Park Terancam Pemakzulan

KECAMAN publik tak henti menghujami Presiden Korea Selatan, Park Geun-Hye. Park dituduh berkongsi dengan rekan dekatnya, Choi Soon-Sil, yang diketahui memanfaatkan pengaruh kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Skandal yang dilakoni Choi merontokkan kepercayaan publik terhadap Park dan Partai Saenuri yang tengah berkuasa. Menurut hasil survei yang dirilis Real Meter, penerimaan publik terhadap Park menurun drastis menjadi 21,1 persen sejak skandal itu mencuat.

Di tengah badai politik menghantam, Park melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Langkah itu tak serta merta segera meningkatkan kepercayaan publik. Reshuffle dianggap hanya akal-akalan Park untuk mengalihkan isu skandal yang menjeratnya. Park pun dinilai tengah menggali persoalan politik lebih dalam lagi.

Rabu (2/11), Park melakukan reshuffle. Dia mengangkat mantan Sekretaris Presiden, Kim Byong-joon, menjadi perdana menteri, menggantikan Hwang Kyo-ahn. Kim Byong-joon dan Park, dua politisi yang berbeda haluan. Kim merupakan politisi liberal, sementara Park politisi konservatif. Kim juga mantan pembantu mendiang presiden Roh Moo-Hyun.

Seorang juru bicara presiden mengakui jika pergantian perdana menteri lantaran terkait situasi saat ini. Park juga menunjuk mantan Pimpinan Komisi Pelayanan Keuangan Korsel, Yim Jong-yong, menjadi Menteri Keuangan sekaligus Wakil Perdana Menteri. Pergantian posisi Menteri Keuangan dari Yoo Il-ho ke Yim Jong itu direspons positif oleh pelaku pasar. Sementara untuk posisi Menteri Keselamatan dan Keamanan, Park menunjuk Park Seung Joo, mantan menteri gender di era Presiden Roh Moo Hyun.

Reshuffle itu dianggap sebagai strategi untuk mempertahankan kontrolnya di pemerintahan. Pilihan Park untuk mengangkat Kim Byong-joon sebagai perdana menteri diduga untuk meredam tekanan oposisi. Kim sebelumnya menyatakan Park kemungkinan untuk diselidiki. Namun, dia menyatakan, prosedur dan metode penyelidikan kepada kepala negara harus hati-hati. Kim lalu menyebut ketentuan konstitusional yang memberikan kekebalan kepada presiden dari tuntutan hukum pidana, kecuali melakukan kejahatan serius seperti pengkhianatan terhadap negara.

Park, 64 tahun, sebelumnya menghadapi desakan publik yang menuntutnya mundur dari kekuasaan. Park juga menghadapi ancaman impeachment lantaran diduga sengaja membiarkan Choi Soon-Sil, mencampuri urusan negara dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Choi disebut-sebut memanfaatkan kedekatannya dengan Park untuk menjajakan pengaruhnya guna mendapatkan dana dari perusahaan.

Media setempat mengabarkan, Choi memiliki dokumen rahasia tanpa izin pihak keamanan dan terlibat dalam pengambilan keputusan presiden. Dia juga dituduh melakukan penggelapan, dan memaksa konglomerat agar memberikan sumbangan besar untuk yayasannya. Choi yang bukan pejabat publik juga dilaporkan mendapatkan perlakuan istimewa dari bank untuk mendapatkan pinjaman.

Senin (31/10) lalu, Choi ditahan oleh pihak kejaksaaan. Esoknya, otoritas setempat mengamankan informasi seputar transaksi keuangan yang terkait Choi di delapan bank. Mantan pembantu senior Park, Ahn Jong-beom juga ditahan lantaran diduga terlibat dalam penggalian dana dari perusahaan-perusahaan. Ahn diduga terlibat dalam upaya mendapatkan dana senilai US$ 70 juta dari sumbangan perusahan.

Setelah Choi ditahan, kalangan oposisi pun mendesak kejaksaan agar menyelidiki Park. Meski sebelumnya Park mengajukan telah permintaan maaf terkait keterlibatan Choi. Park mengakui punya hubungan dengan Choi. Bagi Park, Choi membantunya ketika mengalami kesulitan di masa lalu.

Park juga mengaku Choi pernah menawarkan pendapat pribadi kepadanya mengenai urusan negara, termasuk dalam urusan mengatur pidato Park sebelum pemilihan presiden. Dan, Park mengaku terkejut jika perbuatannya itu memicu kekhawatiran publik. “Saya telah melakukannya sehingga saya akan meninjau kembali dokumen itu,” kata Park.

Pengacara Choi, Lee Kyung-jae juga memaparkan kliennya telah kembali ke Seoul pada Minggu (30/10) untuk memberikan kesaksian kepada jaksa. “Choi menyesal telah menyebabkan masyarakat patah semangat dan frustasi karena perbuatannya,” kata Lee.

Namun, publik dan oposisi sulit menerima permintaan maaf itu. Pasalnya, skandal Choi terkait dengan kerahasiaan negara. Choi diketahui mengantongi salinan pidato Park. Choi pun sempat meninggalkan Korea Selatan ketika aparat memeriksa ratusan dokumen yang tersimpan di komputernya.

