Kuasa Raja Bermahkota Rakyat

LANTUNAN doa dipanjatkan para biksu di Grand Palace, Bangkok, Thailand, Jum’at (14/10). Ritual keagamaan digelar di sana, di kala jasad Raja Bhumibol Adulyadej akan disemayamkan.

Raja yang berkuasa selama 70 tahun dan 127 hari itu menghembuskan nafas terakhir, Kamis (13/10), sekitar pukul 15:52 waktu setempat setelah mengalami gagal ginjal. Ribuan rakyat Negeri Gajah Putih nampak menanti kedatangan iring-iringan kendaraan yang mengantarkan jasad sang raja. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir kepada raja yang wafat di usia 88 tahun itu.

Ritual dan doa pada Jum’at itu dihadiri pula anggota keluarga kerajaan dan pejabat senior pemerintahan. Prosesi berlangsung dalam pengamanan yang ketat. Dengan menggunakan pakaian hitam sebagai simbol duka, dan raut wajah yang sedih, warga menanti iring-iringan kendaraan kerajaan yang juga membawa pewaris takhta kerajaan, Pangeran Maha Vajiralongkorn.

Suthad Kongyeam, 53 tahun, di antara ribuan pelayat yang bertandang ke Grand Palace, merasa seperti kehilangan seorang ayah. “Dia (raja) adalah jantung dari seluruh negeri,” katanya. “Semuanya terguncang. Tidak ada yang berpegang (berlindung) padanya lagi.”

Beberapa hari sebelumnya, di kala mendengar kabar raja dalam kondisi kritis dan tengah dirawat di Rumah Sakit Siriraj, warga berkumpul dan berdoa untuk kesembuhannya.

Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah menyatakan, masa berkabung selama satu tahun. Rakyat Thailand juga diserukan untuk mengenakan busana berwarna hitam dan tidak menggelar perayaan selama 30 hari. Penghormatan yang begitu luar biasa itu menunjukan Bhumibol adalah raja yang bermahkota rakyat.

Para wisatawan pun diperingatkan untuk menghormati perasaan rakyat yang tengah berduka. Thailand merupakan salah satu negara beriklim tropis yang banyak dikunjungi wisatawan lantaran keindahan pantainya dan kehidupan malamnya yang tersohor. Sampai-sampai, wisatawan seakan tidak terusik oleh konflik sosial dan politik yang mendera Thailand sekitar satu dasawarsa terakhir yang diwarnai dua kali peristiwa kudeta.

Kali ini, wisatawan diperingatkan untuk menghormati masa berkabung. Kantor Luar Negeri Inggris menyerukan warganya menghormati perasaan rakyat Thailand, dengan berlaku lebih santun saat berada di tempat-tempat keramaian. Seruan serupa juga disampaikan Kedutaan Besar Italia di Bangkok kepada warganya.

Rakyat Thailand memang begitu mengenal raja yang gambarnya terpampang di hampir setiap rumah, sekolah, dan perkantoran. Pengaruh sang raja telah melebihi perdana menteri selaku penguasa pemerintahan.

Rakyat hormat pada Bhumibol bukan sekadar karena kharismanya. Namun, Bhumibol adalah raja yang dicintai karena tidak menjaga jarak dengan rakyat. Meski usianya sudah renta, Bhumibol sering tampil di televisi. Dia juga sering berjalan dengan susah payah, sambil memegang peta dan kamera di lehernya kala mengunjungi pelaksanaan proyek pembangunan maupun menyambangi warganya di pedesaan. Istrinya, Ratu Rajawongse Sirikit Kitiyakara, yang kini berusia 84 tahun, juga dalam kondisi kesehatan yang buruk.

Rakyat Thailand merasa kehilangan terhadap sosok yang diharapkan melindungi mereka, apalagi di tengah situasi sosial politik yang sering diwarnai konflik. Kegagalan politisi sipil dalam membangun konsensus dan ambisi rezim militer untuk berkuasa, telah memicu kekerasan massal yang memakan banyak korban jiwa. Konflik politik menjadi dalih bagi junta militer untuk melakukan kudeta di tahun 2006 dan 2014. Stabilitas sosial dan politik yang tidak menentu turut mengancam stabilitas ekonomi Thailand.

