Kian Lapang Melanggengkan Kekuasaan

VLADIMIR Vladimirovich Putin diperkirakan akan mempertahankan jabatannya sebagai Presiden Rusia setelah Partai Rusia Bersatu, meraih suara signifikan dalam Pemilihan Parlemen yang digelar akhir pekan ini. Partai yang didirikannya itu berhasil merebut tiga perempat kursi di parlemen.

Meski belum menyatakan kesiapan untuk bertarung di Pemilihan Presiden 2018, kemenangan itu, kian melapangkan jalan bagi Putin, kembali menjadi Presiden Rusia untuk periode yang keempat.

Rusia Bersatu meraih 343 kursi dari total 450 di parlemen, Duma. Komisi Pemilihan Umum pusat mengabarkan, raihan kursi itu, setelah 93 persen suara dihitung. Dominasi di parlemen itu, akan memungkinkan Rusia Bersatu, secara sepihak mengamandemen konstitusi. Pencapaian itu naik siginifikan, di mana pada pemilihan 2011, Rakyat Bersatu hanya memperoleh 238 kursi.

Menurut penghitungan suara resmi, Partai Komunis, berada di urutan kedua, dengan perolehan 42 kursi dan Partai Demokratis Liberal Rusia (LDPR) meraih posisi ketiga dengan 41 kursi. Sedangkan partai kiri tengah yang berada di posisi keempat, hanya meraih 21 kursi. Ketiga partai itu cenderung sejalan dengan Rusia Bersatu dalam menyikapi isu-isu seputar krisis dan alergi terhadap kritik.

Pejabat Rusia mengklaim, tidak ditemukan pelanggaran massif yang merugikan secara signifikan lawan-lawan politik Putin. Namun, kemenangan mutlak itu dikhawatirkan makin menghimpit kebebasan berekspresi di Rusia sebagai hak politik yang paling mendasar.

Dominasi Partai Rusia Bersatu di parlemen juga akan menumpulkan kekuatan politik yang mengimbangi kekuasaan pemerintahan. “Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana hidup dengan parlemen dengan satu partai,” kata Dmitry Gudkov, salah satu politisi oposisi dari Partai Liberal yang dikalahkan calon dari Partai Rusia Bersatu.

Para pemantau pemilihan umum Eropa menyebut, ditemukan penyimpangan prosedur yang merusak pemungutan suara dan adanya pembatasan hak dalam memilih. Laporan Reuters juga mengabarkan, terjadi penyimpangan dalam pemilihan, di mana ada beberapa orang yang memilih dua kali dalam satu tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Mordovia, Rusia bagian tengah. Hasil resmi di daerah lain juga menunjukkan adanya pemilih ganda.

Pamfilova, Kepala Badan Pengawas Pemilu Rusia mengatakan, tengah melakukan penyelidikan dugaan pidana di salah satu daerah pemilihan, di mana terdapat video yang menunjukkan seorang panitia pemungutan suara, dengan hati-hati menjatuhkan beberapa surat suara ke kotak. Jika laporan pelanggaran terbukti, Pamfilova mengatakan, hasil pemungutan suara bisa dibatalkan.

Ilkka Kanerva, koordinator khusus untuk Pemilu dari Organisasi  Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) mengakui telah ada beberapa perbaikan, khususnya soal transparansi. Namun, dia mengambarkan, secara keseluruhan terdapat masalah. “Pembatasan hukum atas hak-hak dasar (menyampaikan pendapat) terus menjadi masalah. Jika Rusia memenuhi komitmen demokratis, ruang yang lebih besar dibutuhkan untuk debat dan keterlibatan masyarakat,” katanya.

Data Komisi Pemilihan Umum Rusia juga menunjukan, jumlah pemilih mengalami penurunan yang menunjukan apatisme politik di Rusia. Tingkat partisipasi pada pemilihan tahun 2011 lalu mencapai 60 persen, kini tak sampai 50 persen, menjadi catatan terendah dalam pemilihan politik modern di Rusia.

Tingkat partisipasi yang rendah terjadi di Moskow dan St Petersburg, di mana di sana pernah muncul aksi protes anti Putin setelah pemilihan pada tahun 2012 lalu.  Kala itu, puluhan ribu orang Rusia menggelar unjuk rasa yang terbesar di masa pemerintahan Putin. Mereka mengkritik Putin, Rusia Bersatu, dan menuntut pembatalan hasil pemilihan. Sementara usai pemilihan kali ini, tidak nampak protes massa.