Media di Korea Selatan pun berspekulasi, jika keterlibatan Choi jauh lebih dalam, khususnya menyangkut kerahasian pemerintahan. Choi sebelumnya mengaku menerima beberapa pidato Park. Namun, dia tidak tahu apakah informasi itu bersifat rahasia. Choi pun membantah melakukan tindakan kejahatan saat memasuki kantor kejaksaan di Seoul untuk menjalani pemeriksaan. Saluran berita YTN menunjukkan, wajah Choi ditutupi masker dan menggunakan mantel berwarna gelap. Dia turun dari bus yang membawanya dari penjara.

Choi adalah putri dari mendiang pemimpin agama Choi Tae-Min, yang menikah enam kali, dan memiliki beberapa nama samaran. Dia mendirikan kelompok sekte yang dikenal sebagai Gereja Kehidupan Kekal.

Dia berteman dengan Park setelah pembunuhan ibunya tahun 1974. Park memperlakukan Choi Tae-Min sebagai mentor dan kemudian membentuk ikatan yang erat dengan putrinya.

Akhir pekan lalu, lebih dari 10 ribu orang menggelar protes di Kota Seoul dan menyerukan Park untuk mundur dari kekuasaannya lantaran diduga membocorkan dokumen negara kepada relasinya.

Selasa lalu, seorang pria menabrak excavator di dalam sebuah gedung, tempat Choi sedang diperiksa oleh kejaksaan. Pria itu mengaku ingin membantu Choi menuju kematian.

Media lokal dan partai oposisi juga menuduh Choi telah menyalahgunakan hubungan dekatnya dengan Park untuk memaksa konglomerat lokal menyumbangkan jutaan dolar untuk dua yayasan yang didirikannya. Kantor Kejaksaan pada Kamis lalu memutuskan untuk membentuk tim khusus investigasi guna menyelidiki kasus tersebut. Jaksa mengaku sudah menyelidiki laporan jika Samsung memberikan dana sekitar dua juta euro untuk kepentingan bisnis Choi yang didirikan di Jerman. Seorang juru bicara Samsung menyatakan, pihaknya akan secara aktif bekerjasama dengan jaksa yang melakukan penyelidikan.

Desakan mundur yang disuarakan publik dan oposisi agaknya sulit memaksa Park angkat kaki dari kantor kepresidenan hingga kekuasaannya berakhir pada Februari 2018. Namun, Park kemungkinan akan meninggalkan keanggotaannya di partai dan dipaksa menyerahkan kewenangan kepada seorang perdana menteri baru. Peran Park terbatas hanya mengurusi kebijakan luar negeri, pertahanan, dan isu-isu keamanan nasional.

Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap kemampuan kepemimpinan Park, sejumlah ekonom tak hanya memperingatkan soal pengaturan belanja publik, investasi dan produk domestik bruto. Namun juga terkait kebijakan luar negeri. Skandal itu diperkirakan akan menghambat upaya memperbaiki hubungan dengan Jepang. Sementara di sisi lain, oposisi akan meningkat serangan terhadap rencana Park untuk menyepakati perjanjian bilateral dengan Jepang, terkait berbagi informasi intelijen seputar Korea Utara dan perjanjian yang disepakati 2015 lalu dalam menyelesaikan masalah masa lalu.

Sung-Yoon Lee, profesor studi Korea Universitas Tufts mengatakan, jika Park mundur, maka akan ada pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari ke depan. Hal itu akan membuka peluang bagi calon oposisi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari masyarakat yang sangat kecewa kepada Park dan dan partainya.

Namun, agaknya tak satu pun dari partai oposisi siap lantaran berisiko tinggi. “Masalahnya adalah tidak ada nomor 2 dalam sistem politik Korea,” jelas Lee. Dia juga menilai, perdana menteri tak ubahnya boneka yang ditunjuk presiden dan bertindak tak ubahnya sebagai sekretaris presiden.

Di Korea Selatan, perdana menteri hanya jabatan simbolis, di mana kewenangan pemerintahan tetap terkonsentrasi dalam genggaman presiden.  Skandal itu diperkirakan dapat menghambat rencana Park untuk mengubah konstitusi negaranya dengan harapan mengizinkan presiden menjabat beberapa kali atau membentuk sistem parlementer. Park sebelumnya mengkritisi masa jabatan presiden yang terbatas yakni lima tahun sesuai amandemen konstitusi 1987. Pembatasan jabatan untuk mengakhiri kediktatoran militer itu dinilai Park menghambat perkembangan negara. Menurut dia, dengan masa jabatan presiden selama lima tahun, akan sulit mempertahankan keberlangsungan kebijakan.

Seorang juru bicara kejaksaaan juga menyebut, Choi bekerjasama dengan salah satu pembantu presiden, Ahn Jong-Beom, untuk mengamankan sumbangan perusahaan. Ahn, yang dipaksa mengundurkan diri pada akhir pekan lalu, juga diinterogasi pihak kejaksaan.

Kubu oposisi menilai perombakan itu tidak akan menyelesaikan kemelut politik. “Orang-orang menuntut presiden menyingkirkan Choi. Tapi, ini hanya kabinet kedua Choi Soon-Sil,” kata seorang juru bicara pihak oposisi utama Partai Demokrat.

Pimpinan partai oposisi lainnya, Park Jie-won menilai pemerintahan Park tidak melibatkan partai oposisi dalam proses penggantian perdana menteri. “Kami tidak akan diam dengan langkah sepihak pemerintah yang mengubah tatanan pemerintahan tanpa mendiskusikan dengan pihak oposisi terlebih dahulu,” kata Park Jie-won. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Yonhap News/AFP/Reuters/CNN/CBNC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s