Bila Testimoni Freddy Bermuara Perkara

26 Juni 2016 lalu, di kala puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya memerangi narkoba. Komitmen itu ditegaskan Presiden seiring makin meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. 

Perang terhadap narkoba yang diserukan Presiden harus didukung. Narkoba yang kini sudah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat harus direspon bersama. Narkoba, tidak hanya merambah orang dewasa, namun sudah menjamah anak-anak Taman Kanan-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Barang haram itu tak hanya menjalar di masyarakat kota, namun sudah menyusup ke desa-desa.

Menurut catatan Badan Narkotika Nasional (BNN), di tahun 2015, prevalensi pengguna narkoba telah mencapai 5,1 juta jiwa. Narkoba telah membunuh sekitar 49-50 generasi muda Indonesia. Kerugian material pun sangat besar. Diperkirakan mencapai Rp63 triliun.

Narkoba merambah ke Indonesia lantaran para pengedar melakukan berbagai cara. Menurut Presiden, para pengedar narkoba mengelabui aparat, bahkan memanfaatkan anak-anak dan perempuan untuk dijadikan kurir. Ada pula modus penyelundupan narkoba dengan memasukan ke mainan anak-anak, di kaki palsu, dan lainnya. Berbagai modus kejahatan luar biasa itu harus direspon pula dengan cara luar biasa, yakni perang terhadap narkoba.

“Saya ingatkan kepada kita semuanya di kementerian, di lembaga, di aparat-aparat hukum kita. Terutama di Polri, tegaskan sekali lagi, kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), jajaran Polda, kejar mereka (pengedar narkoba), tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka,” tegas Presiden. Dan, dalam memerangi narkoba, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas institusi pemerintah, LSM, dan masyarakat. Semua pihak harus berupaya menutup celah jalur-jalur peredaran narkoba. Upaya memerangi narkoba juga harus disertai dengan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Di era pemerintahan saat ini, perang terhadap narkoba tidak main-main. Meski dikecam aktivis hak asasi manusia (HAM) dan memunculkan reaksi dari Pemerintah Australia dan Nigeria–lantaran warganya dieksekusi mati, Pemerintah Indonesia tidak peduli. Eksekusi mati tetap dilakukan kepada para narapidana narkoba.

29 Juli 2016 lalu, eksekusi mati narapidana narkoba kembali dilakukan. Giliran gembong narkoba, Freddy Budiman bersama terpidana mati narkoba lainnya yang merupakan warga Nigeria yakni Seck Osmane, Michael Titus Igweh, dan Humphrey Ejike, yang dieksekusi.

Sebelumnya, eksekusi mati narapidana narkoba dilakukan kepada Andrew Chan (Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), dan Zainal Abidin (Indonesia). Kemudian, Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), dan Martin Anderson alias Belo (Ghana), dan Okwudili Oyatanze (Nigeria).

Namun, eksekusi mati nampaknya belum mengamputasi jalur peredaran narkoba. Pasalnya, ada dugaan oknum aparat terlibat dalam peredaran barang haram itu. Para bandar besar narkoba tentu paham resiko dari kejahatan yang dilakoninya.

Mereka pasrah dihukum mati jika dicokok aparat lantaran menebar barang haram yang membunuh banyak jiwa di Indonesia. Namun, percuma jika vonis mati itu tidak memangkas mata rantai peredaran narkoba dengan mengungkap dugaan keterlibatan oknum aparat yang belum tersentuh hukum.

Kontroversi Testimoni Freddy

Adalah Freddy Budiman yang mengungkap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam bisnis haramnya. Lewat testimoninya yang ditulis dan disebarkan di media sosial oleh Haris Azhar, Koordinator Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Freddy menyebut ratusan miliar uang dari bisnis narkoba mengalir ke kantong-kantong oknum pejabat di BNN dan Polri. Dia juga mengungkap jika bisnis narkobanya mendapatkan backing dari jenderal berbintang dua.

Testimoni itu perlu didalami. Setidaknya, testimoni Freddy itu dapat menjadi petunjuk untuk menelusuri dugaan keterlibatan oknum aparat. “Kami memiliki harapan besar, informasi mengenai keterangan Freddy Budiman, ditempatkan dan ditanggapi secara proporsional dan profesional, dengan mengedepankan kepentingan umum, termasuk tujuan bersama untuk memerangi darurat kejahatan narkotika,” kata Haris dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jum’at (5/8).

