Menebar Klaim Direstui Megawati

AKARPADINEWS.COM | MEGAWATI Soekarnoputri belum juga menentukan sosok yang akan didukungnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu masih menimang-nimang beberapa nama yang layak diadu di ajang suksesi.

Partai berlambang banteng bermoncong putih itu kemungkinan akan mengusung kadernya sendiri sebagai calon gubernur. Termasuk, melirik beberapa nama bukan kadernya, yang digadang-gadang menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Pilihan Megawati memang dinanti. Wajar, karena dia adalah pemimpin partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dengan perolehan 28 kursi di DPRD Propinsi DKI Jakarta atau dukungan suara mencapai 27,67 persen. Dengan basis dukungan politik yang besar itu, mereka yang bakal bertarung meraih kursi DKI-1, tentu berharap restu Megawati.

Adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengklaim mendapatkan dukungan dari Megawati. Ahok menyebut Megawati mendukungnya, berpasangan dengan kader PDIP, Djarot Saiful Hidayat yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Upaya Ahok menggandeng Djarot awalnya dengan syarat: harus hengkang dari PDIP dan maju bersama lewat jalur independen. Tetapi, Djarot menolak. Kini, upaya untuk menduetkan Ahok-Djarot kembali digemakan sekelompok orang yang menamakan relawan Ahok-Djarot.

Namun, relawan itu menolak jika Djarot dijadikan calon gubernur, sementara Ahok menjadi calon wakil gubernur. Ahok sepertinya ingin menunjukan posisi tawarnya di hadapan PDIP.

Ahok pun mengklaim jika program-program Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan selama dipimpinnya, sejalan dengan PDIP. Wajar saja, karena Ahok pernah mendampingi Joko Widodo, kader PDIP, yang sempat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Sah-sah saja klaim Ahok tersebut. Dalam politik, klaim-klaim yang dilontarkan politisi itu menjadi bagian dari strategi meraih dukungan. Apalagi, dukungan dari pimpinan partai pemenang Pemilu 2014.

Namun, hingga kini, Megawati belum menunjukan sinyal mendukung Ahok. Itu terlihat dari keengganannya mengomentari pertanyaan wartawan soal klaim Ahok yang menyatakan dirinya mendukung Ahok. Megawati hanya tersenyum, lalu meninggalkan kerumunan para pencari berita.

Pengamat politik dari lembaga kajian Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai, PDIP tidak akan mengusung Ahok sebagai calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut dia, PDIP, bukan partai yang pragmatis, berbeda dengan partai lain sehingga tidak akan memilih Ahok. Pangi menilai, PDIP lebih aman jika mengusung kadernya sendiri seperti Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Djarot Saiful, dan Boy Sadikin yang dapat bersaing dalam Pilkada DKI Jakarta.

Megawati memang belum tidak menunjukan sinyal bakal mendukung Ahok, meski dinamika di internal PDIP seakan terbelah, antara pendukung dan penentang Ahok. Polarisasi itu hal yang biasa dan bakal mencair jika dirinya sudah menetapkan keputusan. Namun, naga-naganya, segala manuver yang dilakukan Ahok untuk meraih restu Megawati, kemungkinan bakal mentok. Jelang penentuan kandidat, PDIP punya strategi sendiri, melakukan simulasi beberapa nama kader yang layak diajukan di Pilkada DKI Jakarta.

Dalam simulasi itu, Ahok tidak diperhitungkan sebagai calon gubernur. Ahok lebih pas sebagai calon wakil gubernur, mendampingi beberapa kader PDIP, antara lain Risma, FX Hadi Rudyatmo yang tengah menjadi Walikota Solo, atau Djarot. Soal opsi itu, Ahok menjawab datar, “Gua memang cocok Wagub (wakil gubernur) kok. Gubernur asli kan masih Joko Widodo.”

PDIP tentu akan lebih terhormat mencalonkan kadernya sendiri. Jika mengusung kader lain, akan memunculkan penilaian khalayak jika PDIP gagal melakukan kaderisasi Mendorong kader yang berkualitas untuk menjadi calon pemimpin, menunjukan berjalannya regenerasi di internal partai.

Jika regenerasi di internal partai politik tidak berjalan, maka partai politik kelak di hadapkan krisis kepemimpinan. Dalam kondisi demikian, tatkala menjelang suksesi, partai politik sibuk mencari tokoh dari luar partai yang dianggap mumpuni dan mampu menyedot dukungan rakyat untuk diusung menjadi kandidat presiden. Jika demikian, buat apa dibentuk partai politik?

Tentu, keputusan mengusung kadernya, tidak didasari subyektifitas elit. Tetapi, berbasis pada dukungan nyata di akar rumput (grass root) terhadap sosok sang calon. Itu penting karena pilihan politik masyarakat yang akan menentukan kemenangan di ajang suksesi.

