Menekan Kelompok Penekan

SRI Bintang Pamungkas tak memperlihatkan rasa takut. Dia tenang, meski hukuman berat menantinya. Saat sejumlah polisi akan menangkapnya, tokoh pergerakan yang turut menggulingkan Presiden Soeharto tahun 1998 itu nampak santai saja.

Di teras depan rumahnya, Sri Bintang berceloteh sambil duduk, dengan satu kaki yang dinaikinya di atas kursi. Kala itu, dia masih menggunakan kain dan baju koko. “Saya diperintahkan ditangkap,” katanya kepada seorang perempuan yang merekam peristiwa penangkapannya yang videonya tersebar di dunia maya. “Kok bisa?” tanya perempuan itu. “Ya orang punya kuasa, bisa saja,” jawabnya. Di hadapannya, ada seorang polisi sambil membawa surat perintah penangkapan.

Sebelum polisi membawanya, dia meminta izin untuk sholat terlebih dulu. “Saya yakini pada anda, saya akan ikut (dibawa ke kantor polisi). Tetapi, jangan menjelang shalat. Anda tunggu saja saya,” katanya. “Kami tunggu Pak,” jawab polisi itu.

Setelah itu, dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, dan celana dasar berwarna hitam, sambil membawa sebuah tas, Sri Bintang digelandang. Dia sempat menyapa warga seraya meminta salam kepada Ketua Rukun Tetangga (RT). Lalu, saat akan masuk ke sebuah mobil berwarna hitam, Sri Bintang berujar, “Merdeka!” sambil menggempalkan tangan kanannya.

******

Begitulah Sri Bintang. Bukan kali pertama dia berurusan dengan aparat keamanan lantaran pernyataannya yang memperkarakan rezim penguasa. Di era Orde Baru, doktor teknik industri Universitas Iowa, Amerika Serikat (AS) itu pernah menjadi tahanan politik. Gerakannya yang ditujukan untuk menolak Presiden Soeharto, dibalas dengan tuduhan subversif. Dia harus mendekam di penjara. Sri Bintang dibebaskan setelah Presiden BJ Habibie memberikan abolisi kepada para tahanan politik.

Kini, Sri Bintang kembali berurusan dengan aparat hukum. Pasalnya, pendiri Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) itu berulah serupa, lantang menyuarakan penggulingan kekuasaan. Sri Bintang yang kini berada di tahanan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dijerat Pasal 107, 110, dan 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukumannya sangat berat. Di Pasal 107 dinyatakan, seseorang yang melakukan pidana makar, menggulingkan pemerintah yang sah, dihukum maksimal 15 tahun penjara. Jika dirinya dianggap aktor intelektual pelaksanaan makar, hukumannya lebih berat. Penjara seumur hidup.

Sementara Pasal 110, mengatur soal ancaman penjara 15 tahun penjara bagi para pihak yang melakukan permufakatan jahat untuk melakukan makar. Pasal itu dikenakan kepada mereka yang berusaha menggerakkan dan menyuruh orang lain, termasuk turut melakukan, dan memberi kesempatan untuk melakukan makar.

Sedangkan Pasal 157, mengatur larangan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan tertentu di Indonesia. Mereka yang melakukannya, terancam pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan.

Rekaman video orasi Sri Bintang yang beredar di dunia maya, menjadi alat bukti bagi aparat kepolisian untuk menjeratnya sebagai tersangka makar. Dalam video itu, Sri Bintang berorasi dengan nada ajakan kepada khalayak untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Caranya, menguasai gedung DPR/MPR, lalu memaksa untuk digelar sidang istimewa.

“Kalau saudara bersatu, mari berbondong-bondong ke DPR/MPR, menuntut supaya MPR/DPR mencabut amanat Jokowi sebagai presiden.” katanya di hadapan khalayak yang dinamakan olehnya Aliansi Tarik Mandat. “Marilah kita bergerak. Orang-orang itu (rezim penguasa) harus dijatuhkan. Kita pilih yang lebih baik.”

