Membangun dari Pinggiran Tanpa Meminggirkan

MEMBANGUN Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah satu dari sembilan agenda Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Janji politik itu harus direalisasi. Jokowi-JK diharapkan memangkas disparitas pembangunan akibat kebijakan pembangunan yang lebih memusatkan di perkotaan, khususnya di Jawa. Kebijakan pembangunan itu diharapkan dapat menghidupkan perekonomian di daerah dan desa.

Presiden Jokowi sudah berkali-kali menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia, yang tidak hanya di Jawa dan Sumatera. Dan, Presiden membuktikannya dengan sering turun ke daerah-daerah pelosok untuk memantau jalannya pembangunan.

19 Oktober lalu, Presiden bertandang ke Miangas, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara untuk meresmikan Bandara Miangas di Pulau Miangas, Gedung Penumpang Bandara Tanjung Api Tojo Una-una di Ampena, dan Gedung Penumpang Bandara Kasiguncu di Poso, Sulawesi Tengah.

Sehari sebelumnya (17-18/10), Presiden bertandang ke Papua dan Papua Barat untuk meresmikan enam infrastruktur kelistrikan, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 20 megawatt (MW), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Prafi Manokwari (3 MW), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 KV Genyem-Waena-Jayapura (sepanjang 174,6 kilometer sirkit), SUTT 70 KV Holtekam-Jayapura (43,4 kilometer), Gardu Induk (GI) Waena-Sentani 20 Mega Volt Ampere (MVA), dan GI Jayapura 20 MVA.

Presiden Jokowi juga bertandang ke Yahukimo untuk meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai yang sudah dibangun sejak tahun 2004, dan meresmikan program satu harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua, serta meninjau pesawat BBM Air Tractor AT-802.

Pemerintah juga membangun 22 pasar dan jalan di Papua dan Papua Barat sepanjang 4.480 kilometer, tiga terminal bandara, dan pengadaan tiga kapal feri baru. Pemerintah juga membenahi dan membangun Bandara Sorong, Bandara Werur, Pelabuhan Depapre, Lantamal XIV Sorong, Bandara Wamena, Pelabuhan Perikanan Merauke, infrastruktur perbatasan, dan Jembatan Holtekamp.

Tak hanya di bidang infrastruktur, pemerintah juga menunjukan komitmennya di sektor pendidikan, dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar, membangun sekolah, memberikan beasiswa, membangun perpustakaan, menyediakan dan meningkatkan kompetensi guru lewaet program kualifikasi S1 dan S2.

Kunjungan Presiden ke Papua bukan kali pertama. Sejak dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia, 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi sudah empat kali ke Papua, dan sekali ke Papua Barat. Gubernur Papua Lukas Enembe mengapresiasinya. Menurut Enembe, Presiden menunjukan perhatiannya pada Papua. Selain meresmikan pembangunan infrastruktur, Presiden juga blusukan ke pasar untuk berbicara dan mendengar langsung harapan rakyat di sana.

Papua memang harus mendapatkan perhatian khusus karena masih dihadapi persoalan kemiskinan, konflik, separatisme, dan sebagainya. Papua juga kerap menuai sorotan internasional terkait masalah hak asasi manusia (HAM).

Papua menjadi salah satu propinsi tertinggal di Indonesia, yang indikatornya dapat dilihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di tahun 2015, IPM Papua hanya 57,25. Rendahnya IPM itu memaparkan realitas paradoks. Karena, Papua yang kaya sumberdaya mineral seperti emas, perak, dan tembaga, di huni masyarakat miskin dan terbelakang.

Bumi Cendrawasih diperkirakan menyimpan cadangan emas mencapai 2.878,6 juta ton. Belum lagi kekayaan hutan, laut Papua, dan budayanya. Kompleksitas persoalan yang dihadapi Papua itu tentu tidak boleh dibiarkan karena dapat menyulut gerakan separatis.

Tuntutan merdeka wajar disuarakan karena rakyat Papua kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Karenanya, cara yang paling ampuh dalam meredam tuntutan Papua merdeka adalah memastikan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Perhatian pemerintah terhadap Papua memang terlihat. Misalnya, dengan meningkatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Papua. Di tahun 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43,6 triliun atau naik 15 persen dari tahun sebelumnya untuk pembangunan Papua. Sedangkan untuk Papua Barat, sebesar Rp16,5 triliun atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya.