Karenanya, elit partai tidak hanya sibuk menggalang dukungan di tingkat elit. Namun, yang lebih penting adalah memotret ekspektasi warga dengan memberdayakan simpul-simpul partai yang berada di tingkat paling bawah. Menangkap ekspektasi arus bawah itu tidak cukup mengandalkan survei. Perlu interaksi langsung antara partai politik dengan masyarakat.

Jika mencermati dinamika yang berkembang, resistensi terhadap Ahok terus bermunculan. Beberapa waktu lalu, Forum Kampung Kota yang terdiri dari beberapa elemen, mulai dari akademisi, aktivis organisasi non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan sebagainya, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi dan Megawati untuk tidak mendukung Ahok. Alasannya, kebijakan Pemerintah Propinsi (Pemprop) DKI Jakarta selama dipimpin Ahok jauh dari keadilan, khususnya bagi warga miskin Jakarta.

Kinerja Pemprov DKI Jakarta juga dinilai rendah, dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memaparkan Indeks Gini di Jakarta (indeks berisi ketimpangan distribusi hasil pembangunan) yang meningkat, dari 0,43 pada 2014 menjadi 0,46 pada 2015. Demikian pula angka kemiskinan di Jakarta yang dari September 2015-hingga Maret 2016 menunjukan peningkatan hingga 5.630 orang.

Ahok juga dianggap cenderung mengendepankan cara-cara paksa saat berhadapan dengan warga. Misalnya, melakukan penggusuran. Data Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan, selama tahun 2015, terjadi 113 kasus penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta. Total jumlah korban sebanyak 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha. Sebanyak 67 persen di antaranya dibiarkan tanpa solusi. Ahok dinilai tidak mau mendengar dan berempati pada warga miskin. Cara-cara Ahok itu berseberangan dengan moto PDIP sebagai partai wong cilik.

PDIP juga perlu mencermati manuver partai politik, termasuk upaya DPD PDIP DKI Jakarta yang mendorong Koalisi Kekeluargaan bersama enam partai lain: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski koalisi itu sifatnya mencair, namun elit partai di DKI Jakarta satu suara untuk tidak mendukung Ahok.

Restu Megawati memang dinanti. Tak hanya Ahok. Yusril Ihza Mahendra yang sudah jauh hari menggalang dukungan masyarakat sebagai calon gubernur DKI Jakarta, telah merapat ke Megawati. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan juga berharap, ada kepastian dari PDIP. “Kami menunggu PDIP dulu,” katanya saat menghadiri pelantikan Pengurus DPW dan DPD PAN se-Nusa Tenggara Barat di Mataram, Jumat, (26/8) lalu. PAN nampaknya tertarik untuk mengusung Risma.

Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid juga menilai, partainya akan mendukung Risma. Selain Risma, Hidayat menyatakan, nama lain yang layak diadu antara lain Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Budi Waseso dan politisi Yusril Ihza Mahendra.

Megawati sendiri menunjukan sinyal mendukung Risma. Itu terlihat saat dirinya berkunjung ke Surabaya awal Mei lalu, untuk melihat Taman Harmoni di kawasan Keputih Surabaya, Jawa Timur. Harus diakui banyak kemajuan Kota Surabaya selama dipimpin Risma. Dia pemimpin yang tegas, namun tidak menjaga jarak dengan rakyat.

Di masa kepemimpinan Risma, Surabaya meraih empat kali Piala Adipura secara berturut dari tahun 2011 hingga 2014 untuk kategori kota metropolitan. Di tahun 2014, Risma dinobatkan sebagai Mayor of the Month atau wali kota terbaik di dunia dan menerima penghargaan Future City versi FutureGov untuk Surabaya Single Window (SSW). Di tahun 2015, Risma juga dinyatakan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation atas keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Surabaya dari kumuh menjadi kota hijau dan rapi.

Elektabilitas Risma pun terus merangkak naik. Hasil survei Manilka Research and Consulting menunjukkan, jika Risma disandingkan Sandiaga Uno yang didukung Gerindra, maka akan mengimbangi Ahok dengan kisaran persentase 20,9 persen.

Hasil yang sama juga jika Risma dipasangkan dengan Djarot. Bisa saja opsi itu yang dipilih karena PDIP tidak perlu harus berkoalisi dengan partai lain karena perolehan suaranya melebih 20 persen. Namun, PDIP perlu mempertimbangkan dukungan dari partai lain untuk lebih memastikan kekuatan, sekaligus menyangkut dinamika politik ke depan.

Jika kader yang diusung PDIP menang tanpa memiliki dukungan partai politik lain, maka dikhawatirkan akan menjadi hambatan politik, khususnya terkait pelaksanaan tugas kepala daerah yang berhubungan dengan kewenangan legislatif. Terlalu kuatnya legislatif, maka akan menyusahkan kepala daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan program pemerintahan.

