Menjaga Harmoni di Musim Suksesi

KESAN karib diperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Partai Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto. Dua mantan rival politik yang pernah bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu itu, untuk kali kedua, bersua di kala hangatnya suhu politik saat ini.

Kamis (17/11), giliran Prabowo yang menyambangi Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Prabowo itu seakan membalas kunjungan Jokowi yang di akhir Oktober lalu bertandang ke kediamannya, di Padepokan Garuda Yaksa, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Baca: Silaturahmi Mengurangi Tensi Politik). Keduanya juga pernah bertemu, tak lama setelah Pilpres 2014 berakhir.

Prabowo yang berpakaian khasnya, kemeja putih, langsung memberikan salam hormat kepada Jokowi yang menyambutnya. Jokowi membalas dan mengajaknya ke Istana Merdeka untuk menggelar pertemuan tertutup.

Usai pertemuan yang diselingi makan siang, Prabowo mengaku senang. “Kalau di Hambalang (saat kunjungan Jokowi ke kediamannya, disuguhkan) nasi goreng. Di sini ikan bakar,” katanya sambil tertawa ringan. Jokowi terlihat tersenyum.

Kepada wartawan, Presiden memberikan penjelasan soal pertemuan dengan Prabowo. Pertemuan itu membicarakan situasi dan kondisi negara saat ini. Keduanya sepakat, di tengah persoalan yang sedang dihadapi bangsa, persatuan dan kesatuan adalah yang utama.

“Demi Merah Putih, demi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), demi Pancasila, dan demi UUD 1945,” tegas Presiden menjelaskan maksud pertemuan dengan Prabowo. “Kita tidak ingin pecah belah karena perbedaan politik karena sangat mahal bagi NKRI,” imbuhnya.

Prabowo setuju. “Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhennika Tunggal Ika, tidak boleh berbeda,” tegasnya. Meski berada di luar pemerintahan, sebagai petinggi partai politik, Prabowo menunjukan sikap kenegarawanan. Dia menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintah jika dibutuhkan. “Apabila dibutuhkan, saya siap membantu pemerintah, kapan pun dan di mana pun!” tegasnya.

Sikap tersebut, lanjut Prabowo, bukan berarti dirinya bersama partai yang dipimpinnya selalu manut pada pemerintah. “Bukan kita membebek (menurut), tapi bahu membahu,” kata mantan Komandan Detasemen (Danjen) Kopassus itu.

Menurut dia, pemerintah sangat membutuhkan kritik. Meski sudah empat kali bertemu, Prabowo menyatakan, Presiden Jokowi tidak pernah memintanya dan Gerindra untuk berhenti mengkritik pemerintah. “Kalau ada kebijakan yang kurang berkenan, kami akan kritisi. Dan, Pak Jokowi tidak takut dengan kritik. Demokrasi yang modern itu bukan yang membebek,” ujarnya. Prabowo mengingatkan, sangat tidak baik bagi demokrasi jika tidak ada perbedaan. Jokowi lalu menimpali, “Setuju!”

Keterlambatan Konsolidasi

Partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra bersama Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah kubu yang berada di luar pemerintahan. Tiga partai itu masih konsisten menjadi kekuatan penyeimbang. Sementara Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di luar pemerintahan, telah merapat ke gerbong pemerintah.

Meski kekuatan penyeimbang kini menciut, tetap sangat dibutuhkan agar demokrasi lebih substantif, dengan memastikan berjalannya penyelenggaraan kekuasaan yang mengedepankan checks and balances antar eksekutif, legislatif, maupun dengan yudikatif.

Tetapi, Prabowo melanjutkan, penyeimbang yang baik, tidak menebar cara-cara destruktif, apalagi menjegal kekuasaan secara inkonstitusional. “Saya komit, sebelum beliau dilantik (menjadi Presiden), saya tidak akan menjegal, karena bapak Merah Putih,” tegas Prabowo kepada Jokowi.

Pasca Pilpres 2014, keduanya sepakat untuk menjalankan tugas masing-masing, baik di eksekutif maupun di legislatif. Saat ini, Jokowi dan Prabowo berangkulan. Namun, bukan berarti di suksesi 2019, keduanya kembali saling berhadapan (head to head).

