Siasat Ahok Saat Terpojok

BASUKI Tjahaja Purnama (Ahok) mulai mengubah siasat politiknya. Ahok yang awalnya gembar-gembor akan maju di ajang suksesi DKI Jakarta lewat jalur independen, kini “meloncat” ke partai politik. Cara itu ditempuh di saat Teman Ahok, pendukung utamanya, tengah terpojok.

Ahok kemungkinan meninggalkan Teman Ahok, dengan alasan, syarat dukungan lewat jalur independen, tidak mudah dipenuhi. Padahal, Teman Ahok sudah “merayakan” keberhasilannya meraih 1.024.632 kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendukung Ahok di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

“Nanti saya akan ketemu Teman Ahok sebelum Lebaran. Gua tanya nih, bagaimana, kita masih mau pakai tiket sulit atau mau tiket yang mudah. Prinsipnya tiga partai (Golkar, Nasdem, dan Hanura) mau dukung,” ujar Ahok kepada pers usai di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Jumat (24/6).

Rupanya, manuver serupa dilakoni Teman Ahok. Di kala tengah menuai sorotan publik, Teman Ahok yang awalnya alergi terhadap partai politik, tiba-tiba merapat ke partai pendukung Ahok.

Siasat itu dilakukan setelah khalayak dikejutkan dengan pengakuan para “mantan” Teman Ahok. Mereka menyebut, proses pengumpulan KTP untuk Ahok yang dilakukan Teman Ahok, diwarnai praktik manipulatif. Nyanyian mantan Teman Ahok itu memunculkan sejumlah pertanyaan.

Apa benar satu juta lebih pemilik KTP itu diberikan untuk mendukung Ahok? Bagaimana proses pengumpulannya? Apakah pemilik KTP secara sukarela memberikan KTP miliknya kepada Teman Ahok? Apakah ada iming-iming tertentu sehingga warga tertarik untuk memberikan KTP pada Teman Ahok?

Tak hanya itu, sumber dana Teman Ahok pun menjadi sorotan. Pasalnya, beredar kabar organisasi pendukung Ahok itu kecipratan uang Rp30 miliar dari pengembang proyek reklamasi yang tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang yang menyebut jika aliran uang sebesar Rp30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta diberikan kepada Teman Ahok melalui staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja dan lembaga survei, Cyrus Network. Majalah Tempo pun mengumbar laporan yang sama.

Bisa Dipidanakan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, jika terbukti ada manipulasi, pencalonan Ahok bisa dibatalkan. Bahkan, bisa mengarah pada tindak pidana. “Tidak saja membatalkan pencalonan tetapi menyeret mereka (Teman Ahok) ke ranah pidana,” katanya seraya mendesak aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu menindaklanjuti dugaan praktik manipulasi itu.

Politisi PKS itu menilai, Teman Ahok yang diduga memperoleh sumbangan secara ilegal, lalu mengumpulkan KTP masyarakat secara ilegal, dalam arti tidak khusus untuk Pilkada, dapat masuk ke ranah korupsi dan penipuan.

Lima mantan Teman Ahok yakni Paulus Romindo, Richard Sukarno, Dodi Hendaryadi, Husnul, dan Dhela, sebelumnya mengungkap adanya dugaan ketidakberesan dalam proses pengumpulan KTP untuk Ahok. Cara-cara yang dilakukan instan, tanpa melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara itu ditempuh lantaran mereka dituntut mengejar target pengumpulan KTP.

“Mereka (Teman Ahok) banyak melakukan manipulasi terhadap satu juta KTP,” kata Paulus Romindo, mantan Teman Ahok yang pernah menjadi penanggungjawab (PJ) untuk wilayah Jakarta Utara. Misalnya, dia mencontohkan, ada temuan dobel KTP, pengumpulan KTP dibantu oleh oknum pemerintahan di kelurahan masing-masing, menggunakan KTP yang dikumpulkan untuk program kartu keluarga sehat Jokowi, menyewa jasa oknum kelurahan dan membeli dari konter pulsa.

Sebelumnya, sempat pula beredar kabar jika pengumpulan KTP milik driver Go-Jek untuk mendukung Ahok dilakukan secara masif dan terkoordinir. Saat mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta, lantaran mendukung Ahok yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Teman Ahok mendapat “perlakuan lebih” dari aparat kelurahan. Dengan “berseragam” Teman Ahok, segala urusan dimudahkan.

Satu juta lebih KTP yang berhasil dikumpulkan Teman Ahok tentu harus diuji validitasnya. Jika sekadar menunjukan fotocopy KTP, Teman Ahok tidak dapat mengklaim jika satu juta KTP itu, merepresentasikan dukungan satu juta pemilik suara di DKI Jakarta.

Apalagi, jika dilakukan dengan cara-cara serampangan, menggunakan jasa calo KTP mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan. Perlu dipastikan jika KTP itu diserahkan warga karena memang mendukung Ahok sebagai calon gubernur di Pilkada 2017 nanti, bukan karena terkait kepentingan lain.

Jika mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang disahkan DPR pada 2 Juni 2016 lalu, proses verifikasi KTP calon independen sangat ketat.

Penyelenggara Pemilu dituntut untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual, dengan menemui langsung setiap warga yang telah menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon harus menghadirkan mereka di Kantor PPS.

Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan warga terhadap calon dinyatakan batal. Verifikasi faktual paling lambat dilakukan selama 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Paulus dan mantan Teman Ahok lainnya mengaku, dugaan penyimpangan itu diungkap lantaran khawatir terseret dugaan kasus korupsi reklamasi yang tengah dibidik KPK. Mereka ketar-ketir tatkala makin santer informasi adanya aliran dana sebesar Rp30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta ke Teman Ahok.

Paulus yang mengaku keluar dari Teman Ahok tanggal 31 Mei 2016, merasa perlu menyampaikan ketidakberesan itu lantaran namanya masih tercantum dalam struktur kepengurusan Teman Ahok.

Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji akan mengeluarkan Sprinlidik untuk mengusut dugaan adanya aliran dana itu. Pernyataan itu ditegaskan Agus saat menjawab pertanyaan Junimart Girsang, saat rapat dengar pendapat (RDP) digelar Komisi III DPR dengan KPK belum lama ini. Menurut pengakuan Junimart, KPK sudah melakukan penyelidikan non pro justitia sejak April lalu.

Selain mengungkap adanya dugaan ketidakberesan dalam pengumpulan KTP, mantan Teman Ahok lainnya juga mengungkap persoalan dana yang dikucurkan Teman Ahok untuk keperluan gaji dan operasional.

Dalam struktur kepengurusan, Teman Ahok terdiri dari penanggungjawab yang bertanggungjawab atas 153 posko di 153 kelurahan di Jakarta. Tugasnya, mengumpulkan KTP untuk diserahkan ke Koordinator Posko (Koorpos). Soal apakah KTP yang dikumpulkan itu diverifikasi atau tidak, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Teman Ahok di pusat.

Paulus juga mengungkap tidak benar jika Teman Ahok adalah relawan. “Kami ini dikontrak. Ada SK dan surat tugas,” ujarnya. Mungkin, lebih tepatnya disebut volunter karena digaji dan bekerja sesuai target pengumpulan KTP. Dalam satu minggu, mereka harus mengumpulkan 140 KTP dengan honor sebesar Rp500 ribu. Namun, memasuki minggu ke empat, Paulus menambahkan, biayanya rada berbeda.

Selain mendapat Rp500 ribu dari honor pengumpulan KTP, diberi pula ongkos operasional Rp500 ribu. Dalam sebulan, honor yang didapat mencapai Rp2,1 juta. Pengurus Teman Ahok yang selevel Paulus berjumlah 152 orang. Paulus memperkirakan, total honor penanggungjawab posko perbulan bisa mencapai Rp459 juta, lalu dikalikan 11 bulan sehingga totalnya mencapai Rp5,049 miliar. Untuk mendukung kerjanya, para pengurus Teman Ahok mendapatkan seragam dan fasilitas laptop, handphone, dan printer.

Sementara honor untuk pengurus di atasnya, Paulus mengaku tidak mengetahui karena informasinya sangat tertutup. Dia tidak pernah diinformasikan besaran dana yang dikelola Teman Ahok beserta sumbernya. Seharusnya, jika Teman Ahok merupakan organisasi relawan, pengelolaan dana harus transparan dan tidak perlu mengejar target pencapaian jumlah KTP.

Sontak, pengakuan mantan Teman Ahok itu menimbulkan reaksi pengurus Teman Ahok yang masih aktif. Dalam pernyataan persnya, Teman Ahok menyebut, para mantan Teman Ahok itu adalah orang-orang yang berada dalam barisan sakit hati yang melakukan politisasi.

Menurut juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, ada upaya pembusukan yang dilakukan seolah-olah dari dalam. Dia menganggap, para mantan Teman Ahok itu adalah orang-orang yang tersingkir, tiba-tiba menggembosi gerakan.

Amelia pun mengutip informasi yang didapat jika ada gerakan sebuah Ormas yang tugasnya mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka. Dia lalu menduga jika manuver mantan Teman Ahok itu tidak terlepas dari pernyataan politisi dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi.

Tudingan itu sebenarnya diarahkan ke Junimart Girsang. Dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan di TV One, 21 Juni 2016, Junivert mengabarkan, akan ada berita baru. “Akan ada berita baru, dari internal Teman Ahok,” katanya. Besoknya, mantan Teman Ahok berbicara soal ketidakberesan Teman Ahok.

Soal sumber dana, Amelia mengklaim, dana bersumber dari penjualan merchandise. Posko partisipasi juga dibentuk dan dibiayai sendiri oleh warga. Pertanyaannya, apa mungkin dalam waktu singkat hasil penjualan merchandise itu cukup untuk memberikan honor dan membiaya operasional yang nilainya tidak kecil?

Dalam kesempatan itu, Amelia juga menyebut, Paulus dan teman-temannya, dikeluarkan dari struktur karena berbuat curang dalam pengumpulan KTP via Posko Teman Ahok.

“Mulai dari pemalsuan tanda tangan, mengarang no handphone dan lainnya.” Dia memastikan semua KTP yang masuk diverifikasi lewat sistem sebelum KTP dikumpulkan. Soal kebenaran klaim itu, KPU Daerah DKI Jakarta berwenang untuk membuktikannya lewat verifikasi adminstratif dan faktual.

Inkonsistensi

Merapatnya Ahok ke partai politik jelang suksesi, dikritik Adhyaksa Dault. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga berniat maju di ajang Pilkada DKI itu menilai, seorang pemimpin harus konsisten dengan sikapnya. “Katanya mau independen, sekarang dia meninggalkan pendukungnya, malah mendekati ke partai. Pemimpin harusnya konsisten,” kritik Adhyaksa.

