Merdeka Tanpa Ketergantungan

PIDATO Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaran Rakyat (MPR), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8), menyelipkan pesan tentang pentingnya bangsa ini keluar dari zona nyaman.

Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, Presiden menilai, bangsa ini akan terus dihadapi persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial. Kepala Negara juga mengingatkan pentingnya bangsa ini lebih kreatif, optimistis, bahu membahu, dan melakukan terobosan. “Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa,” katanya.

Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi juga menekankan pentingnya kecepatan dalam bekerja dan peran lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi permasalahan bangsa. Diperlukan pula keteguhan dalam menjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dan nilai-nilai keutamaan bangsa. “Tanpa itu, kebesaran kita sebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arus sejarah. Kita tidak mau itu terjadi!,” ujarnya.

Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden juga menyerukan agar semua komponen bangsa menjadikannya sebagai sumber inspirasi untuk memenangkan persaingan, memenangkan kemanusiaan, dan meraih kemajuan bersama.

Pesan Presiden agar bangsa ini keluar dari zona nyaman pada dasarnya mengajak elemen bangsa untuk tidak puas dengan pencapaian yang telah diraih. Karenanya, “Kerja Nyata” menjadi tema peringatan HUT RI ke-71 ini. Seperti yang dikatakan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, bangsa ini tidak bisa lagi seperti dulu berleha-leha, sekarang harus kerja, kerja, dan kerja. Tentu, kerja yang produktif, cerdas, dan memberikan manfaat.

Pesan Presiden agar bangsa ini berani keluar dan zona nyaman perlu dipahami sebagai ikhtiar untuk perubahan yang lebih baik, dengan mendorong kemandirian dan keberdayaan agar dapat memenangi persaingan. Keberdayaan, dalam konteks ini, adalah kemampuan masyarakat Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus memiliki karakter yang kuat, bermoral, berbudi pekerti, berwatak, dan kepribadian yang unggul.

Meraih kemenangan di era persaingan global yang kian kompetitif, bukan hal mustahil. Apalagi, bangsa ini memiliki modal yang luar biasa. Bangsa ini dianugerahi sumberdaya alam melimpah yang menjadi modal yang dimiliki bangsa ini. Belum lagi potensi demografis yang jika dikelola menjadi sumberdaya produktif, maka akan menjadi kekuatan dahsyat. Bayangkan, apabila dari total populasi Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa, mayoritas di antaranya adalah tenaga kerja produktif, maka Indonesia dapat menjadi negara kaya.

Keluar dari zona nyaman, memang bisa memacu negara ini kian produktif. Dan, akan menjadi ancaman bagi sebuah bangsa jika zona nyaman yang selama ini dinikmati, karena ketergantungan terhadap bangsa lain, bukan karena buah dari kerja keras. Ketergantungan yang memanjakan, akan makin menjerumuskan bangsa ini dalam pusaran ketertinggalan.

Di era globalisasi dewasa ini, memang tidak bisa sebuah negara melepaskan ketergantungan dari bangsa lain. Globalisasi menuntut interdepedensi satu negara dengan negara lain. Namun, ketergantungan akan menyebabkan bangsa ini mudah goyah tatkala terjadi goncangan global.

Karenanya, seperti diingatkan Presiden Jokowi, bangsa ini harus mewaspadai ancaman global yang dapat menghambat kinerja perekonomian nasional. Meski perekonomian global menunjukan perbaikan, Presiden menekankan pentingnya bangsa ini untuk selalu kerja keras, menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Namun, Presiden juga tentu mengetahui jika di negara ini, banyak pula warga yang tidak merasakan dalam zona nyaman lantaran persoalan struktural yang membatasi ruang mereka untuk mengeksplorasi keberdayaannya. Akibatnya, kemiskinan, kebodohan, dan keterbatasan akses dalam mengelola sumber-sumber ekonomi adalah realitas dalam kehidupan bangsa ini.