Lelaki kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 25 Juni 1945 itu juga membandingkan saat Presiden Soeharto dilengserkan. Menurut dia, mantan penguasa Orde Baru yang didukung militer saja bisa jatuh, apalagi Jokowi.

Sri Bintang juga mengkritik amandemen UUD 1945 lantaran membuat MPR tidak lagi berfungsi, termasuk upaya Jokowi memandulkan DPR/MPR sehingga tidak dapat mengontrol kekuasaan eksekutif. Dia juga menyinggung elit Tionghoa yang dinilainya turut menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998.

Orasi dengan nada yang sama juga disampaikannya saat acara Malam Keprihatinan Aktivis yang mengangkat tema, “Tegakkan Supremasi Hukum, Selamatkan Demokrasi, Lawan Tirani” yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (UI) di Jakarta (11/11). Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan khalayak, tidak perlu takut dengan ancaman penguasa jika melakukan upaya penggulingan kekuasaan. Saat Soekarno dan Soeharto dijatuhkan dari kekuasaan, kata dia, tidak ada yang ditangkap.

Lalu, dia mengingatkan, tentang rencana aksi bela Islam III dengan jumlah massa jutaan. “Anda harus ikut. Kita duduki DPR/MPR. Kita gelar sidang istimewa. Kita paksa mereka untuk menjatuhkan rezim, menjatuhkan tiran ini,” serunya.

Dalam kesempatan itu, Sri Bintang juga memperkarakan proses hukum dugaan kasus penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Baginya, proses hukum terhadap Ahok, hanya mengulur waktu dengan tujuan menyelamatkan Ahok dari jerat hukum. Menurut dia, penistaan agama yang diatur dalam Bab Ketertiban Umum KUHP, termasuk delik formil, sama halnya dengan kejahatan pembunuhan. Dia pun tidak percaya dengan proses hukum yang tengah dijalani Ahok. “Pada akhirnya, dia (Ahok) dibebaskan. Kita semua melihat, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujarnya.

******

Sri Bintang adalah satu dari 11 orang yang ditangkap polisi. Dia bersama Kivlan Zen, Adityawarman, Ratna Sarumpaet, Firza Huzein, Eko, Alvin Indra Al Fariz, Rachmawati, dan Ahmad Dhani, ditangkap aparat kepolisian lantaran diduga melakukan makar. Polisi juga menangkap kakak beradik, Jamran dan Rizal Khobar.

Keduanya dijerat Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) jo Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 55 ayat 2 KUHP. Jamran dan Rizal diduga menyebarluaskan ujaran kebencian terkait perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Jamran dan Rizal, menemani Sri Bintang di tahanan. Sementara yang lainnya, dibebaskan usai menjalani pemeriksaan intensif di Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok Jawa Barat, Sabtu dini hari.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/12) menyatakan, Polri melakukan penangkapan karena mencurigai ada upaya makar dengan memanfaatkan massa yang menjadi peserta aksi 2 Desember 2016 agar menduduki gedung DPR/MPR secara paksa. “Polri tidak akan menolerir upaya paksa yang melanggar aturan hukum,” tegasnya.

Tito membantah jika penangkapan terhadap 11 orang itu sebagai upaya menutup ruang bagi elemen masyarakat dalam menyatakan pendapat dan kritik. Dia juga menolak jika tuduhan makar dianggap mengada-ada. Apalagi, dikaitkan dengan usia para tersangka yang sudah senja. “Mereka (para tersangka) ini matang. Cara bermain politik, tidak harus turun langsung, mendobrak pagar DPR, tetapi melakukan setting, design kegiatan. Justru yang senior yang berpengalaman. Yang muda-muda ini, muscle, ototnya.”