Sebelumnya, Ahok keukeuh untuk maju di ajang suksesi lewat jalur independen, berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dia enggan menggunakan partai politik lantaran menganggap maharnya kelewat mahal. Dari hitungan Ahok, mahar yang diberikan kepada partai bisa mencapai Rp100-200 miliar.

Meski demikian, Ahok yang menunjukan glagat ingin mendapatkan dukungan dari partai politik. Apalagi, setelah adanya dukungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Ahok sebelumnya mendapat sinyal dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Namun, Ahok terkesan rada jual mahal lantaran merasa lebih percaya dengan dukungan Teman Ahok.

Merasa yakin dapat mengumpulkan KTP sebagai syarat maju sebagai calon independen, Ahok memilih pasif dengan partai politik. Dia seakan menunggu pinangan partai politik. Bahkan, Ahok pernah mengingatkan partai-partai yang ingin mendukungnya minta izin Teman Ahok. Bagi elit partai politik, pernyataan Ahok itu merendahkan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menunjukan sinyal ketertarikannya dengan Ahok. Dia juga sempat menimang-nimang kader PDIP yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk berpasangan dengannya. Namun, Ahok memberi syarat, Djarot harus hengkang dari PDIP dan maju bersama lewat jalur independen. Djarot menolak tawaran Ahok itu.

Kini, PDIP dan Ahok saling serang. Serangan terhadap Teman Ahok bisa jadi balasan dari elit PDIP yang pernah berang lantaran Teman Ahok mempublikasikan gambar karikatur yang merugikan PDIP. Karikatur itu mengambarkan Ahok seakan sedang dihipnotis PDIP yang digambarkan sosok hitam berkepala banteng dengan mata merah.

Di belakang gambar Ahok yang mengenakan baju dinas Gubernur DKI itu, ada relawan yang mengajaknya untuk maju lewat jalur independen. Lalu, ada tulisan, “Maju Independen Saja, Pak Ahok!”

Ahok pun seakan jual mahal lantaran beberapa lembaga survei menempatkan elektabilitasnya paling atas. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang menempatkan elektabilitas Ahok 45 persen. Hasil polling yang dilakukan Survey & Polling Indonesia (SPIN) yang dipublikasi di Jakarta, Selasa lalu juga menyatakan, Ahok masih mengungguli calon lainnya (34,1 persen) seperti Sandiaga Uno (15,2 persen), Yusril Ihza Mahendra (14,7 persen), Adhyaksa Dault (11, 2 persen), Abraham Lunggana (10,7 persen), Sjafrie Sjamsoeddin (9,5 persen), dan Hasnaeni Moein (4,6 persen).

Namun, hasil survei kadang tidak berbanding lurus dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Apalagi, survei dilakukan oleh lembaga survei yang juga merangkap konsultan politik. Seperti diketahui, Ahok punya hubungan spesial dengan Sunny Tanuwidjaja, peneliti CSIS yang disebut Ahok, “anak magang” di Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.

Di atas kertas, Ahok bisa saja unggul menurut hasil survei. Namun, apakah proses merekrut sampel itu mempertimbangkan asas proporsionalitas dan representasi dengan populasi. Bisa saja, Ahok dinyatakan menang oleh lembaga survei karena tidak merekrut responden dari masyarakat Betawi, kalangan umat Islam yang konservatif, maupun kalangan masyarakat bawah, khususnya warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung atau warga yang menjadi korban penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil survei yang dirilis media, tentu punya motif. Tidak sekadar menunjukan siapa kandidat yang diperkirakan menang dalam pertarungan. Namun, lewat publikasi di media massa, hasil survei menjadi instrumen untuk menggiring persepsi publik agar memilih salah satu kandidat yang dijagokan lembaga survei. Sang kandidat yang dijagokan, tentu ditempatkan di posisi puncak, dengan tingkat elektabilitas yang tinggi. Bermodal elektabilitas tinggi versi lembaga survei, kemungkinan akan memancing kontribusi para donatur untuk mendukung kampanyenya.

Hasil survei juga bisa menarik minat elite partai untuk mengusungnya. Apalagi, rlit partai yang pragmatis, lebih menjagokan calon yang diperkirakan bakal menang? Keputusan Golkar mendukung Ahok misalnya. Ahok pernah keluar dari Golkar dan resmi bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lantaran berkepentingan maju menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Joko Widodo sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Kini, Ahok dan Golkar mesra kembali. Keduanya yang sempat berseberangan, disatukan kembali lantaran kesamaan kepentingan.

Perlu diketahui, persepsi masyarakat senantiasa berubah. Hari ini memilih A, besok atau lusa, memilih B, atau C. Artinya, tingkat elektabilitas kandidat yang tadinya tinggi, bisa saja “terjun bebas” lantaran diterpa isu atau peristiwa-peristiwa hukum yang merontokkan citranya.

Survei sebenarnya kegiatan ilmiah. Ada prosedur yang harus dilalui agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Survei tidak hanya berbicara jumlah sampel, tetapi sebaran sampel, yang menggambarkan populasi.

Karena hasil survei rada meragukan objektifitasnya, maka semua sosok yang disebut-sebut layak menjadi calon gubernur DKI Jakarta, punya kans untuk memenangi pertarungan. Syaratnya, tidak cukup sekadar blusukan dan mengandalkan pernyataan-pernyataan yang berseberangan dengan petahana. Mereka harus memahami betul karakter dan preferensi pemilih Jakarta.