Simulasi yang dilakukan PDIP memang memunculkan opsi menyandingkan kader PDIP dengan kader partai lain seperti Sandiaga Uno dan calon lainnya yang diusulkan masyarakat. Di tengah kian memanasnya kontestasi Pilkada DKI, kini muncul dua nama yang digadang-gadang layak untuk didukung, yaitu Saefullah, kader Nahdatul Ulama (NU) yang kini menjabat Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan Sylviana Murni, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.

Saefullah digadang-gadang menjadi bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mendampingi Sandiaga Uno. Dia menyatakan siap mundur sebagai pegawai negeri sipil (PNS) jika dicalonkan di Pilgub DKI Jakarta. Sandiaga juga melirik Sylviana Murni, PNS dan pernah menjadi Walikota Jakarta Pusat periode 2008 – 2013 pada masa Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Sandiaga menganggap Sylviana sebagai representasi perempuan di ajang Pilgub DKI Jakarta.

*****

Sulit rasanya Ahok mendapat restu dari Megawati. Karena sebelumnya, hubungan Ahok dengan PDIP tidak berjalan dengan baik. PDIP pernah dikecewakan Ahok yang pernah jual mahal lantaran merasa yakin dapat melaju di ajang suksesi lewat jalur independen.

Manuver yang dilancarkan Teman Ahok juga dianggap bagian dari deparpolisasi. Megawati pernah memerintahkan anak buahnya untuk melawan upaya mengesampingkan peran partai politik itu. Presiden RI kelima itu pernah menyampaikan uneg-uneg terkait orang-orang non partai yang berada dalam pusaran kekuasaan Presiden Jokowi.

Megawati mencermati gelagat kelompok antipartai, yang ditopang kekuataan modal, yang menyusup ke lingkaran kekuasaan demi kepentingan tertentu. Megawati menyebutnya sebagai penumpang gelap, kelompok oportunis, yang tidak bekerja membangun partai, tidak mengorganisir rakyat, kecuali menunggu, lalu menyalip di tikungan.

Kemarahan elit PDIP juga terlihat saat Teman Ahok mempublikasikan karikatur yang menyindir citra partainya. Karikatur yang bertuliskan, “Maju Independen Saja, Pak Ahok!” itu menggambarkan seakan Ahok sedang dihipnotis PDIP yang digambarkan sosok hitam berkepala banteng dengan mata merah. Di belakang gambar Ahok yang mengenakan baju dinas Gubernur DKI itu, ada relawan yang mengajaknya untuk maju lewat jalur independen.

Selain itu, PDIP pun perlu mempertimbangkan loyalitas Ahok. Ahok menunjukan sikap yang tak ingin dikendalikan partai. Dia juga berkali-kali pindah partai. Ahok menapaki karir politik pada pertengahan 2004. Kala itu, dia bergabung dengan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) yang didirikan Sjahrir (almarhum). Dia pun ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PIB di Kabupaten Belitung Timur. Ahok lalu maju sebagai calon anggota DPRD Bangka Belitung pada Pemilihan Umum 2004 dan terpilih. Namun, baru tujuh bulan menjadi wakil rakyat, Ahok maju sebagai calon Bupati Bangka Belitung periode 2005-2010.

Dia berpasangan dengan Khairul Effendi dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK). Dan, Ahok menang dengan perolehan suara 37,13 persen. Lagi-lagi, belum selesai masa jabatannya sebagai bupati, Ahok mengajukan pengunduran diri pada 11 Desember 2006.

Rupanya, dia mengincar jabatan Gubernur Bangka Belitung di tahun 2007. Kali ini, ambisi politiknya kandas. Dia tak mampu mengalahkan lawannya, Eko Maulana Ali. Ahok pun angkat kaki dari PPIB lantaran tak lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dia lalu berlabuh ke Partai Golkar tahun 2008 dan terpilih menjadi anggota DPR periode (2009-2014). Tetapi kemudian, Ahok maju di Pilgub DKI 2012, dengan menjadi pendamping Joko Widodo. Kala itu, Ahok tak peduli dengan keputusan Golkar yang mendukung Alex Noerdin. Ahok maju di ajang Pilkada lewat dukungan Gerindra.

Kali ini, Ahok meninggalkan Gerindra, lalu kembali ke Golkar yang mendukungnya di Pilgub DKI 2017. Meski sudah mendapatkan dukungan dari Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Ahok masih berharap dukungan Megawati. Tetapi, mampukah Ahok mempengarui Megawati. Jangankan Ahok, Taufiq Kiemas (almarhum), suami Megawati, tak mampu mendamaikan “perang dingin” antara Megawati dengan Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Taufiq yang kala itu menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memang dapat menghadirkan Megawati dan SBY dalam satu forum. Namun, Taufiq tidak mampu membuat keduanya rujuk secara politik. Megawati yang terkesan dingin mempertegas sikap politiknya sebagai pemimpin partai oposisi kala itu.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s