Pemerintah boleh saja mengklaim jika di tengah ketidakpastian perekonomian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2016 mencapai 4,92 persen. Bahkan, pada triwulan kedua tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional naik menjadi 5,18 persen. Namun, menjadi paradoks jika pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menekan angka kemiskinan.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Indonesia pada Maret 2016 yang dirilis 18 Juli 2016 menunjukan, angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yaitu mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Realitas paradoks itu, mengutip pendapat James Midgley (1995), sebagai dampak pembangunan yang terdistorsi (distorted development), yang lebih menekankan pada pertumbuhan, tanpa menekankan pemerataan (equity) hasil pembangunan.

Jauh sebelumnya, Presiden Soekarno telah memperingatkan ancaman global. Saat berpidato memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1966, Soekarno menyatakan, “….. atau hendakkah kamu menjadi bangsa yang ngglenggem. Bangsa yang zelfgenoegzaam. Bangsa yang angler memeteti burung perkutut dan minum teh nastelgi? Bangsa yang demikian itu pasti hancur lebur terhimpit dalam desak mendesaknya bangsa-bangsa lain yang berebut rebutan hidup!”

Kutipan pidato Soekarno itu sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Soekarno telah mewanti-wanti ancaman bangsa lain, yang menggunakan kekuataan non senjata yang bisa menggerus kedaulatan negara. Karenanya, Soekarno sebelumnya menekankan pentingnya kemandirian, yang mengarahkan bangsa ini agar menentukan masa depannya sendiri, dengan menggulirkan gagasan visioner Trisakti.

“Hai rakyat Indonesia yang bernama Trisakti: Berdaulat penuh, politik berdaulat penuh, ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, jangan terikat, jangan tergantung kepada siapapun, di dalam hal kebudayaan, kita harus berkepribadian sendiri,” ujar Soekarno saat berpidato pada acara peresmiaan Musyawarah Besar Tani Seluruh Indonesia, di Jakarta, 20 Juli 1965.

Kutipan pidato Soekarno itu pada dasarnya mengingatkan bangsa ini, perjuangan melepas belengu penjajahan, bukan akhir perjuangan bangsa ini. Namun, perjuangan harus terus dilanjutkan untuk menghadapi pejajahan gaya baru: kapitalisme asing yang menghisap dan menindas rakyat. Imperialisme yang menggunakan kekuatan kapital—yang membuat negara lain tunduk.

Karenanya, Soekarno menekankan pentingnya bangsa ini berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jika tidak, bangsa ini, semakin lama semakin tanpa arah. Bahkan, kata Soekarno, Indonesia makin masuk dalam exploitation de l ‘homme par l ‘homme exploitation de nation par nation (penghisapan oleh manusia atas manusia dan oleh satu bangsa atas bangsa yang lain).

Trisakti sebenarnya tidak mengarahkan bangsa ini alergi dengan yang berbau kepentingan barat. Namun, kedaulatan secara politik, harus bisa memastikan negara-negara lain yang menancapkan kepentingan di negeri ini, tidak kelewat rakus dalam mengeksploitasi sumberdaya alam di negeri ini.

Apakah kedaulatan politik yang diselenggarakan penyelenggara negara itu sudah benar-benar mewujudkan kepentingan rakyat? Realitas menunjukan, ketidakberdayaan dalam pengelolaan sumberdaya alam, menyebabkan kekayaan alam yang harusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, lebih banyak terkuras untuk kepentingan negara lain. Dan, dengan kekuatan kapital, teknologi yang canggih, dan iming-iming menggiurkan, asing terus menerus mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia.

Di sektor pertambangan misalnya. Hampir sebagian besar dikuasai asing seperti Freeport, Exxon Mobil, Shell, Chevron, Newmont, dan sebagainya. Praktik eksploitatif yang dilakukan perusahaan multinasional yang berkoalisi dengan segelintir pejabat, telah menyebabkan degradasi lingkungan dan memiskinkan rakyat. Fakta menunjukan, hampir sebagian besar, masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tambang, hidup dalam kemiskinan. Mereka juga rentan terserang penyakit akibat kerusakan sistem ekologis akibat praktik eksploitatif.

Potret kemiskinan rakyat Papua misalnya. Di sana, terdapat pertambangan emas PT Freeport Indonesia. Masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan yang kepemilikan sahamnya didominasi Amerika Serikat (AS) itu hingga saat ini masih dibayangi kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan. Sementara kegiatan ekspolitasi tambang emas dan perak yang dilakukan Freeport telah meraup untung luar biasa. Setiap hari hampir 700 ribu ton material dibongkar untuk menghasilkan 225 ribu ton bijih emas.

