Bingung Menentukan Bandul Politik

DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta kian dinamis. Meski lobi-lobi politik masih berlangsung, beberapa nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah mendeklarasikan diri.

Mereka pun telah jauh hari memperkenalkan diri kepada warga. Kini, tinggal dukungan resmi dari para pentolan partai politik. Adalah Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno yang mendeklarasikan menjadi penantang calon gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rizal Ramli juga disorong-sorong untuk menjadi kandidat. Sementara Tri Rismaharini, hingga kini belum menyatakan kesiapannya, meski dijagokan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Minggu (11/9) lalu, Yusril mendeklarasikan maju di ajang Pilkada DKI Jakarta, berpasangan dengan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Yusril menyebut, didukung Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan menggandeng Saefullah, Yusril pun berharap mendapat dukungan dari massa Nahdatul Ulama (NU) karena Saefullah merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta.

Namun, sejauh ini, Demokrat belum mengumumkan jagonya. Meski demikian, nama Yusril menjadi salah satu yang dibidik partai berlambang bintang mercy itu. Sementara PKB memang menginginkan Saefullah maju di ajang Pilkada DKI Jakarta. Namun, awalnya, partai berbasis massa NU itu mengarahkan Saefullah mendampingi Sandiaga Uno yang dijagokan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Rupanya, Sandiaga menggandeng politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. PKB pun meradang. Sempat muncul penolakan di internal PKB. Mencermati resistensi itu, Sandiaga langsung merespons. Dia menyatakan, keputusannya bersanding dengan Mardani belum final. Dia masih menunggu respons partai lain, termasuk dari PKB dan PDIP.

Sejauh ini, baru Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dipastikan didukung tiga partai yaitu Golkar, Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Nasional Demokrat (Nasdem). Namun, Ahok pun belum menemukan pasangannya. Ahok sendiri nampaknya ingin Djarot Saefullah, kader PDIP yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta, menjadi pendampingnya. Namun, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri belum merestui.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2014, PDIP tentu tak ingin menjadikan kadernya sebatas “ban serep”, meski beberapa elitnya menyodorkan dukungan kepada Ahok.

Karenanya, tatkala Yusril dan Sandiaga mendeklarasikan pencalonannya, muncul lagi wacana mendorong Risma untuk melaju di ajang suksesi. Megawati sendiri nampaknya lebih tertarik dengan sosok Risma, yang tingkat elektabilitasnya cukup tinggi dan memiliki kinerja mumpuni selama menjadi Walikota Surabaya, Jawa Timur.

Jika Risma maju, kemungkinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang belum mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kandidat, bakal mengarahkan bandul politiknya ke Risma.

Kalau pun tidak, PDIP dapat melaju sendiri. Perolehan suara di Jakarta yang mencapai 27,67 persen menjadi modal bagi PDIP untuk memajukan kadernya, tanpa berkoalisi dengan partai lain. Bola memang berada di tangan Risma. Tinggal kepastian bersedia atau tidak bertarung di Pilkada DKI Jakarta.

******

Beredarnya kabar Sandiaga berpasangan dengan Mardani, rupanya mengubah konstelasi politik DKI Jakarta. Tak lama kemudian, Yusril dan Saefullah mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Yusril sepertinya merespons resistensi di internal PKB terhadap Sandiaga yang memilih Mardani. Dia juga mencermati belum adanya calon yang diusung Demokrat dan PPP.

Namun, Sandiaga pun rada sulit memutuskan. Bukan tidak mustahil, dukungan dari PKS dan partai lainnya seperti Demokrat, PPP, dan PAN, akan hilang darinya jika mendukung Saefullah.

Sandiaga memilih Mardani, tentu berdasarkan kalkulasi dan kejelasan arah politik. Dengan dukungan 26 kursi di DPRD DKI Jakarta (Gerindra 15 kursi dan PKS 11 kursi), maka Sandiaga dan Mardani sudah memenuhi syarat maju sebagai kandidat, yang mensyaratkan dukungan 22 kursi di DPRD DKI Jakarta.

Sejauh ini, belum ada partai politik yang dipastikan akan mendukung kadernya untuk disandingkan ke sejumlah nama yang disebut-sebut bakal bertarung di Pilkada DKI. Ahok sendiri hingga kini belum jelas wakil siapa, meski telah didukung Nasdem, Golkar, dan Hanura. Ketiga partai itu dipastikan akan berebut menyorongkan kadernya untuk menjadi pendamping Ahok.

