Terusiknya Harmoni Sosial

RANGKAIAN insiden yang mengusik harmoni sosial menghiasi tahun 2016. Di penghujung tahun, dugaan penodaan terhadap agama terjadi. Khalayak dibuat heboh tatkala muncul tulisan Arab berlafaz Allah di antara hiasan ornamen Natal yang dipajang di Hotel Novita, Jambi.

Untungnya, Gubernur Jambi, Zumi Zola dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi, Brigadir Jenderal Polisi, Yazid Fanani segera turun tangan sehingga dapat mencegah reaksi massa yang tidak diinginkan.

Jelang perayaan Natal, khalayak juga dihebohkan rencana sweeping yang dilakukan Ormas FPI di Sragen, Jawa Tengah. FPI berencana melakukan sweeping penggunaan atribut Natal di sebuah mal di Sragen. Penggunaan simbol-simbol agama rupanya bisa memanaskan hubungan antar umat beragama.

Semua juga prihatin dengan kekerasan yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Intan Olivia Marbun, balita berusia 2,5 tahun, menghembuskan nafas terakhir lantaran serangan bom molotov yang menyasar ke jamaat Gereja Oikumene, di Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda, 13 November 2016 lalu.

Parahnya luka bakar yang dialami Intan, membuat tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie Samarinda, tak kuasa menolong. Tuhan pun mencabut nyawa bocah perempuan itu. Beberapa korban lainnya pun terpapar lantaran luka bakar.

Serangan bom molotov yang diarahkan ke jamaat Gereja Oikumene terjadi sekitar pukul 10.15 WITA. Kala itu, jamaat tengah bersalaman dengan pendeta dan akan pulang ke rumah. Insiden di Samarinda itu menunjukan jika radikalisme masih menghantui bangsa ini.

Di pertengahan Januari tahun 2016, serangan yang dilakoni kelompok radikal juga terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta. Pelaku yang terkait dengan ISIS itu hadir di tengah keramaian dan memperlihatkan aksi jahatnya: membunuh dan melukai korban, dan rela terbunuh atau membunuh dirinya sendiri dengan mengatasnamakan jihad.

Hal yang juga menguras energi bangsa ini adalah kian menggumpalnya sentimen antar kelompok setelah mencuatnya dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pernyataan Ahok yang mengutip Al-Qur’an, Surah al Maidah 51, di Kepulauan Seribu, 27 September 2016 lalu, memicu gelombang aksi massa umat Islam yang begitu masif. Seakan tak mau kalah, kubu yang pro dengan calon gubernur DKI Jakarta itu, menggalang aksi tandingan dengan mengkampanyekan isu keanekaragaman.

Lantaran bercampur dengan persoalan politik, wacana yang bergulir ke ranah publik, menjadi tidak produktif dan kian memperlebar polarisasi di masyarakat. Perkara Ahok yang rada sensitif, kian meruncing gesekan dua kubu: religis-konservatif versus sekuler-liberal. Sentimen kian meluas lantaran tak terbendungnya perang opini antar dua kubu, dengan nada saling menghinakan, yang bertebaran di lini maya.

Dalam demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat dijamin konstitusi. Namun, ada batas-batas yang tidak dapat ditolerir. Misalnya, pesan-pesan yang menyerempet ke persoalan SARA. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat (2), menegaskan larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian SARA.

Pelaku yang melanggar ketentuan itu bisa dijerat pidana penjara maksimal enam tahun. Penebar SARA juga melabrak UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Pasal 15 ditegaskan, larangan menunjukkan rasa kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman lima tahun penjara.

Gejala sentimen antarkelompok juga terlihat dengan munculnya istilah pribumi dan non pribumi, atau kafir dan non-kafir. Belum lama ini, ranah maya dihebohkan oleh cuitan twitter Dwi Estiningsih yang mempersoalkan lima gambar pahlawan kafir di uang rupiah baru. Cuitan Dwi itu menuai riuh netizen. Tak sedikit yang mengecamnya.

Bahkan, Forum Komunikasi Anak Pejuang Republik Indonesia (Forkapri) memperkarakan Dwi ke Polda Metro Jaya. Dalam Islam, kafir didefinisikan non muslim. Namun, istilah pahlawan kafir itu seakan bernada sentimen terhadap kelompok tertentu. Sementara saat memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, para pahlawan, tidak mengungkit-ungkit persoalan agama. Mereka berjuang atas kesamaan cita-cita melepaskan bangsa ini dari belengu penjajahan.