Selain itu, bangsa ini belum berdikari secara ekonomi. Pasalnya, bangsa ini terus dijejali oleh pinjaman luar negeri—yang kemudian memudahkan asing mendikte dan menyetir para pemegang kekuasaan. Utang yang makin berjibun, membuat bangsa ini kehilangan kedaulatan di hadapan negara-negara asing.

Utang di era pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir 2015 mencapai Rp 3.089 triliun setara 223,2 miliar dollar AS dengan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) 27 persen. Jika memang bangsa ini ingin keluar dari zona nyaman, maka baiknya pemerintah tak lagi tergantung dari utang luar negeri.

Pemerintah harusnya sadar jika utang hanya akan menambah persoalan. Utang beserta bunganya yang kelewat mencekik, harus dibayar sehingga menambah beban anggaran. Dari sejumlah studi, utang luar negeri merupakan modus imperialisme yang dilakoni negara-negara asing yang menggunakan lembaga-lembaga internasional, untuk tetap bisa menancapkan kepentingannya di negara-negara berkembang dan miskin.

Dan, fakta menunjukan, pinjaman luar negeri justru membuat tekor negara-negara penghutang. Selain harus membayar cicilan dengan bunga yang tak wajar, para pemberi utang seringkali minta persyaratan yang macam-macam.

Mereka sering menekan pemerintah untuk mengamankan kepentingannya. Misalnya, membuka pintu untuk mempersilakan negara-negara penghutang, mengeksploitasi kekayaan alamnya. Jika pembayarannya molor dari jatuh tempo dan tak mampu membayar utang, maka akan terus-terusan dikenakan bunga utang yang jumlahnya terus meningkat. Dalam kondisi demikian, kedaulatan negara penerima utang pun terus-terusan diinjak-injak.

Kekuatan kapitalisme global itu mereduksi otoritas negara lewat instrumen-instrumen global seperti The International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Kekuatan kapital memaksa pemerintah di sebuah negara bertekuk lutut.

IMF misalnya, bersedia memberikan pinjaman kepada negara-negara yang memerlukan jika bersedia melakukan reformasi yang mengurangi hambatan ekonomi. Reformasi ekonomi umumnya ditujukan dalam bentuk pengurangan pengeluaran pemerintah, pengetatan kebijakan moneter, pencabutan subsidi, privatisasi perusahaan-perusahaan publik, dan sebagainya.

Intervensi IMF juga memangkas anggaran untuk program sosial yang bersentuhan langsung dengan kehidupan rakyat miskin, dengan alasan efisiensi. Sementara Bank Dunia yang keberadaan awalnya untuk memberikan bantuan dana rekonstruksi di Eropa, kini memiliki keanggotaannya yang sebagian besar negara-negara kaya seperti Perancis, Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Kemudian dibentuk juga Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Awalnya, dinamakan GATT (The General Agreement of Tariffs and Trade). GATT yang berdiri pada tahun 1948 adalah forum untuk mendorong perdagangan dunia yang diarahkan pengenaan tarif bea masuk barang ke sebuah negara. Seperti halnya IMF dan Bank Dunia, GATT awalnya didirikan untuk memberikan perlindungan akibat depresi hebat pascaperang. Namun, kini WTO yang beranggota 138 negara, mengusung agenda neoliberal guna mendorong perdagangan bebas dan pembatasan proteksi yang dilakukan negara.

Dalam konteks perdagangan, pemerintah juga sering abai memberikan proteksi. Bahkan, cenderung memanjakan produk impor untuk menjamah pasar dalam negeri. Di sektor pertanian, pemerintah gemar membuka katup impor. Alasannya, produksi petani domestik tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Opsi itu tentu berpengaruh terhadap psikologis para petani. Memang, dalam perdagangan, sah-sah saja impor. Kebijakan itu juga ditempuh guna melindungi konsumen yang merasa tertekan oleh permainan harga di pasar.

