Demokrasi di Thailand Kian Suram

JUNTA militer Thailand yang dipimpin Jenderal Prayuth Chan-ocha nampaknya berhasil memanfaatkan momentum referendum rancangan konstitusi untuk mengukuhkan kekuasaan militer setelah melakukan kudeta tahun 2014 lalu.

Rezim militer bakal makin terlibat lebih dalam mengurusi politik kekuasaan di Negeri Gajah Putih setelah mayoritas warga pada Minggu (7/8), menggunakan hak pilihnya menyetujui draf konstitusi yang diusulkan militer.

Pilihan politik warga itu sekaligus menunjukan anjloknya popularitas politisi sipil lantaran kasus korupsi dan kegagalan dalam meredam konflik sepanjang satu dekade yang telah menelan banyak korban jiwa. Warga Thailand menyakini militer mampu mengembalikan stabilitas politik sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Hasil sementara referendum menunjukan selisih suara yang signifikan. Dari perhitungan 94 persen suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum, 61,4 persen atau sekitar 15.560.000 pemilih menyatakan setuju dengan draf konstitusi yang diusulkan militer, dan 37,9 persen atau 9.780.000 pemilih yang menolak. Hasil lengkap perhitungan suara referendum akan diumumkan pada Rabu (10/8).

Sejumlah politisi dan pengamat politik memprediksi, hasil referendum itu menjadi pintu masuk bagi militer untuk melanggengkan kekuasaan politiknya. Karena, konstitusi baru itu akan mengabadikan peran militer dalam politik di Thailand.

Draf konstitusi baru itu mengandung ketentuan yang mengekang politisi sipil dan melemahkan partai politik. Setidaknya, selama lima tahun ke depan, politisi sipil dipaksa untuk mengambil kursi di belakang. Dan, Prayuth kemungkinan akan tetap berkuasa setelah sukses memimpin kudeta kekuasaan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra yang terjerat kasus korupsi. Mayoritas pemilih nampaknya menyatakan dukungan lantaran alasan politik, bukan mempertimbangkan substansi draf konstitusi.

Sementara para jenderal mengklaim, konstitusi yang dirancang ditujukan untuk mengatasi perpecahan politik politisi sipil yang sudah berlangsung satu dekade. Untuk memuluskan kepentingannya, Prayuth pun telah berjanji akan menyerahkan kembali kekuasaan pada tahun 2017.

Setelah menggulingkan kekuasaan Yingluck, dia berjanji akan menjalani roadmap untuk memulihkan demokrasi dan menyelenggarakan pemilihan umum tahun depan.Namun, klaim itu diragukan. Apalagi, junta militer sudah menunjukan wajah otoriternya dengan menangkap sejumlah politisi dan aktivis pro demokrasi yang menentang draf konstitusi yang diusulkan militer.

“Ini adalah hari kebangkitan kekuatan militer diabadikan,” kata Paul Chambers, Direktur Riset Institute of Southeast Asian Affairs di Chiang Mai. “Mereka (junta militer) menggunakan proses yang sangat demokratis untuk meningkatkan otoritarianisme. Ini merupakan titik nadir atau jurang bagi demokrasi Thailand,” imbuhnya.

Gothom Areeya, profesor dari Mahidol University Thailand menilai, kemenangan militer itu tidak terlepas dari kekecewaan warga terhadap perilaku korup politisi dan keinginan pemulihan ekonomi segera dilakukan. “Banyak warga Thailand ingin mengakhiri korupsi dan kembalinya perdamaian dan pembangunan. Meskipun para ahli seperti saya, mengkritik banyak (militer), namun pesan kita tidak mencapai banyak orang,” katanya.

Pavin Chachavalpongpun dari Centre for Southeast Asian Studies of Kyoto University di Japan menilai, dukungan mayoritas pemilih terhadap draf konstitusi yang baru memberikan legitimasi terhadap pelaku kudeta. “Ini memberikan mereka (militer) lampu hijau untuk mengambil beberapa langkah berikutnya. Mereka akan mengatakan, oposisi tidak bisa apa-apa sekarang,” kata Pavin.

