Islam yang Moderat

ISLAM moderat yang berkembang di Nusantara, memancing ketertarikan ulama dari 33 negara yang menjadi peserta International Summit of the Moderate Islamic Leaders (ISOMIL).

Mereka tertarik untuk mengembangkan dan mempraktikannya. Harapan itu disampaikan para ulama saat deklarasi Nahdatul Ulama (NU) dalam kegiatan ISOMIL di Jakarta Convention Centre (JCC), Selasa (10/5) lalu.

Nilai-nilai dan prinsip Islam moderat seperti yang dikembangkan NU, menurut Rektor Universitas Kulliyatud Dawah Lebanon, Syaikh Abdul Nasheer Jabri, selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban umat, terutama dalam mengukuhkan toleransi.

“Islam moderat NU, bukan milik kelompok tertentu, atau negara tertentu, tetapi inilah Islam sesungguhnya yang diajarkan Nabi,” tandas Nasheer. Dia pun menentang suatu kelompok Islam yang memaksa ideologi tertentu dan berorientasi kekuasaan, dengan membenturkan negara dengan Islam, menebar konflik, dan misi perang. Menurut dia, Islam bukan hizb, bukan partai maupun pasukan perang. Islam juga tidak fikrul harb, berorientasi peperangan.

“Islam adalah fikrul ummah, yang berorientasi pada pengembangan peradaban umat, mewujudkan kesejahteraan, membina masyarakat dalam beribadah, membangun ketertiban umum,” papar Nasheer.

Dari gagasan fikrul ummah ini, kata Nasheer, Islam bertanggungjawab membangun pusat peradaban, pendidikan, kebudayaan, maupun ekonomi. Pernyataan Nasheer itu diamini para ulama.

Sementara Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj dalam pidatonya menyesalkan fenomena kekerasan yang mengatasnamakan Islam di beberapa negara di Timur Tengah dan negara-negara lainnya. Hal itu menunjukan, ulama gagal menjaga persatuan bangsanya.

Menurut Said Aqil, ketidakberdayaan mengatasi konflik itu lantaran tidak adanya rumusan titik temu antara agama dan negara. “Para ulama Timur Tengah tidak memiliki konsep titik temu antara agama dan negara,” jelasnya seraya menyesalkan jika konflik agama dan politik juga merusak citra Islam.

Umat Islam di Indonesia beruntung karena para pendiri bangsa telah mewarisi Pancasila sebagai dasar negara. Said Aqil pun haqul yaqin, kapal yang bernama Pancasila mampu mengantarkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih damai dan sejahtera. “Insya Allah warga Indonesia akan damai, sejahtera, dan aman,” ungkapnya.

Said Aqil juga menekankan pentingnya mengaktualisasikan prinsip kebangsaan yang diajarkan pendiri NU, Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari. “Kiai Hasyim Asy’ari memiliki rumusan yang tepat, antara agama dan negara, antara prinsip Islam dan kebangsaan.

Konsep Hubbul wathan minal iman, kecintaan terhadap Tanah Air, merupakan sebagian dari iman, berasal dari renungan Kiai Hasyim Asy’ari,” terangnya. Pesan pendiri NU itu mengukuhkan kewajiban bagi umat Islam dalam menjaga negara dan bangsa karena merupakan bagian dari iman.

Islam moderat penting untuk diaktualisasikan, khususnya dalam sebuah bangsa majemuk. Islam moderat adalah “jalan tengah” untuk mengantisipasi konflik di tengah keanekaragaman, meski diakui sulit mengikis sentimen-sentimen kolektif lantaran dogma agama dan budaya yang sudah mengakar dalam benak masyarakat lantaran transformasi dogma selama berabad-abad.

Namun, ikhtiar mengikis sentimen kolektif itu harus terus dilakukan karena sentimen yang menyimpan konflik laten, bisa kapan pun meletup, menjadi konflik fisik yang mengerikan atas dalih klaim-klaim kebenaran agama. Tidak sekadar antarkomunitas yang agamanya berbeda. Namun, letupan konflik juga dapat menjalar ke antarkomunitas agama yang sama dengan aliran yang berbeda. Tidak mudah mengikisnya karena agama merupakan sesuatu yang sakral, mutlak, dan kebenaran yang absolut.

Islam moderat juga berupaya menghalau laju liberalisasi yang dianggap mendistorsi eksistensi Islam. Karenanya, NU menyerukan ulama dunia untuk mendakwahkan Islam moderat di tengah maraknya penyebaran Islam berpaham radikal maupun liberal.