Makna solidaritas sebatas artifisial

Sentimen antarkelompok, sebenarnya tidak murni karena perbedaan etnis dan agama. Sulit diterima akal sehat jika seseorang atau suatu kelompok membenci kelompok lain, karena perbedaan warna kulit, rambut, maupun latarbelakang budaya dan agama yang berbeda. Kalau pun terjadi gesekan, tidak bersifat massif dan komunal. Persoalan yang muncul lebih karena masalah komunikasi dan interaksi lantaran nilai-nilai yang dianut.

Persoalan itu juga tidak melanggengkan dendam, apalagi amarah yang rawan menjurus pada kekerasan. Perbedaan itu hanya mungkin menimbulkan mispersepsi karena kebiasaan dalam mengekspresikan pandangan, sikap dan tindakan. Pada dasarnya, semua suku dan pemeluk agama, memiliki pandangan yang sama yang dapat dijadikan modal sosial untuk memperkuat solidaritas sosial, berupa nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati.

Sentimen antar kelompok, meski bersifat laten, pada dasarnya tidak bisa dibiarkan. Perlu ada kajian yang komprehensif menyikapi gejala sosial kekinian tersebut. Dalam konteks global, sosiolog terkemuka Neil J. Smelser, melihat gejala sosial itu tidak terlepas dari masifnya perkembangan ekonomi pasar global. Dampak ekonomi pasar global, menggiring kelompok masyarakat dalam ikatan tradisi guna melawan dominasi kekuasaan yang dapat menganggu eksistensi kelompoknya.

Dalam konteks domestik, ikatan tradisi itu kian menguat tatkala dibenturkan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Dalam situasi tertentu, nyaris chaos, sentimen kelompok itu kian mengeras dan membentuk identitas simbolik yang sulit dikompromikan. Masing-masing kelompok itu akan saling berhadapan. Interaksi yang dibangun diselimuti kecurigaan yang jika dibiarkan akan merusak eksistensi norma-norma hubungan antarmanusia di ruang-ruang publik.

Saat ini, gejala itu kian terlihat. Meski belum terorganisir dengan baik, telah muncul tindakan-tindakan provokatif yang bertebaran di dunia maya dan ramai di pemberitaan. Belum lama, sempat heboh dengan pro kontra mengucapkan selamat Natal, penistaan terhadap simbol-simbol agama seperti yang terjadi di Jambi, maupun tindakan-tindakan pelecehan lainnya yang dilakukan oknum yang intoleran dan kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Jika ruang-ruang publik itu terus-terusan disesaki informasi yang destruktif itu, maka dikhawatirkan sentimen itu kian meluas yang memicu kemarahan sosial. Konflik bernuansa SARA yang terjadi beberapa tahun silam harus menjadi pelajaran, di mana kekerasan komunal meletup lantaran kesalahan dalam menafsirkan solidaritas sosial. Solidaritas, persatuan dan kesatuan, hanya dimaknai secara artifisial untuk tujuan politik. Dan, ketika solidaritas sosial terusik, cara-cara yang dilakukan adalah represif, kekerasan, dan sekadar memenjarakan oknum-oknum yang dituduh menebar kebencian. Cara-cara itu, justru kian mengusik solidaritas sosial, lantaran akar persoalan tidak dipangkas secara tuntas.

Solidaritas dalam suatu kelompok memang menjadi pembatas yang membedakan dengan kelompok lain. Solidaritas itu umumnya terbentuk karena ikatan agama, etnis, maupun orientasi politik dan ideologi tertentu. Namun, masing-masing kelompok itu tentu disatukan oleh nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan kepentingan bersama.

Jika nilai itu yang dikedepankan, dengan melepaskan sekat ideologi dan politik, maka masing-masing kelompok dapat mengembangkan interaksi yang dinamis. Nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan yang ditonjolkan dapat menciptakan integrasi sosial yang tidak bersifat semu.

Karenanya, di kala musim suksesi politik saat ini, semua pihak, baik pemerintah, politisi, tokoh masyarakat, dan elemen lainnya, diharapkan menghindari ketegangan lantaran perbedaan politik. Pemerintah pun harus berada dalam posisi yang netral, tidak justru terjebak dalam pusaran konflik dengan lebih condong pada kelompok tertentu.