Sombat Thamrongthanyawong, mantan rektor National Institute of Development Administration menyatakan, hasil referendum menunjukkan Prayut adalah sosok yang harus diperhitungkan dan menjadi pelajaran bagi Partai Pheu Thai dan Partai Demokrat. “Mereka harus mengakui banyak orang yang sekarang mendukung Jenderal Prayut.”

Dia menambahkan, mayoritas pemilih tidak peduli manfaat dari rancangan konstitusi. Mereka hanya ingin mengecualikan politisi dari kursi perdana menteri. Sombat pun memprediksi, lima tahun setelah rancangan konstitusi diundangkan, kubu Pheu Thai tidak memiliki kesempatan untuk memimpin pemerintahan saat ini karena Senat yang dipilih berperan dalam memilih perdana menteri.

Somkiat Onwimon, ilmuwan politik mengatakan, hasil referendum menunjukkan banyak warga Thailand yang kurang berminat dalam politik sehingga terlalu mudah dibujuk untuk menerima draf konstitusi. Dia pun memprediksi, partai politik akan tetap berada di “padang gurun” selama bertahun-tahun ke depan dan harus minggir untuk membuka pintu bagi Gen Prayut agar tetap menjabat perdana menteri selama lebih dari lima tahun.

Keputusan Prayut untuk memainkan kartu truf dengan cara mengumumkan akan mendukung rancangan konstitusi, termasuk mengusulkan kekuasaan kepada Senat untuk memilih perdana menteri, memiliki dampak psikologis bagi pemilih awam dan sudah alergi terhadap politik. Bahkan, di Bangkok, yang menjadi basis dukungan bagi Partai Demokrat yang dipimpin Abhisit Vejjajiva, mayoritas pemilih menyatakan dukungan terhadap rancangan konstitusi baru.

Sementara di Chiang Mai, basis Pheu Thai dan kubu kaos merah, jumlah pemilih yang menolak konstitusi sedikit lebih tinggi daripada yang mendukung. Hal itu menunjukan, anjloknya popularitas politisi sipil bila dibandingkan dengan Prayut.

Abhisit yang sebelumnya menentang draf konstitusi kini mulai melunak. Lewat akun facebook-nya, Minggu (7/8), dia menerima keputusan mayoritas warga Thailand yang mendukung rancangan konstitusi baru. Dia juga menyerukan semua pihak mengakui hasil referendum.  Namun, dia mengingatkan, Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO), harus bergerak maju sesuai roadmap, menuju pemilihan umum tahun 2017.

Mantan perdana menteri itu menilai, banyak masalah yang perlu ditangani, termasuk kesengsaraan ekonomi, kemiskinan, dan korupsi di Thailand. Dia juga mendesak pemerintah mengatasi konflik sosial dan mempercepat reformasi. “Partai kami dan saya akan membantu memecahkan masalah ini,” tulis Abhisit.

Setelah partai politik diperbolehkan lagi melanjutkan kegiatan politik, Abhisit dan partainya, akan mempercepat upaya mengatasi semua masalah yang dihadapi negara. Pernyataan Abhisit nampaknya bukan merepresentasikan sikap Partai Demokrat. Meski demikian, seorang sumber di partai itu menyebut, Abhisit tidak tengah mengalami tekanan dan tetap memimpin partai, meski gagal mempengaruhi basis partai untuk menolak draf konstitusi.

Sikap Abhisit itu bertolak dengan sikap sebelumnya. Dia pernah  mengecam draf konstitusi yang diusulkan militer lantaran tidak demokratis. Meski dirinya mendukung kudeta militer untuk menjatuhkan Yingluck yang dipilih secara demokratis, Abhisit menilai, draf konstitusi itu mengekang demokrasi dan melanggengkan kekuasaan elit militer. Abhisit menentang lantaran draf itu mencantumkan ketentuan yang mengatur Senat yang seluruhnya ditunjuk dan penetapan perdana menteri tanpa proses pemilihan umum.