Haris mempercayai masyarakat luas sangat menanti wajah negara yang bersih, terbuka dan siap membela kepentingan umum, khususnya memerangi kejahatan narkotika. “Bukan wajah negara yang alergi terhadap informasi dan dorongan serta pastisipasi rakyat dalam mendukung perbaikan dan penguatan kerja institusi negara seperti Polri, BNN dan TNI.”

Pernyataan itu disampaikan Haris lantaran testimoni Freddy yang ditulis dan disebarkannya—bertepatan dengan eksekusi mati Freddy dilakukan itu, menuai reaksi TNI, Polri, dan BNN. Haris dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri lantaran diduga melakukan pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Haris dianggap menyebarkan tulisan yang mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

“Pejabat Polri itu banyak sekali, dan merasa dicemarkan, seolah semuanya menerima uang (dari bisnis narkoba),” ujar Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, Boy Rafli Amar Boy di Jakarta, Rabu (4/8).

Boy pun menegaskan, Polri tidak takut kritik. Namun, dia mengingatkan, masyarakat bisa memilah mana kritik yang pas, mana yang tidak. “Jika hanya berdasar pada dugaan, kritik itu menjadi tidak terukur,” tutur Boy.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Tatang Sulaiman menganggap, pihaknya melaporkan Haris sebagai bentuk pembelajaran hukum kepada masyarakat. Menurut dia, pengaduan harus sesuai prosedur dan saluran yang digunakan, yaitu ke aparat penegak hukum, bukan melalui media sosial.

Tatang tak ingin testimoni Freddy itu merusak kepercayaan publik terhadap institusi TNI. “Jangan sampai, TNI sudah bersusah payah membangun opini positif dan kepercayaan publik tersebut dirusak oleh isu atau rumor seperti testimoni, maka ini harus dipertanggung jawabkan,” katanya. Dia juga mengingatkan Haris jika langkah yang dilakukan TNI jangan dianggap sebatas mempidanakan. Namun, mendorong upaya pembuktian dan mencari kebenaran.

Tatang pun menegaskan, institusinya akan menindak tegas perwira tinggi TNI berbintang dua bila terbukti terlibat dalam jaringan narkoba. “TNI tidak pandang bulu dalam menegakan hukum karena kita negara hukum, maka hukum akan berlaku bagi seluruh prajurit TNI baik dari pangkat prada sampai jenderal,” tegas Tatang. Di testimoni yang ditulis Haris, Freddy mengungkap, pernah membawa narkoba dari medan ke Jakarta dengan menggunakan mobil dinas, didampingi jenderal berbintang dua.

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan Polri akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana. “Kalau ternyata tidak ada tindak pidana, maka dihentikan penyelidikannya. Kalau ternyata diduga ada tindak pidana, dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Dipanggil, ada alat buktinya dikumpulkan,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (3/8).

Kapolri lalu mengutip UU ITE, yang menegaskan, penggunaan sosial media, harus sesuai aturan. UU itu mengatur larangan penyebaran informasi yang belum diketahui kebenarannnya, yang dapat berakibat buruk bagi pihak-pihak tertentu. Kapolri juga berjanji akan mencari kebenaran informasi tersebut. Jika testimoni Freddy yang disampaikan Haris itu benar, maka akan dilakukan langkah internal.

Sejak testimoni Freddy itu meluncur ke ranah publik, Tito sudah memerintahkan jajaran Propam untuk mendalaminya. Namun, dari informasi Propam, menurut Tito, pengacara Freddy tidak pernah mendengar informasi seperti yang dimaksud Freddy lewat testimoninya. Bahkan, biaya untuk pengacara seringkali tersendat pembayarannya. “Bagaimana mungkin akan memberikan sampai ratusan miliar?” tanya Tito.

Sementara Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso menyatakan, akan berkomunikasi dengan Haris untuk mengusut dugaan keterlibatan pejabat BNN. Budi pun menegaskan, keterlibatan pejabat dalam bisnis narkoba merupakan pengkhianatan yang melanggar kode etik lembaga. Budi Waseso juga telah menemui Presiden Jokowi pada Kamis (4/8) untuk membahas isu pemberantasan narkoba. Menurut dia, Presiden ingin masalah tersebut ditindaklanjuti BNN, Polri dan TNI. “Ini suatu informasi yang harus didalami dan dibuktikan.”

Testimoni Freddy yang ditulis dan disebarkan Haris di media sosial memang cukup menghebohkan. Dalam testimoni bertajuk “Cerita Busuk dari seorang Bandit” itu, Haris mengutip pengakuan Freddy yang mengungkap keterlibatan oknum terkait peredaran barang haram itu.