Bagi sebagian rakyat Thailand, Raja Bhumibol merupakan representasi Tuhan. Pamornya jauh melesat dibandingkan pewarisnya, Pangeran Maha Vajiralongkorn. Karenanya, muncul kekhawatiran jika eksistensi monarki Thailand akan kehilangan prestise dan pengaruhnya setelah wafatnya Bhumibol. Bukan mustahil, akan mengubah konstelasi politik di Thailand lantaran sebelumnya Raja Bhumibol memiliki peran besar dalam mengurusi persoalan politik yang terjadi.

Karenanya, Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha menegaskan, keamanan menjadi prioritas utama. Dia memerintahkan penambahan personil tentara untuk dikerahkan di seluruh negeri. Junta militer nampaknya tidak ingin situasi duka saat ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan manuver yang dapat memperkeruh lagi situasi politik di Thailand.

Realitas politik di Thailand menunjukan raja memiliki pengaruh luar biasa. Militer dapat leluasa melakukan kudeta dengan dalih mengamankan negara, asalkan mengantongi restu dari raja. Titah raja melegitimasi kudeta terhadap rezim yang dianggap tak mampu menjalankan mandat kekuasaan.

Berharap pada Pangeran Vajiralongkorn

Bhumibol disebut-sebut berada di balik kudeta militer yang menjatuhkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Demikian pula kudeta militer yang dilakukan tahun 2014 yang menjatuhkan Perdana Menteri Yinluck Shinawatra. Namun, sedikit warga Thailand yang berani menentang keputusan raja. Pasalnya, bisa terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun lamanya.

Prayut nampaknya tak ingin peran yang selama ini dilakoni Bhumibol lenyap. Karenanya, dia mengumumkan jika Pangeran Vajiralongkorn akan segera menjadi raja baru. “Hidup Yang Mulia raja baru (Vajiralongkorn),” kata Prayuth sebagai bentuk dukungan kepada kerajaan.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Vajiralongkorn untuk memastikan kesiapannya menerima mahkota. Menurut Prayut, sang pangeran meminta waktu. Namun, agaknya pengaruh Vajiralongkorn diyakini tidak begitu kuat dibandingkan Bhumibol. Sang pangeran sendiri gagal dalam mengurusi rumah tangganya. Dia telah bercerai tiga kali dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di luar Thailand. Dia sering berada di Jerman.

Di kala krisis kekuasaan kerajaan, Prayuth menegaskan, akan menindak siapa pun yang mengambil keuntungan dalam situasi saat ini. Hukum Lese Majeste yang diberlakukan dengan ketat di Thailand, menutup ruang diskusi publik tentang suksesi di kerajaan. Peraturan yang melindungi dan menjaga nama baik keluarga kerajaan itu melarang sikap maupun tindakan yang menistakan kerajaan.

Tidak sedikit warga negara asing yang dipenjarakan lantaran dianggap melanggar peraturan itu. Ada beberapa warga asing yang dipenjarakan karena dianggap menistakan kerajaan.

Di tahun 2009, Harry Nicolaides, penulis asal Australia dihukum tiga tahun karena menulis kalimat yang dianggap menghina kerajaan di novelnya berjudul Verisimilitude yang terbit tahun 2005. Lalu, di tahun 2007, seorang pria asal Swiss dihukum 10 tahun penjara karena mencoret-coret poster Raja Bhumibol, agaknya dilakukan saat dia mabuk.

Raja Terkaya

Bhumibol yang lahir 5 Desember 1927 di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat (AS) merupakan raja kesembilan Thailand dari Dinasti Chakri (1782 hingga sekarang). Dia adalah raja terlama yang memerintah dalam sejarah kerajaan Thailand.

