Utak-Atik Survei Politik

AKARPADINEWS.COM | TAK ada lawan sepadan yang bisa mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Ahok diprediksi bakal melibas lawan-lawan politiknya jika Pilgub digelar saat ini.

Begitu kesimpulan hasil survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Kamis (21/7) lalu. Hasil survei SMRC menunjukan, elektabilitas bakal calon gubernur petahana itu meroket, jauh menyisihkan beberapa nama yang disebut-sebut bakal bertarung di ajang suksesi. Selisihnya melebihi 30 persen. Berbagai isu negatif yang menerpa, menurut hasil survei SMRC, tidak mengoyahkan elektabilitas Ahok.

Tingkat elektabilitas Ahok mencapai 36,6 persen, jauh di atas Yusril Ihza Mahendra (2,8 persen), Sandiaga Uno (2,1 persen), Adhyaksa Dault (0,7 persen), Tri Rismaharini (0,6 persen), Syafrie Sjamsoedin (0,6 persen) dan sejumlah nama calon lainnya dengan persentase tak melebihi 0,4 persen.

Dalam simulasi semi terbuka, di mana responden diberi daftar nama 22 calon untuk dipilih dan boleh memilih nama lainnya di luar daftar, SMRC menyatakan, Ahok tetap dipilih responden dengan dukungan 53,4 persen. Lalu, disusul Yusril (10,4 persen), Tri Rismaharini (5,7 persen), Sandiaga (5,1 persen), Yusuf Mansyur (4,6 persen), dan bakal calon lain di bawah tiga persen. Dan, sebanyak 9,4 persen responden yang menyatakan tidak tahu.

Survei SMRC itu merekrut 820 responden, dipilih dengan metode multistage random sampling, dengan respond rate 646 responden, dan tingkat kesalahan (marging of error) berkisar kurang lebih 3,9 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen.

Meroketnya elektabilitas Ahok, menurut SMRC, karena penilaian kinerja yang memuaskan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 69,7 persen responden merasa puas dengan kerja Ahok. Tingkat kepuasan itu, lebih tinggi dibandingkan hasil survei SMRC pada Agustus 2015 lalu. Kala itu, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Ahok mencapai 63 persen.

Hasil survei SMRC juga menunjukan mayoritas responden tetap memilih Ahok, meski tidak dicalonkan partai politik (jalur independen). “Tetap Ahok pertama, kedua Yusril, ketiga Tri Rismaharini,” kata Direktur Program SMRC, Sirojudin Abbas. Menariknya, sebagian besar responden yang memilih Ahok itu adalah pemilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hingga kini belum menentukan kandidatnya.

Sementara pemilih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN), cenderung memilih Yusril. Sedangkan pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), cenderung membagi suara ke Yusril dan Ahok.

Di ranah survei, Ahok memang jagonya. Wajar, karena dirinya masih menjabat sebagai gubernur. Sebelumnya, hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menyimpulkan, tidak ada lawan yang bisa mengalahkan Ahok. Hasil survei yang mengambil sampel 400 responden itu menunjukan, popularitas Ahok mencapai 94 persen, disusul Tantowi Yahya (81 persen), Ridwan Kamil (71,25 persen), dan Abraham Lunggana (64,5 persen).

Tingkat keterpilihan Ahok juga teratas, dengan dukungan 45 persen, mengalahkan Tri Rismaharini (7,75 persen), dan Adhyaksa Dault (4,25 persen). Lalu, CSIS menyimpulkan, tinggi elektabilitas Ahok karena buruknya kinerja lembaga lain. Kinerja DPRD Propinsi DKI Jakarta yang dianggap buruk, turut mendongkrak elektabilitas Ahok.

Berbeda halnya dengan hasil survei yang dirilis Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI) beberapa waktu lalu. Hasil survei LSPI sejak 21-27 Mei 2016 itu menunjukan elektabilitas Ahok yang tertinggi. Namun, tidak begitu signifikan, yaitu mencapai 23 persen. Hasil survei LSPI juga menyimpulkan, elektabilitas Yusril mencapai 19 persen, mendekati Ahok. Survei yang menggunakan metode multistage random dengan merekrut 440 responden dari enam wilayah Jakarta itu dan tingkat kesalahannya (margin error) mencapai 4,8 persen.