Rais Aam PBNU KH Maruf Amin memperingatkan bahaya paham radikal maupun liberal. Dia menilai, kelompok garis keras yang kaku dan sangat tekstualis, abai pada maqashid asysyariah (tujuan syariat Islam) dan menampilkan Islam dengan wajah garang.

Sebaliknya kelompok liberal, kata Maruf yang juga ketua umum MUI itu, justru menggampangkan semua aturan agama, seakan tidak ada ketetapan dalam Islam, dan menganggap semua ajaran agama dapat ditinjau ulang. Akibatnya, agama melunak disesuaikan dengan keinginan kelompok liberal.

“Mereka ini yang terlalu silau dengan Barat hingga melupakan Al Quran dan As Sunnah yang merupakan pegangan utama bagai umat Islam,” katanya. Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka ISOMIL mengungkap, sudah saatnya ulama bersatu untuk menghadirkan inspirasi dan solusi penyelesaian konflik yang terjadi dunia. “Kita duduk bersama pada forum ini dengan tujuan mencari solusi perdamaian di dunia,” kata Wapres JK di hadapan 400 peserta dari berbagai negara, terutama Timur Tengah, Eropa, Amerika Serikat, Australia, perwakilan negara-negara Asia, dan para kiai Indonesia yang menghadiri ISOMIL diselenggarakan PBNU, 9-11 Mei 2016.

Akademisi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Bambang Pranowo mengatakan, Islam moderat di Tanah Air harus diperkuat untuk mencegah meluasnya pengaruh paham radikal.

“Penguatan pemahaman Islam yang moderat dan toleran menjadi salah satu senjata untuk mencegah masuknya paham kelompok radikal dan terorisme seperti ISIS,” katanya di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dia menilai, langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kampanye dan sosialisasi pencegahan paham kekerasan dan ISIS di berbagai kalangan sudah bagus, namun harus ditindaklanjuti dengan adanya penguatan pemahaman tentang Islam sesuai ajaran yang benar.

Sementara Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Prof Dr KH Ahmad Satori Ismail, mengatakan Islam adalah agama yang mengajarkan kelembutan, cinta kasih, dan persaudaraan. “Dalam Islam tidak ada sama sekali ajaran untuk merusak, meneror, apalagi membunuh sesama manusia,” katanya.

Menurutnya, Islam yang indah, lembut, dan damai itu selalu diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat terjadi perang, juga diajarkan untuk menghormati musuh dan tidak boleh menyakiti anak-anak, wanita, dan orang tua.

“Tidak ada hubungannya antara Islam dengan aksi-aksi terorisme yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka tidak paham makna sebenarnya dari Islam yang mengajarkan kelembutan, kedamaian dan rahmatan lil alamin. Itulah inti ajaran Islam,” ujar Satori.

Eksistensi hubungan antarumat beragama hingga saat ini, dihadapi sentimen kolektif dan fundamentalis yang masih mengakar di beberapa kelompok agama. Padahal, realitas menunjukan, jarang, bahkan mungkin tidak ada, suatu negara yang penghuninya memiliki kesamaan agama maupun ideologi yang sama. Apalagi, di tengah arus migrasi dan globalisasi dewasa ini, proses sirkulasi informasi, bergerak massif.

Transformasi ideologi maupun nilai-nilai peradaban tidak dapat dihindari lantaran menyusup dari berbagai instrumen informasi. Di tengah gencarnya penetrasi itu, konflik nilai pun sulit dihindari. Resistensi akan makin menguat disuarakan kubu konservatif dan fundamentalis tatkala ranah kekuasaannya dijamah ideologi maupun paham-paham yang kontradiktif dengan yang diadopsinya.

Sentimen kolektif pun dihembuskan untuk menghalau penetrasi ideologi maupun budaya dan nilai-nilai yang dianggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan. Atau, sebaliknya, kelompok baru itu berupaya mengikis eksistensi kelompok lain yang sudah mapan dengan ideologi dan keyakinan–yang dianggap melabrak substansi ajaran agama.

Di sinilah, pentingnya menyebarkan ide-ide moderat, sebagai jalan tengah, mengubah sentimen kolektif menjadi kolektifitas sosial. Nilai-nilai moderat mengajarkan umat untuk melakukan kompromi dan beradaptasi dengan bio sosial, guna memecahkan masalah perbedaan, bukan dengan cara-cara memaksa kehendak dengan menebar klaim-klaim kebenaran.

