Pilkada Minus Demokrasi Partisipatif

PEMILIHAN kepala daerah (Pilkada) serentak digelar di 101 daerah di Indonesia, 15 Februari 2017. Perhelatan politik tingkat lokal itu diselenggarakan di tujuh propinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Pilkada serentak kali kedua ini, diharap berjalan demokratis, partisipatif, aman, damai, dan mampu menghasilkan pemimpin yang berintegritas, kompeten, dan patuh terhadap titah rakyat.

Para kandidat beserta partai politik dan tim suksesnya, telah gencar menggalang dukungan. Para pentolan partai pun kini sudah mengumumkan jagonya. Berbagai pertimbangan dijadikan rujukan. Mulai dari aspek popularitas, kompetensi, integritas, termasuk urusan logistik sebagai penopang menghadapi laga. Sementara soal kesamaan ideologi, visi misi, dan program, terkesan sekadar kamuflase. Pragmatisme politik yang pada akhirnya menjadi penentu pilihan politik.

Koalisi lintas partai pun sudah digalang. Koalisi memang merupakan keniscayaan dalam proses politik saat suksesi. Namun, dukungan mayoritas partai tidak serta merta dapat mempengarui pilihan politik mayoritas rakyat. Koalisi tidak menjamin akan mengantarkan sang kandidat mencapai puncak kekuasaan jika kandidat yang diusung kurang mengakar. Apalagi, memiliki rekam jejak bermasalah saat dipercayai memimpin.

Koalisi juga rapuh jika orientasinya mendapatkan jatah kekuasaan, bukan atas dasar kesamaan visi, misi dan ideologi. Tidak dapat disangkal bahwa partai politik lebih banyak diisi oleh orang-orang yang berwatak padagang dan oportunis, yang tanpa merasa bersalah menjadikan partai politik mengalami disfungsi karena sebatas memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Padahal, partai politik ada instrumen demokrasi, menjadi kendaraan bagi rakyat dalam memperjuangkan aspirasinya.

Partai politik, meski memiliki basis massa dan jaringan yang luas, bukan satu-satunya alat untuk mempengarui sikap dan pilihan politik rakyat. Daya ungkit partai politik sulit bergerak, mengantarkan kandidat mencapai puncak kekuasaan jika kandidat itu tidak sejalan dengan ekspektasi rakyat. Dalam hal ini, kekuatan figur cukup menentukan.

Tentu, figur yang memikat hati rakyat, bukan sekadar memikat elit partai. Apalagi, jika partai politik itu tidak memiliki basis massa yang mengakar, di mana pilihan politiknya tidak tergantung titah partai.  Figur yang memiliki kans kuat memenangkan pertarungan dapat dilihat dari rekam jejak, tipikal dan gaya kepemimpinan. Rekam jejak terkait dengan kinerjanya saat diberikan mandat jabatan. Sementara gaya kepemimpinan, sederhana, tegas, jujur, merakyat, dan sebagainya.

Pemilih juga tidak mengabaikan aspek penilaian visi dan misi maupun program yang ditawarkan kandidat. Para pemilih yang ingin adanya perubahan, tentu berharap program yang ditawarkan dapat memecahkan persoalan selama ini.

Realitas politik saat ini juga menuntut politisi membangun jaringan di tengah masyarakat. Era liberalisasi politik menuntut mereka lebih intensif berinteraksi langsung dengan rakyat sebagai penentu eksistensi dirinya di panggung politik.

Politisi tidak sekadar bermodal popularitas, namun harus menyelami dinamika yang terjadi di masyarakat dan mampu menawarkan pandangan-pandangan yang konstruktif dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Kedekatan itu sekaligus akan membangun basis dukungan yang mengakar secara organik di masyarakat. Keberhasilan dalam membangun basis di akar rumput akan mendorong penguatan legitimasi dan dukungan dari rakyat. Dan, semua itu bukan merupakan proses yang instan.

Mereka harus membangun investasi politik yang diperlihatkan lewat basis dukungan di akar rumput (grass root). Karenanya, dibutuhkan interaksi, komunikasi, dan proses adaptasi terhadap bio sosial.

Sulit rasanya mempengarui pilihan politik warga jika tiba-tiba baru kenal saat jelang suksesi. Apalagi pemilih rasional, yang penentuan pilihan politiknya atas dasar penilaian dan evaluasi terhadap rekam jejak, kinerja, integritas, dan sebagainya. Mereka memiliki prinsip dan pengetahuan dalam menentukan pilihan politik. Bukan karena faktor ikut-ikutan. Bukan pula atas dasar kepentingan pribadi. Melainkan menggunakan hak pilihnya untuk kepentingan yang lebih luas.

Pilkada sejatinya bukan sekadar ajang demokrasi elitis, dengan memperlihatkan lelaku elit politik dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pilkada bukan sebatas panggung para politisi mempertontonkan dramaturgi politik untuk mendapat simpati, dengan memoles wajahnya seakan-akan pro rakyat.