Pertemuan kedua pemimpin itu patut diapresiasi. Mereka membangun komunikasi politik yang baik. Meski berbeda gerbong politik, Jokowi dan Prabowo sepakat mengutamakan kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar kepentingan politik subjektif.

Keduanya menunjukan, konstestasi politik tidak selamanya harus bermusuhan. Kalah atau menang adalah wajar dalam kontestasi demokrasi. Perseteruan yang tak berujung, bahkan cenderung mendalam, tidak sehat bagi demokrasi, yang pada akhirnya merugikan rakyat.

Interaksi politik kedua tokoh itu perlu menjadi contoh yang baik bagi elit politik lainnya. Apalagi, bagi mereka yang tengah bertarung di ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang akan digelar di 101 daerah pada 15 Februari 2017. Realitas menunjukan, Pemilukada sering diwarnai konflik yang dipicu ketidakpuasan para kandidat menerima kekalahan. Elit yang tidak puas memobilisasi para pendukungnya untuk melakukan perlawanan. Di beberapa daerah, demonstrasi menolak hasil Pemilukada kadang berakhir anarki.

Konflik merupakan hal yang wajar dalam kontestasi politik. Namun, sangat tidak wajar jika konflik bermuara pada anarki, apalagi memicu perpecahan. Dibutuhkan kedewasaan politik para elit agar tidak terus-terusan terjebak dalam pusaran konflik. Karena, konflik di level elit dapat merembes ke akar rumput, yang bisa mengusik harmoni sosial.

Suksesi 2014 lalu misalnya, begitu menguras energi bangsa ini. Elit politik terpolarisasi menjadi dua kubu. Masyarakat pun ikut terbelah akibat dijejali segala informasi yang disebarkan para pendukung dan simpatisan masing-masing kandidat di media massa dan media sosial. Keresehatan sosial pun bermunculan lantaran politik hitam (black campign) yang ditebar.

Untungnya, panasnya suhu politik tidak memunculkan gejolak sosial. Suksesi berakhir dengan damai. Bangsa ini tidak terjerumus dalam konflik politik berdarah seperti yang dialami Thailand, Mesir, Irak, Libya, Suriah, dan Ukraina. Meski diakui atau tidak, masih ada konflik laten yang tersembunyi usai suksesi berakhir.

Namun, patut diapresiasi, demokrasi di negara ini terus bergerak mapan yang ditandai proses politik yang berlangsung demokratis, damai, tanpa kekerasan. Tentu, praktik demokrasi harus ditingkatkan, bukan justru kembali mundur ke belakang. Dalam konteks ini, dibutuhkan peran elit politik, institusi politik, tokoh masyarakat, dan elemen bangsa lainnya agar konsisten untuk mengimplementasikan praktik politik yang demokratis, dan siap menghadapi perubahan-perubahan politik beserta segala dampaknya.

Jika tidak, maka dapat mengancam stabilitas nasional. Bahkan, bisa mengarah pada perpecahan bangsa. Itulah yang terjadi di beberapa negara di Eropa Timur yang gagal melewati tahapan transisi demokrasi setelah keluar dari sistem politik otoriter yang pernah diterapkan di jaman Uni Soviet. Katup demokrasi yang dibuka, justru memperuncing konflik, memudarkan harmoni sosial lantaran terpaan primordial yang bermotif ideologis dan politis.

Dan, Indonesia sempat mengalaminya. Ketika rezim Orde Baru runtuh tahun 1998, kegagalan konsolidasi, yang memunculkan polarisasi di level elit, nyatanya menstimulan konflik sosial, etnik, agama, bahkan memunculkan gerakan separatis.

Seperti diketahui, di ajang Pilpres 2014 lalu, hubungan Jokowi dan Prabowo meregang. Prabowo pernah mempersoalkan Jokowi yang menjadi calon presiden (capres) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut dia, pencapresan Jokowi melanggar Perjanjian Batu Tulis, Bogor, yang pernah ditandatanganinya bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, 16 Mei 2009 lalu.