Bhumibol resmi berkuasa pada 9 Juni 1946. Dalam menjalankan kekuasaan, dia dibantu 30 perdana menteri, dimulai Pridi Banomyong hingga Prayuth. Bhumibol pun disebut-sebut sebagai raja terkaya di dunia. Forbes memperkirakan, kekayaannya yang dikelola Biro Properti Kerajaan (CPB), namun keuntungannya mengalir Bhumibol, mencapai puluhan miliar dolar. Di tahun 2008 dan 2013, Bhumibol dinyatakan sebagai raja terkaya di dunia. Hingga Mei 2014, kekayaan Bhumibol diperkirakan mencaai US$30 miliar.

Bhumibol adalah putra bungsu dari Pangeran Mahidol Adulyadej yang berpasangan dengan Ratu Srinagarindra. Akte kelahiran di AS menyebut namanya sebagai Baby Songkla. Lalu, orang tuanya meminta pendapat pamannya, Raja Prajadhipok, agar memberikan nama yang tepat bagi si jabang bayi. Prajadhipok pun menamainya Bhumibol Adulyadej, yang berarti kekuatan dari tanah, kekuatan yang tak tertandingi.

Bhumibol satu-satunya keturunan kerajaan yang dilahirkan di AS. Dia memiliki kakak perempuan, Putri Galyani Vadhana, dan kakak laki-laki, Pangeran Ananda Mahidol. Pada tahun 1928, keluarganya membawa Bhumibol ke Thailand setelah ayahnya memperoleh gelar sarjana kedokteran dari Universitas Harvard.

Namun, pada September 1929, ayahnya meninggal dunia karena gagal ginjal. Pangeran Mahidol wafat di usia 37 tahun. Sejak itu, Putri Srinagarindra membesarkan putra-putrinya seorang diri. Kala itu, Bhumibol baru berusia kurang dari dua tahun. Selama di Thailand, dia sempat sekolah di Bangkok. Namun, tahun 1933, Srinagarindra membawa anak-anaknya ke Swiss. Bhumibol pun melanjutkan pendidikannya di Ecole nouvelle de la Suisse romande di Lausanne.

Di tahun 1934, Bhumibol mendapatkan hadiah kamera oleh Prajadhipok. Dia begitu senang dan antusias menekuni fotografi. Tahun berikutnya, Prajadhipok, turun dari tahta, dia digantikan Ananda Mahidol. Namun, kala itu, Bhumibol dan keluarganya berada di Swiss lantaran situasi politik di Thailand yang tidak kondusif.

Konflik Internal

Di akhir kekuasaan Prajadhipok, eksistensi kerajaan terancam. Prajadhipok sendiri jatuh dari kekuasaannya tahun 1932 lantaran dikudeta militer. Ratu Svang Vadhana yang cemas dengan keamanan keluarga kerajaan menyebabkan Bhumibol, Ananda bersama Galyani tetap berada di Swiss. Mereka diamankan karena merupakan pewaris tahta kerajaan.

Lama tak menetap di Thailand, perilaku, cara pandangan dan gaya hidup Bhumibol, lebih bercorak barat. Selain fotografi, Bhumibol sangat menyukai musik jazz dan bermain saksofon. Demikian pula soal pendidikan. Dia menerima gelar sarjana dari Classique Gymnase Cantonal di Lausanne. Lalu, di tahun 1945, dia menempuh pendidikan tinggi di University of Lausanne. Ketika Perang Dunia II berakhir, keluarga kerajaan baru bisa kembali ke Thailand.

Pasca jatuhnya Raja Prajadhipok, internal kerajaan sempat dihadapi persoalan konflik perebutan mahkota. Kala itu, mahkota dipegang Pangeran Mahidol Adulyadej, karena kakak kandungnya, Putra Mahkota Maha Vajirunhis meninggal dunia ketika masih remaja.

Lalu, digantikan Pangeran Vajiravudh dan Vajiravudh dijadikan ratu sementara. Ketika Raja Vajiravudh meninggal dunia, mahkota pun jatuh ke adik Prajadhipok, yang kemudian menuai konflik. Karena, kandidat raja, Pangeran Chulachakribongse, putra Pangeran Chakrapongsepoovanat dari Phitsanulok, ditunjuk sebagai pewaris Raja Vajiravudh sebelum kematiannya.

