Berharap pada Jenderal Tito

KOMISARIS Jenderal (Komjen) Polisi Tito Karnavian menjadi calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Tito menenggelamkan beberapa nama perwira tinggi Polri yang lebih senior dan disebut-sebut memiliki kans kuat menjadi Kapolri.

Kabar kepastian Istana bakal mengusung Tito dilontarkan Ketua DPR Ade Komaruddin. Menurut dia, Presiden Joko Widodo telah mengirim surat pengajuan Tito sebagai calon Kapolri. “Tito Karnavian, menjadi satu-satunya calon Kapolri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (15/6).

Diusulkannya Tito sebagai calon Kapolri disambut positif. Ade menilai, Tito merupakan sosok polisi hebat. Dia percaya, jenderal muda itu akan menjalankan tugasnya secara profesional. “Tito hebat. Saya percaya kehebatannya, profesionalismenya, Komjen paling muda, orangnya tegas,” kata politisi Partai Golkar itu.

Ketua Komisi Hukum DPR Bambang Soesatyo juga menyambut positif diusulkannya Tito sebagai calon pemegang tongkat Tribrata 1. Dia menyakini, meski tergolong muda, Tito dapat menjadi perekat di internal Kepolisian.

Meski lebih junior dibandingkan kandidat Kapolri lainnya seperti Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Budi Waseso, Inspektur Pengawas Umum Komjen Polisi Dwi Priyatno, dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Polisi Syafruddin, kemampuan Tito diyakini setara, baik dari sisi intelektualitas dan profesionalitas.

Komisi III DPR akan segera menggelar rapat pleno untuk menentukan jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). “Kita harapkan sebelum memasuki Idul Fitri, sudah ditetapkan keputusan di sidang paripurna 28 Juni 2016,” kata politisi yang karib disapa Bamsoet itu.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengkhawatirkan pengangkatan Tito menimbulkan gesekan di internal Polri karena banyak yang lebih senior dibandingkan Tito.”Karena, banyak yang lebih senior di Polri yang merasa lebih berpengalaman, lebih senior dan memiliki jaringan politik yang lebih luas juga,” ujarnya.

Khawatiran itu ditepis Badrodin. Dia meyakini Tito dapat diterima di internal Polri. Dia menilai, Tito punya berbagai kelebihan. “Dia cukup smart, cukup bagus berkomunikasi, dalam pendekatannya juga cukup bagus, saya pikir tidak ada masalah,” kata Kapolri.

Badrodin juga tidak mempersoalkan jika Tito terlalu muda, dibandingkan seniornya. “Sekarang jamannya, yang punya kemampuan itulah yang memimipin, jadi bukan angkatannya,” katanya seraya menyakinkan kalau dipilih Presiden, perwira yang lebih senior akan menerima Tito sebagai Kapolri.

Memang, dari sisi senioritas, Budi Gunawan menempati posisi teratas. Dia juga memiliki dukungan politik paling kuat dibandingkan nama-nama lainnya. Mantan ajudan Presiden Kelima, Megawati Soekarnoputri itu sebelumnya nyaris menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Namun, lajunya menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara terhambat lantaran ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening mencurigakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budi Gunawan lalu mengajukan pra peradilan. Dan, gugatannya dimenangkan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, pada pertengahan Februari 2015 lalu. Meski tak jadi Kapolri, Budi Gunawan dilantik menjadi Wakil Kepala Polri.

Awalnya, setelah pengadilan menganulir status tersangkanya, Presiden diperkirakan bakal menyerahkan tongkat Tribrata 1 kepada Budi Gunawan. Apalagi, Budi Gunawan telah direstui mayoritas anggota DPR yang lolos uji kepatutan dan kelayakan.

Namun, Presiden Jokowi dihadapkan dilema menghadapi desakan publik yang menentang Budi Gunawan menjadi Kapolri. Koalisi masyarakat sipil menolak Budi Gunawan menjadi Kapolri karena diragukan integritasnya.

Tito lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964. Sepak terjangnya cukup mumpuni, khususnya dalam menangani teroris. Dia membongkar jaringan teroris pimpinan Noordin Top. Dia juga yang melumpuhkan gembong teroris Dr Azahari dan kelompoknya di Batu, Malang, Jawa Timur, 9 November 2005.

Keberhasilannya itu yang membuatnya karirnya melesat. Pangkatnya naik dari Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi dan menjadi Kepala Densus 88 Antiteror Mabes Polri. Saat ini, Tito dipercaya menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggantikan Komjen Polisi Saud Usman Nasution. Sebelumnya, dia dipercaya menjabat Kapolda Metro Jaya.

Dari sisi intelektualitas, Tito tak perlu diragukan. Setelah lulus dari SMA Negeri 2 Palembang, Tito dinyatakan lulus Akademi Kepolisian (Akpol), tahun 1987. Dalam waktu yang sama, dia juga dinyatakan lulus ujian tes masuk Kedokteran di Universitas Sriwijaya, Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Namun, dia memilih Akpol. Dan, kecerdasan Tito dibuktikan dengan meraih penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan Akpol terbaik angkatan 1987.

Untuk lebih mengasah intelektualitasnya, di tahun 1993, Tito melanjutkan studi di Universitas Exeter, Inggris dan lulus tahun 1993. Dia juga meraih gelar MA dalam bidang Police Studies, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Jakarta tahun 1996 dan meraih Strata 1 dalam bidang Police Studies.

Tito juga menyelesaikan pendidikan di Massey University Auckland di Selandia Baru tahun 1998 dalam bidang Strategic Studies. Dia juga menempuh pendidikan di Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, tahun 2008. Maret 2013, dia meraih gelar PhD dengan nilai terbaik.

