Aksi Tanpa Anarki

JUM’AT, 4 November 2016. Demonstrasi besar-besaran yang digalang sejumlah organisasi Islam, akan digelar di Jakarta dan sejumlah daerah.  Tuntutan demonstran hanya satu: membela agama Islam, dengan mengusut secara hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan terhadap Islam, dengan mengutip Al Quran, Surat Al-Maidah ayat 51.

Informasi terkait rencana aksi massa yang sejak beberapa hari berhembus itu menuai kekhawatiran. Demonstrasi dikhawatirkan bakal diwarnai tindakan anarkis lantaran tingginya sentimen anti-Ahok. Demonstrasi dipicu lantaran lambatnya upaya aparat penegak hukum dalam memproses perkara yang menyeret Ahok.

Perkara Ahok memang rada menyedot perhatian khalayak. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun dibuat repot. Upaya kompromi, penyelesaian di luar hukum sulit dilakukan, lantaran perkara Ahok bercorak ideologis dan politis. Penyelesaian lewat jalur hukum adalah opsi yang paling tepat untuk menuntaskannya. Sayangnya, aparat hukum terkesan lambat sehingga memancing demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi 4 November adalah kali yang kedua setelah tanggal 14 Oktober lalu, ribuan umat Islam dari sejumlah ormas Islam menggelar demonstrasi besar-besaran untuk mendesak penuntasan perkara Ahok.

Pro dan kontra terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok pun berkembang menjadi wacana yang kurang konstruktif. Polemik yang menyangkut agama memang rada sensitif dan sulit diurai. Masyarakat pun seakan terbelah. Ada yang mendukung dan terlibat dalam aksi demonstrasi, ada juga yang menentang dan antipati.

Ahok bersama para pendukungnya mengklaim, tidak ada pernyataannya yang menistakan agama Islam. Ahok pun telah meminta maaf. Sejumlah kalangan menghimbau agar permintaan maaf itu diterima. Namun, permintaan maaf dirasakan tidak cukup. Para pihak yang anti-Ahok ingin aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara Ahok.

Lantaran wacana yang berkembang cenderung destruktif dan diperkirakan dapat mengusik harmoni sosial, Presiden Jokowi pun berharap ulama dan pemimpin Ormas Islam, turun tangan menciptakan kesejukan. “Nasehat yang penuh kesejukan dan penuh kedamaian, saya kira sekarang ini sangat dinanti-nanti dari para ulama,” kata Presiden saat bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, dan Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).

Perkara yang menyeret Ahok menjadi rumit dikompromikan lantaran bersifat ideologis dan politis. Ahok, saat ini tengah berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat. Karenanya, muncul anggapan jika aksi massa itu dilancarkan hanya ingin menggagalkan pasangan petahana itu dalam mempertahankan kekuasaan di DKI Jakarta.

Selain karena sentimen agama, Ahok juga tidak disukai lantaran arogan. Kinerjanya sebagai gubernur juga dipersoalkan seperti soal penggusuran, reklamasi pantai dan rumah sakit Sumber Waras. Namun, upaya memperkarakan Ahok—apalagi dengan memperkarakan perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat mengusik harmoni sosial yang sudah sekian lama terbentuk dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, yang pluralistik ini.

Sentimen suku dan agama memang tidak bisa dilepaskan dari perkara Ahok. Namun, sikap anti-Ahok juga tidak terlepas dari perilaku negatif yang dilakoni Ahok sendiri. Seandainya dia tidak mengutip Al Maidah ayat 51, resistensi terhadapnya tidak begitu kuat seperti saat ini. Ahok bersama pendukungnya boleh saja membantah pernyataan Ahok itu tidak bermaksud menistakan Islam. Namun, interpretasi berbeda disuarakan pihak lain terkait pernyataannya.

MUI misalnya, lewat pernyataan resminya menyatakan, Ahok menistakan Islam dan ulama karena menafsirkan surat Al Maidah ayat 51. Kesimpulan itu dinyatakan MUI setelah menganalisa pernyataan Ahok yang menyatakan, “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.”

MUI menilai al-Maidah 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat tersebut menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Ulama wajib menyampaikan isi surat al-Maidah 51 kepada umat islam dan setiap orang Islam wajib menyakini kebenaran surat tersebut sebagai panduan dalam memilih pemimpin. MUI juga menilai, pernyataan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surat al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. MUI mendesak pemerintah mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut dan menindak tegas setiap pelaku penistaan agama sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jauh sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) paling getol mengkritik Ahok. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dikecam lantaran melarang penjualan dan penyembelihan hewan kurban di masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Ahok juga pernah dikritik lantaran merasa bangga menjadi kafir, yang penting tidak korupsi. Pernyataan itu yang kemudian dipersepsikan seakan-akan politisi Islam itu korup. Sementara dalam Islam, korupsi haram. Di tahun 2000, MUI juga telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan korupsi itu haram.