Namun, keseringan impor akan mengancam produksi pertanian dalam negeri. Petani kehilangan gairah untuk meningkatkan produksi lantaran penghasilannya kian anjlok, tak mampu bersaing dengan produk pertanian impor.

Indonesia yang katanya negara agraris, diperkirakan akan terus-terusan impor produk pertanian. Pemenuhan kebutuhan beras misalnya. Lembaga pangan internasional memprediksi, impor beras Indonesia bakal meningkat di tahun 2016. Dalam laporan Rice Market Outlook yang dipublikasikan US Department of Agriculture, Juni lalu, Indonesia diprediksi masih akan mengimpor beras hingga mencapai dua juta ton selama 2016.

Demikian pula pemenuhan kebutuhan daging sapi. Hingga saat ini, Indonesia masih sangat tergantung kebutuhan daging sapi impor. Tatkala kebutuhan meningkat seperti selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri lalu, harga daging meroket. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah nyatanya tidak mampu menjinakan harga daging yang menembus Rp130 kilogram per kilogram.

15 Agustus lalu, ribuan petani di Surabaya, Jawa Timur juga menggelar protes menolak impor gula. Masuknya gula impor membuat petani gula menjerit karena gula domestik tergerus. Impor pun dianggap tidak beralasan lantaran produksi gula domestik melimpah ruah.

Mengutip data Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), produksi gula di Jawa Timur surplus, dengan rata-rata 1,25 juta ton per tahun. Sementara total konsumsi warga Jawa Timur setiap tahun sekitar 650 ribu ton sehingga surplus mencapai 600 ribu ton per tahun. Selain itu, Indonesia yang merupakan negara maritim justru membuka kran impor garam. Data Badan Pusat Statistik (BPS), 17 Mei 2016 menunjukan, garam impor yang menyerbu Indonesia mencapai 95.263 ton dengan nilai US$3,7 juta.

Secara keseluruhan, data BPS menunjukan, nilai impor Indonesia pada Maret 2016 mencapai US$11,30 miliar. Impor nonmigas tercatat mencapai US$9,77 miliar. Sementara impor migas mencapai US$1,53 miliar. Peningkatan impor nonmigas adalah golongan mesin dan peralatan mekanik US$95,8 juta. Tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar adalah Cina dengan nilai US$7,13 miliar, Jepang yang mencapai US$3,01 miliar, dan Thailand yang mencapai US$2,38 miliar.

Idealnya, pemerintah mengoptimalisasikan proteksi dan memberikan subsidi kepada petani maupun pelaku industri domestik agar dapat meningkatkan produksinya. Belajarlah dari China yang peran pemerintah begitu kuat dalam memproteksi kepentingan industri domestiknya. Pemerintah Negeri Tirai Bambu memobilisasi subsidi untuk menggerakan ekonomi produktif rakyatnya. Karenanya, produksi China melimpah ruah (over production).

Sementara untuk menghadapi gempuran produk dari bangsa lain, Pemerintah China begitu berhati-hati dalam membuka pasar domestik guna menghalau konsekwensi negatif pasar bebas (free trade). Demikian pula negara-negara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) yang sering kali memproteksi industri domestiknya tatkala dihadapi krisis dan serbuan produk impor dari negara lain, seperti dengan memberlakukan tarif, non-tarif barrier, kuota, dan kontrol sebuah produk dari negara lain.

Dalam upaya meningkatkan produksi industri domestik, khususnya usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah harusnya mengatasi kesulitan yang dihadapi besar pelaku ekonomi seperti jaringan distribusi, data mengenai kebutuhan pasar, kemampuan dalam berproduksi, manajemen pengelolaan keuangan, dan sebagainya.

Tanpa memiliki jaringan pemasaran dan kemampuan dalam membaca kebutuhan pasar (market intelligent), usaha mikro, kecil dan menengah akan sulit mempertahankan eksistensinya. Karena, pelaku industri tidak sekadar mampu memproduksi. Namun juga harus mengetahui kebutuhan pasar dan menguasai jaringan distribusi guna memudahkan pemasaran produknya. Tanpa itu, keberadaannya akan tergilas oleh industri skala besar yang memiliki kekuatan modal, jaringan sales yang luas, dan kemampuan produksi dalam jumlah yang tinggi.

