Reshuffle Berbasis Kinerja

KH Said Aqil Siroj menyampaikan tausiah bercampur guyonan bernada politis. Di hadapan Presiden Joko Widodo, dalam acara haul ke-3 almarhum Taufiq Kiemas di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Rabu (8/6) malam, Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu berselorok soal kursi menteri.

Said mempersoalkan tidak adanya kursi menteri yang diduduki kader NU. Jokowi, menurutnya, hanya mengakomodir menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mendengar gurauan itu, Jokowi dan hadirin tertawa. Rupanya, goyonan Said Aqil itu menjadi pikiran Jokowi. Presiden pun diam-diam berhitung soal jatah kursi para menteri.

Saat diberikan kesempatan menyampaikan sambutan, Jokowi mengklarifikasi guyonan Said Aqil. Menurut Jokowi, di Kabinet Kerja yang dipimpinnya, ada enam menteri dari NU. “Jadi NU ada, Muhammadiyah karena Haedar Nasir (Ketua Umum Muhammadiyah) tidak tanya, saya tidak menghitung,” kata Jokowi yang juga disambut tawa. Sontak, Jokowi pun teringat soal reshuffle (perombakan) kabinet. “Saya jadi ingat reshuffle kalau seperti ini.”

Guyonan bernada politis itu seakan menebar sinyal jika reshuffle bakal dilakukan Presiden. Soal kapan eksekusinya, hanya Presiden yang tahu. Hitung-hitungan jumlah kursi yang diduduki menteri, bisa saja menjadi pertimbangan Jokowi. Apalagi, Golkar sudah merapat ke kubu pemerintah. Demikian pula Partai Amanat Nasional (PAN), yang tentunya berharap dapat jatah kursi setelah jauh hari meninggalkan Koalisi Merah Putih (KMP). Namun, bagi publik, reshuffle harus berbasis kinerja. Para menteri yang kinerjanya melorot, layak diganti.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menilai, gurauan Jokowi di acara haul Taufiq Kiemas, menunjukan sinyal kuat akan adanya reshuffle. Meski Golkar sudah mendeklarasikan sebagai pendukung pemerintah, politisi yang karib disapa Setnov itu menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kepada Jokowi. “Kita doakan saja yang terbaik,” ujarnya.

Meski nadanya demikian, sudah pasti, Golkar ingin jatah kursi. Bagi Golkar, termasuk partai politik lainnya, jatah kursi merupakan investasi politik. Pos-pos kementerian menjadi incaran karena dapat menjadi instrumen politik dengan cara memanfaatkan implementasi program-program pemerintahan untuk memobilisasi dukungan rakyat.

Di sisi lain, Presiden Jokowi tentu tidak dapat mengabaikan posisi tawar partai politik seperti Golkar dan PAN. Dukungan kedua partai itu sangat penting untuk meningkatkan daya politik guna menggolkan pencapaian program pemerintah.

Tentu, dukungan yang diberikan partai politik itu ada syarat. Meski koalisi dipoles dengan nama “kerjasama tanpa syarat” tetap saja akhirnya sama. Partai politik menyatakan siap bekerjasama dengan pemerintah atas dasar kepentingan kekuasaan.

Dalam sistem presidensial yang rada menyandera presiden, Jokowi agak sulit mengabaikan dukungan partai politik. Ketergantungan terhadap dukungan partai politik pun dimanfaatkan partai politik untuk menunjukan posisi tawarnya di hadapan Presiden. Karenanya, meski semua pentolan partai politik menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden soal reshuffle kabinet, namun hanya sebatas lisan belaka.

Tidak ada elit partai yang tidak terusik jika kepentingannya tidak diakomodasi. Apalagi, jika kepentingannya terusik. Elit partai politik bisa mengerahkan pasukannya untuk melakukan manuver. Mereka yang tadinya loyal, bisa-bisa membangkang, dan melakoni peran oposisi yang mengkritik pemerintah. Manuvernya bisa membuat gaduh politik. Atas nama kepentingan rakyat, mereka akan menolak kebijakan pemerintah.

Jika manuver itu sulit diredam, bisa jadi pemerintah akan kewalahan, yang pada akhirnya menyebabkan terhambatnya proses penyusunan dan implementasi kebijakan maupun program pemerintahan. Presiden Jokowi bisa-bisa kelimpungan merealisasikan program Nawacita yang dijanjikannya saat kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu.

Di atas kertas, kubu pendukung pemerintah memang kekuatannya dominan saat ini. Pemerintah mampu memukul Koalisi Merah Putih (KMP) dengan menggaet Golkar dan PAN. Kekuatan politik di luar pemerintah kini hanya berpusat pada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meski di atas kertas dukungan terhadap pemerintah mendominasi, bukan berarti pemerintah aman menghadapi tekanan politik. Partai-partai pendukung pemerintah bisa saja menelikung. Apalagi, dukungan partai politik dari Golkar dan PAN itu tidak disertai pemberian jatah kursi.