Dalam kesempatan itu, Tito menyakinkan status tersangka makar dengan mengutip Pasal 107 KUHP. Ketentuan itu, menurut dia, makar tidak harus menggunakan kekuatan senjata. Suatu tindakan dinyatakan telah memenuhi unsur makar jika sudah ada pelaksanaan, berupa rapat-rapat, apalagi merencanakan pemanfaatan massa. “Itu sudah termasuk melakukan pemufakatan jahat, berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah secara inkonstitusional.”

Karena sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, Tito menegaskan, Polri melakukan penangkapan. “Kalau dalam model crime control, preventive justice, (penangkapan) lebih menggunakan laporan intelijen. Sementara kita menggunakan Pasal 184 KUHAP, di mana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penangkapan, yang kemudian proses hukum, dilengkapi bukti lain, dan diajukan ke pengadilan.”

******

Dalam KUHP, makar termasuk kejahatan terhadap keamanan negara. Dari rekaman video, pernyataan Sri Bintang memang bernada mengajak khalayak agar menggulingkan kekuasaan. Dan, bukan hanya di era Jokowi saja, Sri Bintang melontarkan pernyataan yang menuntut pencabutan mandat. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dia juga lantang menuntut pergantian kekuasaan. Namun, dia tidak ditangkap.

Upaya menggulingkan kekuasaan rasanya sulit direalisasikan jika hanya mengandalkan kekuatan massa. Apalagi, massa yang ditunggangi itu, tidak mengetahui betul motif dan tujuan dari rencana yang dirancang. Lagian, peserta aksi 2 Desember 2016 lalu, tidak semua setuju jika Aksi Bela Islam dimanfaatkan untuk menggulingkan pemerintah. Tidak nampak indikasi massa yang jumlahnya luar biasa itu berniat menggulingkan kekuasaan. Tuntutan utama peserta aksi Bela Islam hanya penegakan hukum terhadap Ahok.

Namun, cukup beralasan bila aparat kepolisian mengantisipasi upaya menunggangi massa. Karena, jika sampai disusupi kepentingan lain, bisa rawan kekerasan. Karena, dalam kerumunan, psikologi massa rawan diprovokasi yang bisa memancing emosi dan anarki. Apalagi, menyangkut soal kesucian kitab suci.

Aksi massa bisa menjadi agresi jika dijejali agitasi yang nadanya prasangka. Karenanya, institusi penegak hukum pun tidak boleh tebang pilih dalam menegakan hukum. Aksi massa lanjutan diperkirakan akan berlanjut hingga ada putusan pengadilan.

Ancaman bakal terjadinya kekerasan yang dipicu kekecewaan terhadap proses hukum perlu terus diwaspadai. Apalagi, ada kecurigaan politisasi hukum dalam perkara Ahok. Kecurigaan itu muncul lantaran Kejaksaan Agung yang menuntut perkara Ahok, dipimpin Jaksa Agung, HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai besutan Surya Paloh itu adalah salah satu pendukung Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Saat rapat dengar pendapat dengan , Komisi III DPR, Prasetyo menegaskan, kasus dugaan penistaan agama, berjalan sesuai koridor hukum sehingga masyarakat tidak perlu berprasangka. Prasetyo juga menegaskan, tidak ada tekanan politik kepada Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Ahok. “Tidak ada tekanan. Tidak ada permintaan politik apa pun,” katanya.

Dia juga menganggap kasus penistaan agama adalah kasus yang biasa. Namun, menjadi luar biasa karena pelakunya adalah calon gubernur DKI Jakarta. “Itu sebetulnya bukan pertama kali di Indonesia, tapi untuk kasus yang satu ini begitu menjadi luar biasa karena pelakunya seorang calon gubernur yang akan ikut Pilkada,” kata Prasetyo seperti dikutip Antara, Selasa (6/12). Apalagi, dia menambahkan, Ahok adalah dari etnis minoritas yang beragama non muslim.

