting. Karena, hanya masyarakat yang bisa menentukan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Sementara pihak luar seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan agen-agen pembangunan lainnya, hanya bisa memfasilitasi dan mengorganisir masyarakat.

Menopang Perekonomian Nasional

Pemerataan pembangunan juga membutuhkan keseriusan pemerintah dalam memangkas persoalan struktural. Persoalan struktural itu misalnya terkait dengan penguasaan sumber-sumber produksi. Misalnya, ketimpangan dalam kepemilikan lahan. Penguasaan tanah didominasi pemilik modal dan elit desa. Sementara mayoritas petani hanya memiliki 0,5 hektar lahan per keluarga tani.

Dalam hal ini, program land reform yang dilakukan pemerintah sejak pemerintahan sebelumnya, tidak sebatas redistribusi dan sertifikasi lahan. Namun juga menekankan penataan ulang dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan lahan secara produktif, termasuk memastikan ketersediaan pupuk, dukungan sarana pertanian, irigasi, akses pasar, proteksi, dan memastikan penjualan produksi pertanian yang adil.

Pemerintah juga harus mengembalikan sektor pertanian yang kian inferior di pedesaan. Hal itu terlihat dari penurunan jumlah petani. Kondisi tersebut tentu sangat membahayakan. Turunnya minat bertani dapat menyebabkan negara ini terancam krisis pangan.

Tren produksi menunjukan penurunan dari tahun ke tahun. Sementara di sisi lain, tingkat kebutuhan makin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. Ada anggapan jika sektor pertanian kurang menjanjikan sehingga menurunkan minat masyarakat untuk bertani.

Investasi pun kurang tertarik lantaran sektor pertanian dianggap tidak memberikan keuntungan besar dan berisiko. Investor lebih tertarik di sektor properti dan infrastuktur. Akibatnya, lahan-lahan pertanian pun berubah menjadi perumahan dan pabrik-pabrik industri.

Padahal, sektor pertanian memiliki peran strategis. Tidak hanya menopang ketahanan pangan (food security). Namun juga berperan dalam menjaga ketahanan sosial (social security) dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor pertanian menstimulasi sektor industri, khususnya agroindustri, yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Sektor pertanian juga mendukung kegiatan agribisnis yang bersifat renewable, sehingga pengembangannya tidak hanya memberikan nilai tambah, namun juga menghindari eksploitasi sumberdaya secara berlebihan sehingga lebih menjamin keberlanjutan. | M. Yamin Panca Setia

http://akarpadinews.com/read/humaniora/berharap-pemerataan-pembangunan-berkelanjutan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s