Selain membongkar jaringan terorisme, sejumlah kasus-kasus yang menyedot perhatian publik juga berhasil dibongkarnya. Salah satunya, penangkapan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, putra mantan Presiden Soeharto dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiudin. Dia juga terlibat dalam pengusutan kasus kekerasan terhadap putra mantan Wakil Presiden Hamzah Haz itu, Fanny Syafriansyah alias Ivan Haz. Ivan kini mendekam di penjara lantaran melakukan tindakan kekerasan terhadap asisten rumah tangganya, Toipah.

Tito juga terlibat dalam meredam konflik Poso, Sulawesi Tengah. Sejumlah DPO berhasil diringkusnya. September 2012, Tito dipercaya menjadi Kapolda Papua. Kinerjanya juga cukup baik. Dia berhasil mengungkap penembakan misterius, termasuk melandeni kontak senjata dengan kelompok separatis. Di tahun 2015, Tito yang kala itu berpangkat Irjen Pol, dipercaya menjadi Kapolda Metro.

Awal Januari 2016, Tito berurusan dengan kasus teror bom dan penembakan di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta Pusat. Dengan pengalamannya menangani terorisme, Tito dan anak buahnya berhasil dengan cepat mengamankan Ibukota dan menangkap tujuh tersangka.

Dia juga berjibaku dalam menghadapi ancaman bom di Mall Alam Sutera, Kota Tangerang, kontroversi penetapan status siaga satu Jakarta saat Final Piala Presiden 2015, penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo, Jakarta Utara, dan penggusuran perumahan bantaran sungai Kampung Pulo, Jakarta Timur, serta kasus pembunuhan Wayan Mirna melalui zat sianida yang menyeret Jessica Kumala Wangsa sebagai tersangka. Dalam surat telegram dengan nomor ST/604/III/2016 per tanggal (14/3/2016), Tito dipromosikan menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pangkatnya pun menjadi bintang tiga.

Dalam menangani terorisme, Tito memang layak diapresiasi. Namun, bukan tanpa cela. Misalnya, yang masih menjadi sorotan publik saat ini adalah soal kematian Siyono usai ditangkap Densus 88 dalam kasus terorisme. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menemukan kejanggalan dari hasil autopsi terhadap jasad Siyono.

Namun, hasil autopsi yang dilakukan Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Komnas HAM dan PP Muhammadiyah, di jasad Siyono ditemukan patah tulang di bagian dada yang mengarah ke jantung. Hasil autopsi tersebut menunjukkan ada tanda-tanda perlawanan atau tangkisan dari Siyono.

Publik sebelumnya juga kerap mengkritik penanganan kasus teroris yang cenderung mengabaikan pendekatan hak asasi manusia (HAM). Walau bagaimana pun, setiap warga negara, termasuk pelaku teror dan keluarganya, memiliki hak asasi yang harus dihormati.

Terlepas dari kekurangannya, Tito yang cerdas, tegas, dan profesional, layak menjadi Kapolri. Tentu, tugas utama yang diembannya adalah memastikan keamanan sehingga dapat memperlancar proses pembangunan.

Namun, tidak melulu dengan cara-cara represif. Dia harus mampu mengubah pendekatan keamanan yang dilakukan anggota Polri selama ini, dengan cara-cara yang lebih manusiawi, dialog, dan menghormati HAM.

Jika menjadi Kapolri, Tito harus membenahi persoalan di internal Polri. Dia juga harus menjawab ekspektasi publik yang berharap polisi semakin professional, akuntabel, melindungi, dan mengayomi masyarakat.

Hingga saat ini, harus diakui image sebagian masyarakat masih rada negatif terhadap Polri. Tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan perilaku aparat kepolisian yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai penegak hukum. Meski kerap dikritik publik, Polri seakan sulit mengembalikan kepercayaan publik.

Karenanya, Polri harus terbuka dari pengawasan publik dan cepat merespons pengaduan masyarakat. Selama ini, pengawasan yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kurang optimal. Demikian juga pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Umum dan atau Divisi Profesi dan Pengamanan (Prompam) Polri.

Pengawasan internal yang dilakukan Propam kurang transparan dan cenderung subyektif demi mengamankan citra korps. Karenanya, dibutuhkan penguatan pengawasan eksternal dan terbebas dari intervensi Polri.

Dalam konteks ini, Tito harus terus mendorong Polri terbuka dari pengawasan publik guna menghindari penyalahgunaan kewenangan. Polri memang memiliki hak diskresi. Namun, dalam situasi tertentu, anggota Polri dihadapkan suatu keputusan untuk memilih dan bertindak yang di luar batas kewenangannya dan di luar perintah atasan. Penggunaan diskresi juga ini kadang disalahgunakan sehingga seringkali memunculkan kecaman publik.

Tindakan diskresi dapat dibedakan tindakan diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil keputusan tersebut dan tindakan diskresi yang berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinanannya.

Namun, diskresi tanpa pengawasan sangat rawan disalahgunakan. Hukum memang menyediakan banyak peluang agar polisi dapat menjadi pahlawan, dengan pilihan-pilihan tepat dalam pekerjaannya. Namun, seperti dijelaskan Rahardjo (2012), peluang itu juga dapat menjerumuskan polisi ke jurang kenistaan.

Di sinilah pentingnya kontrol masyarakat untuk turut mengawasi Polri. Sikap kritis masyarakat pada akhirnya menciptakan polisi yang berintegritas, sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polisi.

Dan, tentunya, pengawasan dan kritik publik itu ditindaklanjuti secara serius oleh Polri. Karenanya, kepemimpinan Polri ke depan, harus terus mendorong reformasi di tubuh Polri, baik secara struktural dan kultural. Jika itu berhasil dilakukan, Polri diharapkan dapat membenahi kultur masyarakat. Menjadi pelindung sekaligus pengayom masyarakat.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s