*****

Dalam KUHP, sebuah tindakan dinyatakan makar dan pemufakatan jahat, tidak harus dengan angkat senjata. Di Pasal 53 KUHP dinyatakan, suatu tindakan dinyatakan makar apabila ada niat dari permulaan pelaksanaan. Suatu tindakan juga dinyatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan seperti diatur dalam Pasal 88.

Namun, pasal pidana makar dan pemufakatan jahat itu rawan disalahgunakan untuk kepentingan penguasa. Pasal lentur itu dapat menjadi senjata ampuh bagi penguasa untuk menekan kelompok-kelompok kritis yang berseberangan dengan penguasa.

Di jaman Orde Baru, kelompok-kelompok penekan sering dijerat pidana subversif lantaran dituduh makar, menghina pemerintah, menolak ideologi Pancasila dan UUD 1945. Padahal, tuduhan itu belum tentu benar. Sementara dalam konteks demokrasi, eksistensi kelompok penekan yang umumnya diorganisir kalangan aktivis pro demokrasi merupakan repsentasi kekuatan masyarakat sipil (civil society) untuk mengimbangi kekuasaan negara.

Kelompok penekan yang inklusif dan bergerak secara mandiri dapat menjadi asosiasi yang kuat untuk mengontrol kekuasaan. Keberadaannya kian penting di tengah mati surinya oposisi yang harusnya dilakoni partai politik di luar pemerintahan.

Di era demokrasi, tidak lagi tepat jika gerakan yang dilakukan kelompok penekan direspons tuduhan makar. Apalagi, jika sekadar berkumpul, berdemonstrasi, lalu melontarkan pernyataan pencabutan mandat kekuasaan. Pernyataan itu harus dipahami sebagai ekspresi kekecewaan dan kritik terhadap pemerintah.

Gerakan kelompok penekan, dilakoni individu-individu yang secara sadar ingin melawan hegemoni negara. Tuntutan mereka pun berangkat dari problem realitas yang tengah dihadapi negara. Mereka berbeda dengan masyarakat biasa yang cenderung pasif, tidak kritis terhadap kekuasaan. Mereka mampu mengorganisir diri untuk melakukan tuntutan terhadap ketidakadilan lewat cara-cara advokasi, pendampingan, ligitasi, dan memobilisasi dukungan rakyat.

Mereka pun dapat berperan sebagai oposisi dengan memanfaatkan ruang-ruang publik untuk mengekspresikan kritik kepada pemerintah terkait persoalan negara. Dengan begitu, pemerintahan tidak semudahnya melabrak mandat yang diberikan rakyat.

Idealnya, peran itu dilakukan partai politik. Namun, hampir sebagian besar partai merapat ke kekuasaan pemerintah. Kalau pun ada politisi yang melakoni peran oposisi, masih sebatas sebagai manuver untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) atau sekadar mendongkrak popularitas di hadapan rakyat.

Ideologi, Senjata, dan Makar

Tidak mudah menggulingkan kekuasaan negara. Tidak cukup mengandalkan kekuatan massa. Biaya yang harus ditanggung pun sangat besar. Dan, rawan memecah belah bangsa. Pengalaman selama ini, makar selalu diakhiri pertumpahan daerah karena disertai perlawanan bersenjata. Dan, tak bisa dipungkiri, jika makar yang dipicu persoalan konflik ideologis itu masih membekas saat ini. Itu ditandai dengan munculnya gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Di era Presiden Soekarno, upaya makar terjadi di kala bangsa ini di hadapi pertarungan ideologis yang terjadi sepanjang tahun 1950-1965. Sampai-sampai, Soekarno nyaris terbunuh lantaran serangan granat saat di Cikini Jakarta. Soekarno pernah menuding Kartosuwiryo yang menjadi aktor di balik rencana jahat itu.

