Standar Ganda Australia Atas Papua

ISU Papua tak pernah luput dari perhatian Australia. Negeri Kanguru seringkali menyinggung tanggungjawab Indonesia dalam menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di tanah Papua. Cara-cara Australia yang mengungkit isu Papua itu kadang direspons dingin oleh Indonesia.

“Itu biasa, sejak dulu Australia selalu begitu, tapi yang lebih penting datanya, dan itu tidak ada urusannya dengan Australia, yang penting kita menjelaskan,” tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jum’at (10/6) mengomentari Pemerintah Australia yang seringkali mempersoalkan penuntasan HAM di Papua.

Wapres mengingatkan, pemahaman tentang HAM sering kali berseberangan dengan penegakan hukum. Karenanya, Indonesia juga berkepentingan memberikan penjelasan guna meluruskan pendapat yang keliru soal pelanggaran HAM di Indonesia. “Kalau anda diserang dan ditangkap, bikin konflik, itu adalah pelanggaran HAM,” kata Jusuf Kalla.

8 Juni 2016, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan berkunjungan ke Australia untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri bidang hukum dan keamanan. Selain membicarakan kerjasama terorisme, dalam pertemuan yang digelar di Sidney itu, Pemerintah Indonesia juga menginformasikan seputar penanganan masalah HAM di Papua.

Delegasi Indonesia juga diwakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F Sompie.

Luhut sebelumnya juga telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop. Kepada Bishop, Luhut menegaskan, Pemerintah Indonesia sangat serius menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk di Papua.

Pemerintah Indonesia juga tak ingin terus-terusan dianggap mengabaikan persoalan HAM di Papua yang juga dipolitisasi pihak-pihak tertentu di luar negeri. Setidaknya, ada 16 kasus pelanggaran HAM di Papua yang tengah diselesaikan. “Bagi yang melakukan melanggar hukum akan dihukum, sehingga masalah HAM tidak lagi menjadi komoditas yang liar,” tegasnya.

Pemerintah Australia juga kerap ditekan aktivis pendukung pro kemerdekaan Papua yang bermarkas di Sidney agar turun tangan menuntaskan persoalan HAM di Papua seperti yang pernah dilakukan Australia di Timor Leste. Seperti dikutip dari laman Free West Papua, 2 Agustus 2015 lalu, Bishop pernah menemui perwakilan gerakan tersebut, Peter Elaby.

Elaby berasal dari Papua Barat yang merupakan warga negara Australia. Dia mempertanyakan alasan Pemerintah Australia yang tidak terlibat dalam upaya memecahkan masalah HAM di Papua Barat. Kala itu, Bishof menegaskan, Pemerintah Australia tidak dapat membantu masalah HAM di Papua Barat karena menghormati kedaulatan Indonesia. Pemerintah Australia juga yakin isu HAM di Papua dapat diselesaikan lewat jalur konsultasi dengan pemerintah Indonesia.

Sementara bagi Pemerintah Indonesia, gerakan separatis tidak bisa dikompromikan. Namun, tidak mengabaikan cara-cara lunak yang telah dilakukan pemerintah dalam merespons separatisme Papua.

2 Mei 2016 lalu, polisi menahan ratusan demonstran pro kemerdekaan Papua saat peringatan integrasi Belanda-Nugini tahun 1963 ke Indonesia. Sekitar 500 orang demonstran ditahan di Jayapura. Polisi berhasil mengamankan demonstran tanpa melakukan kekerasan. “Mereka mendukung pemisahan Papua dari Indonesia,” kata juru bicara Kepolisian Daerah (Polda) Papua Patridge Renwarin.

Patridge mengatakan, polisi menjelaskan kepada demonstran jika tindakannya bertentangan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara aktivis Papua Markus Haluk menilai, demonstran memiliki dukungan menyuarakan referendum untuk kemerdekaan Papua karena dipantau internasional.

Selain melakukan dialog, Pemerintah Indonesia juga telah membebaskan sejumlah tahanan politik Papua. Salah satunya, pentolan gerakan separatis, Filep Karma. 9 Mei 2015 lalu, Presiden Joko Widodo juga memberikan grasi kepada lima tahanan politik antara lain: Apotnalogolik Lokobal (20 tahun yang dipenjara di Biak), Numbungga Telenggen (dipenjara seumur hidup di Biak), Kimanus Wenda (19 tahun di Nabire), Linus Hiluka (19 tahun penjara di Nabire), dan Jefrai Murib (seumur hidup di penjara Abepura).

Mereka dijebloskan ke penjara lantaran berupaya membobol senjata milik Kodim Wamena, 4 April 2003 silam. Presiden menyatakan, pembebasan terhadap lima tahanan itu dilakukan untuk menghapus stigma konflik di Papua.