Di posisi ketiga dan empat ada Tri Rismaharani dan Sandiaga Uno dengan enam persen. Sementara itu, Plt Ketua DPD PDIP Bambang DH di Jakarta, Kamis (21/7) mengatakan, hasil survei yang dilakukan 28 anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta saat reses, menunjukan mayoritas warga ibu kota tak menginginkan Ahok kembali menjadi gubernur.

Survei SMRC itu menarik untuk dicermati. Jika mengacu pada survei itu, maka persepsi publik tidak begitu dipengarui isu yang kerap menerpa Ahok, mulai dari kasus Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta, gaya kepemimpinan Ahok yang kerap dikritik khalayak, dan isu-isu lainnya. SMRC sendiri tidak menggali pertanyaan seputar penilai responden soal beberapa isu negatif yang menerpa Ahok.

Saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus reklamasi yang menyeret petinggi Podomoro Land, pendiri LSI Denny JA memprediksi, kasus itu bisa membuat nama baik Ahok tercoreng dalam pertarungan di Pilgub DKI 2017. Namun, jika melihat hasil survei SMRC, berbagai isu yang kontroversi dan menuai perdebatan publik itu justru mengukuhkan elektabilitas Ahok. Persepsi publik rupanya tidak dipengarui masalah yang kontroversial.

Survei SMRC yang menyatakan, sebagian besar responden yang memilih Ahok adalah pemilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga mengindikasikan, faktor figur lebih mempengarui dibandingkan dukungan elit partai. Itu artinya, partai tidak berhasil membangunan basis massa yang riil di Jakarta. Kekuatan figur nampaknya lebih memikat responden, tidak peduli partai yang mengusungnya.

Hasil survei SMRC menunjukan, hanya 1,3 persen responden yang mendukung kandidat lantaran didukung partai yang dipilihnya. Rendahnya dukungan itu menunjukan begitunya renggangnya hubungan antara partai dengan masyarakat.

Kondisi ini tentu akan mempengarui kemampuan partai memobilisasi dukungan masyarakat. Kondisi itu sekaligus menunjukan rapuhnya pengakaran partai di masyarakat lantaran proses institusionalisasi yang tidak maksimal. Disfungsi partai politik itu yang kemudian menjadi celah bagi kekuatan personal melakukan penetrasi di ajang suksesi.

Kekuatan figur memang cukup menentukan dalam pemilihan langsung. Namun, dibutuhkan dukungan organisasi relawan maupun partai politik. Namun, benarkah figur Ahok diharapkan oleh mayoritas warga Jakarta? Hasil survei dengan jumlah responden 800-an orang, tentu belum bisa memastikan persepsi publik terkait figur yang disodorkan.

Namun, figur yang memiliki kans kuat memenangkan pertarungan dapat dilihat dari rekam jejak, tipikal, dan gaya kepemimpinan. Rekam jejak itu terkait kinerja saat diberikan mandat mengelola pemerintahan. Rakyat menilai keberhasilannya seperti dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberikan rasa aman, menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan sebagainya. Sementara gaya kepemimpinan yang biasanya menjadi indikator penilaian rakyat adalah terkait kedekatan dengan rakyat, sederhana, tegas, jujur, dan sebagainya.

Di ajang suksesi, kekuatan figur berpeluang menang asalkan didukung organisasi relawan yang bergerak massif. Memang, Ahok memiliki relawan yang bernama Teman Ahok. Namun, apakah pergerakan Teman Ahok mampu secara masif melakukan penetrasi ke masyarakat?

Sejauh ini, Teman Ahok baru bisa mengumpulkan satu juta kartu tanda penduduk (KTP) warga DKI Jakarta sebagai syarat administrasi pencalonan Ahok via jalur independen. Itu pun menuai kontroversi. Para “mantan” Teman Ahok pernah menyebut, proses pengumpulan KTP untuk Ahok yang dilakukan Teman Ahok, diwarnai praktik manipulatif. Nyanyian mantan Teman Ahok itu memunculkan sejumlah pertanyaan.

