Perseteruan Iran-Saudi di Musim Haji

TEHERAN, AKARPADINEWS.COM | IBADAH haji merupakan rukun Islam kelima setelah membaca kalimat syahadat, shalat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan suci ramadhan.

Umat muslim dari segala penjuru dunia yang mampu secara fisik dan ekonomi, hukumnya wajib menjalani ritual saat musim haji di bulan Zulhijah. Ritual itu dipusatkan di beberapa tempat di Arab Saudi, di antaranya Makkah Al Mukaromah, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Madinah.

Namun, ritual suci tahunan itu dinodai oleh aksi saling tuding yang berlangsung sengit antara Pemerintah Iran dan Pemerintah Arab Saudi. Dan, aksi saling tuding itu bukan kali pertama terjadi.

Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut, Saudi gagal menjadi penyelenggara ibadah haji. Rouhani pun menyerukan agar umat Islam dunia menuntut pertanggungjawaban Saudi terkait banyaknya jamaah yang tewas saat menjalani prosesi haji. “Pemerintah Arab Saudi harus bertanggung jawab atas insiden ini,” tegasnya saat menggelar rapat kabinet, Rabu (7/9).

Kecaman serupa juga dilayangkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Dia menganggap Pemerintah Saudi telah “membunuh” beberapa jamaah haji asal Iran dan menggambarkan penguasa Saudi sebagai manusia tak bertuhan dan beragama. “Kejadian ini membuktikan bahwa (Pemerintah Saudi) terkutuk, keluarga (Kerajaan Saudi) jahat ini tidak pantas mengelola tempat-tempat suci,” kata Khamenei.

Khamenei menyerukan negara-negara Muslim agar mendesak Saudi mencabut kewenangan penyelenggaraan ibadah haji tiap tahunnya. “Negara-negara Islam mesti mempertimbangkan kembali pengelolaan dua tempat suci dan penyelenggaraan haji,” katanya. Khamenei menilai, Saudi tak dapat menjalankan kewenangannya dan melepaskan tanggungjawab tersebut. Saudi dinilainya tak kompeten menjadi penyelenggara haji.

“Karena tingkah laku penguasa (Arab Saudi) terhadap tamu Allah (jamaah haji), dunia Islam harus mempertimbangkan kembali manajemen (pengelolaan) dua tempat suci dan persoalan haji,” katanya.

Rouhani pun tak habis pikir dengan sikap arogan Saudi yang menahan diri untuk meminta maaf secara lisan kepada umat Muslim dan negara-negara Islam terkait insiden haji.

Iran telah lama menanti jawaban dari Saudi soal insiden itu. Namun, hingga kini laporan seputar insiden itu belum disampaikan. Menurut otoritas Riyadh, jamaah haji yang tewas di tahun 2015 mencapai 769 jiwa, angka tertinggi sejak kecelakaan di tahun 1990.

Sementara berdasarkan perhitungan tidak resmi, diperkirakan dua ribu jamaah yang tewas, termasuk di antaranya 465 jamaah haji asal Iran. Insiden paling tragis terjadi ketika jutaan jamaah berkumpul dan berebut melakukan lempar jamarat (melontar iblis) di luar Kota Mekkah, pada September 2015 lalu.

Insiden itu memicu kemarahan warga Iran. Ribuan demonstran di Teheran dan kota-kota lainnya di Iran, mencela keluarga al-Saud. Kementerian Luar Negeri Iran juga memanggil utusan Saudi untuk mendengar protes.

Dari pengakuan para jamaah, beberapa petugas Saudi justru memperburuk keadaan, menginjak-injak korban dan menolak untuk membuka gerbang agar jamaah merasa lega dan terhindar dari bahaya.

Saudi juga dikecam terkait insiden crane milik pemborong Ben Ladin di Mina, tepatnya di sekitar jalan menuju lokasi jamarat. Jamaah menuju Mina untuk menuntaskan rukun haji setelah menjalankan wukuf di Arafah. Saat berada di Musdhalifah untuk bermalam, jamaah mengumpulkan kerikil yang dipergunakan saat jamarat, baik jamarat aqaba, ula, maupun wustha.

