Kepongahan Kim Jong-un

KOREA Utara menganggap remeh ancaman internasional yang akan memperberat sanksi padanya lantaran telah melakukan uji senjata nuklir untuk kali kelima pada Jum’at (9/9) lalu, di kawasan timur laut, Punggye-ri.

Ancaman itu dianggap “menggelikan”. Negara terisolir dan menjadi sekutu China itu malah bersumpah akan terus memperkuat persenjataan nuklir. Uji coba itu menunjukan jika Pemimpin Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) Kim Jong-un, terus meningkatkan kehandalan persenjataan yang dapat menjadi ancaman bagi negara lain yang sering terlibat konfrontasi seperti Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan.

Presiden AS, Barack Obama pun bersumpah akan melindungi negaranya, termasuk negara-negara yang menjadi sekutunya dan mengancam akan segera menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara. Obama menilai, tindakan provokatif yang dilakukan Korea Utara itu akan memiliki konsekuensi serius.

“AS tidak akan pernah menerima Korea Utara sebagai negara nuklir,” kata Obama dalam sebuah pernyataan. Dia berjanji akan mengambil langkah-langkah signifikan atas tindakan Korea Utara yang melanggar hukum internasional dan berbahaya.

Korea Utara sempat beberapa kali melakukan uji rudal saat Obama dan para pemimpin G20 bertemu di China awal minggu ini. Obama pun merespons dengan mengeluarkan menyatakan akan melakukan langkah defensif untuk melindungi negaranya dan sekutunya.

Obama telah berbicara melalui sambungan telepon dengan Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Jumat lalu. Ketiganya setuju untuk bekerjasama dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan kekuatan lain, untuk menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara.

AS telah mengirim utusan khusus untuk bertemu dengan sejumlah pejabat Jepang pada Minggu (11/9). “Kami akan bekerja dengan erat di DK PBB dan di luar, untuk melakukan tindakan terbaru terhadap Korea Utara,” kata utusan AS itu.

DK PBB juga mengecam Korea Utara. Inggris dan Perancis setuju menjatuhkan sanksi baru kepada Korea Utara. Dari pertemuan darurat yang digelar DK PBB pada Jumat lalu, disepakati akan segera dirancang resolusi yang mengacu pasal 41 Piagam PBB terkait pemberian sanksi. Uji coba nuklir yang dilaporkan memicu gempa berkekuatan 5,3 skala richter itu memang memicu kekhawatiran AS, Jepang, dan Korea Selatan.

Shinzo Abe, sebelumnya menyerukan PBB agar menggelar pertemuan darurat menilai program senjata nuklir Korea Utara sebagai “ancaman besar” bagi Jepang. Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga menegaskan, Tokyo juga sedang mempertimbangkan sanksi baru bagi Korea Utara.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga memerintahkan utusannya untuk berbicara dengan mitranya dari China, Sabtu (10/9). Korea Selatan berharap Beijing turut mendorong resolusi DK PBB.

China, nampak juga prihatin dengan tindakan Korea Utara. Kementerian Luar Negeri China mendesak Korea Utara menghormati komitmennya untuk denuklirisasi, mematuhi resolusi DK PBB, dan mengambil tindakan untuk menghentikan situasi yang buruk.

Park Geun-hye menganggap uji nuklir Korea Utara melanggar resolusi DK PBB yang melarang pengembangan senjata nuklir dan pemusnah massal lainnya. Park menyebut Kim Jong-un melakukan kecerobohan yang gila dalam memenuhi ambisinya membangun persenjataan nuklir.

Korea Selatan kerap terlibat konfrontasi dengan Korea Utara. Duo Korea itu masih terjebak dalam pusaran konflik sejak meletup Perang Korea tahun 1950-1953. Meski berakhir dengan gencatan senjata, dua negara serumpun itu belum mengikat dalam perjanjian damai.

Masalah utama yang dihadapi dalam proses negosiasi itu adalah repatriasi tawanan perang. China, Korea Utara, dan tentara PBB, tidak bisa membuat kesepakatan karena banyak tentara China dan Korea Utara yang menolak kembali ke Utara.

Pada tanggal 27 Juli 1953, proposal gencatan senjata dari India disetujui Korea Utara, China, dan PBB. Namun, Presiden Korea Selatan kala itu, Syngman Rhee, menolak menandatangani karena dianggap tidak berpartisipasi dalam perjanjian tersebut. Utara dan Selatan pun dibayangi perang dingin.

Hubungan kedua negara memanas tatkala di tahun 2010 lalu, kapal perang Korea Selatan yang mengangkut 100 personel tenggelam di perairan Baengnyeong, dekat wilayah Korea Utara. Spekulasi berhembus, kapal seberat 1.200 ton itu tenggelam akibat dihantam rudal Korea Utara. Pyongyang membantah bertanggung jawab.