Meski demikian legitimasi pewarisan takhta yang disahkan Vajiravudh dipertanyakan, apalagi Pangeran Chakrapongsepoovanat dan Pangeran Chulachakripongse, menikahi orang asing. Karenanya, ketika Raja Prajadhipok mundur dari kekuasaannya, mahkota dipegang Vajirunahis, Ratu Savang Vadhana.

Dua putranya Savang Vadhana yaitu, Pangeran Sommootiwongwarothai yang meninggal dunia tanpa memiliki putra dan Pangeran Mahidol Adulyadej yang memiliki dua putra, yakni Ananda dan Bhumibol. Dari situ, Ananda Mahidol sebagai anak lelaki tertua, yang ditunjuk jadi raja. 2 Maret 1935, Ananda Mahidol dinobatkan sebagai raja.

9 Juni 1946, Bhumibol pun naik tahta setelah kematian Raja Ananda akibat luka tembak. Tidak jelas ikhwal kematian Ananda. Sementara komite penyelidikan yang dilakukan pemerintah menyatakan, Ananda tidak sengaja menembak diri sendiri. Namun, dua pembantu istana, dihukum mati karena dianggap membunuh raja.

Sedangkan hasil penyelidikan resmi yang dilakukan Inggris menyimpulkan, Bhumibol sebagai pengunjung terakhir saat Ananda tidur, 20 menit sebelum terjadi penembakan. Isu itu cukup menganggu Bhumibol. Dia pun kembali ke Swiss sebelum akhir masa berkabung 100 hari.

Sambil menyelesaikan pendidikan di Swiss, Bhumibol juga sering mengunjungi Paris. Di sanalah dia bertemu Sirikit, yang merupakan putri duta besar Thailand untuk Prancis.

Di kala Bhumibol mengalami kecelakaan Oktober 1948 dan dirawat di rumah sakit di Lausanne, Sirikit sering menjenguk. Bhumibol yang mengalami cedera punggung dan wajah lantaran Fiat Topolino yang ditumpanginya melintasi jalan Geneva, Lausanne, menabrak bagian belakang truk.

Kedekatan hubungan Sirikit dengan Bhumibol direstui Srinagarindra. Bahkan, Sirikit diminta untuk melanjutkan studinya, sambil mendampingi Bhumibol. Hingga akhirnya, 28 April 1950, keduanya menikah dan dikarunai empat anak yaitu Ubol Ratana, Vajiralongkorn, Chakri Sirindhorn, dan Chulabhorn Walailak.

Mengembalikan Pengaruh Raja

Selain memegang tampuk kekuasaan kerajaan, pengaruh Bhumibol sangat besar dalam menentukan kendali kekuasaan di pemerintahan. Apalagi, di kala situasi politik tidak menentu dan kerap diwarnai kekerasan.

Campur tangan Bhumibol dalam urusan politik dan pemerintah dimulai tahun 1957. Kala itu, politik Thailand berada dalam pusaran konflik. Kondisi itu yang dijadikan dalih oleh militer untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak populer yang dipimpin Panglima Tertinggi, Plaek Phibunsongkhram. Lelaki kelahiran Nonthaburi, 14 Juli 1897 itu dianggap merusak martabat raja.

Di tengah hubungan yang tidak harmonis antara pihak kerajaan dengan pemerintah, militer pun turun tangan. Perseteruan itu menjadi momentum bagi pihak kerajaan yang didukung militer, untuk menjatuhkan Phibunsongkhram dan mengembalikan harkat dan martabat kerajaan. Sejak itulah hubungan kerajaan dengan militer bertahan hingga kini. Dan, sejak itulah eksistensi raja dikukuhkan kembali.

Gelagat Bhumibol ingin terjun dalam politik sudah terlihat sejak dirinya sekolah. Awalnya, dia lebih berminat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dia memilih ilmu politik. Disiplin ilmu yang dipilihnya itu disebut-sebut sebagai bagian dari ikhtiarnya untuk menjadi kepala negara. Bhumibol pun disebut-sebut terlibat dalam kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Thawan Thamrongnawasawat pada November 1947.

