Menerawang Pilkada Jakarta

TIGA pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Pasangan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, ditantang Agus Harimurti Yudhoyono yang berpasangan dengan Sylviana Murni, dan Anies Baswedan yang berdampingan dengan Sandiaga Uno.

Ketiganya sudah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta. Pertarungan merebut kuasa di Jakarta cukup menyedot perhatian khalayak. Suksesi tak hanya menjadi hajat warga Jakarta. Namun juga menjadi perhatian khalayak luas karena Jakarta adalah etalase Indonesia.

Jakarta sebagai barometer perpolitikan nasional turut memancing para pentolan partai politik turun gunung. “Para ketua umum partai seperti jam bandul, hilir mudik mempersiapkan Pilkada DKI Jakarta,” kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy.

Sejak tahun lalu, dinamika politik di Jakarta memang telah bergerak dinamis. Aroma persaingan sudah menguap. Dan, suhunya kian memanas seiring kian dekat pelaksanaannya. Publik kerap disuguhkan manuver para politisi menggalang dukungan. Sesekali, mereka bersama pendukungnya, terlibat perang kata-kata menghadapi lawannya. Fenomena biasa dalam berdemokrasi. Asal tidak berakhir anarki.

Nampak bukan perkara mudah bagi para pentolan partai dalam menetapkan jagonya. Satu per satu bakal kandidat yang bermunculan ditimang-timang. Disimak pula tingkat elektabilitasnya. Termasuk, mencermati ikhtiar yang dilakukan dalam menggalang dukungan massa.

Sejak jauh hari, aksi turun gunung pun dilakukan. Mereka bersama relawannya, gencar menyapa publik, turun ke kampung-kampung, sambil mengakomodasi tuntutan perubahan yang diharapkan. Mereka yang turut meramaikan Pilkada DKI Jakarta di antaranya Yusril Ihza Mahendera, Rizal Ramli, Adhyaksa Dault, Yoyok Riyo Sudibyo, Heru Budi Hartono, Saefullah, Hasnaeni Moein yang akrab disapa Wanita Emas, dan sebagainya.

Silaturami bermotif politik pun dilakukan kepada para petinggi partai, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi agama, dan sebagainya. Mereka juga menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan partai politik, sampai mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur.

Sebuah ikhtiar yang perlu diapresiasi dalam berpolitik yang partisipatif dan edukatif. Setidaknya, dinamika politik jelang suksesi memperlihatkan nuansa demokrasi dan menghidupkan partisipasi.

Meski akhirnya, proses politik yang dilalui, berakhir antiklimaks lantaran yang memiliki hak veto untuk mendukung atau tidak bakal calon kepala daerah adalah para pentolan partai politik.

Ikhtiar untuk memimpin Jakarta kandas lantaran tidak mendapat mandat dari pimpinan partai. Tapi setidaknya, mereka sudah berupaya menanam investasi politik yang bisa saja dimanfaatkan pada momentum politik berikutnya.

Yusril Ihza Mahendra misalnya. Dia gencar melobi pimpinan partai, mulai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan partai lainnya.

Yusril juga intensif menggalang dukungan warga, dengan aksi turun ke kampung-kampung. Dia juga mengadvokasi warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, yang rumahnya akan digusur Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Yusril juga menjadi kuasa hukum yang memenangkan gugatan warga Bidara Cina dalam proyek sodetan Kali Ciliwung, berhadapan dengan Pemprov DKI Jakarta. Tim relawannya pun sudah terbentuk.

Yakin akan mendapatkan dukungan, Yusril pun mendeklarasikan maju sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Saefullah. Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia itu menggandeng Saefullah, dengan harapan dapat suntikan dukungan dari massa Nahdatul Ulama (NU) karena Saefullah merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Sosok Yusril sempat direspons pentolan partai politik. Dia disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan diusung koalisi partai penantang Ahok lantaran elektabilitasnya cukup tinggi. Namun, tarik menarik kepentingan menyebabkan Yusril terpental.

Yusril mendeklarasikan pencalonannya tak lama setelah Sandiaga Uno mendeklarasikan pencalonannya bersama Mardana Ali Sera, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Dia seakan berupaya meminta kejelasan dukungan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan. Nyatanya, Demokrat, PPP, PKB, dan PAN, yang disebut poros Cikeas, tidak satu suara. Selain Yusril, muncul pula nama Anies yang oleh lembaga survei Poltracking, elektabilitasnya lebih tinggi dibandingkan Yusril.

Nama Anies pun kabarnya ditimang-timang oleh Poros Cikeas untuk menjadi calon gubernur. Sementara Sandiaga diplot sebagai calon wakil gubernur. Namun, opsi itu ditolak Prabowo yang lebih ingin Sandiaga dijadikan calon gubernur karena merupakan kadernya. Namun, tingkat elektabilitas Sandiaga diperkirakan tidak mampu menandingi Ahok.

Rupanya, Prabowo menimang-nimang Anies. Lobi-lobi pun dilakukan bersama PKS, mitra koalisi Gerindra. Akhirnya, PKS harus merelakan kadernya, Mardani Ali Sera, mengurungi niatnya menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Sandiaga setelah sebelumnya melakukan deklarasi.