Sentimen anti-Ahok itu yang kemudian memunculkan gerakan massa bermotif politik. 26 Februari lalu, sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah (MTJB) yang dipimpin Muhammad Habib Rizieq, bergerak memobilisasi dukungan warga DKI Jakarta lewat konvensi Muslim Jakarta. MTJB mengodok sejumlah nama calon pemimpin DKI Jakarta yang memiliki rekam jejak tidak pernah mencela umat Islam.

Menurut Ketua Dewan Pemilih Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah, KH Fachrurrozi Ishaq, persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur adalah laki-laki, beragama Islam dan memiliki akal sehat jasmani dan rohani. Ahok juga dikecam oleh sejumlah kalangan lantaran ucapannya dan cara-cara memaksa saat menggusur rumah warga lantaran dianggap menempati tanah negara.

Ahok pun diperkarakan lantaran dugaan keterlibatannnya dalam perkara Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi Teluk Jakarta. Dan, amunisi untuk menghantam Ahok kian bertambah setelah muncul pernyataan Ahok yang dianggap menistakan agama dengan mengutip Al-Maidah 51. Sentimen terhadap Ahok pun hanya bermunculan di Jakarta, namun juga di daerah.

Ada kekhawatiran jika aksi pembelaan terhadap Islam itu diwarnai tindakan anarkis, termasuk yang dilakoni kelompok Islam radikal yang diketahui juga sering melakukan ulah brutal di negara ini. Pengamat terorisme, Sydney Jones menilai, demonstrasi anti-Ahok di Indonesia kemungkinan ditunggangi kelompok radikal, Jaisy Al Fath.

Alasannya, kelompok itu mengancam akan membunuh Ahok jika tuntutan untuk menghukum Ahok tidak ditindaklanjuti. Ancaman itu disiarkan lewat video dan foto yang tersebar di dunia maya, yang menunjukan sosok militan yang dilengkapi senjata otomatis dan terdapat tulisan berbunyi, ‘Tangkap Ahok atau Peti Mati Ahok”.

Persoalan yang menyangkut agama memang rada sensitif. Para pemeluk semua agama, tidak hanya Islam, tentu tersinggung, marah, bahkan siap berdarah-darah, jika agamanya yang suci, dinistakan pihak lain. Sentimen anti-Ahok meluas lantaran informasi—meski terkesan sumir, hoax, dan dibumbui provokasi, terpapar di ranah publik. Di dunia maya, perang kata-kata dengan nada yang saling menghinakan bertebaran. Dunia maya telah menjadi ruang penyebaran informasi yang destruktif.

Tidak Perlu Khawatir

Calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat berharap, demonstrasi berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu keamanan.”Tanggapi biasa. Unjuk rasa juga boleh dalam negara berdemokrasi. Jadi tenang saja,” ujarnya. Dia pun menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir.

Rizieq yang juga pemimpin FPI menegaskan, demonstrasi membela Islam yang dilakukan 4 November 2016, akan berlangsung damai. Dia memastikan, aksi tersebut hanya untuk mendorong aparat agar mengusut secara hukum Ahok yang diduga melakukan penistaan agama.

Dia juga mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan demonstrasi sebagai hak warga, namun tidak disertai pemaksaan kehendak, apalagi melakukan pengerusakan. Rizieq menganggap pernyataan Presiden itu mengindikasikan adanya upaya melindungi pelanggar hukum. Dia pun mempertanyakan sikap Presiden yang begitu tanggap merespons aksi 4 November. Sementara terkait kasus Ahok, Presiden tidak menunjukan sikap yang tegas.

Perkara yang menyeret Ahok memang rada membuat repot presiden. Sampai-sampai Presiden harus turun tangan. Presiden berharap ulama bersama pemeirntah berperan menjaga keuntuhan NKRI. Untuk itu, ulama diharapkan bersikap tegas antara Islam dan keindonesiaan, bukan dipertentangkan, tetapi dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan.

Namun, upaya presiden melibatkan ulama terkean terlambat. Seharusnya, sejak muncul kasus Ahok, pemerintah memanggil Ahok dan sejumlah ulama untuk berdialog. Apalagi, setelah muncul polemik Ahok yang mengutip Surat Al Maidah ayat 51.

Aksi 4 November diharapkan tidak berlangsung anarki. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan para demontran untuk mentaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang demonstrasi. “Demonstrasi boleh silakan, tapi nanti lapor ke polisi, berapa jumlahnya, maksudnya apa, alat peraganya apa, tidak boleh mendatangi rumah-rumah kediaman, jam 18.00 harus bubar, ada aturannya,” kata Wiranto seperti dikutip Antara, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/11).