Prabowo yang pernah menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang berpasangan dengan Megawati yang menjadi capres di Pilpres 2009 lalu, pernah menagih komitmen Megawati yang di ajang suksesi 2014 akan mendukungnya sebagai capres. Dalam perjanjian itu, di poin ketujuh dinyatakan, Megawati mendukung Prabowo menjadi capres di Pilpres 2014.

Pasca Pilpres, elit politik lambat konsolidasi. Bahkan, konflik berlanjut. Kalah di ajang Pilpres, Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tergabung dalam KMP, menggalang kekuatan di parlemen. Mereka berhasil menutup celah bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, untuk menduduki jabatan strategis di DPR. KMP juga merebut seluruh jabatan pimpinan MPR.

Dominasi (Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP), ditambah dengan Demokrat di parlemen, membuat KIH dihantui kekhawatiran tak mampu membendung manuver politik KMP yang dapat menghambat kinerja pemerintah, khususnya terkait pembahasan penganggaran, penyusunan undang-undang, maupun pengawasan jalannya roda pemerintahan. Bahkan, muncul pula isu, KMP bakal menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden (impeachment). Kekhawatiran yang terlalu berlebihan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengapresiasi sikap Presiden yang terbuka menerima masukan dan memiliki pandangan yang sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa. “Saya kira, ini (pertemuan) menguntungkan bagi keutuhan dan kesatuan bangsa,” kata Prabowo seraya mengingatkan jika Indonesia selalu menjadi incaran kekuatan besar di dunia.

Dia menjelaskan, dilihat dari sejarah, ancaman itu tidak pernah hilang lantaran banyak pihak yang iri dengan kekayaan Indonesia. Prabowo pun mengingatkan, dengan mengutip pendapat beberapa tokoh yang dalam sejumlah buku memprediksi, Indonesia tidak akan bertahan. “Ini yang membuat kita lebih waspada. Kita jangan terpancing oleh sesuatu yang membahayakan persatuan nasional.”

Di tengah tensi sosial dan politik yang meninggi, Prabowo juga menyerukan agar perbedaan dan perselisihan diselesaikan dengan suasana sejuk, damai, dan kekeluargaan. “Di antara keluarga masak tidak bisa diselesaikan. Kan begitu Pak,” kata Prabowo yang diamini Jokowi. Dia ingin perbedaan politik memicu kegaduhan, ketegangan, maupun kekerasan. Terkait kondisi terakhir yang dihadapi bangsa, Prabowo optimistis, bisa dihadapi bersama.

Dia lalu mengingatkan, jika saat ini, sebagian besar rakyat Indonesia masih membutuhkan pendidikan dan kesempatan hidup yang lebih baik. “Ini realitas, tidak dapat dihindari. Karena itu, setiap tokoh harus benar-benar menjaga kesejukan, ketenangan, menjaga tutur kata, supaya rakyat tidak emosional. Bangsa kita emosional, terbawa perasaan, sakit hati. Kalau sudah disakiti, lama sembuhnya. Iya kan?” kata Prabowo sambil tertawa ringan. Jokowi pun demikian.

Meski sebagai pimpinan partai yang berada di luar pemerintahan, Prabowo berjanji, akan berupaya mengurangi ketegangan yang muncul. “Jadi, setiap saat ada ketegangan, saya akan berusaha tidak terjadi ketegangan. Kita butuh kesejukan, Indonesia harus dibangun,” tegasnya.

Bukan Dramaturgi Politik

Berpolitik memang tidak harus selamanya bermusuhan seperti dicontohkan tokoh bangsa, Muhammad Natsir. Dalam memperjuangkan kepentingan politik dan ideologinya, Natsir tidak membenci lawan-lawan politiknya. Sebagai pemimpin partai Islam yaitu Masyumi, Natsir juga tidak memaksakan kehendak politiknya. Natsir akrab dengan tokoh-tokoh non Muslim seperti I.J Kasimo, Ketua Partai Katolik.

Bahkan, di era Presiden Soekarno, Natsir pernah dipenjara karena perbedaan pandangan yang tajam, terutama menyangkut Islam dan Pancasila. Sampai-sampai, Partai Masyumi yang dipimpinnya dibubarkan Soekarno tahun 1960. Namun, Natsir tidak pernah menjelek-jelekan Soekarno. Bahkan, usai tragedi berdarah tahun 1965 terjadi, Natsir tidak pernah berpikir menggunakan kesempatan untuk merebut kekuasaan.