Pemahaman tentang preferensi pemilih akan memudahkan kandidat melakukan penetrasi secara efektif dan mempengarui pilihan politik warga. Karakter pemilih Jakarta umumnya yang lebih bersifat rasional, menentukan pilihan politiknya berdasarkan misi, visi, dan program yang ditawarkan para calon, termasuk pertimbangan ideologis. Karenanya, penting bagi para calon menyakinkan warga dengan mempromosikan misi, visi, program, termasuk rekam jejaknya.

Gerakan Parsial

Gerakan non partai seperti Teman Ahok, sebenarnya mewarnai demokrasi di negara ini. Tentu, perannya diharapkan dapat menutupi kelemahan partai politik dalam mendorong partisipasi politik warga di ajang suksesi.

Namun, sebagai gerakan politik, sangat disayangkan jika Teman Ahok melakukan cara-cara instan, parsial, dan manipulatif. Dalam melakukan seringkali Ahokers dikritik lantaran kelewat membabi buta membela Ahok. Di dunia maya, Ahokers membully siapa saja yang mengkritik Ahok. Seakan-akan, Ahok adalah malaikat yang suci dari dosa. Media sosial pun penuh dengan sampah, bukan pesan-pesan yang mendidik nalar politik khalayak. Meski diakui, ada keberhasilan yang ditorehkan Ahok selama memimpin Jakarta.

Selain itu, sebuah gerakan non partai akan menjadi kekuatan jika mengusung pemimpin yang dicintai rakyat, khususnya kalangan masyarakat kelas bawah. Sementara Ahok dikenang sebagai pemimpin yang mengedepankan emosi saat berhadapan dengan warga yang menghuni di atas tanah negara.

Cara-cara penggusuran yang diutamakan, daripada menggelar dialog yang melahirkan konsensus bersama. Pengusuran di Kampung Pulo, Kalijodo, dan beberapa daerah lainnya, menjadi memori yang menyakitkan bagi warga yang menjadi korban penggusuran.

Ahok lebih memilih cara-cara menyeruduk, menolak kompromi sehingga mematik perlawanan warga. Saat mengeksekusi warga di Kampung Pulo, terjadi bentrokan antara warga dengan aparat. Warga juga menolak direlokasi karena menganggap rusun yang disediakan Pemprov tidak sebanding dengan nilai lahan dan bangunan yang mereka bangun di Kampung Pulo. Warga ingin ganti untung, bukan ganti rugi. Warga juga menagih janji Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, yang akan membayar kerugian, termasuk kandang ayam warga yang kena gusur.

Warga Kampung Pulo juga menolak tinggal di rusun lantaran harus membayar sewa. Namun, Pemprov berdalih, sewa wajib dibayar warga untuk menghindari terjadinya perpindahan hak kepemilikan rusun itu. Pemprov tidak ingin rusun yang disediakan untuk warga Kampung Pulo dijual, beralih kepemilikan ke orang-orang kaya.

Walau bagaimana pun, warga yang menempati tanah negara perlu diakomodir Pemprov. Apalagi, di antara mereka ada yang sudah sekian lama tinggal di sana. Warga juga mengantongi surat yang diteken Kepala Kantor Pertanahan Jakarta yang menegaskan, hak atas penggantian tanah dan bangunan berdasarkan penilaian independen sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

Sebagai sebuah gerakan massa, Teman Ahok juga tidak menunjukan karakter ideologis, sekadar berorientasi pragmatis. Padahal, ideologi merupakan ruh sebuah gerakan. Akibatnya kesadaran tidak terbangun di tingkat akar rumput. Partisipasi politik rakyat pun terkesan direkayasa.

Gerakan non partai juga baiknya muncul dari kesadaran masyarakat dalam mencermati realitas yang dialaminya, bukan sekadar menampung ambisi politisi. Desakan perubahan dari masyarakat bawah yang mengharapkan kehidupannya lebih baik harusnya menjadi stimulan untuk memobilisasi dukungan warga.

Gerakan non partai juga idealnya tidak sekadar berorientasi jangka pendek: mengantarkan calon yang diusungnya menjadi pemenang suksesi. Namun juga bertanggungjawab dalam melakukan pendidikan politik kepada rakyat, meningkatkan partisipasi politik, mengukuhkan demokrasi menjadi lebih mapan dan konsolidatif.

Para Ahokers boleh saja mengklaim Ahok adalah pemimpin yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin lainnya. Namun, belum tentu Ahok dianggap yang terbaik bagi rakyat DKI Jakarta umumnya.

Ahok yang dianggap baik pun bisa saja berubah menjadi jahat. Karenanya, sebagai gerakan yang mengatasnamakan kepentingan warga DKI Jakarta, maka tatkala sukses memenangkan kadidat yang diusungnya, gerakan tersebut bertanggungjawab mengontrol kekuasaan agar senantiasa berjalan dengan kepentingan warga.

M. Yamin Panca Setia

Editor : M. Yamin Panca Setia | Sumber : Antara/Berbagai sumber
25 Jun 16, 06:22 WIB | dilihat 3373

AKARPADINEWS.COM | BASUKI Tjahaja Purnama (Ahok) mulai mengubah siasat politiknya. Ahok yang awalnya gembar-gembor akan maju di ajang suksesi DKI Jakarta lewat jalur independen, kini “meloncat” ke partai politik. Cara itu ditempuh di saat Teman Ahok, pendukung utamanya, tengah terpojok.