Pada pukul 20.55, saat turun tangga gedung, tiba-tiba granat meledak. Soekarno berhasil selamat setelah dilindungi pengawalnya. Namun, puluhan anak-anak dan ibu-ibu menjadi korban granat itu. “Itu pekerjaan orang-orang fanatik agama, pengikut Kartosuwiryo,” tuding Soekarno.

Setelah kejadian itulah, Soekarno menyimpan amarah terhadap Kartosuwiryo, sosok yang dikenang sebagai pemimpin DI/TII yang misinya memperjuangkan pembentukan negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo dieksekusi regu penembak lantaran menentang Pancasila yang dinilainya sekuler. Selain Kartosuwiryo, pemberontakan DI/TII juga dipimpin Daud Bireuh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Tahun 1950-1963 juga terjadi pemberontakan yang dilakukan Republik Maluku Selatan (RMS) yang dipimpin oleh Dr Soumokil.  Sebelumnya, di tahun 1948, terjadi pula pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin Muso. Tak sedikit korban tewas dalam peristiwa berdarah itu.

Di era Orde Baru, tuduhan makar juga diarahkan pada beberapa kelompok Islam. Mereka yang dicurigai menentang Pancasila dihabisi. Kasus Talangsari misalnya, terjadi hanya karena kecurigaan pemerintah yang berlebihan terhadap aktivitas jamaah Warsidi yang dituduh menentang asas tunggal Pancasila. Pemerintah Orde Baru yang ditopang kekuataan militer memang mencermati indikasi tumbuhnya gerakan Islam, setelah hancurnya kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tak sedikit korban tewas dalam insiden tersebut.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, gerakan yang mengarah makar juga terjadi. Tujuannya, memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalnya, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dapat diselesaikan secara damai di tahun 2005. Hingga saat ini, suara-suara menuntut kemerdekaan Papua juga masih digemakan para aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Di era reformasi juga sempat muncul tindakan yang mengarah pada makar dengan tujuan mengubah sistem pemerintahan. Tanggal 5-7 Agustus 2000 lalu, ribuan orang berkumpul di Yogyakarta. Mereka datang dari 24 propinsi untuk mendeklarasikan terbentuknya organisasi Islam militan yang berjuang mewujudkan Imamah (khilafah) yang bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Tegaknya syariat Islam merupakan harga mati yang tak bisa ditawar. MMI menyerukan gerakan kembali kepada Al-Quran dan Hadis, dengan mengangkat isu radikal seperti Daulat Islamiyah, Syariat Islam, antibarat, antizionis dan antidemorkasi.

Mereka memimpikan kejayaan dunia Islam masa lalu yang dipandang sebagai zaman keemasan (golden age) dunia Islam, merujuk piagam Madinah sebagai justifikasi pandangannya. Desakan itu pernah mereka suarakan saat sidang Istiwewa MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002–saat konstitusi negara sedang diamandemen.

Gerakan makar yang menggunakan senjata selama ini dapat ditangkal oleh aparat keamanan. Apalagi, makar yang tidak berkekuatan senjata. Dan, pengalaman selama ini, jerat makar tak mampu meredam kelompok-kelompok kritis untuk berhadapan dengan penguasa.

Dalam sistem presidensial, makar sulit direalisasikan karena posisi Presiden sangat kuat. Kecuali motifnya adalah membunuh kepala negara. Sementara jika tujuannya adalah menggulingkan kekuasaan, maka perlu melalui proses hukum dan politik. Konstitusi pasca amandemen mengatur mekanisme pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Kondisi saat ini, agaknya masih jauh memenuhi syarat pemakzulan. UUD 1945 pasca amandemen menyatakan ada lima syarat untuk memakzulkan Presiden, yakni korupsi, menyuap, melakukan penghianatan terhadap negara, melakukan tindak kejahatan besar, dan melakukan tindakan tercela seperti diatur dalam UU.