Terkait ancaman yang dilancarkan internasional itu, Korea Utara menjawab enteng. “Kelompok Obama berlarian di sekitar dan berbicara tentang sanksi. Ini sangat menggelikan, kebijakan yang benar-benar usang dan mereka berkemas untuk pindah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Utara Korea Utara seperti dilaporkan kantor berita pemerintah, KCNA, Minggu (11/9).

Korea Utara mengklaim, upaya memperkuat persenjataan nuklir, baik kualitas dan kuantitas, akan terus dilakukan untuk melindungi martabat dan hak hidup rakyat Korea Utara dari ancaman perang nuklir dengan AS.

Sebelum uji nuklir dlakukan, media Korea Utara juga menyerukan rakyat di negaranya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kim Jong-un, yang menjadi pemimpin di  akhir 2011 setelah kematian mendadak ayahnya, Kim Jong-il.

“Republik kami akan menunjukan kecemerlangan ke seluruh dunia sebagai tanah matahari selamanya,” demikian Rodong Sinmun, surat kabar partai buruh berkuasa, menulis dalam sebuah editorialnya. “Musuh tidak dapat lagi menyangkal posisi strategis negara kami sebagai negara senjata nuklir,” kata Jong Won Sop, seorang pengajar di Pyongyang.

Warga di ibukota, Pyongyang, menyambut tindakan terbaru yang dilakukan negaranya itu. “Ini berita yang sangat bagus,” kata Rim Jong-su. “Sekarang, saya percaya diri jika musuh kita membuat  provokasi, maka kami akan balik (menyerang), dan kami pasti akan menang.”

Tes uji nuklir disiarkan TV pemerintah Korea Utara. Ri Chun-hee, penyiar berita senior yang menyiarkan uji nuklir itu. Wanita berusia sekitar 70 tahun menyampaikan, uji coba nuklir itu telah mencapai tingkat tertinggi. Dia juga mengabarkan jika DPRK mampu memproduksi hulu ledak nuklir ke dalam rudal balistik.

Para ahli memperkirakan, uji coba nuklir seberat 10 kilo ton itu dampaknya lebih tinggi dibandingkan uji coba nuklir sebelumnya tahun 2013 lalu. “Itu tes terbesar saat ini, 20-30 kilo ton, setidaknya. Bukan hari yang bahagia,” kata Jeffrey Lewis dari Middlebury Institute yang berbasis di California, AS.

Namun, berdasarkan pemantauan yang dilakukan China, tingkat radiasi di propinsi yang berdekatan dengan Korea Utara, masih dalam kondisi normal. China, meski menentang, agaknya datar-datar saja merespons uji nuklir Korea Utara. Spekulasi menyebut jika Korea Utara telah memberitahu China terkait rencana melakukan uji coba nuklir. Choe Son Hui, diplomat senior Pyongyang dilaporkan mendarat di Beijing pada Selasa (6/9) lalu.

Soal spekulasi itu, Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. Sementara Jepang mengarahkan dua pesawat latih T-4 untuk mengumpulkan sampel udara yang kemudian dianalisa guna mengetahui dampak bahan radioaktif.

Korea Utara pernah melakukan uji coba nuklir di tahun 2006, 2009 dan 2013 sehingga memicu kecaman dan mendorong PBB menjatuhkan sanksi berupa larangan perdagangan dan pembiayaan untuk membantu pengembangan program senjatanya.

Januari lalu, Korea Utara mengklaim meledakkan bom hidrogen untuk pertama kalinya. Namun, klaim itu ditanggapi dengan skeptis oleh para ahli dan menilai tingkat gelombang seismik akibat ledakan kurang kuat.

Pekan lalu, Kim Jong-un bersumpah akan terus mengembangkan persenjataan nuklir negaranya usai menyaksikan peluncuran rudal Rodong, yang mampu menjangkau jarak 1.000 kilometer. Jepang sempat ketar-ketir karena rudal itu mendarat di perairannya.

Agustus lalu, Korea Utara juga melakukan uji rudal balistik dari sebuah kapal selam. Tindakan itu memicu kekhawatiran karena rudal yang ditembakkan dari bawah permukaan laut, sulit dideteksi.

Kecaman dan sanksi internasional tak menciutkan nyali Kim Jong-un. Orang nomor satu di negara komunis dengan sistem kekuasaan totaliter itu, tetap dengan ambisinya: mengembangkan nuklir. Dia tak peduli dengan propaganda yang dilancarkan internasional, yang membuat negaranya makin terisolasi dalam percaturan internasional. Kim Jong-un juga tak sungkan, melenyapkan orang-orang di sekitarnya yang diketahui berkhianat dan menghalanginya dalam mengembangkan program nuklir.

