Terjerat Perkara Penistaan Agama

TAK nampak ketegangan di wajah Basuki Tjahaja Purnama usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Ahok, demikian sapaannya, menghormati putusan hukum yang ditetapkan Polri.

“Kita yakin polisi profesional,” katanya di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta, Rabu (16/11). Dia pun menganggap, proses hukum yang tengah menjeratnya, menunjukan setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum.

Calon gubernur petahana yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat itu juga menghimbau para pendukungnya untuk menghormati proses hukum. “Kita ingatkan kepada para pendukung, ini bukan akhir karena ada proses pengadilan yang kita harapkan digelar secara terbuka,” ucap Ahok yang didampingi Djarot dan sejumlah tim suksesnya.

Meski menyandang status tersangka, Ahok menyatakan, dirinya bersama Djarot, tetap dapat ikut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017-2022. Karenanya, dia berharap, para pendukungnya tetap memilihnya. “Jadi, tolong, para pendukung tetap datang ke TPS (tempat pemungutan suara), untuk memenangkan kami satu putaran.”

Djarot menilai, Ahok menunjukan jiwa yang besar. Dia menyakini, status tersangka Ahok akan mensolidkan elemen pendukungnya. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga menyerahkan perkara hukum yang menimpa Ahok kepada tim kuasa hukum.

Rabu (16/11), Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Ari Dono Sukmanto, mengumumkan hasil gelar perkara dugaan kasus penistaan agama yang menetapkan Ahok sebagai tersangka. “Menetapkan saudara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka,” kata Ari Dono kepada pers di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta.

Ahok dijerat Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 dan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. Lantaran menyadang status tersangka, Polri pun mencegah Ahok meninggalkan Indonesia.

Kasus Ahok cukup menyita perhatian sebagian umat Islam di Indonesia. Sampai-sampai, memicu gelombang demonstrasi besar-besaran yang berlangsung pada 4 November 2016 lalu. Gelombang massa mengepung kawasan Merdeka, Jakarta, dan digelar di sejumlah daerah, untuk mendesak aparat penegak hukum menuntaskan dugaan penistaan agama. Meski dinodai insiden anarkis, aksi massa itu secara umum, terorganisir dengan baik. Ahok dilaporkan lantaran pernyataannya yang mengutip Al-Quran, Surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September lalu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, Ahok menistakan Islam dan ulama karena menafsirkan surat Al Maidah ayat 51. Kesimpulan itu dihasilkan setelah menganalisa pernyataan Ahok yang menyatakan, “Jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.”

MUI menilai Al-Maidah 51 secara eksplisit berisi larangan kepada umat Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ulama wajib menyampaikan isi surat al-Maidah 51 kepada umat Islam dan muslim wajib menyakini kebenaran surat tersebut sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

MUI juga menilai, pernyataan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Karenanya, MUI mendesak pemerintah mencegah setiap penodaan dan penistaan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran terhadap pelakunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena rada sensitif, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kasus dugaan penistaan itu dituntaskan secara tegas, adil, dan transparan. Seruan Presiden itu ditindaklanjuti Polri dengan melakukan gelar perkara. Awalnya, gelar perkara akan berlangsung terbuka. Namun, dikritik sejumlah ahli hukum karena proses penyelidikan dan penyidikan sifatnya rahasia sehingga harus berlangsung tertutup.

Meski demikian, guna menyakinkan publik, gelar perkara melibatkan sejumlah saksi, ahli, pihak terlapor, dan pelapor. Dalam prosesnya, Ari Dono mengungkap, terjadi perbedaan pendapat yang tajam antar ahli yang dihadirkan dalam memutus ada atau tidaknya unsur dan niat menistakan atau menodai agama. Perbedaan pendapat juga terjadi antara tim penyelidik yang berjumlah 27 orang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Polisi Agus Andrianto, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Dari penilaian tim penyelidik, Ari Dono mengatakan, dicapai kesepakatan jika perkara Ahok harus diselesaikan di pengadilan. “Meskipun (pendapat tim) tidak bulat, namun didominasi oleh pendapat yang menyatakan, perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya.