Sejak itu, wacana mengembalikan eksistensi kerajaan berhembus kencang hingga akhirnya dilakukan amandemen konstitusi tahun 1949. Kekuasaan raja yang sempat dihapus kala revolusi tahun 1932, kembali diakui.

5 Mei 1950, Bhumibol dinobatkan menjadi Raja Thailand di Royal Palace, Bangkok. Dia pun berjanji, akan memerintah untuk kepentingan dan kebahagiaan rakyatnya. Permaisuri Bhumibol pun diangkat menjadi ratu saat Coronation Day, hari libur nasional.

Rakyat Thailand menyebutnya sebagai Nai Luang atau Phra Chao Yu Hua yang artinya pemimpin setelah Tuhan. Dia juga disebut Chao Chiwit yang dalam bahasa Inggrisnya Lord of Life. Dia juga menyandang sebutan Phrabat Somdet Phra Chao Yu Hua, atau dalam dokumen hukum kerajaan disebut Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Adulyadej yang dapat diartikan sebagai Raja Yag Mulia Bhumibol Adulyadej.

Berkoalisi dengan Militer

Di tahun-tahun awal memerintah, yang kala itu pemerintahan diktator militer dipimpin Plaek Pibulsonggram, Bhumibol tidak memiliki kekuatan politik. Kewenangannya pun tak ubahnya hanya seremonial saja. Namun, pada Agustus tahun 1957, enam bulan setelah pemilihan parlemen, Jenderal Sarit Dhanarajata menuduh pemerintah Jenderal Pibulsonggram menghina agama saat peringatan 2.500 tahun Buddhisme.

16 september 1957, Pibulsonggram menemui Bhumibol untuk mencari dukungan. Namun, Bhumibol menyarankan dirinya mundur, menghindari kudeta. Pibulsonggram menolak saran itu. Malamnya, Sarit Dhanarajata merebut kekuasaan. Dua jam kemudian, Bhumibol memberlakukan darurat militer di seluruh wilayah kerajaan. Lalu, mengeluarkan maklumat untuk menunjuk Sarit Dhanarajata sebagai pemegang kekuasaan di pemerintahan.

Maklumat dikeluarkan lantaran rezim Pibulsonggram tidak dapat dipercaya dalam memastikan ketertiban umum. Dengan restu raja itu, Sarit Dhanarajata, berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Peristiwa itu yang kemudian dijadikan rujukan bagi rezim militer untuk melakukan kudeta. Dukungan sang raja dianggap melegitimasi upaya melakukan penggulingan kekuasaan. Dan, saat itu pula kekuasaan kerajaan direvitalisasi dan raja wajib dihormati. Misalnya, siapa pun yang menghadap raja harus merangkak. Kebijakan itu sebenarnya sempat tidak diberlakukan saat Raja Chulalongkorn. Namun, sering dihidupkan dalam saat-saat tertentu saja.

Tak hanya itu, ulang tahun Bhumibol setiap tanggal 5 Desember dinyatakan sebagai hari nasional, menggantikan hari nasional Revolusi Siam tahun 1932 yang diperingati setiap tanggal 24 Juni. Kian kuatnya pengaruh raja itu, yang kemudian tidak ada perdana menteri yang menjaga jarak dengan Bhumibol. Dalam konteks ini, Paul Handley, penulis buku The King Never Smiles, berpandangan jika Sarit Dhanarajata menjadi alat bagi Bhumibol mengukuhkan kekuasaannya. Sedangkan ilmuwan politik, Thak Chaloemtiarana menilai, Sarit Dhanarajata digunakan Bhumibol untuk meningkatkan kredibilitasnya.

Di era Prem Tinsulanonda, kekacuan juga terjadi dan menjadi alasan militer untuk melakukan kudeta. Bhumibol kembali menunjukan perannya yang sangat dominan. Junta militer menyodorkan tiga nama calon perdana menteri kepadanya. Ketiga antara lain Wakil Presiden dari Privy Council, badan penasehat kerajaan, Prakob Hutasingh, pemimpin sayap kanan yang menjadi Gubernur Bangkok Thamnoon Thien Ngern, dan hakim agung konservatif Thanin Kraivixien. Bhumibol memilih Thanin.