Pengampunan dari Presiden itu bukan berarti membiarkan gerakan tersebut berkembang. Apalagi, tuntutan kemerdekaan seringkali memicu kekerasan antara aparat keamanan Indonesia dengan kelompok separatis. Kekerasan itu sudah berlangsung lebih dari separuh abad. Tak sedikit pula warga sipil yang menjadi korban.

Gerakan separatisme sebenarnya sudah tumbuh sejak Pemerintahan Kolonial Belanda. Kala itu, Belanda ingin menjadi Papua sebagai negara sendiri dengan nama Nederlands New Guinea. Negosiasi alot pun digelar Indonesia-Belanda dalam perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 untuk membahas status Papua.

Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia yang dipimpin Mohammad Hatta menegaskan, wilayah Indonesia mencakup seluruh wilayah yang pernah dikuasai Belanda, termasuk Papua. Sementara Belanda, menolak memasukan Papua ke wilayah Indonesia dengan alasan ras yang berbeda.

Lantaran jalur diplomasi menemui jalan buntu, Presiden Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961. Isinya: menggagalkan upaya pembentukan negara Papua buatan Belanda, mengibarkan sang merah putih di Irian Barat, dan memobilisasi kekuatan umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan wilayah Indonesia.

Indonesia juga memaksa Belanda menandatangani perjanjian New York, 15 Agustus 1962 lalu mengenai Irian (Papua) Barat. Perjanjian itu menggiring Belanda mengalihkan urusan administrasi Irian Barat kepada United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962.

Lalu, Indonesia mendorong pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Irian Barat pada Juli-Agustus 1969. Hasil PEPERA diterima Majelis Umum PBB melalui Resolusi No. 2504 (XXIV) pada tanggal 19 November 1969. Dengan demikian, internasional mengakui Irian Barat yang menjadi Irian Jaya sebagai bagian dari wilayah Indonesia.

Di lain pihak, ada yang menilai, Papua masih di bawah administrasi Kerajaan Belanda. Alasannya, pada 1 Desember 1961, Belanda merestui masyarakat Papua mendirikan negara berdaulat dan mengibarkan bendera nasionalnya, Bintang Kejora. Tindakan Belanda itu dianggap Indonesia sebagai cara menciptakan negara boneka di Indonesia.

Namun, dalam perjalanannya, kelompok penentang integrasi membentuk kekuatan dengan tujuan memisahkan Papua dari NKRI dan Belanda. Perlawanan itu diawali dengan pemberontakan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM), 26 Juli 1965. Sejak itulah, OPM menjadi musuh militer Indonesia.

Dari waktu ke waktu, OPM terus berkembang. Organisasi itu dipimpin Aser Demotekay tahun 1963 dan Terianus Aronggoar di Manokwari tahun 1964. Dalam menuntut kemerdekaan, militan OPM gencar melakukan gerilya, melakukan serangan bersenjata seperti terjadi di Kebar Manokwari, Arfai Manokwari, Pos Makbon, pos Sausa Por, pos Irui Anggi, di Erambo Marauke, di Dubu Unrub Jayapura, di Enarotali, Pyramid Jayapura, di Biak Utara dan Biak Utara, Merauke, Nabire, Serui Jayawijaya, dan daerah lainnya di Papua. Aktivis OPM juga gencar menggalang dukungan politik di luar negeri.

Berkembangnya gerakan separatis itu tidak terlepas dari ketidakseriusan Pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan rakyat Papua. Krisis politik dan ekonomi yang melanda Indonesia di era revolusi, turut menurunkan kepercayaan rakyat Papua terhadap Indonesia lantaran penderitaan yang dialaminya, tidak seperti saat Papua di bawah kekuasaan Belanda.

Demikian pula di era Orde Baru. pemerintah lebih disibukkan mengatasi masalah keamanan, sementara pembangunan ekonomi dan sosial di Papua terabaikan. Masyarakat Papua pun kecewa. Penderitaan tak seharusnya mereka alami karena tanah yang ditempatinya memiliki kekayaan luar biasa.

Papua kaya akan mineral seperti emas, perak, dan tembaga. Cadangan total emas di Papua diperkirakan mencapai 2.878,6 juta ton. Belum lagi kekayaan hutan, laut Papua, dan kekayaan budayanya.

Kekayaan Papua hanya dinikmati segelintir pihak, yaitu perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional. Konflik pun sering terjadi lantaran terjadinya kesenjangan sosial. Etnis Papua yang latar belakang pendidikannya rendah, merasa cemburu dengan kemapanan para pendatang di Papua. Kekecewaan itu yang kemudian memunculkan kesadaran kolektif yang bercorak primordial, hingga akhirnya muncul tuntutan kemerdekaan.