Ahok kemungkinan meninggalkan Teman Ahok, dengan alasan, syarat dukungan lewat jalur independen, tidak mudah dipenuhi. Padahal, Teman Ahok sudah “merayakan” keberhasilannya meraih 1.024.632 kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendukung Ahok di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

“Nanti saya akan ketemu Teman Ahok sebelum Lebaran. Gua tanya nih, bagaimana, kita masih mau pakai tiket sulit atau mau tiket yang mudah. Prinsipnya tiga partai (Golkar, Nasdem, dan Hanura) mau dukung,” ujar Ahok kepada pers usai di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Jumat (24/6).

Rupanya, manuver serupa dilakoni Teman Ahok. Di kala tengah menuai sorotan publik, Teman Ahok yang awalnya alergi terhadap partai politik, tiba-tiba merapat ke partai pendukung Ahok.

Siasat itu dilakukan setelah khalayak dikejutkan dengan pengakuan para “mantan” Teman Ahok. Mereka menyebut, proses pengumpulan KTP untuk Ahok yang dilakukan Teman Ahok, diwarnai praktik manipulatif. Nyanyian mantan Teman Ahok itu memunculkan sejumlah pertanyaan.

Apa benar satu juta lebih pemilik KTP itu diberikan untuk mendukung Ahok? Bagaimana proses pengumpulannya? Apakah pemilik KTP secara sukarela memberikan KTP miliknya kepada Teman Ahok? Apakah ada iming-iming tertentu sehingga warga tertarik untuk memberikan KTP pada Teman Ahok?

Tak hanya itu, sumber dana Teman Ahok pun menjadi sorotan. Pasalnya, beredar kabar organisasi pendukung Ahok itu kecipratan uang Rp30 miliar dari pengembang proyek reklamasi yang tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adalah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang yang menyebut jika aliran uang sebesar Rp30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta diberikan kepada Teman Ahok melalui staf khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja dan lembaga survei, Cyrus Network. Majalah Tempo pun mengumbar laporan yang sama.

Bisa Dipidanakan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, jika terbukti ada manipulasi, pencalonan Ahok bisa dibatalkan. Bahkan, bisa mengarah pada tindak pidana. “Tidak saja membatalkan pencalonan tetapi menyeret mereka (Teman Ahok) ke ranah pidana,” katanya seraya mendesak aparat penegak hukum dan penyelenggara Pemilu menindaklanjuti dugaan praktik manipulasi itu.

Politisi PKS itu menilai, Teman Ahok yang diduga memperoleh sumbangan secara ilegal, lalu mengumpulkan KTP masyarakat secara ilegal, dalam arti tidak khusus untuk Pilkada, dapat masuk ke ranah korupsi dan penipuan.

Lima mantan Teman Ahok yakni Paulus Romindo, Richard Sukarno, Dodi Hendaryadi, Husnul, dan Dhela, sebelumnya mengungkap adanya dugaan ketidakberesan dalam proses pengumpulan KTP untuk Ahok. Cara-cara yang dilakukan instan, tanpa melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Cara itu ditempuh lantaran mereka dituntut mengejar target pengumpulan KTP.

“Mereka (Teman Ahok) banyak melakukan manipulasi terhadap satu juta KTP,” kata Paulus Romindo, mantan Teman Ahok yang pernah menjadi penanggungjawab (PJ) untuk wilayah Jakarta Utara. Misalnya, dia mencontohkan, ada temuan dobel KTP, pengumpulan KTP dibantu oleh oknum pemerintahan di kelurahan masing-masing, menggunakan KTP yang dikumpulkan untuk program kartu keluarga sehat Jokowi, menyewa jasa oknum kelurahan dan membeli dari konter pulsa.

Sebelumnya, sempat pula beredar kabar jika pengumpulan KTP milik driver Go-Jek untuk mendukung Ahok dilakukan secara masif dan terkoordinir. Saat mengumpulkan KTP warga DKI Jakarta, lantaran mendukung Ahok yang kini masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Teman Ahok mendapat “perlakuan lebih” dari aparat kelurahan. Dengan “berseragam” Teman Ahok, segala urusan dimudahkan.

Satu juta lebih KTP yang berhasil dikumpulkan Teman Ahok tentu harus diuji validitasnya. Jika sekadar menunjukan fotocopy KTP, Teman Ahok tidak dapat mengklaim jika satu juta KTP itu, merepresentasikan dukungan satu juta pemilik suara di DKI Jakarta.

Apalagi, jika dilakukan dengan cara-cara serampangan, menggunakan jasa calo KTP mulai dari tingkat RT, kelurahan, hingga kecamatan. Perlu dipastikan jika KTP itu diserahkan warga karena memang mendukung Ahok sebagai calon gubernur di Pilkada 2017 nanti, bukan karena terkait kepentingan lain.

Jika mengacu pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang disahkan DPR pada 2 Juni 2016 lalu, proses verifikasi KTP calon independen sangat ketat.

Penyelenggara Pemilu dituntut untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual, dengan menemui langsung setiap warga yang telah menyerahkan KTP-nya. Jika pendukung calon tak bisa ditemui, maka pasangan calon harus menghadirkan mereka di Kantor PPS.