Kisah itu diungkap Freddy kepada Haris yang menyambanginya di Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah tahun 2014 lalu. Dari pengakuan Freddy, Haris pun menyimpulkan, eksekusi mati yang sudah ketiga kalinya kepada narapidana narkoba, hanya untuk ugal-ugalan popularitas saja, bukan upaya menegakan keadilan.

Dalam tulisannya, Haris menemukan kejanggalan setelah bercakap-cakap dengan Sitinjak, Kepala Lapas Nusa Kambangan kala itu. Haris menilai, Sitinjak adalah petugas yang sangat tegas dan disiplin dalam mengelola penjara. Bersama stafnya, Sitinjak rajin melakukan sweeping dan pemantauan. “Pak Sitinjak hampir setiap hari memerintahkan jajarannya melakukan sweeping kepemilikan handphone (HP) dan senjata tajam. Bahkan, saya melihat sendiri hasil sweeping tersebut, ditemukan banyak sekali HP dan sejumlah senjata tajam,” tulis Haris.

Tak hanya itu, guna mengawasi selama 24 jam gerak-gerik narapidana di penjara, termasuk Freddy, Sitinjak memasang dua kamera pengawas. Gembong narkotika itu sebelumnya diketahui masih bisa mengendalikan bisnis haramnya dari penjara. Namun, dari pengakuan Sitinjak, Haris menulis, beberapa kali pejabat BNN yang sering berkunjung ke Nusa Kambangan, meminta Sitinjak mencabut dua kamera yang mengawasi Freddy.

Haris tak habis pikir maksud pejabat BNN itu. “Kenapa pihak BNN berkeberatan adanya kamera yang mengawasi Freddy Budiman? Bukankah status Freddy Budiman  sebagai penjahat kelas “kakap” justru harus diawasi secara ketat?” tulisnya.

Freddy pun mengungkap ada oknum polisi yang bermain di berbagai kaki. Tudingan itu bukan tanpa alasan. Menurut Freddy, ketika ditangkap dan barang haram miliknya disita aparat, dari laporan informannya, narkoba miliknya beredar di pasar.

Sampai-sampai, dirinya dipertanyakan bosnya di China. “Katanya udah deal sama polisi, tapi kenapa lue ditangkap? Udah gitu kalau ditangkap kenapa barangnya beredar? Ini yang main polisi atau lue?” kata Freddy menirukan ucapan bosnya.

Freddy tahu persis narkoba yang beredar bebas di pasar itu miliknya karena setiap pabrik yang memproduksi narkoba, memiliki ciri masing-masing, mulai dari bentuk, warna, dan rasa. “Jadi kalau barang saya dijual, saya tahu, dan itu ditemukan oleh jaringan saya di lapangan.”

Selain itu, dari hitungan Freddy, selama beberapa tahun menyeludupkan narkoba, dirinya sudah memberi uang Rp450 miliar ke oknum BNN. “Saya sudah kasih Rp90 milir ke pejabat tertentu di Mabes Polri.” Dia juga mengaku pernah menggunakan fasilitas mobil TNI bintang dua.

Di mobil itu, Freddy duduk bersama sang jenderal. Dia menyetir mobil tersebut dari Medan ke Jakarta, dengan membawa narkoba. “Perjalanan saya aman tanpa gangguan apapun.”

Freddy juga mengaku telah membantu aparat untuk membongkar jaringan narkoba internasional yang bermarkas di China. Dia pernah mengantarkan petugas BNN itu ke China, sampai menemui pabrik narkoba. “Sampai ke depan pabriknya. Lalu saya bilang kepada petugas BNN, mau ngapain lagi sekarang? Dan, akhirnya mereka tidak tahu, sehingga kami pun kembali.”

Mendengar pengakuan itu, Haris bertanya alasan Freddy tidak membongkar dugaan keterlibatan oknum aparat. Freddy mengaku sudah menceritakan ke pengacaranya. Freddy pun berinisiatif menemui Haris agar bisa menceritakan ke publik secara luas. “Saya siap dihukum mati, tapi saya prihatin dengan kondisi penegak hukum saat ini. Coba Pak Haris baca saja di pledoi saya di pengadilan, seperti saya sampaikan di sana.”

Lalu, Haris mencari pledoi Freddy. Tetapi, tidak menemukannya. Di website Mahkamah Agung (MA), terdapat putusan yang tidak mencantumkan informasi yang disampaikan Freddy. “Kami di Kontras mencoba mencari kontak pengacara Freddy, tetapi tidak ada satu pun informasi yang mencantumkan di mana dan siapa pengacara Freddy,” tulis Haris.

