Panas Dingin Hubungan RI-Australia

HUBUNGAN Indonesia dengan Australia kembali terusik. Ketegangan muncul di kala kedua negara menggelar kerjasama pelatihan militer. Indonesia menyesalkan adanya materi pelatihan yang mendeskreditkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Materi itu mengulas rekam jejak TNI saat mempertahankan Timor Timur (Timor Leste) sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia juga terusik dengan materi pelatihan yang menyoalkan kedaulatan negara, khususnya Papua. Dan, Indonesia tak menerima jika Pancasila sebagai falsafah negara diplesetkan menjadi Pancagila yang berkonotasi menghinakan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengambil sikap tegas terkait insiden itu, dengan menghentikan kerjasama dengan Angkatan Udara Australia (Australian Defence Force/ADF). Otoritas Australia juga didesak untuk melakukan investigasi.

Dalam kerjasama pelatihan yang digelar pada November 2016 itu, TNI Angkatan Darat (AD) mengirim personil dari kesatuan Komandon Pasukan Khusus (Kopassus) untuk melatih pasukan Special Air Service Australia di barak Campbell, Perth. Lantaran ditemukan meteri yang mendeskreditkan itu, Panglima TNI pun memerintahkan agar menarik personil TNI yang melatih pasukan Australia. “Dari situ, saya tarik guru (personil TNI yang melatih) tersebut,” tegas Panglima TNI di Jakarta, Kamis (5/1).

Sikap protes itu wajar. Karena, prajurit TNI didoktrin setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Setiap prajurit TNI juga bersedia mengorbankan jiwa raga, termasuk menghadapi gangguan yang mengancam keutuhan wilayah NKRI.

Sikap Panglima TNI itu direspons Kepala Pertahanan Angkatan Udara Marsekal Mark Binskin. Lewat surat Binskin meminta maaf dan berjanji akan merevisi kurikulum. Namun, permintaan maaf bukan berarti perkara selesai. “Kita hentikan dulu program tersebut,” kata Gatot.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne juga merespons protes yang dilayangkan militer Indonesia. “Indonesia telah menginformasikan kepada Australia bahwa kerjasama militer ditangguhkan. Hubungan dua institusi militer (ADF dan TNI) ditunda sampai masalah ini diselesaikan. (Namun) kerjasama di bidang lain terus dilakukan,” katanya.

Dia menyakinkan, militer Australia prihatin dan tengah melakukan investigasi. “Militer Australia memperlihatkan keprihatinan serius. Penyelidikan atas insiden tersebut sedang diselesaikan,” katanya. Payne pun berharap Australia dan Indonesia tetap meningkatkan hubungan yang lebih luas, termasuk melanjutkan kerjasama di bidang militer. Payne memastikan, Australia berkomitmen membangun hubungan pertahanan yang lebih kuat dengan Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima laporan soal insiden itu. Kepala Negara mengingatkan jika Indonesia dan Australia telah sepakat untuk saling menghormati, menghargai, dan tidak mengurusi urusan internal masing-masing negara.

Presiden telah memerintahkan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menanganinya. Presiden juga memastikan, hubungan antara kedua negara dalam kondisi baik. Namun, Pemerintah Indonesia ingin masalah tersebut diselesaikan terlebih dahulu karena merupakan masalah yang prinsip.

Perdana Menteri (PM) Malcolm Turnbull menyambut positif pernyataan Presiden Jokowi. “Presiden (Jokowi) dan saya berbagi komitmen yang kuat untuk terus membangun hubungan erat antara negara, berdasarkan kepentingan bersama dan saling menghormati,” kata Turnbull, Jumat (6/1).

Turnbull mengapresiasi komitmen Jokowi untuk mengembangkan kemitraan strategis antarkedua negara, dan menghargai persahabatan secara pribadi dengan Jokowi. Turnbull juga berharap masalah tersebut dapat sesegera mungkin diselesaikan. “Saya menyambut pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia dan keinginan menyelesaikan dengan cepat isu-isu terkini yang berdampak pada kerjasama pertahanan,” katanya.