Demikian pula Partai Amanat Nasional (PAN) yang tiba-tiba menyodorkan nama Rizal Ramli sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melontarkan dukungan akan mendukung Risma. Bisa jadi, PAN akan meninggalkan Rizal Ramli jika Risma bersedia diadu di Pilkada DKI Jakarta. Karena, tingkat elektabilitas Risma lebih moncer ketimbang Rizal Ramli. Apalagi, didukung oleh PDIP yang basis dukungannya sangat signifikan.

Sandiaga melirik Mardani karena menilai massa PKS cukup solid di Jakarta. Di Pemilu 2014 lalu, di Jakarta, PKS meraih posisi ketiga dengan dukungan 9,34 persen, di bawah PDIP (27,67 persen) dan Gerindra (14,17 persen).

Di tahun 2009, jumlah suara PKS yang mencapai 620.207, berhasilkan mengantarkan kadernya menduduki 18 kursi di DPRD DKI Jakarta. Meski begitu, pada tahun 2014, suara PKS turun, yakni 424.400 suara (11 kursi). Dukungan itu melemah lantaran kasus korupsi yang melilit elit partai dakwah itu.

Namun demikian, PKS layak diperhitungkan. Karena, massa yang mendukungnya tidak mengambang (floating mass). Mesin PKS pun mampu menggerakkan kader dan simpatisannya. Militansinya pun teruji dalam menggalang dukungan politik warga, termasuk via dunia maya.

Di ajang Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 lalu misalnya. Meski dikeroyok banyak partai, dukungan terhadap Adang Daradjatun dan Dani Anwar yang dijagokan oleh PKS sebagai kandidat gubernur dan wakil gubernur, perolehan suaranya sangat signifikan. Pasangan itu meraih 1.535.555 suara (42,13 persen), kalah dari pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto yang memperoleh dukungan 2.109.511 suara (57,87 persen).

Kala itu, Fauzi Bowo dan Prijanto didukung PPP, Demokrat, PDIP, Golkar, Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Merdeka, PAN, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Patriot Pancasila, Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Pelopor.

Massa PKS umumnya dari kalangan Islam, kelas menengah dan atas. Massa PKS umumnya tidak mengambang, berbeda dengan massa Gerindra atau partai lainnya yang cenderung mengambang, yang amat tergantung dengan kekuatan figur. Sementara Sandiaga lebih dikenal sebagai pengusaha, kalangan elit di Indonesia, belum begitu dikenal di kalangan menengah ke bawah.

Sandiaga juga didukung pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga jauh-jauh intensif menyapa warga. Dia blusukan ke pasar, berdiskusi dengan warga, menggelar pelatihan, dan sebagainya.

Massa mengambang di Jakarta yang jumlahnya signifikan, diyakini menjadi penentu kemenangan para kandidat. Hasil survei lembaga survei Sinergi Data Indonesia (SDI) menunjukan, jumlah massa mengambang diperkirakan mencapai 51,20 persen.

Massa mengambang adalah pemilih non partisan yang belum menentukan pilihan politik karena mengangap belum ada calon yang sesuai ekspektasinya. Ada juga yang tidak merasa pilihannya menentukan masa depannya. Pemilih demikian, biasanya memilih semaunya atau ikut-ikutan suara orang lain. Mereka umumnya adalah orang-orang yang tidak begitu peduli dengan dinamika politik. Ada juga yang belum menentukan pilihan karena minimnya referensi seputar rekam jejak, integritas, dan kompetensi calon pemimpin.

Dibutuhkan kerja ekstra dalam membidik massa mengambang. Proses komunikasi politik harus benar-benar menyentuh persepsi dan sikap massa dengan menggelar kampanye yang mencerdaskan, solutif, inspiratif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Tidak cukup kampanye hanya dengan cara-cara konvensional, menebar propaganda, menjual jargon dan komunikasi yang satu arah. Dibutuhkan, kemampuan berkomunikasi, dengan menggunakan bahasa dan analogi yang mudah dicerna. Proses interaksi diharapkan dapat menggerakan, menggugah pikiran dan hati warga.

