Bijak Memanfaatkan Medsos

AKUN-akun media sosial (medsos) dengan konten provokatif bertebaran di dunia maya. Akun-akun itu menyusup ke facebook, twitter, youtube, dan saluran media sosial lainnya. Ulahnya meracik isu sering membuat dunia maya riuh. Tak jarang pula memicu gaduh lantaran menebar kebencian dan saling menghinakan.

Apalagi, di kala musim suksesi saat ini. Di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 misalnya. Akun-akun palsu itu gentayangan. Kadang memancing resah lantaran menebar fitnah dan menyerempet ke persoalan yang menyangkut suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).  Fenomena itu tentu tidak bisa dibiarkan karena bisa mengusik harmoni sosial.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar (Kombes) Polisi Awi Setiyono di Jakarta, Selasa  (1/11) mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah akun yang berisi konten provokatif terkait pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Akun-akun itu menggunakan identitas samaran dan ada pula yang menggunakan nama asli. Saat ini, tim khusus Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya terus melakukan pemantauan. Awi mengimbau, para pengguna medsos tidak menyampaikan pesan provokatif dan menebar kebencian dan SARA karena bisa dipidana.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto juga telah memperingatkan pengunaan medsos agar memanfaatkan teknologi itu secara tepat. Dia juga menilai, selama pelaksanaan tahapan Pilkada, medsos rentan disalahgunakan untuk menghina dan menghujat pasangan calon kepala daerah.

“Jangan gunakan media sosial untuk kampanye hitam yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya. Agus menegaskan, Pilkada untuk mencari kepala daerah. Jika tidak setuju dengan salah satu pasangan calon kepala daerah, tidak perlu memilih. Namun, jangan menghina melalui medsos.

Idealnya, di ajang suksesi, medsos dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, bertukar informasi, dan sebagainya, terkait berbagai hal seputar masing-masing kandidat. Kampanye via medsos lebih efektif karena mampu menjangkau luas segmentasi pemilih yang sebagian besar melek internet.

Di Jakarta, pengguna medsos bejibun. Warga Jakarta merupakan pengguna twitter terbanyak di dunia. Hasil riset Semiocast yang berbasis di Paris, Perancis menunjukan, Jakarta merupakan kota yang paling ramai di dunia oleh kicauan twitter. Jumlah pengguna twitter di Jakarta mencapai 10 juta orang, mengalahkan New York (Amerika Serikat), Tokyo (Jepang), London (Inggris), dan Sao Paolo (Brazil).

Selain twitter, pengguna facebook di Jakarta juga terbanyak di dunia. Sampai-sampai, Peter Vesterbacka, Chief Marketing Officer Rovio menyebut, Jakarta sebagai “Ibukota Facebook.” Dari data statistik yang dirilis situs socialbakers.com, pengguna Facebook di Jakarta mencapai 17,48 juta orang.

Sementara New York, hanya mencapai 4,3 juta orang. Urutan terbesar kedua pengguna Facebook adalah Instanbul (9,6 juta orang), Mexico City (9,3 juta orang), London (7,64 juta orang), Bangkok (7,4 juta orang), Buenos Aires (6,6 juta orang), Ankara (6,55 juta orang), Kuala Lumpur (6,5 juta orang), Bogota (6,4 juta orang), dan Madrid (5,95 juta orang). Selain memanfaatkan Twitter dan Facebook, pengguna medsos di ibukota juga memanfaatkan Google+, LinkedIn, istagram, youtube, dan sebagainya.

Melihat jumlah pengguna medsos yang cukup banyak itu, wajar bila dunia maya menjadi ajang kampanye. Lewat medsos, masing-masing kandidat dapat promosi, sosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan khalayak luas.

