Menanti Laga Politisi Senayan

Keputusan kontroversial yang ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kubu Agung Laksono, akhirnya merembet ke pengajuan hak angket DPR.

Rabu (25/3), sebanyak 116 anggota DPR dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari lima fraksi di DPR (Golkar, Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional) sepakat menggulirkan hak angket.

“Kami sampaikan usulan hak angket kepada pimpinan DPR agar kiranya pimpinan segera mengagendakan pengambilan keputusan dalam sidang paripurna DPR,” kata John Kennedy Azis, anggota DPR dari Fraksi Golkar saat membacakan surat resmi usulan hak angket yang disampaikan ke Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta. Usulan hak angket itu diamini Novanto, yang kemudian ditindaklanjuti Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Lewat hak angket, kubu oposan akan mengungkap tentang latar belakang dikeluarkannya SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. “Apakah ada keterlibatan pihak lain? Apakah ada konspirasi politik sehingga kehilangan independensinya?” kata kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3).

Angket merupakan hak anggota DPR, yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan ditegaskan dalam Pasal 27 UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pasal 176-183 Peraturan Tata tertib DPR. Hak angket juga diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Bergulirnya hak angket itu memompa suhu politik. Pertarungan dua kubu: KMP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bakal memasuki episode baru. KMP bakal gencar menyelidiki motif di balik keputusan Menteri Yasonna yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Menteri yang merupakan kader partai penguasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dianggap tidak imparsial.

Sebagai pendukung pemerintah, KIH tentu tidak akan diam menghadapi manuver KMP tersebut. KIH akan berupaya mencari cara agar angket itu layu di tengah jalan. Sebelumnya, KIH-KMP terlibat perseteruan dalam perebutan jabatan strategis di parlemen. Dalam pertarungan itu, KMP “mengunduli” KIH, dengan menguasai seluruh jabatan di DPR maupun MPR. Dominasi KMP membuat KIH khawatir dapat menghambat kerja-kerja pemerintah. Karenanya, dicari cara untuk melemahkan kekuatan KMP.

Diduga, jurus ampuh untuk melemahkan KMP adalah dengan memecah belah dua partai yang masuk dalam gerbong KMP yakni Golkar dan PPP. Menteri Yasonna dianggap sebagai aktor utama dalam urusan pecah belah tersebut.

Yasonna boleh saja membantah mengintervensi kisruh yang melanda Golkar dan PPP. Namun, cukup pula beralasan jika Yasonna dituding mengintervensi konflik internal yang melilit kedua partai itu lantaran keputusannya yang memihak kepada kubu yang bisa diajak kompromi. Suksesi di Golkar dan PPP nampaknya dimanfaatkan untuk merangkul kawan, dan menyingkirkan lawan yang tergabung di KMP.

Yasonna, politisi partai penguasa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu diduga memihak kepada kubu Rommahurmuziy (Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya) dan kubu Agung Laksono (Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol).  Rommahurmuziy dan Agung dianggap politisi yang dapat dijinakan, asalkan dapat menang dalam pertarungan merebut pucuk pimpinan partai.

Gelagat keberpihakan pemerintah itu sebenarnya sudah terlihat dari pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edy.  Menteri yang diusung Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu pernah memerintahkan Kapolri agar tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Munas Golkar kubu Ical di Bali.

Pernyataan itu dilontarkannya lantaran terjadi pertikaian antarpendukung dua kubu di Golkar. Namun, alasan pelarangan itu terkesan berlebihan. Pasalnya, konflik di tubuh Golkar masih sebatas dinamika biasa, tidak sampai berdarah-darah, apalagi mengancam stabilitas negara.

Intervensi pemerintah nampaknya berhasil melemahkan kekuatan KMP di Senayan. Itu terlihat dari tidak solidnya seluruh KMP menggalang kekuataan di Senayan. Fraksi Partai Golkar misalnya, dari 91 anggotanya di Senayan, hanya 50 anggotanya yang mendukung angket.