Apa benar satu juta lebih pemilik KTP itu diberikan untuk mendukung Ahok? Bagaimana proses pengumpulannya? Apakah pemilik KTP secara sukarela memberikan KTP miliknya kepada Teman Ahok? Apakah ada iming-iming tertentu sehingga warga tertarik untuk memberikan KTP pada Teman Ahok? Tak hanya itu, sumber dana Teman Ahok pun menjadi sorotan. Pasalnya, beredar kabar organisasi pendukung Ahok itu kecipratan uang Rp30 miliar dari pengembang proyek reklamasi yang tengah dibidik KPK.

Survei SMRC juga menunjukan jika isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) tidak begitu signifikan mempengarui pilihan politik warga DKI Jakarta. SMRC menyimpulkan, mayoritas pemilih Jakarta moderat dalam memandang SARA. Isu itu lebih mempengarui pemilih konservatif.

Jika berdasarkan pengalaman Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu, isu SARA tak ampuh menghalau kemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Ahok. Kala itu, jelang putaran kedua, serangan berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) menerpa pasangan Jokowi-Ahok. Pesan SARA bertebaran via media sosial, spanduk, bahkan disuarakan langsung oleh tim sukses lawan politiknya.

Pemilih di Jakarta yang mayoritas pemilih rasional, tak begitu tertarik dengan sentimen agama yang dihembuskan di ajang suksesi. Pemilih yang rasional cenderung menyoroti isu dan program yang terkait kepentingan Jakarta.

Survei atau disebut riset opini publik merupakan cara untuk mendeteksi persepsi publik terkait segala hal yang menyangkut kepentingan publik. Survei memang dapat menjadi gambaran dalam memotret persepsi publik secara menyeluruh. Namun, harus dilakukan secara ilmiah, objektif, transparan, akuntabel, representatif, partisipatif, jujur, dan dipublikasi secara bertanggungjawab.

Survei harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah, baik dalam menentukan variabel yang akan disurvei, penyusunan perencanaan dan instrumen survei, penentuan sampel, teknik pengumpulan data (data collecting), pemeriksaan data, analisis, intrepretasi, hingga menyimpulkan rekomendasi.

Hasil survei juga harus menjelaskan tingkat kesalahan (margin of error) sehingga publik dapat menilai tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel, sekaligus kekuatan prediksi dari kesimpulan survei yang memenangkan salah satu kandidat.

Meski dapat memotret persepsi populasi, namun survei tidak dapat memastikan kebenarannya. Survei hanya dapat memprediksi kemungkinan yang akan terjadi nanti, dengan menganalisa temuannya saat ini.

Eriyanto (2007) mengilustrasikan, ketika membeli satu kilogram jeruk, maka cukup mencicipi seiris jeruk terlebih dahulu sebagai sampel, untuk mengetahui rasa jeruk yang akan dibeli, apakah manis atau tidak. Jadi, tidak perlu memakan satu kilogram jeruk untuk memastikan rasanya.

Namun, cukup dengan menggunakan seiris jeruk saja, maka sudah bisa diprediksi satu kilogram jeruk yang dibeli itu rasanya sesuai dengan rasa manis seiris jeruk yang telah dicicipi. Kecuali, si pedagang tidak jujur, hanya memberikan sampel seiris jeruk yang manis kepada pembeli. Sementara jeruk yang dijual umumnya, berbeda rasanya.

Ilustrasi tersebut sama dengan survei opini publik. Tidak mungkin harus menanyakan seluruh warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk mengetahui pilihan politiknya. Cukup dengan merekrut sampel, maka dapat diketahui gambaran mengenai persepsi publik secara umum.

Asalkan, survei dilakukan secara objektif. Misalnya, sebaran sampel harus representatif, dengan melihat latar belakang ekonomi, pendidikan, agama, suku, dan sebagainya. Selain itu, menempatkan responden sebagai subyek yang diberikan kebebasan berpendapat, tanpa menggiring pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Apalagi, memanipulasi persepsi publik demi kepentingan tertentu.