Pola interaksi dapat secara langsung dan partisipatif. Siapapun dapat memberi komentar. Lewat komunikasi virtual, sesama individu pun bisa saling mempengarui. Pemanfaatannya juga lebih efektif, efisien, dan murah meriah. Untuk mengakses medsos, masyarakat cukup menggunakan mobile phone dan internet Masyarakat juga dapat dengan cepat mengetahui informasi yang berseleweran di medsos yang berasal dari berbagai situs berita online. Saat ini, bisa dikatakan, peran medsos mulai menggusur dominasi media massa konvensional dalam menyebarkan informasi.

Kelebihan itulah yang dimanfaatkan para politisi. Mereka dapat menyampaikan pesan-pesan politiknya kepada khalayak lewat media sosial. Mereka juga dapat menerima laporan secara langsung dari masyarakat seputar berbagai persoalan yang terjadi. Mereka juga dapat berkampanye, baik melalui Facebook, MySpace, Twitter, blog, YouTube maupun website.

Harus diakui, intensitas dan kreatifitas kampanye media sosial turut berperan besar dalam pemenangan salah satu kandidat. Saat Pilkada DKI Jakarta 2012 misalnya, kemenangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok), tidak terlepas dari masifnya penetrasi pasukan dunia maya (cyber troops) dan buzzer dalam menggalang dukungan.

Buzzer biasanya didukung banyak akun robot yang secara otomatis me-retweet. Buzzer adalah pengguna twitter dengan pengikut (follower) mencapai sekitar 2.000 orang atau lebih. Dalam dunia marketing, buzzer biasanya dibayar untuk mempromosikan sebuah produk lewat rangkaian tweetnya. Dalam politik pun demikian. Para buzzer—yang biasanya menjadi bagian dari tim sukses, memanfatkan media sosial untuk melancarkan upaya penyerangan maupun menjaga pertahanan agar tidak dibobol pihak lawan.

Mereka memanfaatkan twitter untuk menggalang dukungan karena menyediakan layanan microblogging untuk mengirim dan membaca status terbaru yang disebut tweets. Memang twitter hanya mendukung 140 karakter per pesan. Tetapi, pengaruhnya sangat besar.

Di Filipina misalnya, pada tahun 2001, twitter mampu mengumpulkan 700.000 orang untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan. Twitter lebih praktis, memiliki kecepatan dan jangkauan luar biasa. Informasi yang disampaikan dapat diteruskan dengan cepat kepada ratusan, ribuan, bahkan jutaan pengguna twitter (Setiawan, 2009).

Di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, sempat munculnya akun @TrioMacan2000 yang begitu intensif menyerang Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke Nara), yang menjadi lawan Jokowi-Ahok. Hingga akhirnya, Jokowi-Ahok pun menjadi pemenang dengan meraih 2.472.130 (53,82 persen) suara, sedang Foke-Nara mendapatkan 2.120.815 (46,18 persen) suara.

Dari catatan PoliticaWave, kemenangan itu juga tidak terlepas dari peran netizen yang aktif berpartisipasi dalam memanfaatkan media sosial demi kemenangan Jokowi-Ahok. Besarnya dukungan itu terlihat dari analisa data, di mana lebih dari dua juta percakapan di media sosial, dengan jumlah sekitar 900 akun yang berbeda, menunjukan Jokowi-Ahok (54,9 persen) diperkirakan akan menang tipis dari Foke-Nara (45,1 persen) di Pilgub DKI putaran kedua. Dan, prediksi itu benar adanya.

Jauh sebelumnya, sejumlah politisi telah memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan dan sikap politiknya. Di Pilpres 2009 lalu, sejumlah kandidat menggunakan twitter. Pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dengan @megabowo, SBY dan Boediono dengan @sbypresidenku dan @boediono, lalu Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Wiranto dengan @jkwiranto.

Saat Pilpres 2014 lalu, media sosial kian intensif dimanfaatkan untuk berkampanye. Misalnya, Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan @prabowoID, @barisanhatta, dan twetter lainnya. Sementara Jokowi-Jusuf Kalla dengan @duet_JokowiJK, @indonesiahebat, dan sebagainya. Sejumlah partai juga memiliki akun twitter masing-masing.