Rupanya, keputusan itu menuai resistensi dari sayap kanan sendiri, yang menyebabkan demonstrasi. Thanin lalu digulingkan dalam kudeta militer pada Oktober 1977 yang dipimpin Jenderal Kriangsak Chomanan. Di tahun 1980, Panglima Angkatan Darat yang populer, Jenderal Prem Tinsulanond diangkat sebagai perdana menteri. Prem, turut mempromosikan pengaruh Bhumibol. Dia kadang-kadang menempatkan dirinya sebagai suara raja. Dia sering menyerukan rakyat Thailand untuk mengikuti titah raja.

Saat Thailand dilanda krisis politik tahun 2000-an, Prem disebut-sebut terlibat dalam kudeta kekuasaan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Campur tangan Bhumibol dalam politik, menuai sorotan. Kredibilitasnya sebagai mediator yang seharusnya berimbang dalam mengakomodasi kepentingan berbagai faksi politik dan militer, dipersoalkan.

Karenanya, di tahun 1992, Bhumibol didesak memainkan peran kunci dalam mendorong transisi Thailand menuju demokrasi. Meski demikian, perannya sangat besar dalam mencegah pertumpahan darah di Thailand. Di tahun 1992, kala kekerasan dan kerusuhan menyebar ke berbagai wilayah ibukota dan berhembusnya rumor terjadi keretakan di tubuh militer, Bhumibol turun tangan.

Dia memanggil Perdana Menteri Suchinda Kraprayoon dan pemimpin gerakan pro demokrasi, pensiunan Mayor Jenderal Chamlong Srimuang. Bhumibol mendesak kedua belah pihak melakukan resolusi damai. Namun, tetap saja konflik terus berlanjut.

Saat berpidato tanggal 4 Desember 2002, di kala perayaan ulang tahunnya, Bhumibol berbicara tentang penyalahgunaan narkoba yang menimbulkan banyak kematian. Dia pun menyerukan perang melawan narkoba.

Seruan itu, awalnya direspons pemerintahan Thaksin yang didukung parlemen. Dalam kampanyenya, Thaksin memang berjanji membebaskan Thailand dari obat-obat terlarang. Perang melawan narkoba dibuktikan dengan menangkap para pengedar yang masuk dalam daftar hitam. Aparat pun tak segan menghukum berat pelaku penyalahgunaan narkoba. Namun, upaya memerangi peredaran narkoba menuai sorotan lantaran cara-cara yang dilakukan kelewat represif dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Dalam tiga bulan pertama perang terhadap narkoba dilaksanakan, Human Rights Watch (HRW) melaporkan, sekitar 2.275 orang tewas. Para aktivis HAM mengecam jika para pengedar dieksekusi, tanpa pengadilan (extrajudicial). Sementara bagi rezim Thaksin, perang terhadap narkoba merupakan langkah populer. Thaksin pun mendapat pujian dari Bhumibol. Di tahun 2003, dia mengkritik orang-orang yang terlibat dalam peredaran narkoba. Namun, Bhumibol mengabaikan kritik soal tingginya angka kematian akibat tindakan represif. Bagi Bhumibol, jika perdana menteri gagal menekan peredaran narkoba, maka selama bertahun-tahun, jumlah kematian akan melampaui jumlah orang yang tewas akibat perang terhadap narkoba.

Meski demikian, usai kudeta tahun 2006, Bhumibol mendorong kepolisian menyelidiki banyaknya kematian itu. Junta militer pun membentuk komite yang dipimpin mantan Jaksa Agung Kanit Na Nakorn untuk melakukan penyelidikan. Hasilnya, lebih dari setengah jumlah orang-orang yang tewas itu, tidak memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba. Komite pun menyalahkan cara-cara kekerasan dalam penanggulangan narkoba. Namun, tidak ada yang diselesaikan secara hukum, meski Perdana Menteri interim, Surayud Chulanont menyatakan, ada bukti yang cukup untuk melakukan tindakan hukum.