*****

Pernyataan tegas Panglima TNI itu nampaknya tak direspons dengan baik oleh media di Australia. ABC misalnya, dalam sebuah artikelnya menyebut, Indonesia menghentikan pengiriman tentara terbaiknya untuk pelatihan di Australia karena khawatir akan direkrut militer Australia.

Media itu juga mengutip pernyataan Gatot yang akan menghalau pendatang Tiongkok dan menjadikannya sebagai makanan ikan hiu. Pernyataan Gatot yang dikutip media itu seakan mengungkit hubungan Indonesia-Tiongkok yang saat ini masih ramai dengan isu tenaga kerja ilegal asal Tiongkok.

Pernyataan Gatot yang disampaikan di hadapan 80 presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Universitas Trisakti, Jakarta, 11 November 2016 lalu itu sebenarnya mengulas prediksi akan terjadi migrasi besar-besaran tahun 2020 dari kawasan sub sahara.

Gatot mengutip hasil penelitian yang memperkirakan, jumlah imigran mencapai 60 juta jiwa. Dia lalu menceritakan hal itu kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Malaysia tahun 2014. Mendengar cerita Gatot itu, Menhan Malaysia mengaku takut jika suatu saat terjadi krisis pangan di Tiongkok.

Lalu, Presiden dan Ketua Partai Komunis Tiongkok mengumpulkan satu miliar penduduknya untuk bermigrasi ke wilayah lain, dan mengklaim jika wilayah di Semenanjung Malaysia adalah tanah Tiongkok. Menurut Gatot, Menhan Malaysia itu khawatir tidak mungkin mampu menahan satu miliar imigran dari Tiongkok. Namun, Gatot menyakinkan jika dirinya tidak takut menghadapi imigrasi besar-besaran itu.

“Kalau saya tidak takut. Kalau ke tempat saya (Indonesia), kan lewat laut. Begitu mereka menyeberang, saya potong saja 10 sapi di tengah laut. Pasti ikan hiu akan kumpul. Habis itu, saya tembaki saja (kapal yang mengangkut imigran asal Tiongkok) dengan senjata kecil, supaya bocor, lalu dimakan ikan hiu mereka semuanya.”

Pernyataan Gatot yang dikutip ABC itu, tidak relevan dengan persoalan yang kini menuai sorotan. Padahal, dalam pernyataannya, Panglima TNI juga menyinggung ancaman Australia terhadap kedaulatan Indonesia. Gatot menjelaskan soal Blok Greater Sunrise, yang kaya minyak seperti Blok Masela yang berada di celah timor.

Gatot menjelaskan, saat Timor Leste (Timor-Timur) masih menjadi bagian NKRI, Indonesia pernah membuat perjanjian dengan Australia tentang Blok Greater Sunrise. Pernjanjian kala itu seimbang untuk kepentingan kedua negara. Tetapi, karena celah Timor kaya minyak, Timor Leste kini dihadapkan persoalan dengan Australia. Pemerintah Timor Leste didesak untuk memperbarui perjanjian.

Gatot menjelaskan, Blok Masela jaraknya cuma 473 kilomter dari Darwin, Australia. Dia juga mempertanyakan jika di pangkalan itu terdapat marinir Amerika Serikat (AS). Jumlahnya akan ditingkatkan mencapai 2.500 personil. “Ada apa? Australia tidak punya marinir, tetapi di dalam Angkatan Darat (Australia) sudah dibentuk marinir. Negara kontinetal untuk apa marinir, dan Australia sudah membuat kapal besar 200 meter, ada tiga, dan dua sudah jadi. Untuk apa? Patut dinilai sebagai ancaman Indonesia,” tegas Gatot.

Sementara The Age dalam artikelnya menulis jika Indonesia tidak pernah bermaksud menghentikan hubungan militer dengan Australia. Karena, Indonesia-Australia sama-sama memiliki kepentingan. Misalnya, kerjasama angkatan laut kedua negara untuk memerangi penyelundupan manusia.