Sayang, selain menjadi ruang pencitraan, medsos juga disesaki akun-akun tak bertanggungjawab yang menebar fitnah, caci maki, dan permusuhan. Akun-akun itu “mati-matian” bertahan jika kandidat yang dijagokannya diserang kubu lawan. Ada juga yang melakukan tekanan (pressure), hingga pembusukan politik terhadap kandidat lain. Mereka juga piawai melempar isu di media sosial sehingga menjadi viral. Tanpa kontrol yang efektif, tidak menutup kemungkinan dunia maya akan kian diramaikan oleh kampanye hitam (black campaign) yang mendistorsi demokrasi.

Selain menertibkan akun-akun yang tidak bertanggungjawab terkait Pilkada, pemerintah juga perlu memblokir beberapa situs yang menebar konten yang bermuatan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Belum lama ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir 11 situs yang kontennya provokatif, mengandung ujaran kebencian, membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

11 situs yang diblokir tersebut antara lain: lemahirengmedia.com, portalpiyungan.com, suara-islam.com, smstauhiid.com, beritaislam24h.com, bersatupos.com, pos-metro.com, jurnalmuslim.com, media-nkri.net, lontaranews.com dan nusanews.com. Berdasarkan data di laman Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Juli 2016, terdapat 770.504 situs yang telah diblokir, 86 di antaranya situs radikal dan 23 situs yang bermuatan SARA.

*****

Bebas menyatakan pendapat, bukan berarti membenarkan cara-cara destruktif. Ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur berkomunikasi di dunia maya. Itu penting agar dunia maya sebagai ruang publik, tidak diesasaki pesan-pesan yang menghinakan, apalagi menyerempet ke persoalan SARA.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat (2), menegaskan larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian SARA. Pelaku yang melanggar ketentuan itu bisa dijerat pidana penjara maksimal enam tahun.

Penebar SARA juga melabrak UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Pasal 15 ditegaskan, larangan menunjukkan rasa kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman lima tahun penjara.

Aturan itu perlu diterapkan karena cara-cara destruktif itu akan menciptakan polarisasi di masyarakat. Konflik bakal kian dalam lantaran khalayak terus-terusan disuguhkan informasi yang mengandung kebencian yang ditebar akun-akun anonim.

Karenanya, perlu upaya maksimal dari pemerintah dan pihak kepolisian untuk menekan akun-akun yang dikelola secara tidak bertanggungjawab tersebut. Dengan begitu, demokrasi di dunia maya tidak disesaki dengan caci maki, fitnah, saling benci, dan sebagainya.

Guna menghindari penyalahgunaan media sosial selama pelaksanaan tahapan Pilkada berlangsung, maka harus ada akun-akun resmi dari masing-masing pasangan kandidat yang diakui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di Pilkada DKI Jakarta, tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur memang telah melaporkan akun resminya untuk kampanye di media sosial. Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni telah melaporkan tiga akun media sosial, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat empat akun, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melaporkan 15 akun.

Akun resmi Agus-Sylvi antara lain AgusSylviForDKI1 (Facebook), @AgusSylviDKI (Twitter) dan @AgusSylviForDKI1 (Instagram). Sementara Ahok-Djarot yakni AhokDjarot (Facebook), @AhokDjarot (Twitter), ahokdjarot (Instagram) dan http://www.ahokdjarot.id (website).

Sedangkan pasangan Anies-Sandi, paling banyak menggunakan akun resmi. Di Facebook, akun resminya antara lain Anies Sandi #jakartamajubersama, Anies Baswedan, Suara Anies, Relawan Anies, dan Sandiaga Salahudin. Di Twitter, nama akun resminya antara lain @jktmajubersama, @Aniesbaswedan, @Suaraanies, @Relawananies, dan @sandiuno. Anies-Sandi juga menggunakan Instagram untuk kampanye antara lain jakartamajubersama, aniesbaswedan, relawananies, dan sandiuno.