Data yang dikumpulkan dari wawancara itu dianalisa, dinterpretasi, disimpulkan, dan menghasilkan rekomendasi yang objektif, sejalan dengan temuan survei. Jika dilakukan dengan teknik yang benar, maka survei yang hanya mewawancarai sedikit orang, bisa mengambarkan pendapat populasi.

Karenanya, penting bagi lembaga survei untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, baik dalam penentuan sampel, substansi pertanyaan yang diajukan kepada responden, termasuk pihak yang membiayai survei.

Jelang suksesi, survei dilakukan untuk mengidentifikasi persepsi dan preferensi politik publik. Dengan begitu, akan dapat ditaksir tingkat elektabilitas seorang bakal kandidat. Hasil survei juga dapat menjadi referensi bagi partai politik untuk menentukan dukungannya, termasuk kepentingan para kandidat dan tim sukses dalam menyusun strategi agar dapat mengerek elektabilitas jagoannya.

Keberadaan lembaga survei pada dasarnya sangat penting bagi penguatan demokrasi. Bagi para pengambil kebijakan, suara-suara publik yang disurvei, layak dijadikan rekomendasi penyusunan kebijakan agar tidak memunculkan resistensi saat implementasi.

Namun, khalayak seringkali menyoroti indepedensi lembaga survei. Persepsi yang berkembang, lembaga survei tak ubahnya “Think tank” pihak-pihak tertentu dan memiliki motif terselubung untuk memenangkan kandidat tertentu. Lembaga survei menggunakan jubah intelektual untuk mengkapitalisasikan jasa yang ditawarkan sesuai dengan kepentingan klien. Singkatnya, survei yang dilakukan berdasarkan pesanan. Pada akhirnya, suksesi pun menjadi ajang pertarungan lembaga survei. Karena tidak objektif, maka prediksi lembaga survei pun meleset.

Dalam Pilgub DKI 2012 lalu misalnya, sejumlah lembaga survei memprediksi pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli (Foke-Nara) bakal memenangkan suksesi. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah merilis hasil survei yang memenangkan Foke-Nara. Dengan merekrut 450 responden dan tingkat margin of error mencapai 4,8 persen, hasil survei LSI menunjukan, 43,7 persen responden memilih pasangan Foke-Nara.

Sementara pasangan Joko Widodo dan Ahok hanya meraih 14,4 persen, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (5,3 persen), Alex Noerdin-Nono Sampono (4,6 persen), Faisal Basri-Biem Benjamin (1,8 persen), dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria (0,5 persen). Sementara tingkat pemilih mengambang mencapai 29,7 persen.

Hasil Survei Media Survei Nasional (Median) yang merekrut 1.500 responden juga menempatkan Foke-Nara pada posisi teratas dengan perolehan suara 36,5 persen. Sementara Jokowi-Ahok kalah dengan pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini yang memperoleh 18,47 persen. Tingkat elektabilitas Jokowi-Ahok hanya 17,90 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono (3,59 persen), Faisal Basri-Biem Benjamin (4,05 persen) dan Hendardji Supandji-Ahmad Riza Patria (1,39 persen).

Survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang dirilis lima hari menjelang pemungutan suara juga menunjukkan, tingkat elektabilitas Foke-Nara mencapai mencapai 49,6 persen dengan angka pemilih mengambang (swing voters) sebesar 21,1 persen. Sementara pasangan Jokowi-Ahok meraih 15,8 persen, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 6,4 persen, Alex Noerdin-Nono Sampono 4,3 persen, Faisal Basri-Biem Benjamin 1,9 persen, dan Hendardji-Ahmad Riza Patria 1,0 persen.

Nyatanya, hasil rekapitulasi suara Pilgub DKI Jakarta 2012 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan Jokowi-Ahok yang memperoleh suara mayoritas hingga mencapai 1.847.157 suara. Kemudian disusul pasangan petahana, Foke-Nara (1.476.648 suara), Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini (508.113 suara), Faisal Basri-Biem Benyamin (215.953 suara). Lalu diikuti Alex Noerdin-Nono Sampono (202.643 suara), dan Hendardji Soepandji-Riza Patria (85.990 suara).