Demi mewujudkan ambisinya, Jong-un tak mengubris keterpurukan ekonomi yang menjerat rakyatnya. Dia tetap fokus mengelola keuangan negara untuk pembangunan senjata nuklir dan rudal. Cukup ironis mengingat perekonomian negara itu hanya mengandalkan pasokan pangan serta bahan bakar dari China.

Di tahun 2012, PBB telah memperingatkan Korea Utara untuk menghentikan pengembangan program nuklir. Namun, peringatan itu tak digubris. Korea Utara justru meluncurkan satelitnya ke orbit yang diklaimnya sebagai sebuah proyek ilmiah murni untuk tujuan damai. Sementara PBB menilai, tindakan itu sebagai uji coba rudal balistik terselubung.

Kim Jong-un telah lama masuk dalam daftar hitam PBB. Dia pernah terancam akan diseret ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika terus melakukan uji persenjataan rudal balistik di Semenanjung Korea. Kim Jong-un tak peduli. Bahkan, dia menebar ancaman kepada AS dan Korea Selatan. Dia menyatakan, jika perang meletup di Semenanjung Korea, maka kehancuran akibat nuklir tak dapat terhindarkan. “Akan terjadi kehancuran masif akibat senjata nuklir dan AS tak akan selamat,” ancamnya.

Sejak tahun 2012, rezim Kom Jong-un menjadikan Korea Utara sebagai “bangsa bersenjata nuklir.” Anehnya, bagaimana mungkin sebuah negara yang miskin, mampu memiliki anggaran yang besar untuk mengembangkan program tersebut?

Ekonomi Korea Utara memang terpuruk. Namun, negara itu mampu mengembangkan nuklir lantaran transformasi ideologi pemerintahan sebelum Jong-un. Menurut Young Chung Chul, dalam bukunya North Korean Reform and Opening: Dual Strategy and Silli (Practical) Socialism, ayahnya, Kim Jong-il, telah menanamkan sistem politik yang disebut powerful great state. Jong Il menyakini jika kekuatan politik dan militer Korea Utara telah maju, maka akan berdampak bagi kekuatan ekonomi.

Hingga saat ini, Korea Utara lebih mengandalkan pengembangan ekonomi mikro, bukan dalam tataran ekonomi makro yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain. Dampaknya, rakyat Korea Utara hanya sanggup menghidupi kebutuhan ekonomi dengan berjualan warung kelontong. Sedangkan pemudanya, banyak yang menjadi militer. Mereka yang tidak beruntung menjadi militer, hanya sebatas menjadi buruh dan pengangguran.

Korea Utara juga masih tergantung pada pasokan bahan pangan dan bahan bakar dari China. Hubungan keduanya sempat meregang ketika China mendukung resolusi 2087 DK PBB yang memperketat sanksi akibat uji coba rudal balistik. Jong-un pun berang ketika mengetahui Presiden China Xi Jingping berkunjung ke Korea Selatan Juli 2014 lalu. Sampai-sampai, dia memerintahkan agar hubungan dengan China diberhentikan.

Jong-un benar-benar mewarisi cara-cara kepemimpinan ala Jong Il, yang mengutamakan pembangunan militer daripada ekonomi. Akibatnya, sektor perekonomian Korea Utara bergerak stagnan, bahkan cenderung mengkhawatirkan. Dan, Kim Jong-un pun melanjut orientasi Kim Jong Il itu. Bahkan, dia makin menjadi-jadi. Dia memimpikan status negaranya menjadi lebih tinggi dan “menakutkan” di hadapan negara-negara lain.

Kim Jong-un percaya jika pengembangan persenjataan kelak membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Cara itu juga menjadi strategi jika suatu saat menghadapi ancaman Jepang dan Korea Selatan, termasuk AS yang membangun pangkalan militer di Jepang. Karenanya, ancaman sanksi internasional tak membuat ciut nyali Kim Jong-un.

Awalnya, kehadiran Kim Jong-un sebagai pemimpin, menggantikan Kim Jong-il akan membuat negara itu menjadi lebih terbuka. Karena, saat remaja, Kim Jong-un sekolah di Swiss. Kepemimpinannya diharapkan bisa lebih demokratis. Namun, latar belakang pendidikannya tak mampu mengubah keyakinannya. Dia lebih yakin dengan sistem otoriter dan militeristik, menciptakan stabilitas keamanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran.

Seorang pejabat tertinggi Korea Utara yang tak bersedia disebut namanya menilai, banyak pejabat yang tidak tahu arah kepemimpinan Kim Jong-un. “Dia (Kim Jong-un) tidak tahu politik, ekonomi, budaya, dan urusan diplomasi,” ungkapnya.

Awalnya, Kim Jong-un ingin menerapkan ekonomi pasar yang lebih terbuka seperti China. Namun, begitu ada indikasi keterbukaan akan membahayakan kekuasaannya, dia mempertahankan sistem politik yang otoriter yang diwarisi ayahnya.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : The Guardian/Reuters/Xinhua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s