Selama proses penanganan perkara, Polri telah menerima 13 laporan dugaan penistaan agama dari sejumlah pihak pada tanggal 6,7, 9, dan 21 Oktober. Menindaklanjuti laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, tim penyelidik memeriksa barang bukti berupa video digital. Ari Dono memastikan keaslian barang bukti yang disodorkan. “Video (barang bukti) yang diserahkan itu dalam keadan asli, tidak terdapat tindakan editing, baik mengurangi atau memasukan frame baru,” katanya.

Selain itu, 29 orang saksi, baik dari terlapor, pelapor, dan pihak lain yang memiliki informasi relevan, telah dimintai keterangan. Dimintai pula pendapat 39 ahli dari delapan bidang keahlian baik, baik yang diusulkan terlapor, pelapor, maupun dari Polri. Para ahli itu berlatarbelakang hukum pidana, bahasa Indonesia, ilmu agama, psikologi, antropologi, dan ahli digital forensik.

Kemudian, tanggal 15 November 2016, dilakukan gelar perkara penyidikan di Mabes Polri yang dipimpin Kabreskrim, didampingi Ketua STIK-PTIK Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi Remisius Sigid Tri Hardjanto, staf ahli Kapolri bidang manajemen Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Arief Sulisanto, pengawas internal, Inspektorat Pengawas Umum (Irwasum), Divisi Profesi dan Pengaman (Propam), Divisi Hukum (Divkum), Komisi Kepolisian Nasional (Komplonas), dan Ombusman. Gelar perkara juga dihadiri pihak pelapor dan kuasa hukumnya berjumlah 14 orang, termasuk lima orang saksi dari pihak pelapor, enam ahli dari terlapor, dan enam ahli dari penyidik.

Tanpa Tekanan

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ari Dono menyatakan, surat perintah penyidikan diterbitkan. Lalu, hasil penyidikan akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Kabareskrim memastikan, proses penanganan perkara berjalan profesional, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. “Tidak ada tekanan,” tegasnya.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengapresiasi tim penyelidik yang bekerja sesuai amanat UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 4 dan 5. “Tim penyelidik bekerja berdasarkan UU, bukan atas dasar perintah atasan,” tegas Kapolri.

Tito menyatakan, telah memberikan kewenangan kepada tim penyelidik untuk bekerja secara profesional sejak laporan diterima 6 Oktober lalu. Menurut dia, tim sudah bekerja, meski ada dua surat telegram tahun 2013 dan 2015 yang isinya meminta Polri agar penanganan kasus yang melibatkan pasangan calon kepala daerah, ditunda sampai proses Pilkada selesai. Tujuannya, agar Polri tidak digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pasangan.

Namun, dalam perkara yang melibatkan Ahok, Kapolri menilai, ada hal yang sensitif. Karenanya, sebelum laporan terakhir diterima pada 21 Oktober lalu, Kapolri memerintahkan Kabareskrim untuk melakukan penyelidikan. “Dan, sudah dilakukan secara maraton, mengundang saksi-saksi ahli, sudah hampir 40 saksi, semua sudah diperiksa,” kata Tito.

Kapolri berpandangan, meski proses penegakan hukum menganut asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dalam kasus Ahok, Polri tidak melihat dari sisi personal. Namun, lebih mempertimbangkan kompleksitas perbedaan penafsirannya.

“Saksi ahli berbeda pendapat cukup tajam. Ada yang menyatakan pidana, ada yang bukan. Ahli bahasa, pidana, dan agama juga berbeda pendapat. Di kalangan penyelidikan pun terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion). Ada yang mengatakan pidana, ada yang mengatakan tidak,” ucap Kapolri.

Dari berbagai pendapat itu, didominasi pandangan yang menilai penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok adalah tindak pidana. “Karena itu, mereka sepakat untuk mengajukan perkara itu ke peradilan yang lebih terbuka.” Semua pihak nantinya dapat melihat proses persidangan yang berlangsung, mulai dari kesaksian, pendapat, dan hakim yang kemudian memutuskan.