Namun, jika pasangan calon tak bisa menghadirkan pendukung mereka ke Kantor PPS, maka dukungan warga terhadap calon dinyatakan batal. Verifikasi faktual paling lambat dilakukan selama 28 hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

Paulus dan mantan Teman Ahok lainnya mengaku, dugaan penyimpangan itu diungkap lantaran khawatir terseret dugaan kasus korupsi reklamasi yang tengah dibidik KPK. Mereka ketar-ketir tatkala makin santer informasi adanya aliran dana sebesar Rp30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta ke Teman Ahok.

Paulus yang mengaku keluar dari Teman Ahok tanggal 31 Mei 2016, merasa perlu menyampaikan ketidakberesan itu lantaran namanya masih tercantum dalam struktur kepengurusan Teman Ahok.

Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji akan mengeluarkan Sprinlidik untuk mengusut dugaan adanya aliran dana itu. Pernyataan itu ditegaskan Agus saat menjawab pertanyaan Junimart Girsang, saat rapat dengar pendapat (RDP) digelar Komisi III DPR dengan KPK belum lama ini. Menurut pengakuan Junimart, KPK sudah melakukan penyelidikan non pro justitia sejak April lalu.

Selain mengungkap adanya dugaan ketidakberesan dalam pengumpulan KTP, mantan Teman Ahok lainnya juga mengungkap persoalan dana yang dikucurkan Teman Ahok untuk keperluan gaji dan operasional.

Dalam struktur kepengurusan, Teman Ahok terdiri dari penanggungjawab yang bertanggungjawab atas 153 posko di 153 kelurahan di Jakarta. Tugasnya, mengumpulkan KTP untuk diserahkan ke Koordinator Posko (Koorpos). Soal apakah KTP yang dikumpulkan itu diverifikasi atau tidak, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Teman Ahok di pusat.

Paulus juga mengungkap tidak benar jika Teman Ahok adalah relawan. “Kami ini dikontrak. Ada SK dan surat tugas,” ujarnya. Mungkin, lebih tepatnya disebut volunter karena digaji dan bekerja sesuai target pengumpulan KTP. Dalam satu minggu, mereka harus mengumpulkan 140 KTP dengan honor sebesar Rp500 ribu. Namun, memasuki minggu ke empat, Paulus menambahkan, biayanya rada berbeda.

Selain mendapat Rp500 ribu dari honor pengumpulan KTP, diberi pula ongkos operasional Rp500 ribu. Dalam sebulan, honor yang didapat mencapai Rp2,1 juta. Pengurus Teman Ahok yang selevel Paulus berjumlah 152 orang. Paulus memperkirakan, total honor penanggungjawab posko perbulan bisa mencapai Rp459 juta, lalu dikalikan 11 bulan sehingga totalnya mencapai Rp5,049 miliar. Untuk mendukung kerjanya, para pengurus Teman Ahok mendapatkan seragam dan fasilitas laptop, handphone, dan printer.

Sementara honor untuk pengurus di atasnya, Paulus mengaku tidak mengetahui karena informasinya sangat tertutup. Dia tidak pernah diinformasikan besaran dana yang dikelola Teman Ahok beserta sumbernya. Seharusnya, jika Teman Ahok merupakan organisasi relawan, pengelolaan dana harus transparan dan tidak perlu mengejar target pencapaian jumlah KTP.

Sontak, pengakuan mantan Teman Ahok itu menimbulkan reaksi pengurus Teman Ahok yang masih aktif. Dalam pernyataan persnya, Teman Ahok menyebut, para mantan Teman Ahok itu adalah orang-orang yang berada dalam barisan sakit hati yang melakukan politisasi.

Menurut juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, ada upaya pembusukan yang dilakukan seolah-olah dari dalam. Dia menganggap, para mantan Teman Ahok itu adalah orang-orang yang tersingkir, tiba-tiba menggembosi gerakan.

Amelia pun mengutip informasi yang didapat jika ada gerakan sebuah Ormas yang tugasnya mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka. Dia lalu menduga jika manuver mantan Teman Ahok itu tidak terlepas dari pernyataan politisi dalam sebuah acara di salah satu stasiun televisi.

Tudingan itu sebenarnya diarahkan ke Junimart Girsang. Dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) yang ditayangkan di TV One, 21 Juni 2016, Junivert mengabarkan, akan ada berita baru. “Akan ada berita baru, dari internal Teman Ahok,” katanya. Besoknya, mantan Teman Ahok berbicara soal ketidakberesan Teman Ahok.

Soal sumber dana, Amelia mengklaim, dana bersumber dari penjualan merchandise. Posko partisipasi juga dibentuk dan dibiayai sendiri oleh warga. Pertanyaannya, apa mungkin dalam waktu singkat hasil penjualan merchandise itu cukup untuk memberikan honor dan membiaya operasional yang nilainya tidak kecil?

Dalam kesempatan itu, Amelia juga menyebut, Paulus dan teman-temannya, dikeluarkan dari struktur karena berbuat curang dalam pengumpulan KTP via Posko Teman Ahok.

“Mulai dari pemalsuan tanda tangan, mengarang no handphone dan lainnya.” Dia memastikan semua KTP yang masuk diverifikasi lewat sistem sebelum KTP dikumpulkan. Soal kebenaran klaim itu, KPU Daerah DKI Jakarta berwenang untuk membuktikannya lewat verifikasi adminstratif dan faktual.