Pemanfaatan dana yang besar itu diharapkan menjadi berkah secara berkelanjutan bagi rakyat Papua. Bukan justru hilang sia-sia. Karena sebelumnya, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) yang nilainya sangat besar, belum mampu menekan angka kemiskinan di Papua. Sepanjang tahun 2002-2015, Otsus sudah menghabiskan dana hampir mencapai Rp53 triliun.

*******

Dua tahun perjalanan pemerintahan Jokowi-JK, upaya membangun dari pinggiran memang dilakukan. Namun, tentu tidak sekadar membangun infrastruktur. Hal yang tak kalah penting adalah memecahkan persoalan kurangnya sumberdaya manusia, dukungan modal, peningkatan pelayanan publik, termasuk menyikapi kendala demografis dan geografis. Masih banyak pula masyarakat yang sulit menjangkau pelayanan kebutuhan dasar yang berkualitas di bidang kesehatan maupun pendidikan. Kondisi yang serba kekurangan itu menyebabkan guru, dokter, dan tenaga-tenaga lainnya, enggan mengabdi di desa dan daerah tertinggal.

Di bidang kesehatan, masyarakat desa masih sulit menjangkau akses dan kualitas pelayanan kesehatan lantaran kendala geografis dan minimnya tenaga kesehatan, serta kurang gencarnya pemberdayaan dan promosi kesehatan bagi masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan (disparitas) status kesehatan antar daerah, terutama di desa, di daerah tertinggal, terpencil dan di kawasan perbatasan serta pulau-pulau terluar. Walau bagaimana pun, warga Indonesia yang menetap di kawasan terpelosok, berhak menikmati hasil pembangunan seperti warga lainnya yang tinggal di perkotaan.

Pembangunan infrastruktur seperti transportasi memang dapat memperkuat keterkaitan (linkage) antarkawasan. Dengan dukungan infrastruktur transportasi, masyarakat desa yang umumnya berprofesi sebagai petani, pengusaha kecil dan tradisional, akan mudah menjangkau pasar sehingga tidak lagi kesulitan menjual hasil pertanian yang selama ini ditampung tengkulak.

Namun, pembangunan infrastruktur jangan justru memudahkan para investor untuk mengeksploitasikan kekayaan alam dan lingkungan di desa. Pembangunan yang memusatkan daerah-daerah dan desa, jangan justru meminggirkan masyarakat desa. Fakta menunjukan kian masifnya industrialisasi melakukan penetrasi ke daerah-daerah dan desa justru menciptakan masalah bagi masyarakat.

Mereka kian sulit memanfaatkan dan mengelola kekayaan alamnya di kampung kelahirannya lantaran dieksploitasi terus menerus untuk memenuhi kebutuhan industri di perkotaan. Mereka makin miskin karena kehilangan (deprevation) sumber-sumber ekonomi. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat industrialisasi yang masif, mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat desa kian menurun.

Kebijakan pemerintah yang lebih memihak investor, kalangan elit kota, yang dengan kekuatan kapital, diberikan kewenangan untuk memanfaatkan, mengontrol, termasuk mengendalikan pendistribusian sumberdaya alam dan akses pasar, nyatanya hanya menguntungkan segelintir pihak. Dengan mengantongi lisensi dari penguasa di tingkat lokal, mereka leluasa mencaplok kekayaan alam di desa.

Desa selama ini sebatas sumber bahan baku untuk menopang kegiatan industri di perkotaan. Sementara di sisi lain, tanggungjawab sosial dan lingkungan diabaikan. Desa cenderung berada di bawah subordinasi kota, menjadi objek yang tak hentinya dieksploitasi untuk kebutuhan industri yang sebagian besar berada di perkotaan. Desa tak memiliki posisi tawar, meski perannya sangat penting sebagai penyuplai hasil pertanian, perkebunan, pertambangan, dan bahan-bahan ekstra lainnya untuk kepentingan industri.

Sulit dibayangkan jika desa menghentikan aktivitas produksinya. Basis-basis industri dan aktivitas perdagangan di kota akan berhenti beroperasi, yang pada akhirnya memunculkan persoalan ekonomi dan sosial dengan skala yang lebih luas.

Kenyataan menunjukan, pembangunan banyak mewarisi kerusakan lingkungan dan kian mengukuhkan kemiskinan di desa. Begitu sering kisah sedih yang dialami masyarakat yang tinggal di pelosok lantaran pembangunan yang tidak memperhatikan hak-hak mereka.