Persoalan Papua yang begitu kompleks harus menjadi perhatian khusus. Pemerintah tak perlu mengutamakan pendekatan represif dalam menghadapi separatis. Cara yang egaliter dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat Papua, lebih ampuh dalam meredam tuntutan merdeka.

Namun, salah satu cara yang ditempuh yakni penerapan Otonomi Khusus (Otsus), ternyata belum juga mengubah nasib rakyat Papua. Kemiskinan dan ketertinggalan masih menjadi realitas yang dialami masyarakat Papua. Wajar, jika desakan referendum pernah nyaring disuarakan ribuan warga Papua. Massa yang diorganisasi Majelis Rakyat Papua (MRP) itu menilai, referendum merupakan suara masyarakat Papua yang ditampung lewat musyawarah pada 9-10 Juni 2010 lalu. Mereka menganggap Otsus gagal.

Karena tidak ada perubahan yang diharapkan, Filep Karma pun berjanji, akan menghidupkan kembali gerakan Papua merdeka. Dia pun siap jika harus dipenjara lagi. Karma menganggap Presiden Jokowi tidak memiliki kekuatan yang cukup terhadap militer dan polisi untuk serius memutuskan masa depan Papua. “Saya percaya Jokowi sebagai pribadi, tapi saya tidak percaya dia sebagai presiden,” kata Karma. “Sebagai presiden dan komandan tertinggi, ia tidak memiliki pengaruh terhadap militer dan kepolisian.”

Dirinya tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan karena didengar masyarakat internasional. “Di masa lalu, orang-orang mengatakan bahwa perjuangan kami untuk kemerdekaan hanya mimpi. Tapi sekarang, orang-orang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang pasti,” katanya.

Karma ditangkap pada Desember 2004 lantaran mengorganisir upacara mengibarkan bendera Bintang Kejora. Pengadilan memvonisnya 15 tahun penjara. Vonis yang kelewat berat itu memicu protes Amnesty International dan kelompok-kelompok HAM lainnya. Pemerintah Indonesia lalu menyetujui pembebasannya, 19 November 2015 lalu. Namun, Filep menolak mengakui kesalahannya.

Sikap Australia yang kerap yang menyinggung isu HAM di Papua tentu mengundang tanya. Apa benar orientasinya sebatas memastikan penegakan HAM di Papua? Atau ada motif lain?

Dalam penegakan HAM, Australia sendiri tidak konsisten. Pada Februari 2014 lalu, Australia pernah mengusir 26 imigran asal Timur Tengah yang tengah mencari suaka. Para imigran itu diarahkan agar menuju Indonesia. Indonesia menuding Australia melanggar HAM para pencari suaka. Penanganan imigran harusnya melibatkan pemerintah negara asal, pemerintah negara singgah, dan pemerintah negara tujuan.

Sementara terkait suaka politik asal Papua, Australia merespons dengan bijak. Indonesia pernah menyesalkan Australia yang memberikan suaka politik kepada 42 warga Papua yang mencari suaka di Australia. Pemerintah Australia mengklaim, suaka diberikan lantaran warga Papua itu terancam keselamatannya–meski sebenarnya Indonesia sudah memastikan akan menjamin keselamatan mereka.

Kebijakan Australia yang memberikan suaka itu dibalas Indonesia dengan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia. Australia juga memanfaatkan isu Papua untuk menjelek-jelekan Indonesia di mata dunia internasional. Seolah-olah, Australia ingin menyakinkan internasional jika Indonesia tak mampu menyelesaikan persoalan Papua.

Indonesia juga perlu belajar dari pengalaman lepasnya Timor Leste. Pengalaman itu harus menyadarkan Indonesia agar berhati-hati dengan diplomasi Australia, termasuk Amerika Serikat (AS) dalam menghembuskan isu Papua.

Di Tahun 1999, Indonesia pernah mengecam upaya Australia yang menjadi sponsor utama kemerdekaan Timor Leste. Australia menganggap Indonesia sebagai negara yang melanggar hak-hak kemerdekaan Timor Leste–yang kala itu bernama Timor-Timur. Australia begitu gencar mengkampanyekan kemerdekaan Timor Leste sehingga mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional.

Padahal sebelumnya, Australia mendukung upaya Indonesia mengintegrasikan Timor Lesta. Kala Indonesia dikecam internasional lantaran melakukan invasi militer di Timor Leste sekitar tahun 1970-an, Australia justru mendukung langkah Indonesia. Itu karena Australia tak ingin berkonfrontasi dengan Indonesia yang posisinya sangat strategis bagi kepentingan keamanan Australia.