Itulah inti Islam moderat yang ditebar NU, termasuk Organisasi Islam lainnya seperti Muhammadiyah. Nilai-nilai moderat itu ditebar demi menghindari konflik, tanpa melabrak substansi nilai-nilai Islam seperti yang diajarkan Rasullullah SAW.

Namun, kadangkala tuntutan terhadap negara-negara Islam agar lebih toleran yang dikampanyekan negara-negara Barat dan kaum liberal, tidak disertai keseriusan negara-negara Barat untuk mengedepankan kompromi tatkala menancapkan kepentingannya di negara-negara Islam.

Umat Islam seringkali marah, mengecam, dan melakukan perlawanan lantaran cara-cara agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap negara-negara di Timur Tengah, termasuk yang dilakukan Israel terhadap terhadap Palestina.

Agresi barat dan Israel itu makin mengukuhkan kebencian umat Islam terhadap barat. Inilah yang menurut Milad Hanna (2002), yang kemudian membentuk afiliasi negara. Saat Israel memproklamirkan sebagai negara tahun 1948, sentimen kolektif makin mengkristal di negara-negara Arab.

Sementara di sisi lain, kaum Yahudi juga mengukuhkan eksistensi sentimen kolektifnya dengan mengklaim sebagai umat Tuhan yang paling mulia dibandingkan umat lainnya. Klaim itu mengakar kuat dalam masyarakat Yahudi yang hidupnya terpencar-pencar di berbagai penjuru dunia.

Sentimen dan ego sebagai “umat terhormat” yang disuarakan Zionis itu yang menyatuhkan solidaritas umat Yahudi untuk mendeklarasikan negara di Tanah Palestina, yang diklaimnya sebagai tanah yang dijanjikan, sekalipun orang-orang Yahudi sebenarnya lebih sekuler.

Agresi dan gencarnya Israel menebar propaganda itu yang menyusup lewat media-media global, yang pada akhirnya membentuk afiliasi agama, keumatan, khilafah, afiliasi negara.

Inilah yang oleh Samuel P Huntington, disebut sebagai benturan peradaban (The clash of civilizations). Dia menguraikan konflik yang mengemuka saat ini, bukan sekadar pertarungan ideologi (komunisme, sosialisme, dan kapitalisme) atau perebutan kekuasaan ekonomi. Namun, lebih disebabkan benturan peradaban.

Negara bangsa (nation-states) terlibat dalam konflik skala global yang terbentuk dari afiliasi negara guna menghadapi pertikaian peradaban yang berbeda. Huntington menyakini jika identitas peradaban akan bertambah penting perannya di masa mendatang dan akan banyak menentukan format dunia sebagai produk interaksi antar peradaban besar yang terdiri dari peradaban barat, Islam, konfusius, Jepang, India, Slavia, Ortodoks, Amerika Latin, dan peradaban Afrika.

Sementara agama-agama di dunia saat ini bergerak menuju bentuk yang fundamentalistik, baik itu Kristen, Yahudi, Budha, Hindu, dan Islam. Dan, dapat disaksikan juga jika di abad ke-20, terjadi penentangan terhadap sekulerisme. Saat ini, muncul pula ketertarikan untuk mengikat pada tradisi lokal (lokalitas), yang sebelumnya diabaikan kalangan intelektual. Mereka yang awalnya cenderung mengadopsi tradisi intelektual barat, khususnya Amerika Serikat.

Dan, agama pun makin menunjukan perpecahan lebih kuat daripada soal etnik. Itu karena, seseorang penganut agama, tidak mungkin mengadopsi dua agama sekaligus, tidak bisa separuh Kristen dan separuh lagi Islam.

Sebelumnya, fenomena konflik lebih disebabkan karena pertentangan antarkelas seperti yang diuraikan Karx Marx. Letupan konflik yang terjadi di abad ke-19 itu akibat sistem perekonomian yang menindas kelas proletar. Ketertindasan itu yang kemudian membentukan gerakan perlawanan terhadap kelompok borjuasi yang diuntungkan oleh struktur kekuasaan. Namun, sistem sosialis yang diharapkan para penganut Marxisme di tahun 1990-an, mengalami keruntuhan. Uni Soviet sebagai pusat sosialisme runtuh.

Namun, bukan berarti komunisme-marxisme mati. Komunisme-marxisme bermetamorfosis menjadi lebih adaptif dengan orientasi nasionalisme seperti yang dikembangkan China. China mengadopsi cara-cara dua kaki, di satu sisi rada mengisolasi, di sisi lain, membangun hubungan internasional, guna menancapkan kepentingan ekonominya. Dan, China kini menjadi negara adidaya.