Melontar jamarat adalah episode akhir dari seluruh proses ritual haji, sebelum kembali ke Masjid al-Haram untuk melakukan Tawaf Wada. Pemerintah Saudi sebenarnya telah mengatur jadwal melontar jamarat. Tapi, tak semua jamaah haji bersedia mengikutinya. Tak sedikit jamaah yang mengambil inisiatif sendiri untuk mencapai kesempurnaan ibadah haji.

Ketidakmampuan Saudi dalam mengorganisir penyelenggaraan haji itu yang kemudian memunculkan desakan dari Iran agar Saudi berbagi tanggung jawab dengan melibatkan beberapa negara dalam penyelenggaraan haji. Pemerintah Iran pun akhirnya melarang warganya berhaji dengan alasan keamanan. Iran sebelumnya memboikot penyelenggaraan haji setelah 402 jamaah, sebagian besar warga Iran, tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Saudi saat demonstrasi anti-AS dan anti-Israel di Mekkah tahun 1987 lalu.

Atas desakan Iran itu, Saudi bergeming. Penyelenggaraan haji yang menarik jutaan jamaah dari segala penjuru dunia setiap tahunnya, merupakan sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Saudi. Karenanya, ororitas setempat berupaya meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta membangun gedung-gedung pencakar langit.

Pemerintah Saudi justru menyalahkan Pemerintah Iran yang merampas hak warganya dalam menjalankan ibadah haji dengan cara menolak menandatangani kesepakatan yang dicapai setelah pembicaraan mengenai haji dengan Saudi. Setiap tahun, Saudi menandatangani nota kesepahaman dengan lebih dari 70 negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan jamaah haji. Namun, Iran menolak menandatangani nota kesepahaman, meski Riyadh sepakat memfasilitasi pengaturan perjalanan jamaah Iran. Hasil penyelidikan yang dilakukan otoritas di Riyadh juga menyimpulkan, insiden terjadi karena sejumlah jamaah mengabaikan aturan saat waktu kejadian.

Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir, kepada pers di Kedutaan Besar Arab Saudi di London, Inggris, pun menuduh Iran berusaha mempolitisasi kewajiban haji untuk kepentingan politik. Jubeir juga menilai, ada kemungkinan masalah bagi Iran yang mungkin berniat mendatangkan haji di tahun-tahun mendatang.

Teheran pun dianggap membahayakan keamanan para jamaah. “Pemerintah Iran ingin jamaah asal negara tersebut datang ke sini untuk alasan-alasan yang terkait dengan dirinya sendiri,” kata Putra Mahkota Mohammed bin Nayef seperti dikutip kantor berita SPA.

Dia pun menganggap, Taheran mempolitisir haji dan mengubahnya menjadi ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. “Karena itu membahayakan keberlangsungan ibadah suci ini.”

Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk, Abdul Latif Zayani prihatin dengan pernyataan Khamenei. Dia menganggapnya sebagai bentuk penghasutan “(Ini) upaya putus asa untuk mempolitisasi ritual Islam yang besar ini, yang membawa orang-orang Islam bersama-sama.”

Ulama ternama Arab Saudi, Abdul Aziz al Sheik, merasa tak heran dengan desakan pemimpin Iran itu yang dianggapnya bukan Muslim. “Kita harus memahami bahwa mereka (para pemimpin Iran) bukan Muslim,” katanya. “Mereka adalah anak-anak dari orang Majus dan mereka bermusuhan dengan umat Islam, terutama Sunni,” imbuhnya.

Majus mengacu pada Zoroaster merupakan orang-orang yang menyembah api. Keberadaannya lebih dahulu dari Kristen dan Islam. Zoroastrianisme adalah agama dominan di Persia sebelum penaklukan Muslim.

Saat ini, Iran dihuni 90-95 persen Syiah dan 5-10 persen Sunni. Sementara di Arab Saudi, sekitar 85-90 persen Sunni dan 10-15 persen adalah Syiah. Kedua aliran itu hingga kini bermusuhan dan sering terlibat dalam pertumpahan darah dan telah berkembang menjadi proxy war di Irak, Suriah, dan Yaman.

