Menata Pesisir Kota Tanpa Marginalisasi

PESISIR kota menyimpan keunikan dan keanekaragaman potensi. Wajar, jika kawasan itu diperebutkan. Pemerintah dan para pengembang tentu tertarik mempercantik kawasan itu menjadi kawasan pariwisata, rekreasi, bahkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Dengan begitu, akan mendongkrak pendapatan pemerintah dan pengusaha. Salah satu opsi yang ditempuh adalah reklamasi dan menggusur rumah-rumah warga yang berada di sekitar pesisir kota.

Sementara bagi masyarakat, khususnya para nelayan, memilih bertahan di kawasan pesisir kota lantaran ketergantungannya terhadap pantai dan laut sebagai sumber kehidupan. Karenanya, mereka menentang hijrah dari kawasan pesisir kota, meski ditekan pemerintah dan pengembang yang ambisius mengubah kampung nelayan yang umumnya kumuh, menjadi kawasan elit.

Upaya pemerintah maupun swasta dalam mengembangkan kawasan pesisir kota agar lebih tertata rapi, menjadi tempat pariwisata, pusat ekonomi dan bisnis, patut diapresiasi. Memang seharusnya kawasan pesisir kota, tidak sebatas menjadi kawasan huni maupun menjadi simpul akhir aktivitas bongkar-muat barang dan jasa yang biasa dikenal pelabuhan. Dengan segala potensi yang dimiliki, kawasan pesisir kota dapat memberi manfaat multifungsi, tanpa harus memarginalisasi masyarakat dan merusak lingkungan pesisir kota.

Itulah yang menjadi perhatian para perencanaan kota. Sejak akhir abad ke-21, para perencana perkotaan telah menyulap wilayah pesisir kota menjadi kawasan multifungsi. Kawasan pesisir kota yang tadinya kumuh disulap sedemikain rupa menjadi kawasan menawan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Para perancana kota, tidak sekadar mengedepankan pendekatan spasial dan berorientasi ekonomi semata. Namun juga mengedepankan pendekatan sosial, budaya, dan ekologi, termasuk mengelaborasi dimensi historis kawasan pesisir kota. Wilayah pesisir kota pun menjadi kawasan yang berkarakter bahari.

Di Amerika Serikat, Howard Gilllete dalam bukunya Civitas by Design, Building Better Communication, From the Garden  City to the New urbanism (2010) menjelaskan, pembangunan kota pantai dimulai lewat penataan Kota Bandar Baltimore. Tujuan dari pembangunan kawasan tersebut adalah mengatasi kebangkrutan yang dialami kota-kota besar akibat resesi ekonomi pada tahun 1970-an.

Sebelumnya, Baltimore adalah kota kumuh dan rawan kriminalitas, yang kemudian disulap oleh James Rouse, menjadi model pembangunan kota-kota bandar. Visi afirmatifnya mampu merevitalisasi Baltimore yang kemudian menjadi roh bagi perencana kota lainnya. Dari karya Rouse muncul konsep penataan ulang kawasan bandar lama yang kemudian dikenal waterfront city yang kini berkembang pesat.

Di Indonesia, Peter JM Nas dan Martien D Vietter dalam buku Masa Lalu dalam Masa Kini (2009) menguraikan jika kawasan pesisir kota, sudah berkembang sejak zaman klasik akhir (1300-1500 Masehi). Saat itu, kota-kota pantai pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera, sudah tumbuh dan berkembang karena kemakmurannya.

Ini berkat perluasan jaringan perdagangan internasional yang mencakup laut Jawa dan Selat Malaka. Kala itu, mata uang China menjadi alat utama pertukaran. Komunitas-komunitas perantau China juga memainkan peran yang strategis di sektor-sektor perdagangan dan jasa di kota-kota pantai Nusantara.

Kemudian di zaman Proto Modern (1500-1600 Masehi) terjadi urbanisasi dan spesialisasi dalam hubungan ekonomi modern yang berkembang, baik secara kuantitas dan kompleksitas, sejalan dengan kedatangan para pedagang Islam dari Selatan China, India, Arab Saudi dan Persia ke kota-kota pelabuhan Nusantara.

Perdagangan internasional, penyebaran Islam dan pertumbuhan kota-kota pelabuhan yang pesat juga ditunjang oleh ambisi Dinasti Ming, dengan Laksamana Cheng Ho-nya yang berlayar dari Cina ke Asia Tenggara dan lanjut ke Samudera Hindia, sampai pantai timur Afrika sepama paru pertama abad ke-15. Pada perkembangan selanjutnya, pada zaman modern awal (1600-1800 Masehi), ditandai dengan kedatangan para pedagang Eropa yaitu Portugis, Belanda, Spanyol dan Inggris ke Nusantara.