Mao Tse Tung dan Chou En Lai mampu menghimpun dan membangun sentimen kolektif bangsa China, memilih cara untuk tidak mengadopsi murni sistem komunisme ala Uni Soviet yang dipengarui peradaban Kristen.

Komunisme China lebih dipengarui oleh ajaran Konghucu dan budaya tradisi China. Dengan memanfaatkan modalitas sosial bangsanya, Komunisme China begitu mengakar, baik secara ekonomi, ideologi, maupun budaya. Komunisme China menekankan pentingnya nasionalisme dan tradisionalisme. Nasionalisme yang disertai dengan kuatnya peran negara. Loyalitas warga pun terbangun lantaran negara konsisten menjalankan tugasnya sebagai instrumen yang mensejahterakan rakyat.

Sulit dibantah jika setiap pemeluk agama atau pengikut aliran cenderung memiliki keyakinan, pemahaman, dan penafsiran tersendiri terhadap teks-teks kitab sucinya. Itu wajar karena keyakinan adalah hal yang prinsip, tidak dapat diganggu gugat. Namun, menjadi masalah, ketika klaim-klaim paling benar itu ditebar, tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang sudah sekian lama tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

Di negara-negara yang memiliki keragaman etnik, agama dan aliran, selalu muncul persaingan internal antar kelompok agama dengan aliran yang berbeda. Di Mesir misalnya, Milad Hanna menguraikan, ada dua agama besar yaitu Islam dan Kristen. Revolusi Nasional tahun 1919, yang digerakan Partai Wafd dengan kekuatan afiliasi nasionalisme berhasil menjadi penggerak sejarah dan mengesampingkan afiliasi agama.

Hal itu lahir dari kesadaran historis para pemimpin revolusi seperti Sa’ad Zaghlul, Musthafa al-Nuhas, Wisha Washif dan rekan-rekan mereka sehingga yang diperkenalkan adalah kredo agama milik Tuhan dan negara milik semua.

Namun kemudian, kaum fundamentalis menentangnya. Afiliasi keagamaan harus didahulukan di depan afiliasi kebangsaan. Libanon juga memiliki kurang lebih 17 aliran keagamaan dan aneka ras yang diakui negara. Mereka disatukan dalam gerakan nasionalisme Arab yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan Perancis setelah perang dunia ke II. Namun, sejak muncul fenomena kebangkitan agama (al-shahwah al-diniyah), afiliasi keagamaan berhasil mengalahkan afiliasi kebangsaan.

Dan, Libanon pun dihantui konflik yang mengerikan. Perang saudara terjadi 17 tahun (1975-1992). Konflik agama hampir saja meruntuhkan kesatuan Libanon. Namun, di tahun 1980-an, gerakan nasionalis berhasil menyatukan Libanon.

Di Irak dan Turki, suku Kurdi mengalami penindasan akibat perbedaan bahasa dan ras, sekalipun mereka memeluk Islam. Sentimen kolektif itu yang kemudian memicu konflik berdarah di Irak dan Turki.

Di Indonesia, konflik ideologis memiliki sejarah yang panjang. Gesekan keras mulai terjadi saat negara ini menggodok konstitusi. Para pendiri bangsa sempat terjebak dalam perdebatan yang alot lantaran perbedaan ideologi saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 11 Juli 1945 di Jakarta.

Sementara di sisi lain, perbedaan pandangan yang sifatnya ideologis harus dihentikan karena bangsa ini harus segera memiliki konstitusi negara untuk melegitimasi kemerdekaan yang sudah di depan mata. Sampai-sampai, Soekarno berucap, “Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis! supaya saudara-saudara menjalankan offer (tawaran) ini kepada tanah air dan bangsa kita,” himbaunya di hadapan peserta sidang (Ashari, 1997).

Perbedaan ideologis yang begitu tajam menjadi alasan bagi Soekarno mengabaikan kepentingan suatu kelompok agar mencapai paripurna dalam membahas dasar negara. Namun, keputusan itu menyisahkan kekkecewaan. Dalam forum tersebut, dua kelompok berseteru yaitu kelompok Islam dengan kelompok non Islam dan nasionalis.

Johannes Latuharhary menggugat usulan kelompok Islam dalam pembahasan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal dasar negara. Latuharhary bersama tokoh non muslim lainnya seperti Johannes Leimena, AA Maramis, dan sejumlah tokoh kebangsaan lainnya menentang frase yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati sebagai salah satu dasar negara.