Masuknya Anies juga menggusur posisi Sandiaga, dari calon gubernur menjadi calon wakil gubernur. Anies diplot menjadi calon gubernur, berpasangan dengan Sandiaga. Duet Anies-Sandiaga diperkirakan lebih berbobot elektabilitasnya bila diadu di Pilkada. Keputusan kubu Prabowo itu ditetapkan setelah Poros Cikeas memutuskan, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Sylviana Murni.

Yusril pun akhirnya menyerah. “Upaya ini tidak berhasil, semuanya saya serahkan kepada kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Saya dan keluarga serta teman-teman seperjuangan tetap sabar dan tabah menghadapinya,” kata Yusril dalam keterangannya, Jumat (23/9).

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada warga Jakarta, terutama lapisan bawah yang mendukungnya. Apresiasi juga disampaikannya kepada para ulama, habaib, ustadz dan muballigh yang telah membantunya, termasuk para relawan, politisi, aktivis, wartawan, dan tokoh-tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Nama Anies dan Agus, awalnya tidak diperhitungkan para pentolan partai. Keduanya tidak begitu aktif mengkampanyekan dirinya. Sejak awal, Anies dan Agus tidak menunjukan gelagat akan berlaga di Pilkada DKI.

Anies misalnya, sejak tak lagi menjadi menteri, dirinya diwacanakan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, Anies mengaku tidak mikir. Namun, lembaga survei memotret elektabilitas Anies. Ternyata, cukup signifikan. Elektabilitasnya tinggi.

Dari hasil simulasi yang dilakukan Poltracking, jika head to head dengan Ahok-Djarot, elektabilitas Anies-Sandiaga mencapai 36,38 persen. Sementara Ahok-Djarot unggul tipis, dengan 37,95 persen. Itu menunjukan ancaman bagi petahana.

Dan, bukan mustahil, elektabilitas Anies-Sandiaga bisa menyalip pasangan petahana itu karena masih ada banyak waktu untuk menggalang dukungan warga DKI Jakarta. Meski harus pula diakui, hasil survei belum tentu sejalan dengan hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan penyelenggara Pemilu.

Survei Poltracking itu merekrut sampel, warga DKI yang menjadi pemilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah dan bukan anggota TNI/Polri. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 400 responden dengan margin of error kurang lebih 4,95 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

******

Jum’at malam (23/9), Agus-Sylviana mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Setelah itu, menyusul pasangan Anies-Sandiaga. Agus tampil dengan pakaian Betawi, berbaju putih, berpeci, dan sarung yang menggantung di lehernya. Sebelumnya, Agus sering tampil di hadapan publik dengan pakaian militer yang lengkap.

Sementara Sylviana mengenakan baju putih dengan jilbab merah. Kedatangan Agus bersama mantan None Jakarta tahun 1981 itu, didampingi sejumlah petinggi partai. Keduanya disambut para pendukungnya. Agus yang didampingi isterinya, Annisa Pohan, terlihat tersenyum. Sesekali melambaikan tangannya kepada para pendukungnya.

Bagi Agus, hari-hari yang dilalui saat ini merupakan sejarah dalam perjalanan hidupnya. Keputusannya untuk maju di ajang Pilkada ditetapkan pada Jum’at dini hari, sekitar pukul 01.00. Dia harus menentukan pilihan yang tidak mudah. Memilih untuk tetap menjalani karir di dunia militer yang sudah 15 tahun dijalani, atau mengabadi di lingkungan sipil.

Dua hari sebelum memutuskan pilihan, Agus mengungkap, empat partai politik, yaitu PAN, PKB, PPP, dan Demokrat serta sejumlah kalangan meminta kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon gubrnur DKI Jakarta. Kala itu, Agus baru kembali dari Darwin, Australia, memimpin pasukan TNI Angkatan Darat (AD) dalam rangka latihan bersama Angkatan Laut Australia.

Hingga akhirnya, Agus pun menentukan. Dia menyatakan, tanpa paksaan dan tekanan siapapun, bersedia menjadi calon gubernur DKI Jakarta dan mengundurkan diri dari TNI.

Agus mencermati respons khalayak yang beraneka ragam atas putusannya itu. Ada yang menyayangkan dan mempertanyakan keputusannya karena menilai masa depannya akan lebih baik di TNI. “Namun, saya menyatakan untuk melakukan pengabdian yang lain (bukan militer), di dunia politik dan pemerintahan,” katanya saat mendaftarkan diri di KPUD DKI Jakarta, Jum’at (23/9).

Agus, dengan nada berat, mengungkap kecintaan dan bangganya terhadap institusi TNI yang telah menempanya. Dia pun mengapresiasi atasan dan para senior yang telah membimbing selama ini di bidang kemiliteran, termasuk rekan-rekannya sesama perwira dan para prajurit yang pernah dipimpinnya.

Menurut Agus, jika Tuhan mengizinkan dan masyarakat Jakarta memberikan kepercayaan, bersama Sylviana, bertekad menjadikan Jakarta semakin baik. “Saya bertekad dan bekerja sekuat tenaga, untuk membuat DKI Jakarta semakin maju, semakin aman, semakin tertib, ekonomi semakin tumbuh, masyarakat makin sejahtera, kesenjangan sosial tidak semakin menjadi-jadi, hukum dan keadilan makin tegak, kejahatan diperangi, lingkungan makin terjaga, pemerintahan dikelola tertib, transparan dan akuntabel, dan terbebas dari penyimpangan hukum dan aturan,” katanya.