Media tersebut juga mengutip pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang mengoreksi pernyataan Panglima TNI. Wiranto menegaskan, kerjasama sementara yang dihentikan hanya pelatihan bahasa. “Bukan menghentikan kerjasama pertahanan,” kata Wiranto.

Menkopolhukam juga memastikan, masalah saat ini tidak akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan dengan baik. Dia juga mengapresiasi Australia yang berkomitmen menjaga hubungan baik, persahabatan, dan kepercayaan.

The Age juga mengutip pernyataan Menteri Pertahanan yang mengatakan, penundaan kerjasama hanya mempengaruhi program pelatihan bahasa dan masalah tersebut tidak akan mengganggu hubungan bilateral.

Namun, menurut profesor Greg Fealy dari Australia National University mengingatkan penghinaan terhadap Pancasila sangat berbahaya bagi Indonesia. “Menghina Pancasila berpotensi berbahaya bagi Indonesia,” katanya.

Bagi Australia, mungkin memplesetan Pancasila hanya lelucon. Tapi, bagi Indonesia, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang ditanamkan kepada warga negara sejak kecil. Fealy yang juga ahli politik Indonesia menjelaskan, Pancasila mengandung “lima prinsip” yang menjadi ideologi nasional Indonesia.

“Setiap siswa sekolah, setiap warga Indonesia tahu apa lima prinsip itu, mereka benar-benar tertanam (nilai Pancasila) dan diajarkan dalam sistem pendidikan,” kata Fealy. Karenanya, setiap tanggal 1 Juni, diperingati Hari Pancasila. “Banyak orang (Indonesia) melihat Pancasila sangat penting. Mereka menganggap itu sebagai pernyataan umum atau dasar persatuan dan keanekaragaman di Indonesia,” katanya. Bagi seorang perwira militer yang sangat nasionalis, Fealy menambahkan, Pancasila disucikan.

Pancasila adalah ideologi dan falsafah negara Indonesia yang memaparkan prinsip-prinsip kehidupan bagi masyarakat Indonesia yang beragama, berkemanusiaan yang adil beradab, menjaga persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Berdasarkan hukum di Indonesia, penghinaan pada Pancasila, dijerat Pasal 68 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan junto Pasal 154 huruf a KUHP.

*****

Panas-dingin hubungan Indonesia-Australia sudah sering terjadi. Dalam menyikapi isu Papua, hubungan kedua negara sering tegang. Indonesia mempersoalkan Australia lantaran mencampuri urusan Papua dengan mengungkit tanggungjawab Indonesia dalam menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

8 Juni 2016, Menkopolhukam yang kala itu dijabat Luhut Binsar Pandjaitan bertandang ke Australia untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri bidang hukum dan keamanan. Dalam pertemuan yang digelar di Sidney, 8 Juni 2016 lalu, Pemerintah Indonesia menjelaskan seputar penanganan masalah HAM di Papua.

Pemerintah Indonesia tak ingin terus-terusan dituding mengabaikan persoalan HAM di Papua. Selain menyangkut citra di mata internasional, pelanggaran HAM di Papua harus dituntaskan karena sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu di luar negeri yang menyuarakan tuntutan Papua merdeka.

Pemerintah Australia juga kerap ditekan aktivis pendukung pro kemerdekaan Papua. Seperti dikutip dari laman Free West Papua, 2 Agustus 2015 lalu, Bishop pernah menemui perwakilan gerakan tersebut, Peter Elaby.

Elaby berasal dari Papua Barat yang kini merupakan warga negara Australia. Dia mempertanyakan alasan Pemerintah Australia yang tidak terlibat dalam upaya memecahkan masalah HAM di Papua Barat. Kala itu, Bishof menegaskan, Pemerintah Australia tidak dapat membantu masalah HAM di Papua Barat karena menghormati kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia juga yakin isu HAM di Papua dapat diselesaikan lewat jalur konsultasi dengan pemerintah Indonesia.