Sebelumnya, Presiden ingin gelar perkara dilakukan terbuka dan disiarkan langsung (live). Namun, sejumlah ahli mengkritik. Mereka menganggap, gelar perkara dilakukan secara tertutup karena proses yang berlangsung di tingkat penyelidikan dan penyidikan, sifatnya rahasia. “Tetapi diberikan kesempatan pada semua pihak, terlapor, pelapor, pengacara, pihak netral, Komplonas, Ombusman,” kata Kapolri.

Kapolri menegaskan, Presiden tidak mengintervensi hukum karena memahami proses yang tengah dilakukan Polri menjadi domain yudikatif. Meski Polri berada di bawah Presiden sebagai pimpinan eksekutif, Polri juga menjadi instrumen penegakan hukum yang menjadi domain yudikatif. “Karenanya, penyelidik bekerja secara independen sesuai kewenangan yang diberikan UU.”

Staf Khusus Presiden, Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta menilai, sejak awal, Presiden ingin kasus tersebut diproses sesuai hukum, fair, dan profesional. Presiden juga meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang dan akan dilakukan oleh Polri. Johan juga menilai, Polri telah transparan, adil, dan profesional dalam menetapkan Ahok sebagai tersangka. Dia mempersilakan masyarakat untuk mengawasi proses hukum berikutnya.

Ketua DPR Ade Komarudin juga mengapresiasi Polri. Ade menilai, Polri telah bekerja independen dan tidak ditekan siapapun. “Hukum tidak boleh dikendalikan polisi atau siapapun,” katanya. Cara-cara Polri yang profesional, kata Ade, akan mampu menenangkan masyarakat.

Awasi Proses Hukum

Terkait kabar akan adanya demonstrasi besar-besaran tanggal 25 November, Tito mempertanyakan motifnya. Menurut dia, jika muncul desakan-desakan yang muncul pasca penetapan Ahok sebagai tersangka, maka kemungkinan ada motif lain yang sifatnya inkonstitusional. “Dan, ini tidak boleh terjadi, karena negara kita negara hukum, kebhinekaan, dan NKRI harus kita pertahankan.”

Kapolri juga mengajak masyarakat untuk berpikir rasional, dan menghargai langkah-langkah yang dilakukan tim penyelidik. Tito menyarankan agar masyarakat memantau proses hukumnya, baik di tahap penyidikan, tahap penuntutan kejaksaan, hingga persidangan. Karenanya, Kapolri mempertanyakan jika masih ada yang mau turun ke jalan. “Untuk apa?” tanyanya.

Johan juga menghimbau semua pihak menunggu proses hukum yang berjalan. “Kita tunggu dulu proses hukum seperti apa. Polri sudah melakukan proses hukum adil, transparan, dan profesional.”

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto juga menghimbau semua pihak menghormati proses hukum yang sudah dan sedang berjalan, serta mempercayai aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara Ahok. Wiranto mengingatkan masyarakat tidak terprovokasi melakukan hal-hal negatif yang justru melanggar hukum, yang akan merugikan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasca penetapan Ahok sebagai tersangka, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengatakan, sejumlah pimpinan organisasi keagamaan dan tokoh mengambil sikap dan pandangan bersama.

Pernyataan Ormas dan lembaga keagamaan itu diwakili dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Al Washliyah, Mathlaul Anwar, Majelis Tafsir Al Quran, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hidayatullah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Al irsyad, dan lainnya.

Dalam pernyataannya, mereka menyambut baik keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka. Keputusan tersebut dinilai memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pimpinan organisasi keagamaan dan sejumlah tokoh juga menyampaikan aparesiasi kepada Presiden Jokowi yang tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan tidak melindungi Ahok. Mereka juga mengapresiasi kepada Polri yang menunjukkan profesionalitas, integritas, dan moralitas dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Guna menghindari penyimpangan, Ormas dan lembaga Islam beserta elemen-elemen masyarakat lainnya akan mengawal proses hukum selanjutnya. Mereka menilai, kasus penistaan agama adalah kasus besar yang potensial mengancam perpecahan bangsa.

Penistaan agama dinilai sikap intoleransi dan antikemajemukan. Karenanya, perwakilan Ormas dan sejumlah tokoh mengingatkan, bara apinya harus segera dipadamkan sebelum meluas menimbulkan prahara sosial yang menggoyahkan sendi-sendi NKRI berdasarkan Pancasila yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam juga dihimbau tenang, tidak terhasut upaya dari pihak yang mengail di air keruh, baik dengan mengadu domba antarumat beragama maupun mempertentangkan rakyat dengan pemerintah.