Dia juga akan fokus mengatasi masalah Jakarta yang permanen seperti banjir dan kemacetan. “Saya tahu, ini adalah tugas yang tidak mudah, tantangannya besar. Tetapi, saya percaya Jakarta yang lebih baik selalu dapat diwujudkan bersama. semboyan dan semangat yang kami usung: Jakarta untuk Rakyat,” imbuh Agus.

Slogan itu dipilih, kata dia, karena Jakarta milik rakyat, milik semua. Dia pun siap berkompetisi secara sehat dan demokratis. “Politik dan demokrasi yang kita anut harus damai, beretika, dan tertib. Itulah identitas bangsa Indonesia,” ucap Agus.

Menurut Romahurmuziy, Agus-Sylviana dipilih setelah mempertimbangkan berbagai faktor. PPP memandang, pasangan itu fresh dan prospektif. “Keduanya (Agus-Sylviana) adalah pasangan ideal,” katanya.

Politisi muda yang karib disapa Romi itu yakin dengan kemampuan Agus, yang berlatarbelakang militer dengan menyandang penghargaan Adhi Makayasa. Penghargaan kepada lulusan terbaik dari Akademi Militer itu diraih Agus pada Desember 2000.

“Dia lulusan terbaik di angkatannya, dan selalu berprestasi. Dengan kedisiplinan yang tinggi, dia akan mengawal warga Jakarta, dipandu birokrat yang sangat berpengalaman, ibu Sylviana. Kapasitasnya sangat mumpuni,” kata Romi.

Romi menambahkan, Agus adalah intelektual dengan gelar tiga master universitas yang bergengsi. Agus meraih gelar Master of Science in Strategic Studies dengan predikat sangat memuaskan dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University tahun tahun 2005.

Agus juga bergelar Master Administrasi Publik dari John F Kennedy School of Government, Harvard University, Amerika Serikat tahun 2010, dan Master of Arts Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University tahun 2015. “Ini modal dasar yang baik, dari pribadi yang santun, dan memiliki visi yang dibutuhkan warga Jakarta,” kata Romi.

Sementara Sylviana, lanjutnya adalah birokrat tangguh dan aktif di sejumlah organisasi sosial. Sebelum menjabat Deputi Gubernur DKI bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sylviana pernah menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) DKI Jakarta (2001-2004), Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta (2004-2008), dan Walikota Jakarta Pusat (2008-2013).

“Kombinas muda dan tua. Muda dengan semangat dan disiplin, yang tua berpengalaman dalam birokrasi,” kata Romi. Pasangan tersebut, lanjutnya, juga merepresentasikan demografi Jakarta dan mewakili gender. Pasangan Agus-Sylviana mengusung slogan Jakarta untuk rakyat. “Jakarta untuk rakyat, bukan untuk konglomerat. Ini adalah niat suci, agar kita mengembalikan jakarta untuk warganya,” kata Romi.

*****

Sebagian besar pengamat menilai pesimistis Agus-Sylviana dapat menang di ajang Pilkada DKI Jakarta. Alasannya, belum diketahui elektabilitas Agus sejauh ini. Di beberapa hasil survei, nama Agus memang tidak disebut-sebut karena tidak disurvei. Agus sendiri selama ini tidak menunjukan tanda-tanda akan meramaikan bursa Pilkada DKI Jakarta.

Hasil survei memang menjadi salah satu indikator untuk menilai potensi seseorang memenangkan Pilkada. Namun, bukan berarti hasil survei itu selalu benar. Dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 misalnya, pasangan Fauzi Bowo-Nacrowi Ramli (Foke-Nara) diyakini beberapa lembaga survei dapat menang mudah mengalahkan lawan-lawannya.

Hasil survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dirilis lima hari menjelang pemungutan suara, menunjukkan jika tingkat elektabilitas Foke-Nara mencapai 49,6 persen. Sementara pasangan Jokowi-Basuki meraih 15,8 persen, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (6,4 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (4,3 persen), Faisal Basri-Biem Benjamin (1,9 persen), dan Hendardji-Ahmad Riza Patria (1,0 persen).

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) juga merilis hasil survei yang memenangkan Foke-Nara. Dengan jumlah responden mencapai 450 orang, hasil survei LSI menunjukan 43,7 persen responden memilih pasangan Foke-Nara, dengan tingkat margin of error mencapai 4,8 persen. Jokowi-Basuki hanya meraih 14,4 persen, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (5,3 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (4,6 persen), Faisal Basri-Biem Benjamin (1,8 persen), dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria (0,5 persen). Sementara tingkat pemilih mengambang mencapai 29,7 persen.

Hasil Survei Media Survei Nasional (Median) dengan merekrut 1.500 responden juga menempatkan Foke-Nara pada posisi teratas dengan perolehan suara 36,5 persen. Sementara Jokowi-Basuki kalah dengan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang memperoleh 18,47 persen. Tingkat elektabilitas Jokowi-Basuki hanya 17,90 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono (3,59 persen), Faisal Basri-Biem Benjamin (4,05 persen) danHendardji Supandji-Ahmad Riza Patria (1,39 persen).