Sementara bagi Pemerintah Indonesia, gerakan separatis tidak bisa dikompromikan. Namun, tidak mengabaikan cara-cara lunak dalam merespons separatisme Papua. 2 Mei 2016 lalu, polisi menahan ratusan demonstran pro kemerdekaan Papua saat peringatan integrasi Belanda-Nugini tahun 1963 ke Indonesia. Sekitar 500 orang demonstran ditahan di Jayapura. Polisi berhasil mengamankan demonstran tanpa melakukan kekerasan.

Pemerintah Indonesia juga membebaskan sejumlah tahanan politik Papua. Salah satunya, pentolan gerakan separatis, Filep Karma. 9 Mei 2015 lalu, Presiden Jokowi juga memberikan grasi kepada lima tahanan politik antara lain: Apotnalogolik Lokobal (20 tahun yang dipenjara di Biak), Numbungga Telenggen (dipenjara seumur hidup di Biak), Kimanus Wenda (19 tahun di Nabire), Linus Hiluka (19 tahun penjara di Nabire), dan Jefrai Murib (seumur hidup di penjara Abepura).

Mereka dijebloskan ke penjara lantaran berupaya membobol senjata milik Kodim Wamena, 4 April 2003 silam. Pembebasan lima tahanan politik dilakukan untuk menghapus stigma konflik di Papua. Pemberian pengampunan itu bukan berarti membiarkan gerakan tersebut berkembang.

Tuntutan kemerdekaan memang seringkali memicu kekerasan antara aparat keamanan Indonesia dengan kelompok separatis. Kekerasan itu sudah berlangsung lebih dari separuh abad. Tak sedikit pula warga sipil yang menjadi korban.

Indonesia juga pernah mengecam Australia yang memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua yang mencari suaka. Pemerintah Australia mengklaim, suaka diberikan lantaran warga Papua terancam keselamatannya–meski sebenarnya Indonesia sudah memastikan akan menjamin keselamatan mereka. Kebijakan Australia yang memberikan suaka itu dibalas pemerintah Indonesia dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia. Dalam urusan pemberian suaka, Australia menerapkan standar ganda.

Pasalnya, pada Februari 2014 lalu, Australia mengusir 26 imigran asal Timur Tengah yang tengah mencari suaka. Indonesia menuding Australia melanggar hak asasi para pencari suaka dan melanggar Deklarasi Jakarta yang menyepakati jika penanganan imigran gelap melibatkan pemerintah negara asal, pemerintah negara singgah, dan pemerintah negara tujuan.

Indonesia juga berang dengan manuver Australia tatkala terjadi insiden tenggelamnya kapalyang mengangkut 200 pencari suaka di 100 mil laut Pulau Christmas pada Juni 2014. Australia menuding Indonesia sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas insiden tersebut. Peristiwa itu menuai reaksi dunia lantaran menelan korban tewas lebih 100 imigran dari Afganistan dan Pakistan.

Mewaspadai Australia

Sikap Australia yang kerap yang menyinggung isu HAM di Papua tentu mengundang tanya. Apa benar orientasinya sebatas memastikan penegakan HAM di Papua? Atau ada motif lain?

Indonesia perlu belajar dari pengalaman lepasnya Timor Leste dari NKRI. Di Tahun 1999, Indonesia pernah mengecam upaya Australia yang mensponsori kemerdekaan Timor Leste. Australia menganggap Indonesia sebagai negara yang melanggar hak-hak kemerdekaan Timor Leste.

Padahal sebelumnya, Australia mendukung upaya Indonesia mengintegrasikan Timor Leste. Kala Indonesia dikecam internasional lantaran melakukan invasi militer di Timor Leste sekitar tahun 1970-an, Australia justru mendukung langkah Indonesia. Itu karena Australia tak ingin berkonfrontasi dengan Indonesia yang posisinya sangat strategis bagi kepentingan keamanan Australia.

Apalagi, Australia kala itu khawatir perang dingin berpengaruh pada kepentinganya, termasuk pengaruh komunisme yang sudah merambah ke Timor Leste kala itu. Karenanya, Australia mengakui Timor Leste sebagai bagian dari Indonesia.