Maret 2015 lalu, semua dikejutkan oleh kabar kematian 11 Suku Anak Dalam atau Suku Kubu yang menghuni kawasan hutan di Propinsi Jambi. Kematian mereka laksana pepatah, tikus mati di lumbung padi.

Kawasan hutan lindung yang menjadi tempat mereka mencari makan, telah berubah menjadi industri perkebunan. Mereka makin sulit menjalani hidup yang sejalan dengan tradisi berburu, meramu makanan, dan berpindah-pindah (nomaden) untuk mencari makanan. Kini, lantaran keadaan hutan yang semakin menipis, apalagi ludes terbakar, kehidupan mereka makin memperihatinkan.

Bagi Suku Anak Dalam, hutan memiliki nilai sakral, kawasan yang disucikan. Karenanya, mereka pun mengenal dan mempraktikan konservasi agar hutan tetap lestari. Mereka mengembangkan hubungan yang harmonis dengan alam. Adat mengajarkan mereka tidak menebang pohon dengan diameter besar dan jenis tertentu serta pohon yang berbuah. Kearifan Suku Anak Dalam itu dibuktikan dengan cara tidak memakai kayu dalam jumlah besar. Mereka menggunakan kayu dari hutan hanya untuk pemenuhan kebutuhannya saja, tidak diperjualbelikan.

Suku Anak Dalam juga menerapkan pola hidup berpindah-pindah (nomanden) atau melangun. Namun, mereka tidak merusak hutan yang pernah disinggahi. Justru mereka melakukan konservasi di kawasan yang pernah ditempati, karena kelak akan kembali lagi di sana. Suku Anak Dalam juga memiliki tradisi Hompongan atau penghalang. Mereka taat pada adat dan hukum tersebut sebagai penjaga hutan. Cara-cara Suku Anak Dalam itu jauh berbeda dengan cara-cara destruktif industri dalam memanfaatkan dan mengelola hutan.

Karenanya, membangun Indonesia dari pinggiran, diharapkan dapat berdampak bagi perbaikan nasib masyarakat di desa, daerah tertinggil dan terpencil, kawasan perbatasan maupun yang berada di pulau terluar. Kawasan termarginal itu masih dihadapi persoalan kemiskinan yang ditandai dengan rendahnya kualitas kesehatan (malnutrisi, kerawanan sebaran penyakit, diare), buruknya sanitasi dan air bersih, tingkat pendidikan yang rendah, dan sebagainya.

Ketersediaan sarana dan prasarana memang perlu dioptimalkan sehingga menggerakan roda perekonomian, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus mencegah migrasi penduduk desa ke kota. Arus migrasi yang tidak terkendali itu menjadi penyebab munculnya patalogi sosial di perkotaan seperti kriminalitas, pengangguran, kemiskinan, konflik, dan sebagainya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, dari total jumlah masyarakat miskin di Indonesia yang mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia, sebanyak 14,11 persen adalah masyarakat desa. Jumlah kemiskinan di desa itu meningkat dibandingkan pada September 2015 yang mencapai 14,09 persen.

Tingginya kemiskinan di desa itu karena menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP), dari 102,55 pada Januari 2016 menjadi 101,47 pada Juni 2016. Jumlah tenaga kerja pertanian juga menurun. BPS mencatat, dalam kurun waktu Februari 2015 hingga Februari 2016, tenaga kerja pertanian berkurang hingga 1,83 juta jiwa.

Belum lagi persoalan kian menyusutnya lahan yang dikelola petani. Mereka mendapatkan penghasilan yang minim lantaran sebatas menjadi buruh tani yang mengelola lahan milik orang lain. Mereka juga kesulitan mendapatkan pinjaman modal dengan bunga rendah karena tidak memiliki tanah untuk agunan.

Belum lagi dampak perubahan iklim yang menyebabkan masa panen menjadi tidak jelas dan kerusakan lingkungan yang menurunkan kualitas tanah dan ketersediaan air untuk pertanian.

Persoalan itu menjadi sektor pertanian tidak lagi menjanjikan. Akhirnya, mereka pun melirik sektor informal dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih baik daripada menjadi petani. Mereka beralih profesi menjadi buruh pabrik industri di perkotaan, buruh bangunan, atau pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan khusus.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, menurut data BPS, jumlah rumah tangga petani menyusut hingga melebihi lima juta jiwa. Kondisi itu tentu dapat memicu krisis pangan yang sangat berbahaya, menimbulkan bencana kelaparan, kekurangan gizi yang berpengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya generasi yang akan datang. Krisis pangan juga dapat memicu gejolak sosial.