Nyatanya? Semua hasil survei itu tidak benar. Hasil penghitungan suara KPU Provinsi DKI Jakarta menempatkan Jokowi-Ahok diposisi puncak, dengan perolehan suara mayoritas hingga mencapai 1.847.157 suara. Disusul Foke-Nara (1.476.648 suara), Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (508.113 suara), Faisal Basri-Biem Benyamin (215.953 suara). Kemudian diikuti Alex Noerdin-Nono Sampono (202.643 suara), dan Hendardji Soepandji-Riza Patria (85.990 suara).

Melesetnya prediksi hasil lembaga survei bisa jadi karena salah dalam merekrut sampel atau tidak representatif dari populasi. Bisa pula lembaga survei sudah menjadi konsultan politik. Lewat publikasi di media, hasil survei opini publik memang dapat menggiring persepsi publik untuk memilih salah satu kandidat yang dijagokan lembaga survei.

Memang belum ada yang menyimpulkan jika publikasi hasil survei memengarui pemilih, khususnya pemilih yang belum menentukan pilihan, dalam menentukan pilihannya. Namun, ada dampak langsung dan tidak langsung dari publikasi survei terhadap pilihan pemilih. Hasil survei sebelum pemilihan, setidaknya dapat memproduksi liputan media dan kontribusi dana sumbangan kampanye.

Karena, media umumnya bias popularitas, lebih suka meliput kandidat yang diprediksi akan menang. Tingginya elektabilitas juga bisa menarik respon elit partai dalam menentukan untuk mengusung kandidat tertentu. Kandidat yang memimpin hasil survei tentu akan lebih berpeluang diukung elit partai.

Namun, bisa juga efek survei maupun polling lebih menguntungkan kandidat yang diprediksi akan kalah (underdog). Pemilih cenderung memilihnya karena faktor simpati. Dan, bisa juga ada korelasi siginifkan dari efek publikasi terhadap preferensi pilihan pemilih yang dikenal dengan bandwagon effect.

Efek itu mengarahkan dukungan pemilih terhadap yang diprediksi menang dalam pemilih. Tetapi, bandwagon effect juga dapat merugikan kandidat yang diprediksi menang karena terjadi pengalihan dukungan pemilih terhadap kandidat yang diprediksi kalah dalam hasil survei.

Ada juga yang menganggap pencalonan Agus bagian dari investasi politik jangka panjang trah SBY. Kalau pun kalah, Agus kelak akan memimpin Partai Demokrat yang didirikan SBY sebagai kendaraan politik yang akan datang. Setidaknya, pengalaman bertarung di ajang Pilkada DKI menjadi investasi politik bagi Agus dalam meniti karir dalam politik praktis.

SBY tentu tidak akan mempertaruhkan karir militer anaknya jika tahu akan kalah. Atau, bisa juga SBY menganggap karir militer Agus belum tentu lancar jika tidak ditopang kekuatan politik setelah dirinya tak lagi menjadi presiden.

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie menilai, SBY mendorong Agus bertarung di Pilkada DKI Jakarta, tanpa perhitungan yang matang. Menurut dia, SBY ahli strategi dan selalu mempergunakan survei kredibel untuk memutuskan sesuatu yang terkait isu publik.

Jika mencermati hasil survei, Marzuki menilai, ada peluang dan momentum yang bisa dimanfaatkan SBY untuk melanjutkan kekuasaan kepada putranya. Dia juga mengingatkan jika di Jakarta, belum ada pejabat yang menang dua kali dalam Pilkada yang dipilih secara langsung ini karena pemilih di Jakarta sangat cair dan mudah berpindah. “Begitu tidak puas langsung pindah,” katanya.

Agus memang awam dalam politik praktis. Namun, dia tentu paham politik lantaran berguru dengan ayahnya. Agus juga sepertinya sengaja dipersiapkan oleh SBY untuk melanjutkan trah kekuasaannya. Dalam politik tidak ada yang mustahil karena politik senantiasa bergerak dinamis.

Agus bisa mengikuti jejak Yoyok Riyo Sudibyo yang terpilih menjadi Bupati Batang, Jawa Tengah di Pilkada 2012 lalu. Kala itu, Yoyok sama dengan Agus, berpangkat mayor, yang melepaskan jabatan militer untuk berpolitik.

Yoyok yang berduet dengan Soetadi, didukung Golkar, PAN, PPP, Partai Demokrat, berhasil meraih kemenangan, dengan perolehan suara signifikan hingga 40,42 persen suara.

Jika mengacu pada hasil survei beberapa lembaga survei, lawan Ahok yang paling ideal adalah Tri Rismarini, Walikota Surabaya yang semula dijagokan PDIP. Namun, perempuan yang karib disapa Risma itu tidak bersedia meninggalkan Surabaya.

Selain Risma, sosok yang dipertimbangkan adalah Anies. Karenanya, Ketua Umum Prabowo Subianto pun terpikat. Anies-Sandiaga diyakini pasangan yang sejalan dengan aspirasi rakyat yang ingin perubahan di DKI Jakarta.

Gerindra dan PKS memilih Anies, bukan kader partai, karena merupakan sosok yang terbaik untuk memimpin Jakarta. Prabowo lalu mengenang saat dirinya menjagokan Jokowi-Ahok sebagai calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017. Pasangan itu diusung untuk mengalahkan petahana, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, karena ingin adanya perubahan.