Natsir menjadi pelaku sejarah yang mempersatukan NKRI saat dilanda perpecahan di awal kemerdekaan. Dia mewarisi prestasi menomental yaitu Mosi Integral yang berhasil mendamaikan konflik ideologis antarkekuatan politik kala itu.

Di tengah memanasnya suhu politik di tengah kontestasi Pemilukada dan kemarahan sebagian umat Islam lantaran dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), konsolidasi politik di tingkat elit perlu dilakukan. Namun, bukan sebatas dramaturgi politik. Apalagi, seperti diharapkan Prabowo, jika pertemuan dengan Jokowi tidak sekadar menghadapi tanggal 25 November yang kabarnya akan ada demonstrasi besaran-besaran.

Pasca demonstrasi 4 November 2016 lalu, Presiden Jokowi menduga ada aktor politik yang menunggangi. Namun, tidak disebut siapa aktornya yang katanya membiayai demonstrasi tersebut. Dugaan itu yang kemudian memunculkan reaksi sejumlah pihak yang disebut-sebut berada di balik demonstrasi.

Aksi 4 November pada dasarnya lebih berorientasi pada penegakan hukum, tidak menyuarakan kebencian terhadap etnis tertentu di Indonesia, apalagi mengancam NKRI. Demonstran yang berasal dari sejumlah daerah itu disatukan dalam sebuah gerakan yang diarahkan untuk memperjuangkan penegakan hukum terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok (Baca: Demokrasi di Antara Demonstrasi 4 November).

Silaturahmi itu adanya baik dilakukan kepada semua elit politik dan tokoh-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan sehingga memberikan keyakinan kepada masyarakat jika sebenarnya tidak ada masalah luar biasa yang dihadapi bangsa ini. Jokowi tidak cukup sekadar menyambangi berbagai Ormas keagamaan, tidak hanya Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Organisasi Islam lainnya juga perlu diajak konsolidasi untuk memastikan semua pihak menjaga persatuan dan kesatuan. Bila perlu ada forum rembuk nasional yang diikuti seluruh elemen bangsa, yang diselenggarakan secara kekeluargaan.  Perlu lagi diperkuat konsensus untuk bersama-sama mempertahankan harmoni sosial dan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, di tengah kontestasi politik saat ini, elit politik harus lebih bijak menebar pesan yang meredam amarah para pendukungnya. Para pendukung dari masing-masing calon tidak perlu memproduksi pesan-pesan destruktif, yang memicu keresahan sosial. Perlu pula dibangun relasi politik antar elit, kubu, tim sukses, simpatisan, dan masyarakat luas.

Pemilukada sejatinya bukan sekadar ajang mempertahankan dan merebut kekuasaan. Tidak ada gunanya Pemilukada jika justru memperuncing konflik, mencerai-beraikan sesama anak bangsa.

Itu penting guna mencegah konflik sosial. Selain DKI Jakarta, Pemilukada di Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua juga diprediksi rawan konflik. Di Aceh, Pilkada akan digelar di 25 kabupaten dan pemilihan gubenur. Konflik rawan terjadi lantaran masing-masing kandidat memiliki pendukung yang fanatik. Selain itu, hampir semua kandidat merupakan mantan panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sementara di Papua, ada 11 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada, di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi,  Kabupaten Yapen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabuapaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mapp. Konflik rawan terjadi di Pilkada Papua, karena fanatik kedaerahan dan kesukuan. Massa akan mudah dibakar emosinya karena faktor hubungan emosional, yang dilatarbelakangi kesamaan suku, budaya, ras, asal, dan sebagainya.

Para pendukung yang dimobilisasi tentu tidak akan bersedia menerima jagonya dikalahkan. Kekecewaan biasanya diekspresikan dengan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum, kantor KPU di daerah, bahkan terlibat konflik horizontal dengan massa pendukung yang digalang dari kubu lawan.

