Menagih Janji Jokowi

Sejumlah aktivis tak hentinya mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara agar menghentikan upaya kriminalisasi terhadap komisioner, pengawai, maupun pendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Jika presiden tidak tegas dalam bertindak, mereka berikrar, akan terus menggalang kekuatan rakyat guna melakukan perlawanan kepada para pihak yang menghalau upaya pemberantasan korupsi. Peringatan itu disampaikan para aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi saat menyambangi Tim Sembilan yang dibentuk Jokowi, di Jakarta, Minggu (8/3).

Haris Azhar, Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) menyesalkan sikap Jokowi yang seakan menyia-nyiakan Tim Sembilan dalam menyelesaikan kemelut yang menimpa KPK akibat serangan Polri yang bertubi-tubi.

Awalnya, saat Jokowi membentuk Tim Sembilan, ekspektasi publik sangat besar. Tim yang terdiri dari Syafii Maarif, Jimly Asshiddiqie, Tumpak H Panggabean, Imam B Prasodjo, Erry Riyana Hardjapamekas, Hikmahanto Juwana, Oegroseno, Bambang Widodo Umar, dan Sutanto itu, diharapkan memberikan rekomendasi ke presiden guna menyelesaikan perseteruan antara KPK dengan Polri.

Namun, keberadaan Tim Sembilan seakan tidak berarti. Presiden terkesan gamang dalam menindaklanjuti rekomendasi lantaran ada pihak-pihak, khususnya yang berada di lingkaran Jokowi, yang alergi terhadap Tim Sembilan.

Haris menegaskan, jika keberadaan Tim Sembilan diabaikan Presiden, maka rakyat yang akan memberdayakannya. “Dan, kita akan bersama-sama menata sistem hukum, terutama mereformasi Polri,” tegasnya kepada juru warta di sela-sela aksi di halaman depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Romo Benny Susatyo, rohaniawan yang aktif memperjuangkan pemberantasan korupsi juga menegaskan, kriminalisasi yang dilakukan Polri secara bertubi-tubi terhadap komisioner dan pegawai KPK serta aktivis antikorupsi, sebagai gejala abnormal dalam proses penegakan hukum.

Wajar, jika cara-cara yang dilakukan Polri, memicu rakyat membentuk kekuatan tandingan. Karenanya, dia menegaskan, rakyat akan terus bergerak dan memberikan mandat kepada Tim Sembilan untuk melakukan koreksi terhadap persoalan hukum saat ini.

Sementara Jimly Asshiddiqie  menduga, ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum untuk ikut melemahkan KPK. Sementara para pihak yang membela KPK, menerima dampaknya seperti yang dialami aktivis antikorupsi. Sampai-sampai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Ombudsman yang dilaporkan ke polisi.

Ada juga yang memanfaatkan kisruh saat ini untuk memperkarakan KPK lantaran merasa dizhalimi. Mereka mengikuti jejak Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Gunawan, yang mengajukan pra peradilan– yang akhirnya oleh hakim Sarpin Rizaldi dimenangkan. Sarpin menganulir status Budi sebagai tersangka KPK dalam perkara kepemilikan rekening mencurigakan.

Para tersangka kasus korupsi yang mengikuti jejak Budi Gunawan antara lain: mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron, dan Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome.

Di kala komitmen elit politik maupun aparat penegak hukum sangat rendah dalam memberantas korupsi, peran rakyat sangat penting untuk menopang KPK. Dukungan dari rakyat sangat penting karena komisi antikorupsi bukan malaikat yang bisa dengan sendirinya melawan koruptor. Dengan sumberdaya yang terbatas, KPK membutuhkan dukungan rakyat sebagai “mata dan telinga” dalam mengawasi, melaporkan, dan memberikan informasi seputar dugaan kasus korupsi.

Rakyat masih ingat janji Jokowi saat kampanye di Pemilihan Presiden 2014 lalu yang akan memperkuat KPK dengan meningkatkan anggaran KPK hingga 10 kali lipat. Jokowi juga berjanji akan menambah ribuan penyidik sehingga KPK lebih efektif dalam memerangi korupsi.

“Saya kira ribuan (penyidik KPK) perlu ditambahkan agar kekuatan KPK betul-betul sebagai institusi yang kuat,” kata Jokowi saat menyambangi gedung KPK, Jakarta, 26 Juni 2014 lalu.

Namun, tatkala posisi KPK terancam seperti saat ini, rakyat mencermati ketidaktegasan Jokowi. Banyak pihak yang mengkritik Jokowi yang tidak tegas dalam menentukan sikap untuk membela upaya pemberantasan korupsi. Jika ada upaya kriminalisasi terhadap komisioner KPK, Jokowi bisa saja mendesak Polri untuk menghentikan upaya kriminalisasi.

Dalam menyikapi polemik KPK-Polri saat ini, tidak terlihat sikap Jokowi dalam membela dua komisioner KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang dibidik Polri. Berbeda saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan, kasus Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tidak perlu dilanjutkan sampai ke pengadilan lantaran berbau kriminalisasi.

Kejaksaan Agung pun akhirnya men-deponeering kasus tersebut. Fakta hukum berupa rekaman yang dipertontonkan ke publik di persidangan MK, November 2009 lalu menunjukkan jika Bibit dan Chandra menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan mafia hukum.

Meski Jokowi berkali-kali menyatakan, “Stop Kriminalisasi” nyatanya proses hukum masih dilakukan Polri terhadap komisioner KPK dan aktivis antikorupsi yang mendukung KPK.  Sampai-sampai, Jokowi pun kembali menegaskan, “Dari dulu sudah ngomong, stop kriminalisasi! Masak saya ulang-ulang terus?” kata Presiden kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/3).

Pemberantasan korupsi jangan hanya sebatas jargon dan janji-janji muluk semata. Pemberantasan korupsi juga tidak bisa berjalan parsial dan sekadar diarahkan untuk menghantam para pihak menjadi lawan.  Namun, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dalam bentuk tindakan represif maupun preventif.

Rakyat harus terus menagih janji Jokowi agar melaksanakan amanat Tap MPR No XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme. Ekspektasi rakyat terhadap Presiden Jokowi agar memperkuat KPK sangat tinggi karena korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, namun juga melabrak hak-hak sosial dan ekonomi rakyat.

Tap MPR No XI/1998 adalah mandat rakyat yang diberikan kepada para penyelenggara negara agar membentuk badan khusus, yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan agar dapat lebih agresif memberantas korupsi. Rakyatlah yang menginginkan KPK lantaran institusi hukum formal seperti Polri dan Kejaksaan tidak optimal memberantas korupsi sehingga membuat kepercayaan rakyat hilang (losing trust).

Tatkala menyimak kemauan politik para pemegang kekuasaan, baik di pemerintahan, legislatif maupun yudikatif, sangat lemah dalam memberantas korupsi, mau tidak mau, pemberantasan korupsi mengandalkan dukungan rakyat.

Semua lapisan masyarakat, kelompok profesi, swasta, serikat buruh, lembaga agama, akademisi, kelompok masyarakat sipil, dan sebagainya, tidak boleh berhenti mengawal KPK. Jika elemen rakyat sudah apatis, maka ibarat kanker, korupsi akan terus menjalar, yang akhirnya membunuh sendi-sendi kehidupan bangsa ini.

Editor : M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s