Argumentasi Latuharhary itu ditentang kelompok Islam. Agus Salim, tokoh Islam menyatakan, wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun Indonesia tidak merdeka, biarpun tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. “Itu adalah suatu hak umat Islam yang dipegang.”

Sementara Wonsonegoro, tokoh Islam lainnya, mengusulkan jika kalimat di belakang sila Ketuhanan itu tidak dihapus, maka perlu ditambah dengan bunyi, “Dan bagi pemeluk agama-agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing.”

Karena tak juga menemukan titik temu, Soekarno seperti dikutip Husnaini-Hidayat (2002), menimpali, “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromi, untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Tuan-tuan, saya kira kalimat (yang menyatakan) dengan didasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sudah diterima oleh panitia ini.”

Latuharhary tak mau melunak. Dia mengharap agar ketentuan mengenai tujuh kata itu hanya berlaku sementara waktu. “Tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam-macam,” terangnya.

Keberadaan tujuh kata itu memang sifatnya sementara. Namun, dalam perkembangannya, justru tujuh kata itu lenyap dalam konstitusi negara yang kemudian memicu ketegangan politik. Kasman Singodimejo, salah politisi Islam, di hadapan anggota Majelis Konstituante, 2 Desember 1957, menggugat kembali dasar negara usulan BPUPKI yang disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 yang mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Lembaran sejarah pun dibukanya kembali perihal perdebatan sengit pembentukan dasar negara hingga melahirkan tujuh kata itu. Kasman masih ingat tentang perjuangan tokoh politik Islam yang juga menjabat Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang gigih memperjuangkan tujuh kata itu. Soekarno dan Muhammad Hatta tak mampu menaklukan sikap Hadikusumo dalam urusan ideologi.

Kelompok Islam lalu menyuarakan kembali aspirasinya lantaran terdapat pasal dalam draf UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam waktu enam bulan, akan digelar kembali rapat pembahasan draf UUD 1945 secara lebih komprehensif. Namun, pembahasan itu tak berlanjut yang kemudian memunculkan perlawanan kelompok Islam.

Karena pembahasan tak lagi pernah dilaksanakan, kekuasaan rezim Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno, dihantui konflik laten yang kemudian berubah menjadi konflik manifest yang diperlihatkan dalam aksi pemberontakan kelompok Islam seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan pembentukan Negara Islam di Indonesia, yang dikenal DI/TII yang diproklamirkan Kartosuwiryo.

Di era reformasi, eforia memunculkan kembali organisasi yang memperjuangkan Islam. Ribuan massa pernah berkumpul di Yogyakarta, 5-7 Agustus 2000. Mereka datang dari 24 propinsi untuk mendeklarasikan terbentuknya organisasi Islam militan yang berjuang mewujudkan Imamah (khilafah) yang bernama Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Tegaknya syariat Islam adalah harga mati yang harus diperjuangkan MMI. Mereka menyerukan semangat untuk melakukan satu gerakan kembali (revivalis) kepada Al-Quran dan Hadist, dengan mengangkat isu radikal seperti Daulat Islamiyah, Syariat Islam, Antibarat, antizionis dan antidemorkasi.

Mereka amat memimpikan kejayaan dunia Islam masa lalu yang dipandang sebagai golden age (zaman keemasan) dunia Islam untuk dijadikan rujukan gerakan Islam politik kotemporer. Mereka juga merujuk pada piagam Madinah sebagai landasan justifikasi pandangannya.

Dalam perjalanannya, organisasi Islam yang diketuai Ustad Abubakar Ba’asyir itu bergerak dengan semangat militansi dan tidak mengenal kompromi. Saat era reformasi bergulir, MMI bersama ormas Islam lainnya seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir, Ikwanul Muslimin Indonesia, Forum Komunikasi Ahlussunah Waljamaah dan Laskar Jihad, mendesak syariat Islam diberlakukan. Desakan itu pernah mereka suarakan saat sidang Istiwewa MPR 1999, 2000, 2001 dan 2002–saat konstitusi negara sedang diamandemen.

Gerakan mereka semakin radikal tatkala menyaksikan realitas paradoks yang dialami banyak negara-negara Islam akibat invasi militer Amerika Serikat (AS) dan negara-negara barat lainnya. MMI pun ikut razia warga negara asing khususnya warga AS. MMI juga dituduh terlibat dengan jaringan Al-Qaeda pimpinan Osamah Bin Laden, yang dituduh sebagai dalang pengeboman World Trade Center (WTC) dan terdaftar sebagai organisasi teroris internasional.