Pengaruh asing juga gencar menyusup dalam bentuk penetrasi budaya. Arus globalisasi terus menjejali bangsa ini dengan budaya kebarat-baratan. Akibatnya, generasi saat ini mulai kehilangan akar tradisi dan budaya yang membentuknya sebagai warga negara Indonesia. Mereka lebih suka gaya-gayaan ala orang barat, berperilaku hedonis, daripada berbicara nasionalisme atau turut serta mengembangkan seni dan tradisi warisan leluhur.

Penetrasi budaya asing juga menggerus modal sosial. Indikasinya bisa terlihat dari menyempitnya radius kepercayaan, ikatan keluarga yang kian longgar dan munculnya kerisauan sosial. Bangsa ini harusnya sadar jika orientasi global tidak sekadar menebar nilai-nilai universal, namun juga mengusung motif fundamentalis modernitas yang ingin mengkonstruksikan budaya tunggal, menghancur akar tradisi dan budaya bangsa sebagai warisan peradaban yang lahir lewat proses historis yang panjang.

Dalam konteks ini, pemerintah bersama perangkatnya, harus terus mengoptimalisasikan pembangunan berbasis nilai dan budaya agar tetap menjadi kekuatan pengatur, bahkan memaksa manusia untuk bersikap, berperilaku, dan bertindak sesuai nilai tradisi dan budaya bangsa.

Itu penting, karena eksistensi nilai dan kebudayaan sangat berkorelasi dengan kemajuan suatu bangsa. Misalnya, di tahun 1960-an, Ghana dan Korea Selatan merupakan negara yang sama-sama kondisi ekonominya terpuruk. Namun, setelah 30 tahun kemudian, Korea Selatan menjadi negara maju. Sementara Ghana terjebak dalam kemiskinan. Kemajuan yang dicapai Korea Selatan tidak terlepas dari kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya yang mendukung kemajuan seperti hemat, kerja keras, disiplin, dan sebagainya. Sementara Ghana tidak memiliki perangkat nilai budaya seperti Korea Selatan.

Begitu juga dengan Indonesia. Mengapa Korea Selatan yang sama-sama merdeka di tahun yang sama dan pernah dijajah Jepang, kemajuannya lebih pesat dibandingkan Indonesia? Apakah kebudayaan Indonesia jauh tertinggal dari Korea Selatan? Tidak. Indonesia diwarisi nilai-nilai leluhur yang dapat menopang kemajuan. Indonesia memiliki aneka ragam budaya. Namun, nilai-nilai budaya leluhur itu kurang optimal diinternalisasikan.

Internalisasi adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan, sampai ia hampir meninggal, di mana ia belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang diperlukannya sepanjang hidupnya (Koentjaraningrat, 1979). Internalisasi nilai akan efektif jika diikuti konsistensi dari peran institusi formal dalam melaksanakan fungsi transformasi nilai. Lunturnya identitas tradisi, budaya yang diwarisi leluhur merupakan bukti kegagalan internalisasi nilai.

Di era Orde Baru sebenarnya telah dilakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila lewat Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun, terbukti gagal karena internalisasi dilakukan secara paksa, bahkan cenderung mensakralkan Pancasila dengan cara mengikis daya kritis, kontrol dan ikhtiar kebenaran yang disuarakan masyarakat. Cara-cara itu yang menyebabkan matinya kreativitas, lantaran dikendalikan, dikuasai, dan dipasung oleh kekuasaan yang otoriter.

Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai Pancasila atau produk hukum lainnya lantaran inkonsistensi para penyelenggara negara yang sikap dan perilakunya kontradiktif dari nilai-nilai Pancasila. Sejatinya, eksistensi nilai yang diwarisi para leluhur harus dihidupkan guna mengembalikan identitas Indonesia sebagai bangsa yang beradab, yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Masyarakat harus terus disadarkan akan pentingnya melestarikan nilai budaya. Salah satunya, dengan membuka ruang untuk mengekspresikan kreativitas seni budaya, memaknai nilai-nilai luhurnya, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. | M. Yamin Panca Setia

http://akarpadinews.com/read/humaniora/merdeka-tanpa-ketergantungan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s