Jika mencermati format koalisi saat ini, Jokowi sudah terjebak dalam pusaran kepentingan beragam partai politik. Dengan masuknya Golkar dan PAN, Jokowi harus kembali mengkalkulasikan untung rugi mereshuffle para menteri, khususnya menteri yang diusung partai politik.

Sejak Golkar dan PAN bergabung ke pemerintah, sudah terlihat gelagat kekhawatiran yang diperlihatkan kubu pendukung pemerintah. Karena, bukan mustahil, jatah kursinya dipangkas sehingga menyisakan kekecewaan. Apalagi, digantikan Golkar dan PAN yang tidak berkeringat, atas dasar pertimbangan proporsionalitas kursi di kabinet.

Dan, kekecewaan itu akan menyisahkan konflik tersembunyi di internal pemerintahan yang dapat mengusik kinerja pemerintah. Karenanya, sulit bagi Jokowi menggunakan hak prerogatifnya tanpa mendengar masukan dari para pentolan politik.

Elit partai pasti resisten jatah kursinya dikurangi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar misalnya, merespons dingin soal reshuffle. Dalam pernyataannya, dia memang menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden. Muhaimin yang juga menghadiri haul Taufiq Kiemas juga tak mau berandai-andai jika menteri dari partainya ada yang tergusur di kabinet. “Mendingan berandai-andai yang enak saja,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Jum’at (6/5), Muhaimin mempersilahkan Golkar dan PAN bergabung ke pemerintahan. Namun, dia memperingatkan, agar kedua partai itu, tidak mengambil jatah PKB. “Kalau mau dukung nggak apa-apa. Tapi, kalau menteri jangan ambil jatah PKB. Kalau dukung ya yang ikhlas,” ujarnya.

Anak buah Muhaimin juga sebelumnya gencar melancarkan manuver tatkala menganggap PDIP menekan Presiden agar mendepak Marwan Djafar dari kursi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Marwan adalah kader PKB.

Peran dan fungsi kementerian yang dipimpin Marwan memang sangat strategis dalam memobilisasi dukungan politik dari masyarakat desa. Apalagi, Kementerian Desa diamanatkan untuk mendistribusikan dan mengelola Dana Desa sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa. Dengan kewenangan itu, tentu memudahkan partai politik memoles citranya di hadapan masyarakat desa.

Karenanya, kursi Marwan bergoyang saat ramainya demonstrasi para pendamping desa. Forum Pendamping Profesional Desa sempat melayangkan surat kepada Presiden lantaran ada ketidakberesan dalam proses rekrutmen tenaga pendamping desa. Sejumlah kalangan pun rada miris ketika mendengar kabar ada syarat menjadi anggota partai tertentu jika ingin menjadi pendamping desa.

PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah, agaknya memanfaatkan isu itu. Politisi senior PDIP yang menjabat Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung pernah menyatakan Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak puas karena program dana desa tidak sesuai yang diharapkan.

Mantan Sekretaris Jenderal PDIP itu juga menyebut, dari beberapa kunjungan ke daerah, Presiden berulang kali menyampaikan kegundahannya lantaran program pembangunan desa belum seperti yang diharapkan.

Sontak, pernyataan Pramono itu dianggap menekan Presiden. Muhaimin dikabarkan marah. Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding pun memperingatkan agar tidak ada yang mengintervensi Presiden dengan menunggangi isu pendamping desa.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sempat berseberangan dengan Marwan Djafar soal kewenangan pengelolaan dana desa. Kementerian Desa mengklaim paling berhak mengelola program pembangunan Desa sesuai mandat UU Desa. Demikian pula Kementrian Dalam Negeri yang mengklaim berhak mengelola dana desa lewat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD). Konflik itu memaksa Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2015 tentang struktur Kementerian Desa. Akhirnya, Ditjen PMD melebur ke struktur Kementerian Desa.

Di kala isu reshuffle merebak, jabatan menteri non partai juga menjadi incaran. Posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno pernah digoyang. Sampai-sampai, tekanan politik menghujam Rini dilancarkan Panitia Khusus (Pansus) DPR untuk kasus Pelindo II.

Politisi PDIP, Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan kepada Presiden untuk memberhentikan Rini. Kursi Rini digoyang menyusul terseretnya Direktur Utama PT Pelindo II, Richard Joost Lino menjadi tersangka dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan quay container crane (QCC) tahun 2010. Sampai-sampai, Rieke memperingatkan Jokowi, DPR bisa mengajukan hak menyatakan pendapat, yang bisa mengarah ke pemakzulan, jika menolak rekomendasi Pansus DPR.

******

Isu reshuffle tentu tidak hanya menjadi konsumsi elit politik. Publik juga berkepentingan. Publik tentu ingin reshuffle dilakukan berbasis kinerja, bukan sebatas pertimbangan politis, apalagi soal jatah kursi.

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Jokowi yang dipilih langsung oleh rakyat, tidak harus merespons suara-suara elit partai. Terlalu akomodatif dengan partai politik akan memunculkan persepsi publik jika Jokowi tersandera partai politik. Jokowi hanya tunduk kepada rakyat yang memberikan mandat kekuasaan kepadanya.