Meski muncul sejumlah ormas-ormas Islam yang bersifat lokal, namun pergerakan mereka bersifat global, mengajak kaum muslim dunia agar kembali ke Al-Quran dan Hadist secara murni, menyeluruh dan total serta mendirikan sebuah negara Islam sebagai jalan keluar dari berbagai problem yang menimpa umat Islam pada umumnya.

Mereka juga mengacu pandangan Hasan Al-Banna, Sayid Qutb, Abul A’la Maududi dan Abu Hasan Nadwi yang menganggap, untuk kejayaan uamat Islam dan dunia Islam adalah harus menjadikan Al-Quran dan Hadist sebagai dasar yang harus ditetapkan dan dilaksanakan kembali secara murni, menyeluruh bagi umat Islam.

Hingga saat ini, pergerakan Islam radikal masih begitu kuat. Sasaran mereka adalah perubahan ideologi negara. Meski Pancasila telah mengakomodasi tiga ideologi yaitu Islam, nasionalisme dan sosialisme, namum dalam pandangan Deliar Noer, hingga saat ini, masih terjadi tarik ulur ketiga ideologi tersebut dan berlomba-lomba untuk menegakkan tegaknya ajaran masing-masing.

Pergerakan mereka juga bersifat global. Bangsa ini pernah trauma dalam ruang ketakutan akibat teror yang mereka lakukan saat meledakan Bali (12 Oktober 2002), Bom JW Marriot (5 Agustus 2003), tragedi Kuningan (9 September 2004) dan tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya.  Teranyar, serangan Sarinah, Jakarta, 14 Januari lalu.

Islam sendiri, menurut beberapa literatur, melakukan penetrasi di Nusantara tidak dengan cara-cara kekerasan lantaran Wali Songo mengadopsi budaya masyarakat Indonesia yang kala itu kuat memeluk Hindu. Wali Songo yang bukan asli orang Jawa, menyelipkan dakwahnya dengan menggunakan pendekatan budaya. Dan, hasilnya sangat luar biasa. Islamisasi menyebar di seantero Nusantara dengan cara-cara damai. Wali Songo setidaknya sudah mengajarkan bagaimana mentransformasikan nilai-nilai Islam secara moderat, terbuka, adaptif, dan menghargai eksistensi tradisi yang sudah lama diwarisi leluhur itu.

Mungkin, akan beda hasilnya jika proses Islamisasi mengabaikan dimensi sosiologis maupun antropologis. Pengabaian terhadap eksistensi budaya yang telah mengakar di masyarakat, tentu akan memicu sentimen kolektif lantaran kekhawatiran akan tergerusnya tradisi dan budaya lama. Dan, cepat atau lambat, akan menjadi konflik yang berakhir dengan darah dan air mata. Kelompok konservatif tentu akan merasa wajib menjaga identitasnya, merasa lebih superior sehingga mudah terpicu untuk melakukan perlawanan dan kekerasan.

Dalam konteks ini, Wali Songo telah mengajarkan cara-cara moderat dalam melakukan Islamisasi. Dan, cara-cara itu tidak diharamkan dalam Islam. Meski ritual keagamaan yang dilakukan umat Islam di Indonesia yang masih mengadopsi cara-cara yang diwarisi ajaran Hindu, dianggap sebagai bid’ah atau cara-cara ritual yang dibuat-buat tanpa disertai dalil. Bid’ah adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan.

Karena itulah, Rasullullah SAW memperingatkan, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah SWT, tetap mendengar dan ta’at, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Habsyi. Karena, barangsiapa yang hidup di antara kalian setelah ku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Karena itu, kalian wajib berpegang pada sunnah ku dan sunnah Khulafa’ur Rosyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Hati-hatilah dengan perkara yang diada-adakan karena setiap perkara yang diada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat.” (HR Abu Daud No 4607 dan Tirmidzi No 2676).

Islam sejatinya agama moderat yang bersifat rahmatan lil ‘aalamiin. Karenanya, cara-cara kekekerasan yang mengatasnamakan Jihad, tidak hanya dengan cara berperang di medan laga. Apalagi, dengan cara-cara menebar teror dan kekerasan.