Persoalan kedua negara pun makin meluas lantaran keinginan merebut dan mempertahankan dominasinya di negara-negara timur tengah. Bagi Iran, Saudi merupakan sponsor terorisme di beberapa negara muslim. Karenanya, Iran menyerukan negara-negara muslim bersama-sama menghukum Pemerintah Saudi. “Rezim Saudi menumpahkan darah umat Muslim di Irak, Suriah, dan Yaman, melalui kejahatan di wilayah ini,” kata Rouhani.

Dia juga menilai, Kerajaan Saudi, yang berpaham Wahabi radikal memberikan dukungan ideologis dan keuangan untuk para teroris Takfiri, yang telah menyebabkan kematian banyak jiwa dan kehancuran di Irak dan Suriah dalam beberapa tahun terakhir.

Rezim Saudi juga telah melancarkan kampanye militer tanpa pandang bulu terhadap Yaman sejak tahun lalu, yang menewaskan sekitar 10 ribu orang warga yang menghuni negara paling miskin di kawasan Arab itu. “Pemerintah Iran tidak akan pernah membiarkan darah para martir pergi terbuang dan akan menjaga upaya hukum dan politik untuk mengembalikan hak-hak mereka,” tegas Rouhani.

Sementara Saudi menuduh Teheran menebarkan isu sektarian dengan mendukung kelompok garis keras di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman. Saudi juga menuduh Iran mematik kerusuhan di Bahrain dan Arab Saudi. Karenanya, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran dan menghentikan penerbangan ke dan dari Iran.

Hubungan kedua negara juga meregang lantaran dipicu eksekusi mati ulama Syiah ternama, Sheikh Nimr al-Nimr, pada 2 Januari lalu. Warga Iran marah atas eksekusi itu, dan menggelar demonstrasi, membakar kantor Kedutaan dan Konsulat Saudi di Taheran.

Di Irak, dua masjid Sunni dihancurkan. Dua orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Eksekusi terhadap ulama vokal yang kerap menyerukan penggulingan rezim Kerajaan Saudi itu juga memicu kecaman internasional.

Keputusan Pemerintah Saudi mengeksekusi Nimr juga dikhawatirkan memperluas ekskalasi konflik sektarian antara Sunni-Syiah di Timur Tengah. Kemarahan Iran itu disambut Saudi dengan memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, pada 3 Januari lalu. Beberapa sekutu Saudi seperti Bahrain dan Sudan juga melakukan langkah serupa. Sementara Uni Emirat Arab, tidak memutuskan hubungan diplomatik, namun menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Iran.

Pemimpin negara-negara Arab pun kecewa lantaran Amerika Serikat (AS) dan lima negara besar dunia lainnya, mencapai kesepakatan nuklir dengan Iran. Mereka khawatir, kesepakatan nuklir itu akan menjadikan Iran, rival terkuatnya di kawasan Timur Tengah, menggusur dominasinya. Akar konflik Saudi-Iran tidak terlepas dari rivalitas antara penguasa monarki konservatif Sunni Arab Saudi dan republik revolusioner Iran yang dipimpin Syiah.

Saudi-Iran diketahui mendukung faksi-faksi di Irak, Suriah, Yaman, Lebanon, dan Bahrain sejak Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003. Kekuatan Syiah berpatron ke Iran, sementara Saudi mengendalikan Sunni.

Di Suriah, lebih dari 250.000 tewas akibat pemberontakan melawan rezim Bashar al-Assad sejak Maret 2011 lalu. Perang Suriah juga memicu krisis pengungsi yang paling parah sejak Perang Dunia II. Hampir 4,4 juta warga Suriah terpaksa mencari perlindungan di negara-negara tetangga.