Fraksi PPP lebih melempem lagi. Dari 39 kursi yang diraih partai berlambang Kabah itu, hanya dua anggotanya yang mendukung angket. Demikian pula dengan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), dari 49 kadernya yang menduduki kursi di DPR, hanya ada dua orang yang mendukung angket. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memang tak merestui kadernya terlibat dalam pengusulan angket lantaran dapat menciptakan kegaduhan politik. Namun, Zulkifli tidak melarang kadernya mengajukan angket.

Sikap serupa juga diperlihatkan Fraksi Partai Demokrat di DPR. Partai berlambang mercy itu tidak turut dalam pengusulan hak angket lantaran menyangkut masalah internal partai lain. Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan, Demokrat tidak ingin terseret dengan persoalan internal partai lain.

Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang terlihat begitu bersemangat mendukung angket. Anggota DPR Fraksi PKS yang menandatangani usulan angket berjumlah 20 orang, sementara Gerindra mencapai 37 orang.  

Melemahnya soliditas KMP tentu tidak terlepas dari persoalan kepentingan.  Saat pemilihan pimpinan DPR dan MPR, KMP sangat solid lantaran ada kepentingan meraih jabatan strategis. Sementara terkait angket SK Menkumham, soliditas KMP menciut lantaran tidak berdampak pada kepentingan bagi seluruh anggota KMP. Dukungan hak angket agaknya lebih didukung solidaritas koalisi.

Sebenarnya, angket digulirkan bukan sekadar persoalan siapa mendapat apa. Namun, angket dapat diarahkan untuk mengungkap motif dibalik terbitnya SK Menkumham yang memenangkan kubu Agung Laksono guna membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap UU. Dampak yang ditimbulkan dari “surat sakti” Menkumham juga dapat memicu stabilitas politik dan sosial.

Jika hasil penyelidikan menyimpulkan ada motif sengaja Menkumham memihak dalam menyelesaikan konflik internal partai, maka dapat mengancam eksistensi partai politik sebagai instrumen demokrasi yang independen. Dan, akan lebih berbahaya lagi jika motifnya adalah mengembosi oposisi sebagai bagian penting dalam sistem politik yang demokratis. Penggunaan kekuasaan negara itu mengembosi oposisi akan menghidupkan lagi rezim otoriter Orde Baru yang mengkooptasi partai politik. Dan, jika oposisi lemah, maka kekuasaan rawan disalahgunakan.

Selain itu, konflik internal partai yang diselesaikan lewat cara-cara politik juga rawan memperluas konflik di daerah. Di Sulawesi Tenggara (Sultra), simpatisan Partai Golkar yang tergabung dalam Forum Simpatisan Partai Golkar Sultra Bersatu, menyegel kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sultra, Senin (23/3). Aksi itu dilakukan lantaran simpatisan menyesalkan berlarut-larutnya konflik antar elit Golkar.

Mereka mengkritik cara-cara yang dilakukan politisi Golkar di pusat yang memperlihatkan perilaku politik yang buruk kepada kader. Mereka juga memperingatkan agar konflik di DPP Partai Golkar tidak merusak struktur organisasi kepengurusan partai yang ada di daerah.

Konflik juga merambah ke DPD Golkar Bali. Di sana, ada dua kepengurusan yang sama-sama mengklaim paling sah mengendalikan Golkar. Ketua DPD Golkar Bali versi Aburizal Bakrie kini dijabat I Ketut Sudikerta. Sementara Ketua DPD Golkar Bali versi Agung Laksono, yakni Gede Sumarjaya Linggih. Selain itu, sebagai partai besar, kisruh Golkar dapat berpengaruh terhadap perpolitikan tanah air. Jika Golkar pecah, maka dapat memicu instabilitas politik nasional.

Sebagai partai yang paling senior, Golkar harusnya mampu menjadi contoh bagi partai politik lain yang usianya lebih muda dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik secara baik, akan mengukuhkan dominasi Golkar di blantikan perpolitikan Indonesia. Sebaliknya, jika konflik terus-terusan gagal dikelola dengan baik, maka perpecahan akan terus membayangi Golkar. Partai itu seperti menggali kuburnya sendiri.