Melesetnya hasil survei itu menunjukan, sebagai sebuah lembaga ilmiah, lembaga survei tidak objektif dalam memotret persepsi publik. Bahkan, ada yang menyebut lembaga survei melakukan kebohongan publik dengan mengutak-atik persentase hasil survei untuk menyenangkan salah satu pihak saja.

Jika mengacu pada pengalaman Pilgub DKI 2012, maka tak menutup kemungkinan survei SMRC dan CSIS itu bisa saja meleset. Survei itu bisa saja salah dalam memprediksi karena kemungkinan sampel direkrut tanpa mempertimbangkan representasi populasi, baik dari aspek suku, agama, kalangan moderat dan konservatif, maupun kalangan masyarakat bawah, khususnya warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung atau warga yang menjadi korban penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bisa juga, SMRC dan CSIS hanya menyisir pendapat responden dari kalangan elit di Jakarta, termasuk warga keturunan Tionghoa yang jumlah sangat signifikan di Jakarta.

Ahok pernah berkonflik dengan warga di sekitar bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Dia pernah diprotes warga lantaran memilih cara represif: menggusur rumah warga. Ratusan Polisi Pamong Praja (PP) dan personil kepolisian dari Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dikerahkan. 20 Agustus 2015 lalu, eksekusi dilakukan. Bentrokan tak bisa dihindarkan.

Namun, ada juga pihak yang mendukung. Penggusuran tersebut dianggap bagian dari upaya Pemprov melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Kampung Pulo, terletak di Kampung Melayu, Jatinegara, merupakan kawasan padat penduduk. Wilayah itu seringkali terendam banjir akibat air sungai yang meluap. Banjir tak bisa dicegah lantaran bantaran sungai yang seharusnya terbebas dari aktivitas manusia justru disesaki penduduk.

Motif survei politik pada dasarnya tidak sekadar memotret persepsi publik terkait kandidat. Namun, juga mempengarui persepsi publik terhadap kandidat yang dijagokan. Bahkan, ada yang menyebut survei politik dibuat berdasarkan pesanan, lalu dipublikasikan ke media dengan tujuan mempengarui persepsi publik. Lewat publikasi hasil survei, kandidat yang dijagokan lembaga survei, dapat menjadi magnet media, lalu diberitakan secara masif sehingga mengesankan sosok tersebut adalah pilihan mayoritas publik.

Karenanya, meski yang dijagokan diterpa isu negatif, lembaga survei nampaknya tetap mempertahankan jagonya di posisi teratas di tingkat elektabilitas, sambil berupaya mempengarui pemilih lain yang belum menentukan pilihan politiknya. Inilah yang disebut bandwagon effect, dengan tujuan mengubah preferensi politik calon pemilih melalui penetrasi pemberitaan hasil survei yang masif. Bandwagon effect juga cenderung membidik pemilih yang belum menentukan pilihan secara pasti. Tetapi, ada juga underdog effect yang menguntungkan kandidat yang diprediksi bakal kalah dalam pemilihan. Pemberitaan hasil survei akan menguatkan dukungan kepada kandidat yang diprediksi bakal kalah dalam pemilihan karena faktor simpati. Namun, pengaruhnya tidak begitu signifikan dibandingkan bandwagon effect.

Idealnya, pemberitaan di media tidak seputar elektabilitas sang calon. Namun, mengkritisi teknik pengambilan sampel, menganalisa substansi kuisioner yang diajukan kepada responden, memperhatikan sebaran sampel yang merepresentasikan populasi, termasuk mempertanyakan biaya survei dan donatur yang membiayai survei. Memang belum ada yang menyimpulkan jika publikasi hasil riset opini publik dapat memengarui pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun, ada dampak langsung dan tidak langsung dari publikasi survei terhadap sikap atau pilihan pemilih.

Hasil survei pra pemilihan dapat memproduksi liputan media karena media cenderung memberitakan sosok yang popular dan diprediksi akan menang. Selain itu, popularitas kandidat juga bisa menarik minat elit partai untuk memastikan dukungannya kepada calon yang bertarung di ajang suksesi, termasuk akan meningkatkan penyumbang dana kampanye.

M. Yamin Panca Setia

 

http://akarpadinews.com/read/polhukam/utak-atik-survei-politik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s