“Sekarang saya menangkap harapan rakyat untuk perubahan. Setelah proses rembuk yang cukup panjang, kami menetapkan, mencalonkan Anies Rasyid Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Beliau bukan kader partai Gerindra, bukan kader PKS. Tetapi Gerindra dan PKS, tidak memandang harus dari partai, kita cari yang terbaik untuk rakyat di ibukota,” kata Prabowo kepada pers di Jakarta, Jum’at (23/9).

Prabowo mengapresiasi tokoh dan pimpinan PKS yang menunjukan sikap arif dan kenegarawan untuk menganulir pencalonan kadernya, Mardani Ali Sera sebagai calon wakil gubernur.

Presiden PKS Sohibul Imam mengatakan, Gerindra dan PKS ingin menghadirkan proses demokrasi yang lebih berkualitas di Pilkada DKI. Karenanya, PKS melakukan seleksi calon gubernur lewat proses yang sangat seksama dan teliti. Menurut dia, Anies-Sandiaga adalah dua sosok yang terbaik karena memiliki integritas, kapabilitas, dan basis konstituen. “Saya yakin rakyat Jakarta sangat cerdas, tahu mana yang terbaik di antara calon-calon yang muncul.”

Dia pun menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan PKS dan Gerindra di DKI Jakarta untuk mendukung Anies-Sandiaga demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik. “Kita tidak berharap, dalam kampanye ini ada semangat permusuhan. Kita tetap bersaudara, kita hanya berkompetisi saat Pilkada. Setelah itu, kita sama-sama, bergotong royong membangun Jakarta lebih baik.”

Mardani juga mengungkap keikhlasannya untuk tidak dicalonkan sebagai calon wakil gubernur. “Saya mendukung duet Anies-Sandiaga untuk memimpin Jakarta. Dan, Insya Allah, kader PKS, dengan keiklasannya, siap memenangkan pasangan ini.”

Anies, saat diberikan kesempatan berbicara, mengapresiasi Gerindra dan PKS, yang telah memberikan kesempatan untuk terlibat dalam mengubah dan memajukan Jakarta. Cara-cara terbuka dalam melakukan seleksi, yang dilakukan Gerindra dan PKS, menurut Anies, menjadi contoh dan sejarah politik bangsa ini,

Anies juga mengatakan, Jakarta bukan sekadar kota. Namun, tempat tinggal manusia. Di Jakarta, jutaan orang berikhtiar mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh kemerdekaan yaitu dilindungi dan dicerdaskan.

“Saya dan Sandiaga, hadir dengan niat melunaskan janji-janji kemerdekaan, bukan untuk kotanya, tetapi untuk rakyat Jakarta,” katanya. Menurut Anies, bersama Sandiaga, dirinya mengikuti Pilkada dengan dilandasi niat untuk menyemarakkan demokrasi, dengan suasana gembira. Karenanya, dia berharap, Pilkada menjadi festival gagasan dan karya.

“Dan, seluruh masyarakat Jakarta berhak memiliki pemimpin yang manusiawi, yang kebijakan-kebijakannya melindungi, mensejahterakan, dan mencerdasakan. Insya Allah, amanat yang diberikan kepada saya dan Sandiaga, dipegang dengan sebaik-baiknya.” Anies menyebut dirinya bersama Sandiaga bukan duet politik. Tetapi, duet profesional yang siap menyelesaikan masalah yang dihadapi warga Jakarta.

Anies saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki rekam jejak yang baik. Karenanya, keputusan Presiden Jokowi memberhentikan Anies disesalkan banyak kalangan. Anies melakukan sejumlah terobosan, di antaranya mendorong orang tua mengantarkan anak-anaknya ke sekolah pada hari pertama sekolah.

Program itu disambut antusias orang tua murid. Anies merealisasikan program itu agar orang tua lebih perhatian dengan sekolah anak. Kebanyakan, orang tua hanya hadir saat pembagian rapor sekolah. Anies juga mendorong membaca buku 15 menit pertama untuk pelajar, menghapus tindakan kekerasan dan pemberian tugas MOS yang tidak mendidik, dan sebagainya.

Sayang, Anies tidak memiliki dukungan politik. Jokowi lalu mengganti Anies dengan Muhajir Effendy lantaran merepresentasikan Muhammadiyah, ormas Islam terbesar di Indonesia, selain Nahdatul Ulama (NU).

Anies dikenal sebagai pemimpin yang orientasi perjuangannya membangun kualitas manusia Indonesia. Misalnya, dia mengembangkan dan mengelola Indonesia Mengajar. Sejak didirikan dari 2009, puluhan ribu orang yang mendaftar.

Menjadi pengajar di Indonesia Mengajar, tentu bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang nyaman dengan pendapatan yang tinggi. Namun, Anies menanamkan jika ada nilai hidup yang paling esensial yang akan mereka dapatkan, yaitu mengabdi demi kemajuan negeri. Setidaknya, pengabdian mereka mengajar, akan memberikan inspirasi seumur hidup bagi anak bangsa yang dididiknya. Anies menganggap seorang pemimpin berperan sebagai pendidikan yang menerbar nilai, pandangan, dan visi.