Kader dan simpatisan PKS juga sebagian besar melek media sosial yang dapat dimanfaatkan untuk lebih mengkampanyekan kandidat yang didukungnya. Selama ini, bisa dikatakan, baru tim Ahok yang sudah bergerak jauh-jauh hari mengkampanye sosok Ahok di dunia maya. Itu wajar, karena Ahok sudah terlebih dulu mendeklarasikan maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen di pemilihan gubernur 2017 nanti.

Di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, keriuhan di dunia maya terekam dari hasil analisis lembaga independen PoliticaWave. Lebih dari dua juta percakapan dengan 900 aku yang berbeda terekam di media sosial. Dan, yang lebih mendominasi adalah pasangan Jokowi-Ahok. PoliticaWave pun menyimpulkan, pasangan Jokowi-Ahok (54,9 persen) akan menang tipis dari Foke-Nara (45,1 persen) di Pilgub DKI putaran kedua nanti. Dan, itu terbukti.

Peran cyber troops memang cukup signifikan dalam menggalang dukungan warga di dunia maya. Apalagi, di Jakarta, sebagian besar warganya pengguna media sosial. Tak bisa dipungkiri, kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, tidak terlepas dari peran Jasmev, yang begitu intensif melancarkan kampanye di dunia maya.

Di Jakarta, jumlah pengguna media sosial sangat signifikan. Hasil riset Semiocast yang berbasis di Paris, Perancis menunjukkan, Jakarta merupakan kota yang paling berkicau di dunia, dengan jumlah pengguna twitter di Jakarta mencapai 10 juta orang, mengalahkan New York (Amerika Serikat), Tokyo (Jepang), London, Inggris dan Sao Paolo (Brazil).

Demikian pula dengan Facebook. Peter Vesterbacka, Chief Marketing Officer Rovio menyebut, Jakarta sebagai “Ibukota Facebook” yang penggunanya mencapai 17,48 juta orang. Sementara New York, AS, penggunanya hanya mencapai 4,3 juta orang.  Urutan terbesar kedua pengguna Facebook adalah Instambul (9,6 juta), Mexico City (9,3 juta), London (7,64 juta), Bangkok (7,4 juta), Buenos Aires (6,6 juta), Ankara (6,55 juta), Kuala Lumpur (6,5 juta), Bogota (6,4 juta), dan Madrid (5,95 juta).

******

Sementara Yusril, dari sisi elektabilitas lebih tinggi daripada Sandiaga. Hasil survei Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI) yang dirilis Juni 2016 lalu menunjukan, elektabilitas Ahok mencapai 23 persen, hanya terpaut empat persen dari Yusril yang tingkat elektabilitasnya mencapai 19 persen. Bukan tidak mustahil, elektabilitas itu terus merangkak naik jika Yusril mendapat suntikan dukungan dari partai politik dan gencar melakukan aksi politik “ketuk pintu”.

Pakar hukum tata negara ini yakin bakal mengalahkan Ahok jika pertarungan berlangsung secara head to head. Bisa jadi, karena sosok Yusril menjadi representasi pemilih Islam dan pemilih warga yang anti-Ahok. Jika koalisi yang disebut Yusril sebagai Poros Alternatif itu terbentuk, maka diperkirakan akan menjadi kekuatan yang dapat mengimbangi calon petahana.

Yusril menyatakan, sudah beberapa kali menggelar pertemuan dengan elit partai dan sudah mencapai titik temu. “Perjalanan ini sudah hampir ke ujung. Diskusi dan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai pun sudah matang,” ucapnya. Untuk membuktikan klaimnya, Yusril menyarankan juru warta agar menanyakan ikhwal kepastian dukungan terhadapnya dari petinggi partai politik. “Bertanyalah kepada Demokrat, PKB, PPP, dan PAN.”

Menurut Yusril, keputusan pendeklarasiannya tinggal menunggu dukungan dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang masih berada di luar negeri.

Yusril optimis bisa meraih kemenangan jika sama-sama berjuang. “Kalau kita berjuang, kemenangan yang akan kita peroleh,” katanya. Dia pun berharap mendapat dukungan dari organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis dan dewan dakwah serta ormas-ormas lainnya.