Cara-cara kekerasan justru merugikan citra Islam. Meski tak bisa dipungkiri jika sterotif itu segaja dihembuskan para orientalis (pemikir Barat yang mengkaji Islam), yang tujuannya mendiskreditkan Islam melalui teks-teks ajaran Islam, baik dari Al Qur’an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

Teks-teks tersebut kemudian diinterpretasikan sedemikian rupa dengan pemahaman dan penafsiran sesuai kepentingannya sendiri, sangat tidak objektif dan menyudutkan Islam. Motif mereka bisa jadi untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa Islam adalah agama yang melegitimasi kekerasan dan peperangan.

Jihad sebenarnya juga dapat dilakukan lewat pendekatan dialogis, dengan memberikan pemahaman bahwa Islam yang benar dan lurus itu sejalan dengan tuntunan Al Qur’an dan Al Hadits, bukan menurut kepentingan, hawa nafsu pribadi maupun golongan tertentu.

Namun, tak bisa dipungkiri juga adanya pemahaman dan penafsiran dangkal dari sebagian kelompok umat Islam, terutama mereka yang menganut paham radikal, tanpa memahami konteks dan inti maksud tujuan syari’atnya (maqashid as-syari’ah) dari masing-masing ajaran Islam  (Baca: Radikalisme yang Merugikan Islam).

Dengan kata lain, kelompok umat Islam semacam ini umumnya memahami teks ajaran Islam hanya pada tataran makna permukaan (ma’na dzahir) yang disesuaikan dengan selera dan kepentingannya, namun gagal menggali kedalaman substansi dan spirit ajaran yang terkandung di dalamnya. Pemahaman keagamaannya sangat kaku, sempit, dan tekstual, lalu mengklaim yang paling benar, bahkan mudah memberi stigma kepada kelompok Islam lainnya sebagai golongan sesat, musyrik hingga mengkafirkan muslim yang dianggap tidak sepaham dengan mereka.

Cara berpikir semacam ini sangat keliru dan berbahaya bagi kerukunan hidup umat Islam. Sejatinya, yang berhak menyatakan seorang muslim telah kafir dan musyrik hanya Allah SWT sebagaimana tertuang dalam surat An-Najm ayat 32 yang berbunyi, “Jangan merasa diri lebih bersih atau suci dari pada orang lain.”

Dan, di antara doktrin yang paling sering dikemukakan oleh mereka hingga saat ini adalah konsep khilafah Islamiyah (terbentuknya Negara Islam yang murni) dan konsep jihad dengan pemaknaan yang sangat dangkal dan sempit, hanya sebatas perang fisik dan aksi-aksi kekerasan yang tidak mengenal kompromi.

Padahal, hakikat makna jihad yang benar seperti yang dinyatakan Rasulullah SAW adalah jihad memerangi hawa nafsu dan murka amarah yang bersemayam di dalam diri setiap individu manusia (jihad an-nafs).

Berangkat dari penjelasan di atas, maka paham radikalisme dan fanatisme justru mereduksi kesucian, kemuliaan, lalu menggerus keharmonisan umat Islam, serta membangun image negatif masyarakat dunia terhadap Islam, yang memandang Islam sebagai agama kekerasan atau agama teroris.

Padahal, di dalam Al Qur’an Allah SWT sangat jelas dinyatakan, “Tidaklah Aku mengutus engkau (wahai Muhammad) kecuali untuk menebarkan rahmat (kasih sayang) bagi seluruh semesta.” (QS. Al-Anbiya: 107).

Firman Allah SWT itu menegaskan, jika Islam mengajarkan pembentukan pandangan, sikap, dan perilaku umatnya yang bermoral, mengedepankan etika, akhlak budi pekerti dan moderat, santun, toleran, serta kasih sayang terhadap sesama, baik sesama muslim maupun non-muslim, termasuk terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Itulah inti dari ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Dalam hal ini, Islam menekankan toleransi. Dan, tentunya, toleransi tidak hanya dengan sesama umat Islam, namun juga sesama dengan umat beragama lainnya. Toleransi juga tak hanya diwajibkan kepada umat Islam. Toleransi menjadi tanggungjawab semua agama di dunia. Toleransi menjadi prinsip unversal, dengan tujuan menciptakan harmoni sosial.

Pertanyaannya, apakah negara-negara barat dan berkiblat pada paham liberal juga telah menerapkan toleransi? Ada realitas paradoks. Di negara-negara barat yang mengadopsi paham liberal, justru kerap memperlihatkan praktik intoleransi. Apalagi, pasca penyerangan yang dilakukan kelompok yang mengatasnamakan Islamic State of Iraq and Al-Sham (ISIS) atau Islam State (IS) seperti yang terjadi di Paris, Perancis, yang menewaskan 132 orang pada pada Jumat malam, 13 November 2015 lalu.