Tanpa melakukan pelanggaran yang diatur konstitusi itu, Presiden tidak dapat dimakzulkan. Dan, dugaan penyimpangan Presiden itu pun harus diadili lewat jalur politik di DPR dan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

DPR melalui hak pengawasannya melakukan proses investigasi atas dugaan dugaan jika kepala negara melakukan tindakan yang dapat dimakzulkan. Kesalahan presiden lalu dibuktikan di MK yang akan memutus menerima atau menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan DPR.

Kalau pun Jokowi tidak dijatuhkan, namun elektabilitasnya bakal kian tergerus, apalagi jika dalam perkara Ahok, putusan pengadilan nyatanya antiklimaks. Memang, saat ini, tekanan terhadap kekuasaan menguat. Aksi massa yang bergerak massif terkait kasus dugaan penistaan agama, bukan tidak mustahil, akan mengarah pada situasi chaos yang bisa mengancam rezim penguasa. Situasi itu dipicu lantaran kekecewaan terhadap institusi penegak hukum yang dianggap diskriminatif terhadap perkara yang dituntut massa. Namun, tetap akan sulit direalisasikan, karena tuntutan penggulingan kekuasaan tidak masuk dalam kriteria yang diatur dalam konstitusi.

Militer dan Sentimen Kelompok

Jokowi nampaknya menyadari aksi massa bisa mereduksi kekuasaan yang digenggamnya. Karenanya, dia melakukan silaturahmi ke sejumlah Ormas Islam, termasuk ke institusi TNI dan Polri. Safari yang dilakukannya pasca aksi Bela Islam II, 4 November lalu, ke institusi TNI dan Polri, seakan memperlihatkan dirinya melakukan show force kepada lawan-lawannya. Jokowi juga ingin memastikan jika institusi militer dan Polri berada di belakangnya. Itu penting karena posisi Presiden bisa saja terancam jika militer membelot.

Pengalaman menunjukan, jatuhnya tiga presiden, Soekarno, Soeharto, dan Abdurahman Wahid, lantaran kurang ditopang dukungan militer. Jelang kejatuhannya (1966-1967), meski Soekarno mengklaim sebagai panglima tertinggi, militer nampaknya lebih merapat bersama rakyat. Resistensi militer itu tidak terlepas dari keberpihakan Soekarno terhadap Partai Komunis Indonesia.

Inilah yang kemudian menyebabkan Soekarno dijatuhkan lewat proses politik. Konflik politik yang tidak menentu, menyebabkan kian turunnya dukungan politik kepada Soekarno. Momen itu yang kemudian dimanfaatkan untuk menggulingkan kekuasaannya lewat Sidang Istimewa MPRS tahun 1967. MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari tangan Presiden Soekarno dengan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.

Di era Presiden Abdurahman Wahid. Konflik antara DPR dengan Presiden yang memanas, memunculkan mosi tidak percaya DPR terhadap Presiden. Posisi yang kian tersudut, mendorong Abdurahman Wahid yang disapa Gus Dur, melakukan langkah politik dengan mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan pembubaran parlemen dan akan segera melakukan pemilihan umum. Langkah politik presiden itu dibalas oleh mayoritas anggota DPR dengan tidak mengakui Dekrit Presiden dan kemudian menggulirkan memorandum yang isinya pencabutan mandat terhadap presiden melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001 dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2001.

Dalam kondisi ini, militer nampaknya kurang memberikan dukungan kepada Gus Dur lantaran beberapa kebijakan Gus Dur yang cenderung merugikan eksistensi militer. Misalnya, memisahkan TNI-Polri, menunjuk politisi sipil memimpin Kementerian Pertahanan, melakukan rotasi kepemimpinan tertinggi TNI dari biasanya dipegang oleh Angkatan Darat (AD) kemudian Angkatan Laut (AL), dan selanjutnya Angkatan Udara (AU). Termasuk, memberhentikan Jenderal TNI (Purn) Wiranto dari posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan karena diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur, dan sebagainya.