Dalam bidang pendidikan, lulusan Doktor Ilmu Politik dari Northern Illinois University, Amerika Serikat itu memainkan peran signifikan dalam ranah pendidikan Indonesia sebagai Rektor Universitas Paramadina, sekaligus rektor termuda di Indonesia.

Anies menjadi rektor kala usianya belum genap 40 tahun. Tak hanya itu, Anies pun masuk 100 intelektual dunia versi jurnal Foreign Policy (FP) yang terbit di Amerika Serikat. Namanya sejajar dengan tokoh dunia seperti Noam Chomsky, Shirin Ebadi, Al Gore, Muhammad Yunus, dan Amartya Sen, serta Vaclav Havel.

Sementara, World Economic Forum, yang berpusat di Davos, pada Februari 2009 lalu, memilih Anies sebagai salah satu Young Global Leaders. Anies juga terpilih sebagai satu dari 20 tokoh yang membawa perubahan dunia untuk 20 tahun mendatang oleh majalah Foresight yang terbit di Jepang akhir April 2010 lalu.

*****

Bagaimana dengan pasangan Ahok-Djarot? Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengklaim, PDIP mengusung Ahok-Djarot berdasarkan aspirasi warga DKI Jakarta. Sebagai Petahana, Hasto menyatakan, Ahok-Djarot bertanggungjawab meneruskan program Jokowi-Ahok yang di Pilkada 2012 didukung PDIP.

Ahok-Djarot juga dinilai representasi ideologi PDIP yaitu Pancasila dan Trisakti. PDIP juga berkomitmen meneguhkan pluralisme. Ahok-Djarot juga dinilai berkomitmen melaksanakan ideologi partai serta mampu bersinergi dengan pemerintah pusat.

Dari sisi elektabilitas, beberapa lembaga survei menempatkan Ahok di posisi teratas. Ahok-Djarot pun didukung PDIP, partai pemenang Pemilu 2014, bersama Partai Golkar, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Namun, tren elektabilitas Ahok kian turun. Belum lagi resistensi pengurus dan akar rumput PDIP yang menentang pencalonan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Boy Sadikin misalnya, mengundurkan diri sebagai kader PDIP dan mengalihkan dukungannya ke tim pemenangan Anies-Sandiaga. Putra mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin itu, telah menemui Prabowo. Boy Sadikin adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta itu telah melayangkan surat pengunduran diri dari keanggotaan PDIP karena kecewa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memilih Ahok sebagai calon gubernur.

Pengunduran diri Boy Sadikin dari PDIP menyulitkan langkah partai banteng moncong putih itu melakukan konsolidasi kader di akar rumput untuk memenangkan pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta.

Menurut pengamat politik Said Salahudin, pengunduran diri Boy Sadikin akan menjadi pukulan berat bagi PDIP. “Bahkan ini boleh disebut sebagai musibah bagi PDIP dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Boy adalah tokoh PDIP di Jakarta. Dalam catatan Said, Boy pernah menciptakan hattrick untuk kemenangan PDIP dalam kontestasi politik. Di tahun 2012, Boy turut memenangkan pasangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI. Di Pemilu 2014, Boy juga turut berkontribusi atas kemenangan PDIP. Dengan mundurnya Boy, bukan mustahil akan diikuti pengurus dan kader PDIP lainnya.

Elit PDIP sempat menempatkan posisi berlawanan dengan Ahok dengan membuka kesempatan bagi calon lain mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Penolakan terhadap Ahok juga diperlihatkan dengan beredarnya sebuah video yang berisi yel-yel perlawanan yang beredar di dunia maya. Yel-yel yang dinyanyikan sejumlah fungsionaris PDIP itu nadanya, “Satu padu untuk menang. Gotong royong untuk menang. Perjuangan untuk menang. Ahok pasti tumbang!”

Di internal PDIP, memang terlihat tarik menarik antara pendukung dengan penentang Ahok. Tapi, pro dan kontra itu tenggelam tatkala Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memutuskan. Mereka yang sebelumnya berseberangan, kini mendukung Ahok. Takut kualat jika berseberangan dengan titah sang ketua umum.

Resistensi juga disuarakan Forum Kampung Kota yang terdiri dari beberapa elemen, mulai dari akademisi, aktivis organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan sebagainya. Alasannya, kebijakan Pemprov DKI Jakarta selama dipimpin Ahok jauh dari keadilan, khususnya bagi warga miskin Jakarta.

Kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai rendah, dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan Indeks Gini di Jakarta (indeks berisi ketimpangan distribusi hasil pembangunan) yang meningkat, dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015. Demikian pula angka kemiskinan di Jakarta yang dari September 2015-hingga Maret 2016 menunjukan peningkatan hingga 5.630 orang.

Ahok juga dianggap cenderung mengendepankan cara-cara paksa saat berhadapan dengan warga. Misalnya, melakukan penggusuran. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan, selama tahun 2015, terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Total jumlah korban sebanyak 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 67 persen di antaranya dibiarkan tanpa solusi. Ahok dinilai tidak mau mendengar dan berempati pada warga miskin. Cara-cara Ahok itu berseberangan dengan moto PDIP sebagai partai wong cilik.