Kekuataan Syiah Iran diketahui berada dibelakang rezim Assad. Dukungan itu tidak terlepas dari peran ayah Bashar, Haffez al-Assad yang berpihak kepada Iran saat perang dengan Irak (1980-1988). Sementara Saudi mendukung oposisi untuk menjatuhkan rezim Assad. Di Irak, Saudi mendukung pemberontak Sunni. Sementara Iran mendukung Pemerintah Syiah yang baru berkuasa.

Akhir Maret lalu, Saudi juga melancarkan perang melawan pemberontak Houthi dan sekutunya di Yaman. Houthi, merupakan sekte Syiah yang disebut Zaydis. Perang yang berlarut-larut itu menyebabkan 2.600 warga sipil tewas.

Karenanya, perang di Suriah dan Yaman, tidak bisa dihentikan tanpa kesepakatan antara Iran dan Saudi. Kekerasan di Suriah dan Yaman pun diperkirakan akan lebih buruk seiring memanasnya perseteruan Iran-Saudi.

Raja Abdul Aziz Al-Saud mengklaim, kepemimpinannya atas umat Muslim. Dinasti Saud dan ulama Wahabi ultrakonservatif, mewajibkan umat Muslim taat kepada pemimpinnya selama menerapkan hukum Islam. Pandangan ini tidak mentolerir perbedaan pendapat. Saud juga ingin mengasosiasikan Islam dengan identitas Arab.

Paham Sunni mendominasi hingga merengkuh 90 persen populasi muslim dunia, terutama karena pergerakan Wahabi yang berpusat di Arab Saudi. Namun, Syiah unjuk kekuatan. Klaim Dinasti Saud itu ditentang, terutama sejak Revolusi Islam pada tahun 1979. Ayatollah Khomeini, menganggap monarki Saudi, bid’ah. Sejak itu, hubungan diplomatik kedua negara terputus selama empat tahun.

Dalam perkembangannya, Saudi mengkhawatirkan perkembangan Syiah. Selama satu dekade terakhir, beberapa ulama Syiah ditangkap. Nirm salah satunya, divonis mati pada Oktober 2014 lalu, meski telah membantah tuduhan akan menggulingkan kekuasaan Kerajaan Saudi. Para pendukungnya menyatakan, Nimr hanya menganjurkan demonstrasi damai dan menghindari bentrok dengan pemerintah. Namun, dia tetap dieksekusi mati bersama 46 terpidana terorisme lainnya.

Sejak invasi AS ke Irak, Saudi, Mesir, dan negara-negara Teluk lainnya, mengkhawatirkan pertumbuhan Iran dengan ambisi nuklirnya. Setelah invasi Irak, para pemimpin Sunni cenderung memilih diam karena khawatir dengan Iran.

Mereka juga enggan terlalu dekat dengan Goerge Bush, Presiden AS kala itu yang tidak populer. Tapi, mereka ingin pihak lain memihak padanya untuk mengatasi masalah Iran. Di tahun 2007, mereka berteriak-teriak agar AS dan Israel menyerang instalasi nuklir Iran, tidak peduli konsekuensinya.

Wikileaks pernah merilis adanya serangkaian pertemuan pada April 2008 lalu antara Raja Abdullah dengan dan pejabat tinggi AS saat berada di Riyadh untuk mendiskusikan kebijakan AS di Irak. Para pemimpin Arab diketahui marah atas meningkatnya pengaruh Iran di Irak. Saudi pun mendesak AS untuk menyerang Iran dan mengakhiri program senjata nuklirnya.

Saudi pun kini terkesan dingin terhadap AS. Itu terlihat saat Presiden AS Barack Obama mengunjungi Arab Saudi. Obama tidak disambut Raja Saudi, Salman bin Abdulaziz.

Obama disambut Gubernur Riyadh, Pangeran Faisal bin Bandar Al Saud. Pertemuan itu pun tidak disiarkan secara langsung oleh televisi Pemerintah Saudi, meski Obama melakukan foto bersama dengn Raja Salman di Istana Erga. Sikap dingin Raja Salman itu diduga terkait kurangnya tekanan AS terhadap Iran agar menghentikan program nuklirnya.

M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : AFP/Al Jazeera News/Reuters/BBC/Press TV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s