Konflik sulit dihindari karena Pemilukada sekadar menjadi ajang pertarungan yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologis. Tak bisa pula dipungkiri, konflik dipicu pemahaman primordialistik yang masih kuat di sebagian masyarakat. Konflik bisa meletup lantaran diferensiasi nilai, norma, budaya, latar belakang sejarah, ditambah prasangka, kebencian, dan sebagainya. Konflik pun makin mudah meletup apabila dimanfaatkan pihak dari luar yang memiliki kepentingan.

Karenanya, selain konsolidasi, penyelengara Pemilu, aparat keamanan harus sejak dini mendeteksi tingkat kerawanan, melakukan dialog dan sosialisasi kepada masing-masing kandidat dan pendukungnya, untuk bersama-sama memastikan Pemilukada berjalan damai.

Menghilangkan Kecurigaan

Konsolidasi yang merupakan upaya mengintegrasikan sejumlah elemen bangsa ditujukan untuk kepentingan bersama. Karenanya, konsolidasi tidak hanya dilakoni elit politik, namun melibatkan kelompok kepentingan lainnya. Sejumlah elemen bangsa itu harus diarahkan untuk membangun kekuatan bersama, mencegah polarisasi, mengukuhkan proses demokratisasi, integrasi, dan mempertahankan pluralisme.

Konsolidasi juga harus menghilangkan kecurigaan satu sama lain dan menyatukan berbagai pandangan dan kepentingan. Dengan begitu, dapat menekan faktor-faktor yang dapat memicu konflik.

Misalnya, terkait kabar adanya aktor politik yang menungangi. Apa benar kabar tersebut? Isu itu perlu dibuktikan agar tidak melanggengkan kecurigaan. Jelang aksi besar-besaran umat Islam, 4 November 2016 lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak terima jika disebut-sebut sebagai aktor yang menungganginya. Adalah logis jika tudingan yang mengarah pada SBY itu bertendensi politis karena putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi kandidat di ajang suksesi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Habib Rizieq, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) juga membantah jika aksi itu digerakkan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan tertentu. Dia menegaskan, tidak mungkin partai politik atau Ormas mendanai dan bisa menggerakan massa sebanyak itu.

Memang, demonstrasi kala itu sangat besar dan terorganisir. Jutaan umat muslim mengepung Jakarta dan menggelar demonstrasi di sejumlah daerah. Namun, tuntutan mereka hanya penegakan hukum terhadap Ahok yang diduga melakukan penistaan agama. Sebagai kepala negara, Presiden diingatkan untuk tidak mengintervensi proses penegakan hukum dalam perkara yang menyeret Ahok. Dan, Presiden sudah berkali-kali menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum Ahok.

Lalu, pasca demonstrasi 4 November, Jokowi mengunjungi Markas Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Markas Korps Marinir, Markas Komando Brimob, dan Markas Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara di Bandung. Dan, di hadapan prajurit, Presiden Jokowi mengingatkan untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia. Sebelumnya, Presiden juga melakukan kunjungan ke kantor Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah, serta mengundang sejumlah organisasi Islam ke Istana.

Safari yang dilakukan Presiden Jokowi ke institusi TNI dan Polri dinilai sejumlah pihak sebagai upaya konsolidasi. Namun, langkah Presiden itu menebar pertanyaan khalayak. Intensnya kepala negara menyambangi institusi TNI dan Polri, seakan-akan mengindikasikan begitu gentingnya kondisi bangsa ini.

Padahal, masyarakat, apalagi di daerah, tidak dihantui kekhawatiran akan ancaman gangguan keamanan. Kesan yang muncul justru Presiden tengah galau pasca demonstrasi besar-besaran 4 November lalu.

Namun, bukan tidak mustahil, aksi bela Islam itu menjadi bola liar yang bisa menggoyang kekuasaan Jokowi. Dan, hal yang logis jika berasumsi, aksi besar-besaran itu bermotif ideologis yang diusung beberapa kelompok konservatif yang basis ideologinya bukan Pancasila dan UUD 1945. Jika asumsinya demikian, maka sangat beralasan jika Jokowi berkali-kali menyerukan agar semua pihak mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhennika Tunggal Ika.

M. Yamin Panca Setia

http://akarpadinews.com/read/polhukam/konsolidasi-menjaga-harmoni-di-musim-suksesi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s