Wiranto pun mempertanyakan alasan demonstrasi karena tuntutan yang disuarakan demonstran sebenarnya sudah dipenuhi. Misalnya, tuntutan Ahok untuk diperiksa dan diproses secara hukum. “Sudah dijawab oleh Presiden, sudah,” katanya. Karenanya, dia mempertanyakan tujuan demonstrasi, apalagi sampai menimbulkan keresahan dan mengganggu masyarakat bekerja. Wiranto juga mengimbau masyarakat agar tenang, tidak terpengaruh oleh informasi di media sosial yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian juga memastikan, pemeriksaan terhadap Ahok, akan dilakukan pada 7 November 2016. Menurut Tito, Ahok akan diperiksa atas dugaan penistaan agama. Penyidikan kasus tersebut sedang dalam tahap pemanggilan saksi, baik saksi ahli maupun saksi di lokasi kejadian.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang berbuat onar akan ditindak. “Kalau bicara kasar, onar, ya (diberikan) peringatan dan akan kami bahas dengan kejaksaan, Polri,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (2/11). Langkah pembekuan juga bisa dilakukan terhadap ormas yang anti-Pancasila dan menghina lambang negara.

Imam Besar Masjid Istiqlal, KH Nasaruddin Umar mengingatkan umat Islam yang demonstrasi tidak anarkis dan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan. Dia juga mengingatkan aparat keamanan untuk tidak menganggap demonstran seperti penjahat dan provokator.

Apalagi, dalam demonstrasi itu terdapat sejumlah tokoh dan ulama kharismatik dan terkemuka seperti KH Ma’ruf Amin, mantan Ketua Umum Baznas KH Didin Hafidhuddin, mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, KH Abdullah Gymnastiar, Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Arifin Ilham, dan beberapa anggota DPR.

Keterlibatan para ulama itu dalam demonstrasi diharapkan dapat mengarahkan demonstran untuk berdemonstrasi secara damai dan tidak terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin membenturkan Islam dengan kepentingan lainnya. “Jangan sampai diprovokasi. Kalau tidak diprovokasi pasti adem-adem saja. Mereka melakukan niat luhur, kalau dihadapi berlebihan, mereka, para ulama yang santun itu, akan tersinggung,” kata dia.

Guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu juga mengingatkan pemerintah jika demonstrasi merupakan bentuk dukungan agar dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku yang melecehkan dan menyinggung perasaan umat Islam. “Wajar bila kita yang mencintai Al Quran akan turun ke jalan untuk membelanya,” kata mantan Wakil Menteri Agama ini.

Demonstrasi anti-Ahok harus steril dari provokasi yang menjurus tindakan anarkis. Bangsa ini tentu belajar dari pengalaman sebelumnya, kala terjebak dalam pusaran konflik bernuasa SARA. Konflik meluas lantaran ulah provokator yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat tentu masih ingat bagaimana ulah provokator yang tidak tersentuh secara hukum menciptakan konflik di Tasikmalaya, Situbondo, Rengasdengklok, Ujungpandang (1997), Jakarta, Solo, Bagansiapi-api, Banyuwangi, Ketapang, Kupang (1998), dan Ambon (1999).

Mereka menebar kebencian, kecurigaan, dan permusuhan antarsesama anak bangsa. Mereka menebar pikiran-pikiran jahat untuk menciptakan ketakutan sosial. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan rasionalitas, nurani, dan tenggalam dalam ambisi. Untuk merealisasikan hasratnya itu, mereka melakoni cara-cara jahat, gila, dan menyeramkan. Misalnya, dengan melancarkan teror atas nama agama.

Pikiran-pikiran jahat itu memanfaatkan mesin-mesin penghancur yang oleh Felix Guattari di dalam bukunya Chaosophy (1995), terdiri dari berbagai elemen-elemen heterogen (ensemble) untuk menghasilkan satu efek tertentu, termasuk efek kekacauan dan horor (horror machine).

Menurut Yasraf Amir Piliang dalam artikelnya berjudul Horrosophy dalam buku Demokratisasi dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa (1999), mesin-mesin horor itu merupakan kesatuan, mulai dari aktor intelektual, preman, disertai peralatan seperti bensin, bom, informan, penjarah, senjata api, dan sebagainya, yang dimanfaatkan untuk menebar kekacauan.

Mesin-mesin itu piawai dalam memompa tensi ketegangan sosial, lewat ancaman, teror, fitnah, dan sebagainya. Mereka juga piawai membakar emosi sosial dengan menebar isu-isu kebencian atas dasar perbedaan sehingga memproduksi pikiran dan perilaku jahat untuk melakukan pembalasan.

Para penebar pesan SARA sebenarnya bisa dijerat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di Pasal Pasal 28 ayat (2) ditegaskan mengenai larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian SARA. Pelaku yang melanggar ketentuan itu bisa dijerat pidana penjara maksimal enam tahun.

Penebar SARA juga melabrak UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Pasal 15 ditegaskan, larangan menunjukkan rasa kebencian berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman lima tahun penjara. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s