Perlu Dukungan Presiden

Haris tak habis pikir dengan langkah TNI, Polri, dan BNN memperkarakannya. Dia menganggap, pelaporan ketiga institusi itu hanya membuang energi. Sementara tujuan utama yang seharusnya dilakukan adalah memerangi narkoba. “Lebih baik energinya dialihkan untuk mengentaskan masalah narkoba,” ujar Haris di Jakarta, Jumat (5/8).

Haris berharap, informasi yang disampaikannya dan mendapat dukungan publik lewat hastag #SayaPercayaKontraS ditindaklanjuti oleh Presiden Jokowi, dengan membentuk Tim Independen Pemberantasan Mafia Narkoba, di bawah koordinasi Presiden.

Testimoni Freddy memang perlu ditindaklanjuti. Perang terhadap narkoba seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, tidak cukup mengeksekusi mati narapidana narkoba. Hal yang paling penting adalah memutus rantai peredaran narkoba, dengan khususnya yang melibatkan aparat. Terlepas benar atau tidak, testimoni itu menunjukan keprihatinan Freddy dan Haris terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika.

Sementara di sisi lain, oknum aparat tersebut diberikan kewenangan, tugas, dan tanggungjawab dalam memerangi pengedar narkoba sebagai pelaku kejahatan luar biasa. Suatu hal yang ironi jika oknum-oknum yang mencari untung dalam bisnis narkoba tidak diproses secara hukum di kala Presiden Jokowi begitu gencar memerangi narkoba dengan menghukum mati narapidana narkoba.

Karenanya, penting bila testimoni Freddy kepada Haris itu ditindaklanjuti secara serius, dengan mengusut oknum aparat yang menjadi kaki tangan Freddy, bukan justru memperkarakan Haris dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai, Presiden perlu turun tangan dengan membentuk tim independen yang diisi orang-orang kredibel. Dia tidak yakin, testimoni Freddy akan ditindaklanjuti Polri karena pengakuan Freddy melibatkan banyak pihak. Tim independen itu harus bekerja secara transparan, imparsial, dan akuntabel serta didukung BNN, Polri, TNI, Bea Cukai, dan institusi lainnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat menekankan agar penanganan kasus tersebut secara transparan guna menghindari penegakan hukum yang sesat dan dapat menyebabkan masyarakat enggan melaporkan dugaan pidana yang melibatkan oknum di kepolisian, TNI, maupun BNN. Imdadun juga menilai, Haris harus diberikan hak untuk membela diri atas laporan yang diajukan Polri, TNI, dan BNN.

Langkah TNI, Polri, dan BNN yang melaporkan Haris ke Bareskrim Polri, menunjukan resistensi terhadap pengawasan publik. Sebagai badan publik, ketiga institusi negara itu harusnya merespons kontrol publik dengan langkah kongkret yang transparan dan akuntabel. Testimoni itu dapat menjadi pintu masuk menelusuri sumber informasi guna membuktikan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kartel narkotika.

Jika direspons dengan cara-cara resisten, reaktif, dan cenderung intimidatif, maka dikhawatirkan dapat melemahkan kontrol publik. Lemahnya kontrol publik lemah akan menurunkan partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Dalam kondisi demikian, oknum aparat makin merajalela menyalahgunakan kewenangannya, dengan menjadi bagian dari kejahatan narkoba. Sikap resisten itu membuat publik apriori, meski dengan dalih menjaga citra institusi.

Substansi testimoni Freddy yang ditulis dan disebarkan Haris sebenarnya tidak diarahkan untuk menyerang kredibilitas institusi Polri, TNI, dan BNN. Upaya menjerat Haris dengan UU ITE pun patut dikaji. Pasal 27 ayat (3) UU ITE memang menegaskan larangan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Seseorang yang melanggar ketentuan itu, sesuai Pasal 45 ayat (1), terancam pidana paling lama enam tahun dan atau denda maksimal Rp1 miliar. Namun, di Pasal 27 ayat (3) UU ITE, perlu ada pembuktian tentang motif kesengajaan telah melakukan pencemaran nama baik. Jika motifnya untuk kepentingan publik, maka tuduhan pidana itu patut diabaikan.