Di tahun 2030, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 300 juta jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi seluruh penduduk Indonesia itu, dibutuhkan stok beras hingga mencapai 46 juta ton. Sementara pasokan beras akan berkurang 3,5 juta ton akibat konversi lahan. Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi negara pengimpor beras di atas 4,4 juta ton.

Ketidakseimbangan antara supply and demand seringkali dijadikan dalih oleh pemerintah untuk membuka kran impor pangan yang memicu kemarahan petani domestik. Opsi impor beras yang ditempuh pemerintah tentu berdampak psikologis bagi petani. Produktifitas mereka menurun sehingga sulit merealisasikan target swasembada pangan. Masuknya pangan impor merupakan bukti sektor pertanian gagal menjaga kedaulatan pangan.

Di tengah kekhawatiran akan ancaman krisis pangan, maka sudah saatnya pembangunan yang dimulai dari pinggiran, turut menopang produksi pertanian yang perannya sangat strategis. Keberhasilan di sektor pertanian akan memastikan terjaganya ketahanan pangan (food security) yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial (social security), stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan (national security).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, sektor pertanian menjadi penyelamat perekonomian nasional. Selain dapat mendongkrak pendapatan masyarakat desa, peningkatan produksi pertanian dapat menstimulan pertumbuhan perekonomian kota dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sektor pertanian menstimulan sektor industri, khususnya agroindustri, yang pada akhirnya membuka lapangan pekerjaan.

Sektor pertanian yang mendukung kegiatan agribisnis juga menggunakan input yang bersifat renewable, sehingga pengembangannya tidak hanya memberikan nilai tambah, namun juga menghindari eksploitasi sumberdaya secara berlebihan. Teknologi agribisnis juga fleksibel yang dapat dikembangkan secara modern maupun tradisional.

Pemerintah perlu lebih mendorong peningkatan kemampuan petani di bidang pertanian agar mereka tidak mengandalkan pola bercocok tanam yang sifatnya konvensional. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan teknologi agrobisnis sehingga petani tidak hanya memproduksi dan menjual hasil pertanian dalam bentuk mentah. Namun, bisa diolah sehingga memberikan nilai tambah (added value).

Di sinilah pentingnya pemberdayaan petani, yang memungkinkan potensi mereka dapat berkembang (enabling). Penting pula mereka mendapatkan dukungan modal, akses pasar, dan kemampuan dalam membaca peluang (opportunities) yang membuka ruang bagi mereka untuk mengembangkan usaha.

Dalam konteks ini, membangun Indonesia dari pinggiran dengan tujuan pemerataan pembangunan, tak cukup sekadar pembangunan infrastruktur. Namun, dibutuhkan intervensi sosial yang memusatkan pada manusia (people centered development). Dengan harapan, terbentuk kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya, dan mampu segera bangkit tatkala krisis ekonomi maupun bencana alam menimpa.

Mereka mampu mengorganisir potensi yang dimilikinya, meningkatkan aktivitas produksi, dan memiliki kemampuan manajamen dalam berbisnis dan mengelola keuangan, termasuk menembus akses pasar.

Setelah mereka berdaya, pemerintah harus membantu masyarakat mengatasi persoalan keterbatasan akses pasar, modal, dan sebagainya. Dengan begitu, masyarakat dapat mengkapitalisasikan keberdayaannya untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Misalnya, suku Asmat di Papua, mungkin produktif dalam memproduksi seni ukir yang bernilai ekonomi. Namun, mereka kesulitan dalam memasarkannya sehingga sulit mendapatkan uang dari produk kreatif hasil karyanya.

Keberdayaan sangat penting agar manusia dapat bertahan (survive), mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dengan keberdayaan, mereka dan keturunannya yang akan datang, tidak melulu hidup dalam keterbelakangan (underdevelopment).

Singkatnya, membangun desa harus mencerminkan paradigma people-centered, empowering, dan sustainable. Konsep ini lebih luas daripada hanya memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), penyediaan infrastruktur maupun menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net).

Dan, tak kalah penting, seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, pembangunan harus mengarusutamakan pada pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Pembangunan juga diarahkan untuk meningkatnya kepedulian terhadap alam dan lingkungan sehingga kualitas lingkungan hidup tetap terjaga. | M. Yamin Panca Setia

 

http://akarpadinews.com/read/humaniora/membangun-dari-pinggiran-tanpa-meminggirkan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s