Sementara fakta selama ini— hasil Pilkada sebelumnya, usai suksesi, rakyat ditinggalkan, bahkan kian termarginal akibat implementasi program dan kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan.

Karenanya, Pilkada harus menjadi momen bagi rakyat dalam mengaktualisasikan kedaulatan politiknya, yang tidak disimplikasikan secara sempit: sebatas berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya—yang pada akhirnya mewarisi realitas paradoks akibat laku kamuflase para penyelenggara kekuasaan.

Namun, masyarakat perlu aktif guna memastikan terpilihnya kepala daerah yang berpihak pada rakyat yang kelak dibuktikan pada realisasi program-program pemerintahan yang pro rakyat.

Tentu, menjadi paradoks jika kepala daerah yang terpilih, ternyata korup, lalai dalam menjalankan mandat, dan menutup ruang partisipasi bagi warga dalam proses penyusunan kebijakan-kebijakan publik maupun dalam implementasinya. Apalagi justru menyebabkan rakyat kian termarginal.

Jika mencermati dinamika politik Pilkada saat ini, tidak begitu menggeliat partisipasi rakyat dalam menghadapi ritual politik. Mungkin, sudah terbentuk persepsi jika Pilkada hanya menjadi ajang pentolan partai untuk memilah calon-calon yang layak diadu di ajang suksesi—tanpa harus mendengar ekspektasi rakyat. Padahal, rakyat bukan sekumpulan orang-orang bodoh, yang hanya bergerak dan menuruti perintah elit dalam menentukan pilihan politiknya.

Partisipasi rakyat di ajang Pilkada merupakan prinsip dasar dalam berdemokrasi. Sesungguhnya, tidak ada demokrasi tanpa partisipasi. Karenanya, penting jika proses Pilkada diwarnai praktik demokrasi partisipatif, di mana rakyat tidak hanya menggunakan hak politiknya secara otonom.

Namun, rakyat diajak agar turut bertanggungjawab atas pilihannya dan terlibat dalam partisipasi yang lebih luas. Rakyat juga dapat menjadi bagian dalam memobilisasi dukungan perubahan dari bawah mengenai calon yang diharapkan, disertai dengan pandangan dan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan, rasional, dan objektif.

Dan, akan lebih baik lagi, partisipasi itu berlanjut usai suksesi, di mana rakyat melakoni peran sebagai penyuplai input kebijakan dan bertanggungjawab dalam mengawal maupun mengontrol kekuasaan agar tetap sejalan dengan kehendak rakyat.

Pilkada setidaknya menjadi awalan, membangun pemerintahan-masyarakat, yang membuka ruang dialog secara konstruktif dan menghasilkan konsensus sehingga melegitimasi kebijakan maupun program yang akan dilaksanakan pemerintah bersama rakyat.

Rakyat juga dapat melakoni peran sebagai “wasit” yang senantiasa memperingatkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah jika ada potensi penyalahgunaan kekuasaan, mengapresiasi prestasi, atau justru memvonis kepala daerah dengan cara tidak lagi memilihnya di ajang Pilkada berikutnya lantaran terbukti abai melaksanakan mandat rakyat.

Pertanyaan, apakah demokrasi partisipatif itu terlihat di kala musim suksesi saat ini? Jauh panggang dari api. Realitas politik nampaknya masih menempatkan rakyat sebatas objek politik.

Dan, jika mengilas balik pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 lalu, Pilkada terlihat sepi. Tingkat partisipasi secara nasional hanya 69 persen, jauh di bawah target Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni 77,5 persen. Bahkan, ada daerah yang tingkat partipasinya di bawah 50 persen.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro, persoalan itu salah satunya disebabkan kurangnya keyakinan publik atas kredibilitas calon pemimpinnya. Karena itu, KPU dan lembaga terkait perlu mengupayakan peningkatan kepercayaan publik tersebut. Salah satunya, dengan mengerahkan Komunitas Peduli Pemilu yang bertugas melakukan sosialisasi tentang Pemilu kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat penggunaan hak pilihnya.

Penurunan partisipasi rakyat itu juga merupakan sinyal memudarnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga politik, yang jika dibiarkan akan mengakibatkan krisis pemerintahan. Apatisme itu juga terkait realitas politik yang menampakan wajah semrautnya. Belum lagi laku culas politisi yang banyak tersandung korupsi. Politik masih diidentikkan dengan sesuatu yang negatif, kotor, munafik, penghianatan, intrik, dan konflik kekuasaan.

Tingkat partisipasi politik rakyat juga sekadar diukur dari menggunakan atau tidak, hak pilihnya. Padahal, tak sebatas itu. Rakyat perlu dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penentuan kandidat, mengkritisi rekam jejak kandidat, menyuarakan aspirasi terkait masa depan daerahnya, dan membangun kontrak politik dengan para kandidat dan partai politik.