Terkait pernyataan Yusril itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ‎belum ada surat keputusan resmi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).‎ Saat ini, kata dia, SBY masih berada di Korea Selatan. Dia membenarkan jika ada komunikasi dengan Yusril, termasuk komunikasi bersama PPP, PKB, dan PAN untuk membicarakan kesipana Pilkada. “Fix-nya (keputusan final) kalau sudah ada SK,” kata Syarief di Gedung DPR, Selasa (13/9).‎

Yusril patut diperhitungkan karena sudah jauh hari melakukan komunikasi politik dengan warga DKI Jakarta. Dia gencar melakukan pergerakan, menyusuri kampung-kampung untuk mendapatkan dukungan warga. Tim relawan Yusril pun sudah terbentu seperti Duta Yusril, Penyu (Pendukung Yusril), Raja (Rumah Aspirasirasi Jakarta), Laskar Annisa, dan Tim Pemuda Cempaka Putih. Mereka siap memenangkan Yusril sebagai gubernur DKI Jakarta. Mereka memilih Yusril karena dinilai cerdas, santun, pekerja keras, dan berintegritas.

Yusril telah menghabiskan waktu beberapa bulan ini dengan bersilaturahmi dengan warga. Bahkan, dia juga mengadvokasi warga lantaran terusik oleh rencana Pemerintah Propinsi DKI (Pemprov) Jakarta yang bisa merugikan kehidupannya. Misalnya, rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menggusur rumah warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Tentu, warga Luar Batang berbondong-bondong mendukung Yusril yang siap mendampingi warga berhadap dengan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Yusril juga menjadi kuasa hukum yang memenangkan gugatan warga Bidara Cina dalam proyek inlet sodetan Kali Ciliwung, berhadapan dengan Pemprov DKI Jakarta.  Aksi ketuk pintu itu adalah cara efektif mengalahkan calon petahana. Perlu dilakukan pendekatan dialogis atau sekadar ketawa-ketawi bersama warga. Cara itu lebih menyehatkan demokrasi, efektif, efisien, memunculkan simpati warga serta mendekatkan diri dengan warga.

Cara itu juga meningkatkan partisipasi warga. Dalam demokrasi, partisipasi warga sangat penting. Tingginya tingkat partisipasi politik warga mengindikasi proses politik berlangsung demokratis. Karenanya, partisipasi warga harus terus didorong untuk mengukuhkan demokrasi deliberatif yang memungkinkan rakyat berpartisipasi dalam setiap proses politik, tidak hanya dalam ajang suksesi, namun juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan publik.

Partisipasi politik warga jangan disimplifikasi sederhana, yang sekadar membuka ruang bagi warga untuk memilih di ajang suksesi. Namun, setelah suksesi berakhir, hubungan antara warga dengan politisi yang diamanatkan kepaanya menjalankan mandat kekuasaan untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah, terputus begitu saja. Perlu dibangun hubungan yang kesinambungan antar warga dengan elit yang dipilihnya sebagai pemimpin, termasuk warga menjalani peran sebagai pengontrol kekuasaan.

Yusril maupun Sandiaga, termasuk calon lainnya, memang perlu mengoptimalisasikan dukungan masyarakat menengah ke bawah yang rada resisten dengan Ahok. Beberapa waktu lalu, Forum Kampung Kota yang terdiri dari beberapa elemen, mulai dari akademisi, aktivis organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan sebagainya, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Megawati untuk tidak mendukung Ahok. Alasannya, kebijakan Pemprov DKI Jakarta selama dipimpin Ahok jauh dari keadilan, khususnya bagi warga miskin Jakarta.

Kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai rendah, dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan Indeks Gini di Jakarta (indeks berisi ketimpangan distribusi hasil pembangunan) yang meningkat, dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015. Demikian pula angka kemiskinan di Jakarta yang dari September 2015-hingga Maret 2016 menunjukan peningkatan hingga 5.630 orang.

Ahok juga dianggap cenderung mengendepankan cara-cara paksa saat berhadapan dengan warga. Misalnya, melakukan penggusuran. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan, selama tahun 2015, terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Total jumlah korban sebanyak 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 67 persen di antaranya dibiarkan tanpa solusi. Ahok dinilai tidak mau mendengar dan berempati pada warga miskin. Ahok pernah berkonflik dengan warga, yang berada di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Rawajati, Luar Batang, Bidara China, dan sebagainya.