Selama berkuasa, Putin dan sekutunya memang memperketat aturan hukum yang mengatur soal kebebasan berpendapat. Pembatasan itu makin menyulitkan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap rezim Putin.

Mereka dianggap sebagai “agen asing.” Rezim Putin memang memiliki karakter high nasionalism, yang mengutamakan stabilitas, persatuan, dan cenderung menyelesaikan konflik dan disintegrasi dengan cara-cara represif.

Sejak menggantikan Presiden Boris Yelsin, yang lengser 31 desember 1999 lalu, Putin memang kurang menyakini demokrasi lebih cocok diterapkan di Rusia. Apalagi, di era Yeltsin, yang cenderung demokratis, mengukuhkan budaya ekonomi politik oligarkis, di mana sumber–sumber kehidupan dikuasai segelintir orang. Putin menentangnya, dengan menggerakan kaum seloviki untuk mempreteli kekuasaan kaum oligarkis.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, rezim Putin pun membatasi kebebasan dan demokrasi. Dia tidak peduli meski gaya kepemimpinannya yang otoriter dikecam para pemimpin dunia. Karakteristik kepemimpin Putin memang tidak terlepas dari pengaruh lingkungan politik di sekitarnya yang berhaluan kiri dan komunis. Putin lebih menyakini caranya dalam membangun Rusia, tanpa harus mengadopsi demokrasi seperti diterapkan kebanyakan negara-negara Eropa.

Saat memimpin pertemuan kabinet di Kremlin, Senin (19/9), Putin memuji hasil pelaksanaan pemilihan parlemen yang menunjukan mayoritas rakyat Rusia masih percaya dengan dirinya dan Rusia Bersatu. Pernyataan itu seakan ingin menunjukan kepada internasional, jika perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat penerapan sanksi dari negara-negara Barat terhadap Rusia, tidak menggerus dukungan rakyat terhadapnya rezim saat ini.

“Kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa partai telah mencapai hasil yang sangat baik, menang,” kata Putin saat bertandang ke markas Rusia Bersatu, didampingi Dmitry Medvedev, perdana menteri.

Rusia dikenakan sanksi internasional lantaran melakukan ekspansi militer atas Ukraina. Menurut Putin, kala dihadapi kesulitan, ketidakpastian, dan ancaman, maka rakyat secara alami memilih stabilitas dan mempercayai kekuatan politik terkemuka, Partai Rusia Bersatu. Namun, rezim Putin nampaknya memanfaatkan televisi pemerintah untuk melancarkan kampanye lewat narasi yang disampaikan Kremlin dan sering diulang-ulang siarnya, dengan memanfaatkan isu sanksi barat yang mencoba menghancurkan perekonomian sebagai dendam atas langkah Moskow menguasai Krimea, wilayah Ukraina yang  dianeksasi tahun 2014.

Hasil pemilihan parlemen ini, diperkirakan akan membuka pintu bagi Putin untuk mempertahankan kekuasaannya. Putin diyakini akan beradu kekuatan dalam Pemilihan Presiden tahun 2018, meskipun belum mengonfirmasi kesediaannya. Putin sebelumnya dengan nada diplomatis mengatakan, terlalu dini untuk memastikan akan maju dalam Pemilihan Presiden 2018.

Pada Pemilihan Presiden 2012, Putin menang dalam satu kali putaran, dengan peroleh suara 63,6 persen. Namun, kemenangannya memunculkan tuduhan terjadinya praktik penggelembungan jumlah suara. Kelompok oposisi menuduh Putin dan Rusia Bersatu melakukan kecurangan.

Upaya panitia pemilihan dengan menunjukan kamera di tempat-tempat pemungutan suara, nyatanya tidak menyakinkan pihak oposisi karena menganggap permasalahan terletak pada prosuder pemilihan. Puluhan ribu orang turun ke jalan Kota Moskow dan terlibat bentrok dengan aparat kepolisian. Ratusan aktivis oposisi ditangkap. Aksi oposisi itu dibalas dengan aksi dukungan kepada Putin yang digelar ratusan ribu pendukungnya di Stadion Luzhniki, stadion terbesar di Rusia.

Jika ikut dalam pemilihan presiden 2018 dan menang, maka Putin akan  berkuasa sampai 2024, lebih lama dari pemimpin Soviet sebelumnya, Leonid Brezhnev. Pemimpin Soviet yang paling lama berkuasa adalah Joseph Stalin dari tahun 1920-1953. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Reuters/ABC/NBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s