Aparat juga dituntut dapat menjalankan tugasnya memastikan penegak hukum dan menjaga ketertiban (law and order) seadil-adilnya. Misalnya, dalam perkara Ahok, lantaran perkara yang diadili sangat sensitif dan mendapat perhatian luas, hakim yang mengadili perkara Ahok, harus cermat, hati-hati, dan mempertimbangkan dampak sosiologis atas putusannya.

Dalam konteks penegakan hukum, putusan hakim harus terbebas dari tekanan pihak manapun, termasuk tekanan publik. Namun, aparat hukum juga dituntut hati-hati karena perkara yang diadili sangat sensitif, yang bukan mustahil dapat memicu tindakan di luar hukum. Kecewaan dan kemarahan bisa meletup lantaran putusan hakim dianggap tidak adil. Massa tidak peduli, meski dianggap tindakannya sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court).

Elit politik juga harus konsisten melaksanakan kesepakatan bersama untuk mengutamakan kepentingan yang lebih luas daripada memenuhi kepentingan politik yang sempit. Saat ini, publik menyaksikan polah elit politik yang berlagak negarawan lewat pernyataan-pernyataan normatifnya. Namun, di balik pernyataannya, tendensi politis yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya begitu kental sehingga kian memperkeruh situasi. Mereka seakan tidak menyadari jika cara-cara berpolitiknya justru kian membelah masyarakat.

Inisiatif pemerintah untuk mendorong konsolidasi pun masih sebatas meredakan ketegangan sementara. Terkesan pula menungangi isu-isu yang mengaburkan semangat untuk menjaga kebersamaan. Perbedaan, pertentangan, bahkan kebencian sekalipun yang disuarakan kelompok tertentu, harusnya diakomodir dengan baik. Tentu, dengan tetap mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila adalah konsensus nasional yang mengandung nilai-nilai ideal (ideal values). Pancasila lahir dari tatanan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila merepresentasikan identitas bangsa Indonesia yang mengakui keagungan Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan, mengutamakan persatuan kesatuan, mementingkan musyawarah mufakat, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur itu jangan sebatas indah dalam ucapan, namun tidak teraktualisasi dalam tindakan.

Patut diapresiasi bila pemerintah berencana membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Tugasnya membantu Presiden dalam mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. UKP PIP diharapkan dapat mendorong aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Namun, ikhtiar membumikan nilai-nilai Pancasila tidak sebatas institusionalisasi. Dibutuhkan keberlanjutan dalam melakukan internalisasi. Dan, hal itu harus dimulai dari penyelenggara negara, dengan keseriusan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

Sulit rasanya nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan masyarakat jika para pihak yang diberikan mandat kekuasaan justru bertindak diskriminatif, tidak memiliki sense of crisis, mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

Saat ini, dibutuhkan cara untuk mengikis polarisasi lantaran identitas kelompok yang mengabaikan dimensi kemajemukan sebagai realitas sosial bangsa ini. Identitas kelompok dengan latarbelakang suku, budaya, maupun agama, tetap dipertahankan, namun tidak mengikis nilai-nilai kebangsaan yang menekankan harmoni sosial dalam kemajemukan.

Persoalan Struktural

Harmoni sosial dalam kemajemukan juga akan senantiasa terjaga jika masing-masing kelompok menghilangkan dominasi. Sentimen antarkelompok pada dasarnya bukan lebih disebabkan perbedaan agama maupun suku. Namun, lebih karena persoalan struktural yang menciptakan diskriminasi, subordinasi, dan dominasi antarkelompok. Problem struktural itu yang menciptakan kesenjangan ekonomi, ketergantungan sumberdaya ekonomi, keterbatasan akses politik, dan ikatan primordial yang begitu kuat diadopsi masing-masing kelompok.

Jika dominasi itu dibiarkan langgeng, maka akan selamanya sentimen itu ada. Dan, cepat atau lambat akan memunculkan perlawanan dari pihak yang merasa diperlakukan diskriminatif. Mereka akan melawan kelompok yang dianggap mengistimewakan kelompoknya saja. Jika dibiarkan akan mengalami eskalasi, yang pada akhirnya menjadi kekerasan komunal yang menyeramkan.