Karenanya, bukan mustahil, jika militer merapat pada rakyat, kala Jokowi memilih langkah yang berseberangan dengan kekuatan rakyat. Pengalaman Turki setidaknya bisa menjadi contoh. Peran militer begitu dominan dalam rencana mengkudeta kekuasaan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan pertengahan Juli 2016 lalu. Namun, kudeta itu gagal lantaran tidak semua militar mendukung. Demikian pula institusi kepolisian yang solid mendukung Erdogan.

Di Turki, institusi militer, hakim, termasuk aparat birokrasi, terbelah: kubu konservatif dan liberal. Berbeda halnya dengan di Indonesia. Tidak terlihat ada indikasi militer merapat ke salah satu kubu. Dan, satu hal yang patut diapresiasi ketika pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang meneduhkan.

Dia menentang upaya makar. Namun, Panglima TNI memastikan prajuritnya siap menjaga keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat. Dalam konteks ini, Gatot tak ingin prajurit TNI berhadapan dengan rakyat.

Gatot memerintahkan prajuritnya dengan “tidak menggunakan senjata”, menghadapi kelompok “jihad” yang menggunakan senjata. “Kita lawan dengan tidak bersenjata. Dengan tangan kosong. Sama-sama berjihad. Tetapi, saya perintahkan, rampas senjatanya, kembalikan, supaya tidak melanggar HAM.”

Namun, kecurigaan yang menggema dapat menjadi bibit perlawanan. Sering kali ulama, tokoh Ormas Islam, dan masyarakat umum, mempersoalkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara Ahok. Kecurigaan itu kian menguat lantaran Ahok yang hingga saat ini belum ditahan. Di tengah kuatnya resistensi massa itu, apalagi misalnya Ahok dinyatakan tidak bersalah, bisa jadi menyulitkan TNI dan Polri jika harus didorong berhadapan dengan massa yang kecewa dengan putusan pengadilan.

Ancaman konflik juga terlihat dari kian akutnya sentimen laten yang membelah masyarakat. Keterbelahan yang tidak terlepas dari warisan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu itu kian langgeng lantaran tidak optimalnya proses konsolidasi demokrasi.

Padahal itu penting karena kemenangan Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla di Pilpres, sangat tipis, dengan memperoleh 53,13 persen. Sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh dukungan 46,84 persen.

Berbeda dengan Jokowi, Erdogan adalah pemimpin partai. Sementara Jokowi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Megawati Soekarnoputri. Dan, tidak mustahil, terjadi polarisasi di tubuh partai pendukung ketika Jokowi menerapkan kebijakan yang berseberangan dengan kepentingan rakyat. Dan, akan menjadi kian sulit bagi Jokowi jika ternyata kinerja pemerintah kian buruk dan gencarnya pembusukan terhadapnya.

Berbeda halnya dengan Erdogan. Meski dituding korup, pembusukan yang dilakukan kelompok liberal, tak mampu mempengarui dukungan mayoritas rakyat Turki, khususnya dari kelompok konservatif.

Kudeta di Turki, dipicu lantaran konflik politik yang berlarut-larut. Perbedaan ideologis dua kubu: konservatif Islam dengan sekuler nasionalis, yang menyebabkan masyarakat Turki terbelah, memancing militer untuk terlibat dalam politik. Pihak oposisi, kubu sekuler, rada khawatir dengan rencana pemerintah Erdogan yang berniat mengamandemen konstitusi untuk mengikis corak liberal.

Situasi demikian yang kemudian memancing militer Turki untuk merambah ke ranah politik kekuasaan. Namun, penetrasi militer ke politik tidak imparsial. Militer cenderung berpihak pada kubu sekuler dan liberal. Sementara di Indonesia, sentimen kelompok yang bersifat politis dan ideologis begitu nampak. Sayangnya, sentimen itu tidak diredam dengan baik. Justru konflik kian diperlihatkan dengan aksi adu massa yang kian memperlihatkan terbelahnya masyarakat. | M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s