Menurut Haris, testimoni Freddy yang disebarkan via media sosial, tidak ditujukan untuk mencemarkan nama baik Polri, BNN, dan TNI.  “Cerita tersebut, adalah upaya kami untuk memberikan informasi awal. Di mana informasi ini telah kami upayakan untuk dapat didengar dan diterima Presiden terlebih dahulu sebelum kami disampaikan kepada publik,” kata Haris. Namun, lanjutnya, harapan tersebut, tidak mendapatkan respon yang memadai. “Karenanya, kami memilih untuk mengugah melalui media sosial.”

Karena informasi itu menyangkut upaya mengungkap dugaan tindak pidana, apalagi tindak pidana luar biasa seperti narkoba, maka bukan hanya sekedar sebagai hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Namun, menjadi kewajiban hukum bagi setiap warga negara untuk mengungkapnya. Dengan begitu, ikhtiar yang dilakukan Haris dengan mengumbar testimoni Freddy, harusnya direspons dengan melakukan penyelidikan secara transparan untuk mengungkap kebenaran kepada publik, bukan justru memperkarakan Haris.

Testimoni itu juga tidak mengandung motif untuk menyerang personal dengan tujuan mencemarkan nama baiknya. Karena, Haris tidak menyebut identitas oknum pejabat Polri, TNI, maupun BNN yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba yang dilakoni Freddy.

Sementara suatu tindakan dinyatakan mengandung delik pencermaran nama baik jika bermotif menyerang kehormatan seseorang secara pribadi, dan tidak terkait kepentingan umum. Testimoni Freddy yang ditulis Haris, tidak ada unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang seperti diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) dan Pasal 311 Ayat (1) KUHP Ketentuan pasal 310 ayat (1) jo ayat (2) KUHP. Tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik seperti diatur dalam Pasal 310 KUHP lebih pada kehormatan dan martabat seseorang, bukan badan hukum publik.

Testimoni Freddy yang ditulis Haris juga harus dipahami sebagai kontrol publik terhadap institusi publik. Semakin publik diberikan ruang untuk melakukan pengawasan, maka TNI, Polri, BNN, dan institusi negara lainnya akan lebih berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Karenanya, sangat disayangkan jika laporan itu berujung kriminalisasi. Dan, itu bukan mustahil karena institusi yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polri. Karenanya, perlu tim independen dalam mengungkap kebenaran testimoni tersebut.

Melemahkan Kontrol Publik

Jika laporan itu ditindaklanjuti dan bermuara pada penetapan Haris sebagai tersangka, maka dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Haris mungkin yang pertama. Besok, lusa, atau hari-hari selanjutnya, giliran aktivis lain maupun anggota masyarakat yang bakal diperkarakan dengan tuduhan yang sama: mencemarkan nama baik institusi negara. Bila hal itu terjadi, publik berpikir dua kali untuk melakukan pengawasan terhadap institusi publik, apalagi melaporkan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum aparat.

Padahal, hak masyarakat menyatakan pendapat, pikiran, baik lisan maupun tulisan seperti diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menyatakan setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk hak menyatakan pendapat, tanpa ada gangguan serta untuk mencari, menerima dan berbagi informasi serta gagasan melalui apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan negara.

Sebagai institusi publik, Polri, BNN, dan TNI  dituntut mendorong demokrasi, transparansi, akuntabilitas, penghormatan hak asasi manusia (HAM), profesional, dan sebagainya. Memang, Polri dan TNI telah melakukan reformasi. Namun, Polri dan TNI dituntut mengawasi dan menghukum anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum secara transparan dan akuntabel. Pengawasan dan sanksi yang lemah, menyebabkan anggota TNI dan Polri rawan melakukan pelanggaran dalam menggunakan diskresi dan kewenangan yang dimiliki.

TNI dan Polri tidak perlu alergi untuk menindaklanjuti pengawasan publik. Pengawasan internal maupun pengawasan publik sangat penting, yang disertai hukuman kepada oknum yang melakukan pelanggaran hukum. Tanpa ada efek jera, aparat rawan menyalahgunakan kewenangannya. Apalagi, bagi seorang polisi, dalam menjalankan tugasnya, sering berhubungan dengan pelaku kriminal yang memungkinkan polisi turut mencicipi hasil kejahatan.

Misalnya, saat menangkap bandar narkoba maupun kejahatan lainnya, maka terbuka peluang negosiasi. Bandar narkoba bisa menyuap polisi dengan segepok uang, asalkan dibebaskan atau hukumannya diringankan. Jika kewenangan itu disalahkangunakan, maka polisi akan lebih kompromistis terhadap kejahatan. Jika kondisi itu dibiarkan, maka penerapan hukum di negara ini bakal kian memprihatinkan.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai Sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s