Inkonsistensi

Merapatnya Ahok ke partai politik jelang suksesi, dikritik Adhyaksa Dault. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga berniat maju di ajang Pilkada DKI itu menilai, seorang pemimpin harus konsisten dengan sikapnya. “Katanya mau independen, sekarang dia meninggalkan pendukungnya, malah mendekati ke partai. Pemimpin harusnya konsisten,” kritik Adhyaksa.

Sebelumnya, Ahok keukeuh untuk maju di ajang suksesi lewat jalur independen, berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dia enggan menggunakan partai politik lantaran menganggap maharnya kelewat mahal. Dari hitungan Ahok, mahar yang diberikan kepada partai bisa mencapai Rp100-200 miliar.

Meski demikian, Ahok yang menunjukan glagat ingin mendapatkan dukungan dari partai politik. Apalagi, setelah adanya dukungan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Ahok sebelumnya mendapat sinyal dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Namun, Ahok terkesan rada jual mahal lantaran merasa lebih percaya dengan dukungan Teman Ahok.

Merasa yakin dapat mengumpulkan KTP sebagai syarat maju sebagai calon independen, Ahok memilih pasif dengan partai politik. Dia seakan menunggu pinangan partai politik. Bahkan, Ahok pernah mengingatkan partai-partai yang ingin mendukungnya minta izin Teman Ahok. Bagi elit partai politik, pernyataan Ahok itu merendahkan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menunjukan sinyal ketertarikannya dengan Ahok. Dia juga sempat menimang-nimang kader PDIP yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk berpasangan dengannya. Namun, Ahok memberi syarat, Djarot harus hengkang dari PDIP dan maju bersama lewat jalur independen. Djarot menolak tawaran Ahok itu.

Kini, PDIP dan Ahok saling serang. Serangan terhadap Teman Ahok bisa jadi balasan dari elit PDIP yang pernah berang lantaran Teman Ahok mempublikasikan gambar karikatur yang merugikan PDIP. Karikatur itu mengambarkan Ahok seakan sedang dihipnotis PDIP yang digambarkan sosok hitam berkepala banteng dengan mata merah.

Di belakang gambar Ahok yang mengenakan baju dinas Gubernur DKI itu, ada relawan yang mengajaknya untuk maju lewat jalur independen. Lalu, ada tulisan, “Maju Independen Saja, Pak Ahok!”

Ahok pun seakan jual mahal lantaran beberapa lembaga survei menempatkan elektabilitasnya paling atas. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang menempatkan elektabilitas Ahok 45 persen. Hasil polling yang dilakukan Survey & Polling Indonesia (SPIN) yang dipublikasi di Jakarta, Selasa lalu juga menyatakan, Ahok masih mengungguli calon lainnya (34,1 persen) seperti Sandiaga Uno (15,2 persen), Yusril Ihza Mahendra (14,7 persen), Adhyaksa Dault (11, 2 persen), Abraham Lunggana (10,7 persen), Sjafrie Sjamsoeddin (9,5 persen), dan Hasnaeni Moein (4,6 persen).

Namun, hasil survei kadang tidak berbanding lurus dengan hasil perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Apalagi, survei dilakukan oleh lembaga survei yang juga merangkap konsultan politik. Seperti diketahui, Ahok punya hubungan spesial dengan Sunny Tanuwidjaja, peneliti CSIS yang disebut Ahok, “anak magang” di Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta.

Di atas kertas, Ahok bisa saja unggul menurut hasil survei. Namun, apakah proses merekrut sampel itu mempertimbangkan asas proporsionalitas dan representasi dengan populasi. Bisa saja, Ahok dinyatakan menang oleh lembaga survei karena tidak merekrut responden dari masyarakat Betawi, kalangan umat Islam yang konservatif, maupun kalangan masyarakat bawah, khususnya warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung atau warga yang menjadi korban penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil survei yang dirilis media, tentu punya motif. Tidak sekadar menunjukan siapa kandidat yang diperkirakan menang dalam pertarungan. Namun, lewat publikasi di media massa, hasil survei menjadi instrumen untuk menggiring persepsi publik agar memilih salah satu kandidat yang dijagokan lembaga survei. Sang kandidat yang dijagokan, tentu ditempatkan di posisi puncak, dengan tingkat elektabilitas yang tinggi. Bermodal elektabilitas tinggi versi lembaga survei, kemungkinan akan memancing kontribusi para donatur untuk mendukung kampanyenya.

Hasil survei juga bisa menarik minat elite partai untuk mengusungnya. Apalagi, rlit partai yang pragmatis, lebih menjagokan calon yang diperkirakan bakal menang? Keputusan Golkar mendukung Ahok misalnya. Ahok pernah keluar dari Golkar dan resmi bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) lantaran berkepentingan maju menjadi calon wakil gubernur, mendampingi Joko Widodo sebagai calon gubernur di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu. Kini, Ahok dan Golkar mesra kembali. Keduanya yang sempat berseberangan, disatukan kembali lantaran kesamaan kepentingan.

Perlu diketahui, persepsi masyarakat senantiasa berubah. Hari ini memilih A, besok atau lusa, memilih B, atau C. Artinya, tingkat elektabilitas kandidat yang tadinya tinggi, bisa saja “terjun bebas” lantaran diterpa isu atau peristiwa-peristiwa hukum yang merontokkan citranya.

Survei sebenarnya kegiatan ilmiah. Ada prosedur yang harus dilalui agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Survei tidak hanya berbicara jumlah sampel, tetapi sebaran sampel, yang menggambarkan populasi.