Presiden dengan hak prerogatif yang melekat padanya, tentu juga harus mempertimbangkan ekspektasi publik yang ingin reshuffle dilakukan dengan berbasis pada kinerja. Presiden perlu mendengarkan harapan publik yang tentu merekam kinerja masing-masing menteri selama hampir dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berjalan. Para menteri yang kinerjanya buruk, tentu diprioritaskan untuk tidak dipertahankan. Selain kinerja, Presiden juga harus mempertimbangkan loyalitas–tidak hanya loyalitas menteri, tetapi loyalitas partai yang mengusung menteri.

Reshuffle berbasis kinerja perlu dikedepankan Presiden. Indikatornya bisa dilihat dari sejauhmana para menteri melaksanakan program-program kementeriannya. Reshuffle juga harus diarahkan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kementerian maupun yang sifatnya lintas kementerian. Hal ini terkait penguatan koordinasi lintas kementerian. Itu penting dilakukan karena benturan kepentingan bisa saja terjadi antar kementerian yang dipimpin politisi.

Jika mencermati reshuffle jilid pertama, reshuffle nampaknya belum mempertimbangkan kinerja. Reshuffle lebih bercorak kompromistis. Beberapa menteri partai politik yang kinerjanya disorot publik justru aman dari reshuffle. Mereka yang diplot menjadi pembantu presiden itu antara lain Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil), Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno), dan Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo).

Lalu, Pramono Anung (Menteri Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto), dan Thomas Lembong (Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel). Dari enam menteri yang direshuffle itu, yang selamat hanya Sofyan Djalil. Posisinya hanya digeser menjadi Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggantikan Andrinof Chaniago.

Apa pertimbangan reshuffle tersebut? Publik belum mengetahui karena Presiden tidak menjelaskannya. Namun, Presiden pernah menegaskan reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Namun, apa yang menjadi indikatornya?  Publik pun bertanya-tanya, apakah para menteri yang terdepak dari kursinya berkinerja buruk?

Seharusnya, Presiden menjelaskan jika menteri yang diberhentikan maupun yang diangkat, atas dasar pertimbangkan kinerja dan rekam jejak. Penilaian berbasis kinerja bisa dilihat dari kinerja para menteri dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan program (policy and program accountability) kementerian yang dipimpinnya sejalan dengan visi-misi Nawacita yang diusung Jokowi-JK.

Indikatornya bisa dilihat sejauhmana pencapaian tujuan (goals) kementerian dengan mempertimbangkan aspek outpot, outcomes, efektifitas, efisiensi, dan akuntablitas. Akuntablitas bisa dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber daya finansial yaitu seberapa besar dana yang diserap untuk pelaksanaan program, yang tentu disertai dengan akuntabilitas penggunaannya, termasuk manfaat program yang dirasakan rakyat sebagai sasaran program.

Dalam konteks ini, Presiden dapat mengaitkan dengan kinerja para menteri dalam mengoptimalisasikan program-program kementerian yang dipimpinnya. Apakah proses yang dilalui para menteri itu sudah sejalan dengan visi misi Jokowi-JK: Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Termasuk, upaya merealisasikan agenda prioritas pemerintahan yang dipimpin Jokowi-JK.

Misalnya, sejauhmana menteri-menteri terkait merealisasikan agenda membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kementerian terkait tentu harus menjelaskan upayanya merealisasikan agenda prioritas tersebut.

Lalu, sejauhmana menteri-menteri terkait meletakan dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris, yang yang melindungi kepentingan nasional di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan membantu daerah yang kapasitasnya belum memadai dalam meningkatkan pelayanan publik.

Bisa juga mengevaluasi kinerja menteri-menteri terkait dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, antara Jawa dengan luar Jawa, antara Indonesia timur dan Indonesia barat, antara kota dan desa.

Bagaimana pula dengan upaya menata kembali otonomi yang lebih berorientasi pada kesejahteraan? Dan sejauhmana peran menteri-menteri terkait dalam mengurangi biaya rutin (overhead cost) dengan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik?

Di bidang hukum, sejauhmana upaya menteri terkait melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, pemberantasan korupsi, mafia peradilan, penembangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan kejahatan perbankan, penegakan hukum lingkungan, pemberantasan narkoba, dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah, dan sebagainya.

Lalu, sejauhmana menteri-menteri terkait  meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan wajib belajar 12 tahun, bebas pungutan, maupun layanan penggunaan kartu “Indonesia Sehat” dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera”.

Dan, bagaimana upaya menteri terkait dalam membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan, pengendalian impor pangan dan memberantas mafia impor, penanggulangan kemiskinan dengan dukungan regenerasi petani melalui pencanangan 1.000 desa berdaulat benih.

Presiden tentu memiliki catatan kinerja menteri terkait realisasi agenda prioritas yang dijanjikannya itu. Jadi, reshuffle tidak sekadar mengamankan kekuasaan dengan cara bagi-bagi jatah kursi. Reshuffle harus berbasis kinerja.

M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s