Hegemoni kolonial dan dominasi warga Eropa diimbangi dengan pertumbuhan pesat peran warga China sebagai perantara di sektor-sektor perdagangan, jas dan manufaktur. Kemudian, VOC sebagai kongsi dagang Belanda di kawasan Hindia Timur, memperkuat pijakannya di kota-kota pelabuhan dengan membangun benteng-benteng di dekat pantai.

Dalam perkembangan berikut, Agustina Martire dalam buku Leisure Coast City. A comparative history of the urban leisure waterfront Barcelona (2008) menjelaskan, tekanan populasi manusia terhadap kawasan pesisir kota pada akhirnya mendorong perlunya transformasi perencanaan teknik yang dikombinasikan dengan aspek sosial, politik, dan ekonomi yang kemudian menimbulkan perubahan signifikan dalam tata ruang perencanaan pesisir kota.

Transformasi dilakukan seiring meningkatnya tekanan manusia terhadap lingkungan di pesisir kota untuk menetap dan pemenuhan kebutuhan rekreatif. Akibatnya, kini hampir 60 persen dari penduduk dunia menetap di radius 60 kilometer dari garis pantai dan dua pertiga kota-kota besar dunia terdapat di wilayah pesisir, sehingga meningkatkan daya lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Awal tahun 1990, Edgram (1993) mencatat, sekitar 50 persen sampai 70 persen penduduk dunia tinggal di daerah pantai. Realitas pesisir kota yang menggambarkan praktik eksploitatif manusia mendorong pentingnya menjaga kualitas lingkungan.

Pemanfaatan kawasan pesisir kota, idealnya tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu (integrated coastal zone management). Konsep itu menekankan pentingnya pembangunan kawasan pesisir yang dapat memastikan kelestarian ekologi, kesinambungan sosial, dan ekonomi. Dalam konteks ini, pengelolaan dan pemanfaatan pesisir kota tidak hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah dan swasta saja. Namun, juga kepentingan masyarakat.

Disayangkan, jika kawasan pesisir kota yang sangat berharga hanya diserahkan kepada pengembang, yang tentu lebih berorientasi motif ekonomi–yang mengubah kawasan pesisir menjadi ruang privat. Padahal, hal yang lebih penting adalah memastikan kepentingan masa depan pantai, dengan menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Sebagai ruang publik, pantai tidak boleh diprivatisasi. Pantai harus dapat diakses semua warga, bukannya memberi hak pemilik tunggal dalam penggunaannya.

Kenyataannya, pemanfaatan pesisir kota lebih didominasi kepentingan swasta. Cara yang ditempuh umumnya adalah reklamasi yang cenderung merusak lingkungan pesisir. Cara-cara reklamasi dengan menimbun pantai itu pada akhirnya merugikan masyarakat, khususnya para nelayan lantaran hasil tangkapannya merosot lantaran ikan makin sedikit seiring rusaknya ekosistem pantai akibat reklamasi.

Ikan tak lagi mudah didapat di sekitar pantai karena terumbu karang hancur. Nelayan pun terpaksa melaut hingga jauh, sulit mendapatkan ikan dengan cara-cara menebar payang di sekitar pantai. Kerusakan pesisir kota juga dipicu dengan cara-cara nelayan menangkap ikan yang merusak terumbu karang, misalnya dengan bom ikan maupun pencemaran industri dan rumah tangga.

Bagi masyarakat nelayan tradisional di kawasan pesisir kota, pantai merupakan sumber kehidupan. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menangkap ikan di lepas pantai karena terkendala peralatan penangkapan. Mereka juga masih menerapkan cara-cara penangkapan ikan yang tradisional. Nelayan umumnya belum mampu melakukan diversifikasi lewat budidaya karena tidak memiliki keahlian dan modal.

Kawasan pesisir kota yang umumnya kumuh juga lantaran rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Namun, bukan berarti tidak bisa diubah pola perilaku yang tidak ramah terhadap lingkungan itu. Masyarakat perlu terus disadarkan agar menjaga untuk menjaga kawasan pesisir sebagai sumber ekonominya. Jika dikelola dengan baik, kawasan pesisir dapat dikelola menjadi tempat rekreasi yang tentunya diharapkan masyarakat nelayan dapat turut menikmatinya.