Yingluck dan partainya juga menolak rancangan konstitusi yang diusulkan rezim militer yang menggulingkan kekuasaannya dua tahun lalu. Isi rancangan itu, tidak sejalan dengan demokrasi. Karenanya, saya menolak rancangan ini,” katanya lewat akun facebooknya.

Draf konstitusi itu ditentang karena memasukan klausul penetapan 250 senator yang bekerja dengan anggota parlemen untuk membuka pintu bagi seorang perdana menteri berlatar belakang militer. Sementara partai-partai politik akan diizinkan untuk memiliki beberapa kursi kekuasaan seperti pada periode ketika Jenderal Prem Tinsulanonda menjabat perdana menteri selama 1980-1988, yang digambarkan sebagai era demokrasi setengah matang. Dengan sistem pemungutan suara yang baru, maka kemungkinan memperlemahkan pemerintahan koalisi. Sebelumnya, lebih dari setengah kursi majelis tinggi yang dipilih langsung dan sisanya diangkat.

Junta, yang secara resmi dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, sebelumnya melarang perdebatan tentang konstitusi dan berkampanye menjelang pemungutan suara. Pihak berwenang telah menahan puluhan orang yang berbicara menentang draf konstitusi, termasuk politisi dan aktivis mahasiswa.

Junta militer juga membatasi diskusi mengenai draf konstitusi yang baru dan memberlakukan UU subversif yang bisa memenjarakan hingga 10 tahun bagi yang berkampanye menjelang pemungutan suara. Junta militer telah menahan beberapa anggota parlemen dari Partai Pheu Thai dengan tuduhan melakukan penghasutan dan terlibat tindak kriminal, setelah mencoba menyebarkan informasi yang menentang konstitusi baru.

Sebanyak 19 pendukung Shinawatra juga didakwa karena melanggar larangan berkumpul, setelah mencoba membentuk pusat pemantauan referendum yang menurut ditujukan untuk mencegah terjadinya kecurangan. “(Itu) kampanye sepihak, junta militer secara tidak langsung mendorong orang (memilih) ‘ya’ dan menangkap atau mengintimidasi (mereka) yang lawan referendum,” kata Chambers. “Akibatnya, banyak pemilih tidak muncul, sementara yang lain merasa terdorong untuk memilih ‘ya’.”

Kudeta di tahun 2014 merupakan kali kedua militer mengguling kekuasaan rezim Shinawarta. 20 September 2006 lalu, Thaksin Shinawarta dipaksa lengser dari kekuasannya sebagai perdana menteri. Junta militer juga membatalkan pemilu, membatalkan konstitusi, membubarkan parlemen, melarang unjuk rasa, menerapkan keadaan darurat, dan mengekang kebebasan pers.

Para pelaku kudeta menggunakan pita kuning sebagai simbol kesetiaan kepada Raja Bhumibol Adulyadej. Kudeta dilakukan malam hari, 19 September 2006. Kala itu, militer Thailand merebut kekuasaan yang dipimpin perdana menteri Thaksin Shinawatra yang tengah berada di New York, Amerika Serikat untuk menghadiri Sidang Umum PBB.

Jenderal Sonthi Boonyaratglin kala itu menyatakan, militer terpaksa merebut kekuasaan untuk mempersatukan negara setelah berbulan-bulan dilanda konflik politik dan menghentikan upaya menghina raja. Sonthi mengklaim Raja Bhumibol Adulyadej mendukungnya untuk memimpin Dewan Pemerintahan sementara.

Di hari ketiga usai kudeta, Sonthi memperkuat kekuasaannya dengan membatasi kegiatan politik dan demontrasi, pelarangan pembentukan partai politik, menguasai legislatif, memenjarakan kroni Thaksin, serta melarang penyebaran informasi yang dianggap merugikan agenda junta militer.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : Bangkok Post/Reuters/AP/BBC

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s