Apalagi, Australia kala itu khawatir perang dingin berpengaruh pada kepentinganya. Apalagi, pengaruh komunisme sudah merambah ke Timor Leste kala itu. Karenanya, Australia mengakui Timor Leste sebagai bagian dari Indonesia. Namun, di era kepemimpinan Perdana Menteri John Howard, kebijakan luar negeri Australia berubah terkait status Timor Leste.

Australia menilai, Timor Leste harus merdeka lantaran berkepentingan, menjadikan Timor Leste sebagai benteng keamanan dari serangan musuh-musuhnya lewat utara. Karenanya, setelah sukses memisahkan Timor Leste dari Indonesia tahun 1999 lalu, Australia diketahui membentuk Task Force Papua yang dipimpin Jenderal Peter Cosgrove. Tugasnya, mengkaji prospek Papua Merdeka bagi kepentingan Australia. AS pun berkepentingan terhadap Papua. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton pernah menyatakan perlu adanya dialog dan reformasi politik untuk mendukung rakyat Papua merdeka (Sukawarsini Djelantik, 2015).

Terkait status Papua, Australia awalnya mendukung Papua bagian dari Indonesia. Pernyataan dukungan itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Australia, Gravield Barwick tahun 1961. Dukungan itu dipersembahkan Australia lantaran menganggap peran Indonesia sangat atas strategis dalam menopang keamanannya. Australia kala itu menilai, kerjasama dengan Indonesia lebih menguntungkan daripada terlibat dalam konfrontasi terkait status Papua.

Sebelumnya, Report of The Committee New Guinea 1950 yang diterbitkan Secretariat of The Netherlands-Indonesia Union menyebut, Australia bersama Amerika diketahui memasok senjata untuk mendukung kelompok separatis.

Di tahun 1950, pemerintahan Australia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Menzies menilai, Irian Barat memiliki peran strategis bagi kepentingan Australia.

Bagi Australia, Papua, khususnya bagian Papua Barat, dapat menjadi benteng pertahanan. Karenanya, posisi tawar dan keamanan Australia makin kuat jika Papua lepas dari Indonesia. Australia pun dapat leluasa mengatur Papua seperti halnya Timor Leste yang menjadi penyangga keamanannya. Jika Papua Barat di bawah kendali Australia, maka dapat dengan mudah Australia memantau pergerakan musuhnya.

Pemerintah Indonesia harus hati-hati dengan manuver Australia yang menunggani isu Papua. Tidak perlu konfrontatif. Pemerintah Indonesia baiknya lebih memusatkan pada upaya menekan resistensi kelompok separatisme dengan mengoptimalkan pendekatan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Resistensi yang disuarakan kelompok separatis mengindikasikan adanya tuntutan perubahan yang lebih bagi masa depan Papua. Resistensi yang muncul harus dikelola dengan baik lewat jalur dialog, yang ditindaklanjuti dengan keseriusan pemerintah membangun Papua. Jika hasil pembangunan dirasakan betul manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Papua, maka akan memperkuat nasionalisme masyarakat Papua.

Dalam menyelesaikan masalah Papua, pemerintah perlu terus mengoptimalkan pendekatan kesejahteraan, termasuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan Otsus yang sudah menghabiskan dana puluhan triliunan rupiah. Sepanjang tahun 2002-2015, dan Otsus mencapai hampir Rp53 triliun. Namun, pemanfaatan dana itu nyatanya kurang berdampak bagi kesejahteraan rakyat Papua. Buktinya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih sangat rendah. Di tahun 2012, IPM Papua hanya 64,86, di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 73,29. Lalu, angka kemiskinan juga masih tinggi, yakni mencapai 30,66 persen di tahun 2012.

Otsus pada dasarnya hasil negosiasi antara masyarakat Papua yang diwakili ratusan delegasi dengan pemerintah pusat. Penerapan Otsus di Papua merupakan win-win solution dalam merespons tuntutan merdeka.

Otsus Papua sejatinya merupakan pendelegasian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintahan di Papua yang diharapkan dapat melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Papua. Lewat pelaksanaan Otsus Papua,  diharapkan dapat mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengakomodasi partisipasi masyarakat di Papua sehingga menjadikan warga Papua berdaya dan mandiri.

Otsus Papua juga memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di lingkup NKRI. Dengan Otsus, maka pemerintah dan rakyat Papua dapat menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alamnya untuk kesejahteraan bersama.

Otsus juga mendorong upaya memberdayakan potensi sosial dan budaya masyarakat Papua, dengan mengoptimalkan keterlibatan tokoh-tokoh adat Papua. Mereka diharapkan berpartisipasi dalam menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan aspirasinya, dengan mengedepankan penghormatan terhadap HAM, identitas lokal, dan kelestarian lingkungan.

M. Yamin Panca Setia

Reuters/The Sydney Morning Herald/Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s