Dengan mengetahui akun-akun resmi itu, memudahkan KPUD DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Polda Metro Jaya untuk melakukan pemantauan. Jika akun-akun resmi itu melancarkan kampanye yang mengandung fitnah, menebarkan kebencian atas nama suku agama ras, melakukan penghinaan, dan sebagainya, maka ada hukuman yang bisa menimpa pasangan yang bertarung di ajang Pilkada DKI Jakarta.

Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, beberapa waktu lalu mengingatkan, larangan kampanye Pilkada DKI 2017, termasuk di media sosial adalah tidak boleh menghasut, dan mempersoalkan SARA. “Tidak boleh menghasut, tidak boleh mempersoalkan dasar negara NKRI, menebar fitnah, kampanye hitam, itu diatur juga untuk (kampanye) di media sosial,” ujarnya.

Namun, siapa yang bisa mengontrol banyaknya akun-akun anonim yang bergerak di dunia maya? Tak bisa pula melarang masyarakat untuk berkampanye di dunia maya karena merupakan bagian dari partisipasi politik. Di sinilah pentingnya peran kepolisian untuk menertibkan akun-akun nakal yang gentayangan di media sosial.

Masyarakat sebagai pengguna media sosial juga perlu lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial, termasuk saat menyaring informasi yang berseliweran di dunia maya. Karena, tak sedikit informasi yang tersebar di dunia maya manipulatif dan dicampuri pesan-pesan kebencian. Netizen yang gagal paham dalam menyaring informasi di media sosial, lalu secara tidak sadar, menjadi bagian dalam mendistribusikan informasi yang distortif kepada khalayak luas lewat jejaring media sosial.

Bahasa yang digunakan kadangkala tak pantas, kasar, caci maki, mengejek, menghina, dan mempreteli lawan-lawannya lantaran kebencian, bukan berdasarkan fakta dan argumentasi yang logis. Seharusnya, yang dibangun adalah perdebatan wacana yang konstruktif dan mencerahkan. Informasi yang ditebar mengupas misi, visi, dan program dari para kandidat, atau argumentasi solutif guna menjawab persoalan yang dihadapi warga.

Argumentasi yang bersifat meng-counter juga harus objektif dan rasional, tanpa harus secara membabi buta menyalahkan para pihak yang berseberangan. Dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggunjawabkan.

Sementara saat ini, justru yang ramai adalah aksi tuding menuding, saling klaim jika jagonya yang paling benar dan paling hebat, tanpa disertai perdebatan yang mencerahkan bagi khalayak.

Masalahnya, bagaimana memfilter agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang manipulatif, destruktif, dan provokatif yang dilakoni para buzzer maupun netizen yang mendukung terhadap salah satu pasangan? Tanpa adanya filter, maka yang terjadinya justru kian ramai kata-kata kasar di media sosial.

Pakar komunikasi dari Universitas Nusa Cendana, Prof Dr Aloysius Liliweri menilai, masyarakat, khususnya pengguna media sosial perlu diberikan pendidikan mengenai media literasi. Dengan begitu, masyarakat akan memilih media sesuai dengan kebutuhannya berkomunikasi.

Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana itu mencontohkan Facebook yang banyak bertebaran pesan-pesan provokatif dan menebar kebencian. Menurut Aloysius, hal itu terjadi karena masyarakat mudah mengakses jenis media sosial, bahkan bisa mengelabuhi lawan bicaranya dengan mengunakan akun palsu. “Kemudahan akses ini yang menyebabkan orang bisa saja menyalahgunakan untuk kepentingannya, namun merugikan orang lain,” katanya seperti dikutip Antara (1/11).

Dia menekankan pentingnya kerjasama semua pihak, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun guru-guru agar memberikan penyadaran kepada masyarakat agar cerdas memanfaatkan media.

Dan, akan lebih baik, para buzzer maupun cyber troops sadar jika media sosial bukan sarana kampanye dengan menebar pesan-pesan yang dapat memicu konflik. Mereka baiknya menebar konten-konten yang menyehatkan dan bijak meng-counter serangan-serangan dengan jawaban-jawaban yang mencerdaskan. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s