Namun, di era kepemimpinan Perdana Menteri John Howard, kebijakan terkait status Timor Leste berubah. Australia menilai, Timor Leste harus merdeka lantaran berkepentingan menjadikan Timor Leste sebagai benteng keamanan dari serangan musuh-musuhnya.

Setelah sukses memisahkan Timor Leste dari Indonesia tahun 1999 lalu, Australia dikabarkan membentuk Task Force Papua yang dipimpin Jenderal Peter Cosgrove. Tugasnya, mengkaji prospek Papua Merdeka bagi kepentingan Australia.

Australia awalnya mendukung Papua bagian dari Indonesia. Pernyataan dukungan itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Australia, Gravield Barwick tahun 1961. Dukungan itu dipersembahkan Australia lantaran menganggap peran Indonesia sangat atas strategis dalam menopang keamanannya. Australia kala itu menilai, kerjasama dengan Indonesia lebih menguntungkan daripada terlibat dalam konfrontasi terkait status Papua.

Sebelumnya, Report of The Committee New Guinea 1950 yang diterbitkan Secretariat of The Netherlands-Indonesia Union menyebut, Australia bersama Amerika diketahui memasok senjata untuk mendukung kelompok separatis.

Di tahun 1950, pemerintahan Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Menzies menilai, Irian Barat memiliki peran strategis bagi kepentingan Australia. Bagi Australia, Papua Barat, dapat menjadi benteng pertahanan. Posisi tawar dan keamanan Australia makin kuat jika Papua lepas dari Indonesia. Australia pun dapat leluasa mengatur Papua seperti halnya Timor Leste yang menjadi penyangga keamanannya. Jika Papua Barat di bawah kendalinya, maka Australia dapat dengan mudah memantau pergerakan musuhnya.

Pemerintah Indonesia tentu mencermati manuver Australia yang menunggani isu Papua. Pemerintah Indonesia baiknya lebih memusatkan pada upaya menekan resistensi kelompok separatisme dengan mengoptimalkan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Resistensi yang disuarakan kelompok separatis mengindikasikan adanya tuntutan perubahan yang lebih bagi masa depan Papua. Resistensi yang muncul harus dikelola dengan baik lewat jalur dialog, yang ditindaklanjuti dengan keseriusan pemerintah membangun Papua. Jika hasil pembangunan dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat Papua, maka dengan sendirinya akan memperkuat nasionalisme masyarakat Papua.

Berkembangnya gerakan separatis, tidak terlepas dari ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Papua. Krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia di era revolusi, turut menurunkan kepercayaan rakyat Papua terhadap Indonesia lantaran penderitaan yang dialaminya, tidak seperti saat Papua di bawah kekuasaan Belanda.

Demikian pula di era Orde Baru. pemerintah lebih disibukkan mengatasi masalah keamanan, sementara pembangunan ekonomi dan sosial di Papua terabaikan. Masyarakat Papua pun kecewa. Penderitaan tak seharusnya mereka alami karena tanah yang ditempatinya memiliki kekayaan luar biasa.

Papua kaya akan mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Cadangan total emas di Papua diperkirakan mencapai 2.878,6 juta ton. Belum lagi kekayaan hutan, laut Papua, dan kekayaan budayanya.

Kekayaan Papua hanya dinikmati segelintir pihak, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional. Konflik pun sering terjadi lantaran terjadinya kesenjangan sosial. Etnis Papua yang latar belakang pendidikannya rendah, merasa cemburu dengan kemapanan para pendatang di Papua. Kekecewaan itu yang kemudian memunculkan kesadaran kolektif untuk menuntut kemerdekaan.

******

Australia juga pernah memperkarakan Pemerintah Indonesia yang mengeksekusi mati dua warga Australia yang menjadi gembong narkotika, Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, 29 April 2016 lalu. Kemarahan Pemerintah Australia itu dilampiaskan dengan menarik Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson.