Kasus penistaan agama oleh Ahok dinilai kasus individual, tidak ada kaitan dengan agama dan etnik tertentu, serta tidak perlu dikaitkan dengan keberadaan pemerintahan yang sah dan konstitusional.

Para pimpinan Ormas keagamaan dan sejumlah tokoh juga menyerukan seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam, berdoa kepada Allah SWT agar negara terselamatkan dari malapetaka dan marabahaya perpecahan.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga menyambut baik penetapan tersangka Ahok. Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Umum, Haedar Nashir dan Sekretaris, Agung Danarto, PP Muhammadiyah menilai penetapan  Ahok sebagai tersangka berdasarkan prinsip hukum yang adil dan objektif. PP Muhammadiyah juga mengapresiasi komitmen Presiden dalam menegakan hukum, termasuk melakukan komunikasi dengan berbagai komponen bangsa demi terciptanya stabilitas.

Dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok diharapkan dapat menjadi pelajaran, di mana agama merupakan ajaran suci yang mutlak diyakini para pemeluknya serta harus dijunjung tinggi keberadaannya seperti dijamin konstitusi. “Karenanya, siapa pun harus menghormati setiap keyakinan agama, termasuk oleh pemeluk yang berbeda agama, dengan sikap luhur dan toleran.”

PP Muhammadiyah juga menghimbau umat  Islam  dan  semua  pihak menerima  hasil     proses hukum tersebut dan mengawal agar hukum tetap tegak hingga proses di pengadilan.

Umat Islam di Indonesia telah menunjukan praktik demokrasi dan toleransi yang beradab. Itu dibuktikan saat digelar aksi besar-besaran 4 November lalu, yang lebih berorientasi pada penegakan hukum, tidak menyuarakan kebencian terhadap etnis tertentu di Indonesia, apalagi mengancam NKRI.

Demonstran yang berasal dari sejumlah daerah itu disatukan dalam sebuah gerakan yang diarahkan untuk memperjuangkan penegakan hukum terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Ucapan Ahok di Kepulauan Seribu, Surat Al Maidah 51, mematik kemarahan sebagian umat Islam dan menuntut proses hukum terhadap Ahok.

Kasus yang melilit Ahok, menjadi pelajaran agar pemimpin tidak melontarkan pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi. Apalagi, menyangkut agama yang sensitif bagi sebagian umatnya.

Aksi damai 4 November lalu menunjukan jika rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, berpikir dan bertindak secara proporsional dalam menyikapi perkara yang menyeret Ahok. Mereka menyadari jika demonstrasi untuk memperkarakan Ahok, tidak harus dengan kekerasan. Mereka juga tidak ingin aksi itu diarahkan pada tujuan memecah belah bangsa ini. Mereka memahami jika keberagaman sebagai realitas sosial yang harus dijaga. Karenanya, aksi itu juga tidak atas dasar kebencian terhadap etnis dan agama tertentu.

Gerakan 4 November merupakan gerakan yang terorganisir dengan baik, yang disatukan oleh kesamaan tujuan yaitu membela Islam. Itu menunjukan kedewasaan dalam berdemokrasi. Tentu, demonstrasi yang berjalan tertib, tidak terlepas dari peran ulama, habaib, maupun tokoh-tokoh organisasi Islam, dalam mengorganisir gerakan.

Dan, perlu pula diapresiasi aparat keamanan yang tidak represif, tanpa arogansi, dan tidak kelewat ofensif, dalam menghadapi gerakan massa Islam yang selama ini dituding anarkis. Aparat kepolisian yang dibantu TNI begitu bijak dalam mengawasi dan mengendalikan aksi.

Saat demonstrasi berlangsung, aparat keamanan mampu mengembangkan interaksi dengan baik dengan demonstran. Ada yang berbagi makanan dan minuman. Tidak nampak kesan demonstran dan aparat keamanan berada dalam posisi yang berseberangan seperti yang biasa terjadi dalam setiap demonstrasi. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s