Dia pernah diprotes lantaran memilih cara represif dalam menggusur rumah warga di Kampung Pulo, dengan melibatkan TNI, kepolisian, dan Pamong Praja (PP). Pemprov DKI Jakarta berdalih punya kewenangan menggusur rumah warga karena berdiri di lahan milik negara sejak puluhan tahun silam. Warga juga dinilai Ahok tidak berhak mendapatkan ganti rugi karena Pemprov sudah menawarkan rumah susun (Rusun) di Jatinegara yang layak huni.

Penggusuran tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Kampung Pulo, terletak di Kampung Melayu, Jatinegara, merupakan kawasan padat penduduk. Wilayah itu seringkali terendam banjir akibat air sungai yang meluap. Ahok boleh saja mengklaim jika relokasi sudah sesuai aturan prosedur yang berlaku. Namun, keputusan relokasi dianggap warga diputus secara sepihak.

Penggusuran menjadi memori kalangan menengah dan bawah terhadap Ahok. Warga di sana tentu masih ingat janji Jokowi-Ahok yang dulu menyambangi warga. Dukungan diberikan warga kepada Jokowi-Ahok lantaran menjanjikan akan membangun hunian di bantaran Sungai Ciliwung yang didesain menjadi kampung susun. Jokowi-Ahok kala itu juga berjanji jika pembangunan kampung rusun itu tanpa melakukan penggusuran.

Kebingungan PDIP

Di tengah menghangatkan dinamika politik di DKI Jakarta, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah menyebut Megawati memberikan sinyal yang kuat untuk mendukung Risma. Indikasi itu terlihat saat Megawati mengikuti acara Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP di Depok, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Basarah mencermati Megawati yang begitu serius mendengarkan pidato Risma. Karenanya, Basarah menduga, Megawati menunjukan tanda akan mengusung Risma sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto juga menilai Risma adalah sosok yang ideal karena mampu menjabarkan harapan Megawati. Risma dinilainya merepresentasikan komitmen PDIP sebagai partai wong cilik (rakyat kecil).

Risma juga mampu membangun interaksi yang baik dengan publik sehingga mandat kekuasaan benar-benar dilaksanakan untuk kepentingan rakyat kecil. “Itu model pemimpin yang diusung PDIP,” kata Hasto.

Megawati memang sudah lama menunjukan sinyal mendukung Risma. Itu terlihat saat dirinya berkunjung ke Surabaya awal Mei lalu, untuk melihat Taman Harmoni di kawasan Keputih Surabaya, Jawa Timur. Elektabilitas Risma pun terus merangkak naik. Hasil survei Manilka Research and Consulting menunjukkan, jika Risma disandingkan Sandiaga Uno yang didukung Gerindra, maka akan mengimbangi Ahok dengan kisaran persentase 20,9 persen.

Hasil yang sama juga jika Risma dipasangkan dengan Djarot. Bisa saja opsi itu yang dipilih karena PDIP tidak perlu harus berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suaranya melebih 20 persen. Namun, PDIP perlu mempertimbangkan dukungan dari partai lain untuk lebih memastikan kekuatan, sekaligus menyangkut dinamika politik ke depan.

Jika kader yang diusung PDIP menang tanpa memiliki dukungan partai politik lain, maka dikhawatirkan akan menjadi hambatan politik, khususnya terkait pelaksanaan tugas kepala daerah yang berhubungan dengan kewenangan legislatif. Terlalu kuatnya legislatif, akan menyusahkan kepala daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pemerintahan.

Sebagai partai pemenang Pemilu, PDIP idealnya mengusung kadernya sendirinya. Karenanya sempat muncul opsi untuk mendukung beberapa kadernya seperti Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful, Boy Sadikin, dan sebagainya. Sempat pula muncul wacana menempatkan Ahok sebagai wakil calon yang diusung PDIP. Tentu, keputusan mengusung kadernya, tidak didasari subyektifitas elit.

Tetapi, berbasis pada dukungan nyata di akar rumput (grass root) terhadap sosok sang calon. Itu penting karena pilihan politik masyarakat yang akan menentukan kemenangan di ajang suksesi. Pilkada bukan sekadar ajang politisi berebut dan mempertahankan kekuasaan. Namun, Pilkada adalah ajang bagi warga dalam menentukan pilihan politiknya demi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai harapan warga.

M. Yamin Panca Setia

Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s