Australia juga mengancam akan memangkas bantuan yang dilakukan tergantung pada isu-isu yang muncul di Indonesia. Australia merupakan salah satu negara donor bagi Indonesia. Di tahun 2013-2014, Australia memberikan bantuan sekitar Rp5,9 triliun kepada Indonesia dan meningkat di tahun 2014/2015 menjadi sekitar Rp6,1 triliun.

Perdana Menteri Australia yang kala itu dijabat Tony Abbott juga pernah mengungkit-ungkit bantuan Australia untuk korban Tsunami Aceh. Politisi dari Partai Liberal Australia itu memperingatkan Indonesia jika Australia pernah membantu miliar dolar untuk masyarakat Aceh yang dilanda gempa dan tsunami dahsyat tahun 2004 silam. Pernyataan Abbott itu menuai kecaman masyarakat Indonesia karena menyangkut harga diri bangsa. Masyarakat pun bergerak mengumpulkan uang receh atau koin untuk diberikan kepada Pemerintah Australia sebagai bentuk protes terhadap Australia.

Protes Australia juga diekspresikan kalangan akademik. Nama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran disematkan pihak Universitas Katholik Australia untuk beasiswa pelajar Indonesia. Wakil Rektor Universitas Katholik Australia, Profesor Greg Craven menyebut, penyematan nama dua gembong narkotika itu sebagai bentuk penghormatan terhadap perubahan, keberanian, dan martabat.

Beasiswa itu akan diberikan kepada pelajar Indonesia yang terpilih dalam kompetisi penulisan esai dengan tema Kesucian Hidup Manusia. Cara yang dilakukan itu menyinggung Pemerintah Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, tidak pantas jika dua gembong narkotika itu namanya dijadikan beasiswa untuk pelajar Indonesia.

Seharusnya, imbuh Kalla, nama tokoh terhormat yang disematkan untuk beasiswa pelajar Indonesia. Kritik Kalla itu direspons Tony Abbot. Dia menegaskan, penyematan nama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran itu bukan berarti membenarkan kejahatan yang telah keduanya lakukan.

Tekanan Australia itu tak menyurutkan rencana Indonesia mengeksekusi gembong narkoba itu. Apalagi, perang terhadap narkotika tengah dilancarkan pemerintah lantaran Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, angka penyalahgunaan narkotika terus meningkat. Saat ini, di Indonesia, ada sekitar 40-50 orang meninggal dunia akan mengkonsumsi narkotika.

*****

Australia berkepentingan mempertahankan hubungan bilateral dengan Indonesia. Australia tak bisa menyepelekan Indonesia karena perannya yang sangat strategis. Dalam konteks keamanan global, Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia—dengan karakter Islam moderat dan menjunjung demokrasi, dapat menjadi mitra bagi Australia untuk menghalau gerak kelompok Islam fundamentalis yang menyatakan perang terhadap segala hal yang berbau barat.

Sebagai sekutu Amerika Serikat, Australia menjadi salah satu negara yang dibidik kelompok garis keras yang kerap melakukan serangan secara sporadis. Serangan bom Bali I tahun 2002 dan Bom Bali II tahun 2005, maupun bom Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia, pada tahun 2004, menjadi bukti jika Australia menjadi sasaran kelompok teroris.

Dalam serangan Bom Bali I, 202 orang tewas, mayoritas korban merupakan warga Australia. Menyusutnya dukungan negara-negara di dunia terhadap perang terhadap terorisme yang disuarakan Amerika Serikat, membuat Australia berada dalam posisi dilematis sehingga menuntut pentingnya kerjasama dengan Indonesia, salah satu negara yang disegani di ASEAN dan negara-negara Islam.

Hubungan diplomasi kedua negara akan harmonis jika saling menghormati kedaulatan masing-masing negara, tidak mencampuri urusan domestik, tidak mendukung para pihak yang terlibat yang mengancam kedaulatan negara, dan tidak pakai cara-cara yang mengancam, apalagi dengan kekuatan bersenjata. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Reuters/The Sydney Morning Herald/The Guardian/The Age/ABC/News.com.au
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s