Model pembangunan kawasan pesisir kota bisa dengan tanpa reklamasi dan memarginalisasi. Pendekatannya lebih memusatkan pada tanggungjawab masyarakat menjaga, merawat, dan memulihkan kawasan pesisir yang rusak. Di sini pentingnya memobilisasi masyarakat untuk menancap visi bersama, di mana masyarakat diberikan ruang untuk berinsiatif dalam menguraikan tujuan, cita-cita, dan terobosan dalam pengembangan kawasan pesisir. Dengan begitu, pembangunan kawasan pesisir yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dapat dipastikan akan didukung masyarakat.

Ditekankan pula pentingnya pemberdayaan dan pembangunan kapasitas masyarakat nelayan. Dengan harapan, masyarakat nantinya tidak hanya berperan sebagai pengguna manfaat, namun juga sebagai pengontrol kawasan pesisir sehingga kemanfaatannya lebih berkelanjutan.

Masyarakat harus diarahkan bertanggungjawab mengelola sumber daya, mendefinisikan kebutuhan, tujuan, aspirasi, dan membuat keputusan bersama untuk menjaga eksistensi pesisir untuk kepentingan bersama.

Penting pula pengembangan mata pencaharian masyarakat nelayan, yang tidak hanya bersumber dari tangkapan laut, namun juga dari budidaya seperti rumput laut dan ikan. Mereka juga harus diarahkan agar tidak lagi mengembangkan metode-metode pemanfaatan pesisir yang destruktif.

Tentu, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat itu harus didukung pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, swasta, dan pihak-pihak lainnya. Inilah yang disebut Pomeroy (2005) sebagai pengelolaan bersama (co-management), yaitu menekankan pentingnya kemitraan, di mana masyarakat pesisir, pemerintah, dan stakeholder lainnya berbagi tanggungjawab dalam melakukan pengelolaan kawasan pesisir.

Masyarakat pesisir dapat berperan dalam mematuhi peraturan, partisipasi dan pengawasan, dan memberikan masukan (input) dalam kegiatan penataan pesisir serta memberikan informasi dan umpan balik mengenai program pemanfaatan pesisir.

Sementara pemerintah berperan mendukung pelaksanaan perencanaan, melembagakan dukungan program, membangun manajemen perencanaan dan menerapkan bersama masyarakat.

Sedangkan NGO dan akademisi melakoni peran dalam membangun kapasitas masyarakat, memberikan bantuan teknis dan pelatihan, memobilisasi partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan masyarakat, membantu dalam pengawasan, dan mentrasnformasi pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat nelayan agar mampu mengoptimalkan upaya meningkatkan penghasilan selain dari profesi nelayan.

Proyek pembangunan pesisir kota di beberapa tempat seperti di Jakarta, telah memunculkan masalah dan resistensi luar biasa dari masyarakat dan kalangan aktivis lingkungan. Karenanya, perlu ditinjau lagi cara-cara yang selama ini dilakukan, yang lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur, reklamasi, dan pengabaian partisipasi. Desain perencanaan pembangunan kawasan pesisir kota, harus komprehensif, dengan mempertimbangkan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan institusi.

Keberlanjutan sosial diarahkan pada upaya tercapaianya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat pesisir, diakomodasinya peran dan akses masyarakat terhadap sumberdaya pesisir, baik untuk pemanfaatan dan pengelolaannya.

Sementara keberlanjutan lingkungan terkait dengan praktik pemanfaatan sumberdaya kawasan pesisir yang tidak merusak lingkungan dan pemanfaatan yang tidak melebihi daya dukung lingkungan pesisir.

Dan, tak kalah penting adalah keberlanjutan institusi, mulai dari masyarakat, birokrasi dari kelurahan kecamatan, hingga pemerintah kota dan provinsi, serta termasuk keterpaduan antar institusi. Keberlanjutan institusi sangat penting sebagai pendorong dan fasilitator upaya-upaya warga agar mandiri dan mampu mengartikulasikan kepentingan masing-masing.

Pembangunan pesisir kota juga baiknya dimulai dari skala yang lebih kecil, bisa berupa penataan kawasan pesisir, tanpa pengusuran. Namun, masyarakat juga harus menjadi aktor yang bertugas mengubah wajah kawasan pesisir yang kumuh menjadi lebih elok. Cara-cara tersebut akan lebih diterima masyarakat karena menyangkut kepentingannya dan kepentingan lingkungan bersama. Dengan begitu, kawasan pesisir kota ke depan akan lebih tertata dengan baik.

M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s