Selain itu, soliditas KMP menciut lantaran kekhawatiran akan hilangnya kursi di Senayan setelah adanya peringatan yang dihembuskan pentolan partai. Agung Laksono dan Rommahurmuziy, jauh-jauh hari memperingatkan akan memecat anak buahnya yang mendukung angket.

Bagi politisi yang tidak bergantung dengan patron dan pragmatis, tentu akan memilih diam, sambil melihat perkembangan politik di internal partainya. Mereka memilih jalur aman. Namun, ada juga di antara mereka yang secara objektif menentukan langkah politik yang berseberangan dengan perintah partai. Sementara politisi yang berpatron, tentu akan mati-matian membela patronnya, dengan resiko terdepak dari Senayan jika patronnya tersingkirkan.  

Di internal Golkar sendiri, dua kubu makin ngotot dalam bermanuver. Kubu Agung misalnya, mendesak Ketua DPR segera melakukan perombakan jajaran Fraksi Golkar di DPR. Agus Gumiwang Kartasasmita yang ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Golkar oleh Agung Laksono sampai-sampai memperingatkan Ade Komaruddin, Ketua Fraksi Golkar di DPR yang menjadi pendukung Aburizal, untuk angkat kaki dari ruang pimpinan Fraksi Golkar. Agus memberikan batas akhir kepada Ade hingga 29 Maret nanti. Jika tuntutan itu tidak direspon, Agus akan menggerahkan segala upaya, termasuk melakukan upaya paksa.

Dalam surat bernomor B-086/DPP/GOLKAR/III/2015 tentang Susunan Komposisi Pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR periode 2014-2019, Agung Laksono menetapkan Agus Gumiwang sebagai Ketua dan Fayakhun Andriadi sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR.

Isi surat itu juga ditegaskan, apabila ada pihak-pihak yang tidak melaksanakan pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR, maka melanggar UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 67 ayat 1. Agung juga mendesak Ketua DPR dan Sekretaris Jenderal DPR untuk menindaklanjuti Keputusan Menkumham selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2015 guna menghindari tuntutan hukum dari pihaknya.

Ancaman tersebut tak digubris kubu Aburizal. Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal, Bambang Soesatyo, menegaskan, tidak ada legalitas bagi Fraksi Golkar kubu Agung untuk menggusur susunan fraksi di DPR bila pimpinan DPR belum mengesahkan.

Bamsoet, sapaan Bambang, menambahkan, hingga saat ini, SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung masih dalam proses hukum lantaran diperkarakan kubu Aburizal ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Belum lagi laporan dugaan tindak pidana yang diajukan kubu Aburizal masih dalam proses penyelidikan di Mabes Polri. Bambang menyakini jika SK Menkumham itu dimanipulasi. Karenanya, Bamsoet pun merobek surat yang ditandatangani Agung Laksono itu.  

Dalam pelaksanaan angket nanti, DPR nantinya membentuk panitia angket yang tugasnya melakukan penyelidikan guna mengungkap motif di balik kejanggalan keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Panitia angket itu akan mengumpulkan data, fakta dan bukti dari sejumlah pihak yang mengetahui proses pengesahan SK Menkumham tersebut.

Panitia Angket akan mencecar mereka dengan sejumlah pertanyaan. Para pihak terkait itu juga wajib memberikan keterangan lengkap, termasuk menyerahkan dokumen yang diminta Panitia Angket, kecuali terkait dengan kepentingan negara.

Bagaimana kelanjutan angket DPR tersebut? Apakah angket layu sebelum berkembang atau justru mampu mengungkap secara objektif persoalan  yang diperkarakan? Kita tunggu saja akhir dari laga para politisi Senayan.

M. Yamin Panca Setia 

http://akarpadinews.com/read/polhukam/menanti-laga-politisi-senayan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s