Dalam konteks ini, sentimen antarkelompok yang mengarah pada kekerasan lebih dipicu motif perebutan sumber-sumber ekonomi dan pengaruh politik. Kekerasan itu merupakan implikasi dari pengabaian diferensiasi dalam stratatifikasi sosial. Perebutan sumber-sumber ekonomi dan pengaruh politik pun tidak terelakan lantaran menjadi modal untuk mempertahankan eksistensi.

Seseorang atau kelompok tertentu yang ditopang kekuatan politik, tentu bisa memanfaatkan mandat kekuasaan padanya untuk kepentingan ekonomi. Demikian pula kelompok yang menguasai ekonomi, dapat dengan mudah mendapatkan lisensi politik untuk mengamankan kepentingan bisnisnya. Kerjasama itu hanya menguntungkan mereka (mutual symbiosis), tetapi merugikan nasib banyak orang lantaran praktik kolusi yang mereka lakukan.

Diferensiasi dalam stratatifikasi sosial itu sebenarnya warisan sejak jaman kolonial Belanda. Pemerintah kolonial sengaja menerapkan stratifikasi sosial yang memecah belah (devide et impera) lewat pendistribusian kerja berdasarkan etnis dan ras (ethnically stratified division of labor in trade).

Dalam konteks politik dan perdagangan internasional, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan keistimewaan kepada ras Eropa. Sementara dalam sekup perdagangan domestik, Pemerintah Hindia Belanda memberikan lisensi kepada kelompok etnis Arab, China, dan India. Sementara kaum pribumi, diberi jatah perdagangan dalam wilayah yang lebih sempit.

Distribusi penguasaan sektor perdagangan itu pada akhirnya memicu perlawanan dari kaum pribumi yang salah satunya dengan munculnya pergerakan Sarekat Islam (SI). Organisasi pergerakan itu awalnya menuntut kesetaraan di sektor perdagangan untuk kaum pribumi, menentang sistem pembagian kerja kolonial yang tidak menguntungkan kelompok pribumi dalam perdagangan. Lalu, bermetamorfosis menjadi gerakan politik kebangsaan.

Dengan kata lain, sentimen dan konflik antaretnis, bukan sekadar masalah etnis saja. Namun, juga menyangkut masalah integrasi kepentingan ekonomi dan politik. Dalam konteks ini, dibutuhkan pemecahan masalah struktural, yang memangkas diskriminasi politik dan ekonomi. Dibutuhkan sebuah sistem yang mengakomodasi semua kelompok, baik dalam konteks politik maupun ekonomi. Jadi, bukan sekadar konsolidasi di level elit politik maupun dengan pemuka agama.

Jika tidak, sentimen itu akan selalu ada, dan tetap menjadi santapan bagi kelompok-kelompok tertentu yang berupaya mengambil keuntungan dengan mengeksploitasi perbedaan etnis yang merepresentasikan diskriminasi ekonomi dan politik.

Karenanya, masalah tersebut bukan lantas ditutupi dengan alasan SARA. Namun, perlu menjadi diskursus yang terus menerus hingga membentuk kesadaran bersama jika harmoni sosial dapat terwujud dalam bingkai keanekaragaman asalkan ada sikap saling menghargai eksistensi tradisi dan budaya.

Masyarakat harus terus disadarkan untuk mengembangkan interaksi sosial, tanpa menonjolkan identitas agama, suku, ideologi, dan perbedaan lainnya. Mereka juga harus dicerahkan untuk tidak memelihara prasangka (prejudice) yang terbentuk karena penilaian yang tidak berdasar (unjustified) dan bias dari kenyataan.

Misalnya, stereotip pada etnis tertentu. Hingga saat ini, masih ada anggapan jika pribumi itu pemalas. Demikian pula etnis Tionghoa yang dinilai ekslusif, tidak mau bergaul, dengan kelompok pribumi atau kelompok lainnya. Hingga saat ini, harus diakui sentimen itu masih ada. Dan, prasangka itu kian menancap lantaran adanya jurang ekonomi yang melanggengkan kecumburuan sosial.

Di sinilah pentingnya masing-masing kelompok untuk mengembangkan interaksi dan adaptasi dengan bio sosial yang dihiasi keanekaragaman. Kemampuan adaptasi lewaet komunikasi multikultural, akan menciptakan tertib sosial yang berdasarkan konsensus, dialog, dan penghormatan antarsesama, tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. | M. Yamin Panca Setia

http://akarpadinews.com/read/humaniora/terusiknya-harmoni-sosial

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s