Inilah yang kemudian memicu pemimpin oposisi, Abhisit Vejjajiva, melakukan langkah politik, dengan menuduh Thaksin sebagai penjahat kemanusiaan. Raja pun seakan murka dengan kabar jika Thaksin akan melakukan perlawanan. Mei 2006, surat kabar Sondhi Limthongkul menerbitkan serangkaian artikel “Finland Plot”, yang mengabarkan Thaksin dan mantan anggota Partai Komunis Thailand berencana menggulingkan raja dan menguasai negara. Namun, tidak ada bukti untuk memastikan kebenaran kabar itu. Thaksin dan Partai Thai Rak Thai yang dipimpinnya, membantah tuduhan dan menggugat penuduh.

Krisis politik kala itu yang kemudian menjadi alasan Bhumibol kembali turun tangan. 8 Mei 2006, dalam pidato di televisi, Bhumibol meminta hakim menyelesaikan krisis politik. Lalu, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilu April dan memerintahkan pelaksanaan Pemilu ulang yang dijadwalkan berlangsung 15 Oktober 2006.

19 September, militer Thailand menggulingkan Thaksin dan menguasai Bangkok. Junta yang dipimpin Jenderal Sonthi Boonyaratglin, mengklaim tindakannya sejalan dengan konstitusi monarki. Militer pun mengklaim mendapatkan restu dari Bhumibol untuk melakukan kudeta. Dukungan itu menunjukan ada perseteruan antara Bhumibol dengan Thaksin.

“Tanpa keterlibatannya (raja), kudeta tidak mungkin,” ujar pengamat sosial, Sulak Sivaraksa. Sulak pun menilai, raja begitu terampil sehingga tidak terlihat jelas keterlibatannya dalam konflik politik. Kudeta telah menuai kritik yang menghujam Sonthi. Sementara raja mendapatkan pujian.

20 April 2009, Thaksin dalam sebuah wawancara dengan Financial Times menduga, Bhumibol telah mendapatkan arahan Prem Tinsulanonda dan Surayud Chulanont tentang rencana kudeta 2006.

Dominasi Militer

Kini, kekuasaan di Thailand kembali dikendalikan militer setelah mendapat restu Raja Bhumibol. Dan, junta militer sudah mengantisipasi dengan mendorong amandemen konstitusi versinya pasca Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terjerat kasus korupsi, dikudeta tahun 2014.

Dengan disetujuinya draf konstitusi yang diusulkan militer tanggal 7 Agustus 2016 lalu, maka junta bakal makin terlibat lebih dalam mengurusi politik kekuasaan. Pilihan politik warga itu sekaligus menunjukan anjloknya popularitas politisi sipil lantaran kasus korupsi dan kegagalan dalam meredam konflik sepanjang satu dekade yang telah menelan banyak korban jiwa. Mayoritas rakyat Thailand menyakini militer mampu mengembalikan stabilitas politik sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Draf konstitusi itu menuai kritikan lantaran mengekang politisi sipil dan melemahkan partai politik. Setidaknya, selama lima tahun ke depan, politisi sipil dipaksa mengambil kursi di belakang. Junta militer mengklaim, konstitusi yang dirancang militer, ditujukan untuk mengatasi perpecahan politik akibat perseteruan antar politisi sipil yang sudah berlangsung satu dekade. Untuk memuluskan kepentingannya, Prayuth berjanji akan menyerahkan kembali kekuasaan pada tahun 2017.

Dia juga akan menjalani roadmap untuk memulihkan demokrasi dan menyelenggarakan pemilihan umum. Namun, klaim itu diragukan. Apalagi, junta militer sudah menunjukan wajah otoriternya dengan menangkap sejumlah politisi dan aktivis pro demokrasi yang menentang draf konstitusi versi militer.

Karena, draf konstitusi itu memasukan klausul penetapan 250 senator yang bekerja dengan anggota parlemen, membuka pintu bagi seorang perdana menteri berlatar belakang militer. Sementara partai-partai politik diizinkan untuk memiliki beberapa kursi kekuasaan seperti pada periode ketika Prem Tinsulanonda menjabat perdana menteri selama 1980-1988, yang digambarkan sebagai era demokrasi setengah matang. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Reuters/AP/BBC/Bangkok Post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s