Resistensi itu sebenarnya direspons oleh kalangan elit PDIP. Karenanya, PDIP awalnya tidak begitu mengarahkan dukungan kepada Ahok. Dari simulasi yang dilakukan PDIP, Ahok tidak diperhitungkan sebagai calon gubernur. Ahok lebih pas sebagai calon wakil gubernur, mendampingi beberapa kader PDIP, antara lain Tri Rismaharini (Risma), FX Hadi Rudyatmo yang tengah menjadi Walikota Solo, atau Djarot.

Megawati sempat menunjukan gelagat untuk mendukung Risma yang kini menjabat Walikota  Surabaya. Sosok perempuan yang karib disapa Risma itu dinilai sosok ideal yang mampu menjabarkan harapan Megawati. Risma dinilainya merepresentasikan jargon PDIP sebagai partai wong cilik (rakyat kecil).

Tak hanya itu, dukungan relawan kepada Risma sangat tinggi. Kharisma, relawan Risma, dari Jakarta, sempat mendatangi Risma di Surabaya. Namun, Risma tidak menunjukan keinginan untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Beratnya Risma meninggalkan Surabaya inilah yang kemudian membuat PDIP terpaksa mengusung Ahok, meski di tingkat akar rumput yang menjadi basis PDIP, Ahok bukan pilihan utama. Partai politik, meski memiliki basis massa dan jaringan yang luas, bukan satu-satunya alat untuk mempengarui sikap dan pilihan politik rakyat. Daya ungkit partai politik sulit bergerak, mengantarkan kandidat mencapai puncak kekuasaan jika kandidat yang diusung tidak sejalan dengan ekspektasi rakyat yang menjadi basis konstituennya. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan jika PDIP yang mengklaim partai wong cilik mendukung Ahok sebagai kandidat.

Meski demikian, jika mencermati dinamika politik yang berkembang,  tim sukses Ahok bisa dikatakan sudah lama melakukan pergerakan. Wajar, karena Ahok sejak lama mendeklarasikan pencalonannya. Awalnya, dia menyatakan maju sebagai calon independen.

Teman Ahok, relawan Ahok, juga telah bergerak menggalang dukungan warga lewat pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pencalonan Ahok via jalur independen. Meski nyatanya Ahok maju lewat jalur politik, setidaknya proses pengumpulan KTP itu menjadi bagian dari komunikasi politik untuk menyakinkan warga Jakarta terkait pencalonan Ahok.

Timnya juga bergerak intensif menggalang dukungan di dunia maya. Peran cyber troops cukup signifikan dalam menggalang dukungan warga di dunia maya. Apalagi, di Jakarta, sebagian besar warganya pengguna media sosial. Hasil riset Semiocast yang berbasis di Paris, Perancis menunjukkan, Jakarta merupakan kota yang paling berkicau di dunia, dengan jumlah pengguna twitter di Jakarta mencapai 10 juta orang, mengalahkan New York (Amerika Serikat), Tokyo (Jepang), London, Inggris dan Sao Paolo (Brazil).

Demikian pula dengan Facebook. Peter Vesterbacka, Chief Marketing Officer Rovio menyebut, Jakarta sebagai “Ibukota Facebook” yang penggunanya mencapai 17,48 juta orang. Sementara New York, AS, penggunanya hanya mencapai 4,3 juta orang.

Cyber troops nampak gencar melakoni perannya. Ada yang tugasnya menyerang lawan politik yang kerap berseberangan dengan jagoannya. Ada pula yang tugasnya menjaga pertahanan.

Tak jarang, serangannya cukup brutal dan menghinakan. Sementara mereka yang bertahan, selalu sigap melakukan pembelaaan. Mereka lebih soft melakoni peran, memoles citra lewat informasi seputar sepak terjang jagoannya. Tidak jelas siapa pelakunya karena banyak di antara mereka yang menggunakan akun-akun anonim. Namun, dari pesan-pesan yang disampaikan, bisa ditebak, mereka berada di kubu yang mana.

******

Tiga pasang kandidat itu tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Ketiganya pun memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan. Pilkada Jakarta diharapkan menjadi contoh bagi daerah. Karenanya, dinamika politik yang berkembang harus demokratis, partisipatif, dan mencerdaskan. Para kandidat bersama tim suksesnya harus memperlihatkan kompetisi yang menyehatkan bagi demokrasi dan kreatif, dalam meraih dukungan maksimal dari warga. Tidak justru diramaikan dengan cara-cara yang dapat menebar konflik.

Kampanye bukan sebatas “pesta rakyat” yang ramai dengan suguhan hiburan, pawai, atau aktivitas keramaian lainnya. Kampanye juga bukan sekadar mempertontonkan lakon sinterklas yang diperankan para kandidat dengan cara menebar sembako, uang, atau berbagai bantuan-bantuan sosial yang dipoles lewaet program-program pemerintah.

Kampanye adalah bagian dari pendidikan politik. Karenanya, tidak cukup kampanye dengan cara-cara konvensional, dan menebar jargon. Warga tidak membutuhkan janji-janji surga. Namun, suguhan program yang kongkret dan sejalan dengan kebutuhan. Kampanye harus dibanjiri gagasan-gagasan cerdas. Ada proses transformasi pengetahuan dan wawasan kepada warga agar memahami kondisi dan masalah dihadapinya.