Karena hasil survei rada meragukan objektifitasnya, maka semua sosok yang disebut-sebut layak menjadi calon gubernur DKI Jakarta, punya kans untuk memenangi pertarungan. Syaratnya, tidak cukup sekadar blusukan dan mengandalkan pernyataan-pernyataan yang berseberangan dengan petahana. Mereka harus memahami betul karakter dan preferensi pemilih Jakarta.

Pemahaman tentang preferensi pemilih akan memudahkan kandidat melakukan penetrasi secara efektif dan mempengarui pilihan politik warga. Karakter pemilih Jakarta umumnya yang lebih bersifat rasional, menentukan pilihan politiknya berdasarkan misi, visi, dan program yang ditawarkan para calon, termasuk pertimbangan ideologis. Karenanya, penting bagi para calon menyakinkan warga dengan mempromosikan misi, visi, program, termasuk rekam jejaknya.

Gerakan Parsial

Gerakan non partai seperti Teman Ahok, sebenarnya mewarnai demokrasi di negara ini. Tentu, perannya diharapkan dapat menutupi kelemahan partai politik dalam mendorong partisipasi politik warga di ajang suksesi.

Namun, sebagai gerakan politik, sangat disayangkan jika Teman Ahok melakukan cara-cara instan, parsial, dan manipulatif. Dalam melakukan seringkali Ahokers dikritik lantaran kelewat membabi buta membela Ahok. Di dunia maya, Ahokers membully siapa saja yang mengkritik Ahok. Seakan-akan, Ahok adalah malaikat yang suci dari dosa. Media sosial pun penuh dengan sampah, bukan pesan-pesan yang mendidik nalar politik khalayak. Meski diakui, ada keberhasilan yang ditorehkan Ahok selama memimpin Jakarta.

Selain itu, sebuah gerakan non partai akan menjadi kekuatan jika mengusung pemimpin yang dicintai rakyat, khususnya kalangan masyarakat kelas bawah. Sementara Ahok dikenang sebagai pemimpin yang mengedepankan emosi saat berhadapan dengan warga yang menghuni di atas tanah negara.

Cara-cara penggusuran yang diutamakan, daripada menggelar dialog yang melahirkan konsensus bersama. Pengusuran di Kampung Pulo, Kalijodo, dan beberapa daerah lainnya, menjadi memori yang menyakitkan bagi warga yang menjadi korban penggusuran.

Ahok lebih memilih cara-cara menyeruduk, menolak kompromi sehingga mematik perlawanan warga. Saat mengeksekusi warga di Kampung Pulo, terjadi bentrokan antara warga dengan aparat. Warga juga menolak direlokasi karena menganggap rusun yang disediakan Pemprov tidak sebanding dengan nilai lahan dan bangunan yang mereka bangun di Kampung Pulo. Warga ingin ganti untung, bukan ganti rugi. Warga juga menagih janji Presiden Joko Widodo, saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, yang akan membayar kerugian, termasuk kandang ayam warga yang kena gusur.

Warga Kampung Pulo juga menolak tinggal di rusun lantaran harus membayar sewa. Namun, Pemprov berdalih, sewa wajib dibayar warga untuk menghindari terjadinya perpindahan hak kepemilikan rusun itu. Pemprov tidak ingin rusun yang disediakan untuk warga Kampung Pulo dijual, beralih kepemilikan ke orang-orang kaya.

Walau bagaimana pun, warga yang menempati tanah negara perlu diakomodir Pemprov. Apalagi, di antara mereka ada yang sudah sekian lama tinggal di sana. Warga juga mengantongi surat yang diteken Kepala Kantor Pertanahan Jakarta yang menegaskan, hak atas penggantian tanah dan bangunan berdasarkan penilaian independen sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

Sebagai sebuah gerakan massa, Teman Ahok juga tidak menunjukan karakter ideologis, sekadar berorientasi pragmatis. Padahal, ideologi merupakan ruh sebuah gerakan. Akibatnya kesadaran tidak terbangun di tingkat akar rumput. Partisipasi politik rakyat pun terkesan direkayasa.

Gerakan non partai juga baiknya muncul dari kesadaran masyarakat dalam mencermati realitas yang dialaminya, bukan sekadar menampung ambisi politisi. Desakan perubahan dari masyarakat bawah yang mengharapkan kehidupannya lebih baik harusnya menjadi stimulan untuk memobilisasi dukungan warga.

Gerakan non partai juga idealnya tidak sekadar berorientasi jangka pendek: mengantarkan calon yang diusungnya menjadi pemenang suksesi. Namun juga bertanggungjawab dalam melakukan pendidikan politik kepada rakyat, meningkatkan partisipasi politik, mengukuhkan demokrasi menjadi lebih mapan dan konsolidatif.

Para Ahokers boleh saja mengklaim Ahok adalah pemimpin yang terbaik di antara pemimpin-pemimpin lainnya. Namun, belum tentu Ahok dianggap yang terbaik bagi rakyat DKI Jakarta umumnya.

Ahok yang dianggap baik pun bisa saja berubah menjadi jahat. Karenanya, sebagai gerakan yang mengatasnamakan kepentingan warga DKI Jakarta, maka tatkala sukses memenangkan kadidat yang diusungnya, gerakan tersebut bertanggungjawab mengontrol kekuasaan agar senantiasa berjalan dengan kepentingan warga.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s