Laku biadab para teroris itu memicu Islamphobia di Perancis. Implikasinya, pemerintah Perancis pun menutup masjid-masjid karena dianggap menjadi tempat dakwah yang pesan-pesannya mengandung kebencian.

Sebelumnya, beberapa negara barat melarang penggunaan jilbab maupun cadar kepada warga perempuan yang beragama Islam seperti di Belanda, Rusia, Jerman, Italia, Tunisia, Belgia, Perancis, Australia, dan Spanyol. Muncul pula gerakan anti Islamisasi dengan melarang pembangunan masjid.

Sentimen kolektif yang disuarakan kelompok mayoritas itu tentu memunculkan perlawanan. Ketika suatu komunitas ditekan oleh komunitas lain, maka sentimen kolektif bisa menyatukan kekuatan individu lain yang merasa empati atas ketertindasan kelompok yang sejalan dengan agama maupun keyakinannya. Solidaritas tumbuh yang kemudian menjadi bibit kekerasan komunal.

Mereka yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik, pada akhirnya turut serta menjadi aktor yang terlibat dalam konflik lantaran merasa ada ikatan emosial yang berlatar belakang agama, keyakinan, maupun budaya. Perlawanan mereka lakukan sebagai upaya mempertahankan eksistensi komunitas, ideologi dan keyakinannya. Perlawanan itu merupakan kristalisasi dari sentimen kolektif dalam menyikapi realitas ketertindasan yang dialami maupun kekhawatiran akan tersingkirnya eksistensi.

Itulah realitas. Sentimen kolektif terjadi di mana saja, dihembus kelompok-kelompok konservatif yang khawatir dengan penyebaran agama atau aliran yang berbeda dengan agama atau mazhab yang diyakininya. Kadangkala, intoleransi itu sifatnya mutlak, dipaksa doktrin agama yang begitu kuat dan lemahnya transformasi nilai-nilai pluralisme, sehingga menjadi bibit kebencian dan kedengkian terhadap agama lain maupun sesama pemeluk agama yang berbeda aliran.

Konflik laten yang mengemuka itu bisa menjadi konflik nyata lantaran tidak tersumbatnya proses dialog. Konsensus pun sulit diwujudkan lantaran menyangkut kebenaran absolut dalil-dalil agama. Akibatnya, konflik laten terus menerus dipelihara. Semua pihak baru sibuk mencari solusi dan melakukan mediasi, ketika kekhawatiran itu berubah menjadi kekerasan komunal. Tetap saja, lantaran sama-sama merasa benar, konflik yang mereda, masih menyisahkan persoalan yang tersembunyi.

Manusia sejatinya adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa ketergantungan dengan manusia lainnya. Karenanya, manusia memiliki naluri untuk melakukan adaptasi agar dapat diterima dengan baik di lingkungannya. Ketidakmampuan dalam mengembangkan adaptasi terhadap bio sosial itu yang biasanya memicu konflik.

Naluri manusia sebagai mahluk sosial sudah terbangun sejak bayi. Seorang bayi tentu akan menangis tatkala jauh dari ibunya. Bayi juga merasakan kegembiraan tatkala bercengkrama dengan bapak dan kakak, maupun saudaranya. Proses interaksi yang dijalani bayi dan orang tua itu yang kemudian menjadikan bayi menjadi manusia dewasa yang memahami nilai-nilai kehidupan sosial. Dia diajarkan bagaimana harus bersikap dan berperilaku di hadapan teman-teman dan lingkungan di sekitarnya.

Dalam proses pembentukan mental dan karakter itu, agama menjadi nilai yang dominan ditransformasikan orang tua kepada anaknya. Itu penting karena agama tidak hanya mengajarkan tentang keadaban, mental dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

Namun, nilai-nilai agama wajib untuk diaktualisasikan karena menjadi bekal seseorang menuju kehidupan di akherat kelak. Namun, permasalahan muncul tatkala transformasi nilai-nilai agama itu disertai dengan pandangan kebencian terhadap agama atau aliran lain yang juga berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Karenanya, upaya NU dan Ormas Islam lainnya yang menghadirkan Islam moderat perlu didukung. Dengan begitu, akan tercipta perdamaian. Dengan kondisi Indonesia damai, proses dakwah pun dapat berjalan dengan baik. | M. Yamin Panca Setia

Sumber : Antara/Berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s