Masyarakat juga perlu didorong untuk aktif dalam mengawasi sehingga dipastikan Pilkada berlangsung jujur dan adil. Rakyat juga dapat terlibat dalam memobilisasi dukungan untuk kandidat yang sejalan dengan kehendaknya.

Masyarakat juga perlu dibangun kesadaran untuk mengkritisi gagasan, visi-misi, dan program para kandidat. Memang, penyelenggara Pemilu menggelar acara debat antarkandidat. Namun, warga umumnya belum secara utuh menerima gagasan para kandidat tentang masa depan daerahnya. Belum begitu berkembang wacana di tengah-tengah publik terkait Pilkada di daerahnya.

Forum-forum pertemuan antar kandidat dan dengan masyarakat pun belum optimal membangun dialog. Elit cenderung hanya mensosialisasikan keinginan, minta restu agar rakyat memilihnya, dan kebanyakan menebar retorika yang kurang berbasis pada kondisi objektif yang dihadapi masyarakat. Kandidat yang minim referensi seputar kondisi di daerahnya, menyebabkan kandidat kurang mampu mengelaborasi ide-ide dan gagasan visionernya.

Rakyat harus disadarkan sebagai pemegang mandat kekuasaan tertinggi, yang berhak menentukan nasib seseorang yang digadang-gadang menjadi pemimpin. Namun, kedaulatan itu tergerus lantaran kuatnya politik oligarkis di partai politik yang menjadi instrumen bagi kandidat untuk menjadi penguasa di daerah. Memang, sempat muncul suara-suara arus bawah yang menginginkan kandidat tertentu yang dianggapnya merakyat, dapat dipercaya, kompeten, atau memenuhi kriteria pemimpin yang ideal.

Namun, nama kandidat yang menggema di arus bawah itu tenggelam begitu saja lantaran keputusan para pentolan partai politik yang memiliki “hak veto” dalam menentukan kandidat yang bakal beradu di ajang suksesi.

Selain persoalan minimnya partisipasi, Pilkada juga harus mencegah politik uang (money politic). Uang biasanya ditebar saat jelang pemilihan lewat operasi diam-diam (silent operation), bahkan terang-terangan. Politik uang nampaknya sulit dihindari ditengah rendahnya pengetahuan politik rakyat. Uang juga diyakini menjadi “pelumas” untuk menggerakan mesin partai.

Idealnya, kandidat maupun partai politik, memobilisasi dana publik. Tentu, disertai dengan transpransi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dengan menggunakan dana publik, menurut Walecky (2004) dalam Badoh dan Dahlan (2010), akan lebih mendekatkan hubungan antara politisi dengan rakyat sehingga kekuasaan yang dijalankan lebih representatif dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik di ajang suksesi (promotes greater participation), mengurangi kemungkinan besarnya utang kandidat karena dana kampanye yang mahal dan mencegah kandidat menerima dana haram (dirty money).

Penggunaan dana publik juga membebaskan politisi dikooptasi pemodal (big donors), mencegah potensi penyelewengan anggaran negara, dan mendorong kompetisi politik yang seimbang. Namun, di negara ini, rasanya masih sulit bagi politisi dan partai politik menggalang dana publik lantaran gagal menjaga kepercayaan masyarakat. Justru sebaliknya, politisi yang mengukuhkan praktik uang tatkala berupaya menggalang dukungan masyarakat.

Lihat saja, jelang pemungutan suara atau saat kampanye, ada saja calon kepala daerah yang berlagak sinterklas. Bagi kandidat yang berkantong cekak, kadang harus berkoalisi dengan para cukong. Tentu, tidak ada makan siang gratis. Sang cukong bersedia menggelontorkan dana dengan syarat bila kelak memenangi pertarungan, kepala daerah memberikan lisensi yang dapat memperluas jangkauan kepentingan bisnisnya di daerah.

Hubungan patron klien dengan motif memburu rente (rent seeking) itu pada akhirnya menyebabkan kekuasaan disalahgunakan, korupsi, menciptakan ketidakadilan, merusak tatanan hukum, ekonomi, dan politik yang demokratis. Bagi politisi dan pengusaha pemburu rente, kekuasaan hanya menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Mereka memanfaatkan kekuasaan untuk melindungi kepentingannya dan menguasai sumber-sumber ekonomi.

Namun, dalam masyarakat yang melek politik, uang tidak akan mempengarui pilihan politiknya. Pilihan politik lebih ditentukan dari penilaian mereka seputar informasi latar belakang kandidat, kinerja, program, misi dan visi, integritas, dan rekam jejak lainnya. Pilihan politik mereka bukan pula karena ikut-ikutan. Namun, mereka mencari informasi seputar kandidat. | M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s