Kampanye ibarat berdagang. Istilah populernya pemasaran politik (political marketing). Dalam aktivitas perdagangan, pembeli yang cerdas, tidak akan mudah yakin dengan produk yang ditawarkan kepada penjual.

Dia ingin mengetahui manfaat dan kelebihan produk tersebut. Karenanya, untuk menarik pembeli, penjual perlu membuktikan kualitas produk yang ditawarkan, dengan mengajak pembeli untuk mencoba, mencicipi atau menguji kehandalan produknya.

Dalam konteks ini, para kandidat harus benar-benar menyakinkan jika program yang disuguhkan berkualitas, sesuai selera warga, yang disampaikan lewat dialog yang setara.

Pemilih yang cerdas tentu akan mempertanyakan dan mengkritisi misi dan visi, persoalan dan solusi yang dihadapi Jakarta, dan bagaimana solusi menjadikan Jakarta lebih baik lagi.

Tentu, jawaban yang diharapkan bukan argumentasi yang mengawang-awang, tetapi disertai referensi yang berbasis kondisi objektif yang dihadapi warga. Di sinilah pentingnya identifikasi masalah terhadap persoalan yang dihadapi warga.

Dibutuhkan pemahaman akan kebutuhan, perasaan, termasuk karakteristik pemilih. Karenanya, dengarkan pendapat warga dan berikan argumentasi, tanpa harus menggurui. Karena, warga lebih tahu persoalan dan solusi menghadapinya, namun terbatas kemampuan dalam mengeksekusi.

Pemasaran politik merupakan strategi politik yang mengunakan pendekatan pemasaran komersil. Cara-cara itu sudah menjadi tren dalam dinamika politik di sejumlah negara. Namun, pendekatan itu tidak sekadar memoles kandidat dengan citra yang artifisial.

Tidak sekadar dikemas lewat kecakapan kandidat dalam berkomunikasi atau menyampaikan pesan-pesan politiknya. Bagi pemilih rasional, yang terpenting adalah program yang mampu menarik perhatian, yang sejalan dengan kondisi objektif yang dihadapi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka akan mengkritisi untuk menakar relevansi program dengan persoalan yang dihadapi warga.

Bagi pemilih yang cerdas, bisa menilai mana program yang realistis, objektif, dan adaptif dengan kebutuhan, dengan mana yang tidak. Di sini dibutuhkan kompentensi dalam merumuskan program kerja, strategi atau solusi dalam menjawab permasalahan masyarakat. Semakin efektif dalam menawarkan solusi, semakin tinggi pula probabilitas kandidat untuk dipilih.

Para pemilih rasional cenderung tidak memilih kandidat yang hanya mengandalkan jargon politik. Mereka juga tidak akan tertarik terhadap program kerja yang sama sekali tidak ada kaitan dengan masalah yang dihadapi.

Rasionalitas masyarakat akan mengukur secara objektif program yang ditawarkan, yang pada akhirnya menjadi referensi dalam menentukan pilihan politiknya. Pemasaran politik dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang terencana, taktis, strategis, dengan tujuan menyebarkan makna atau pesan-pesan politik agar dapat mempengarui persepsi, sikap, dan pilihan politik pemilih. Karenanya, dibutuhkan elaborasi isu, pandangan, pemikiran, yang bisa disampaikan lewat interaksi langsung dengan pemilih atau lewat media, jaringan, atau aktor-aktor tertentu yang memiliki pengaruh di sebuah komunitas. Para pemilih juga akan mencermati rekam jejak, integritas, kompetensi, visi kepemimpinan, dan kelebihan-kelebihan lainnya.

Kandidat harus bisa menyakinkan warga jika mereka cakap dalam memimpin, mengayomi, menjadi tauladan, tegas, berani mengambil resiko, tidak cacat hukum, dan selalu memegang teguh amanat yang diberikan. Tentu, dibutuhkan pula kemampuan penetrasi sehingga perlu modal akseptabilitas, kemampuan merangkul komunitas.

Dalam sekup Pilkada, akan lebih baik kampanye dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga (door to door), membentuk diskusi kelompok (group discussion) yang membicarakan masalah yang dihadapi warga, dan kampanye massa (mass campaign) yang dikreasikan dalam bentuk kreatif, menghibur dan mendidik.

Kampanye dengan cara menyambangi warga dari satu pintu ke pintu memang agak melelahkan. Namun, dengan cara itulah warga dapat menilai kandidat. Dengan cara itu pula kandidat dapat mengetahui masalah dan apa yang diharapkan warga. Cara tersebut lebih efektif dibandingkan menebar spanduk di setiap sudut kampung, dengan disertai tampang senyum seorang kandidat beserta embel-embel janji yang ditawarkan. Mungkin, masyarakat sudah sangat senang jika dikunjungi calon pemimpin. Mereka puas berfoto bersama, makan bersama, dan tertawa bersama.

Aksi turun gunung juga mengarahkan kandidat akan pentingnya mengidentifikasi persoalan yang dihadapi warga yang kemudian diperjuangkan dalam bentuk kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.

Tentu, membutuhkan kerjasama yang solid antara kandidat dengan partai politik pendukung, tim sukses, relawan, dan simpul-simpul yang menyebar di setiap kampung. Mereka harus berupaya bagaimana pesan yang disampaikan bisa mempengarui warga dalam menentukan pilihan politiknya. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s