Pelemahan KPK Menyuburkan Kleptokrasi


KEJAHATAN korupsi telah menggerus eksistensi sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Kerakusan para koruptor telah membuat keropos sendi-sendi kehidupan yang kemudian membuka sebesar-besarnya peluang bagi multiplikasi laku korupsi hingga ke tingkat patologis yang mengkhawatirkan. Korupsi pun tumbuh, beranak pinak, yang akhirnya mengikis eksistensi Republik ini.
Di tengah akutnya korupsi menggerogoti negara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda terdepan memberantas korupsi. Namun, gencarnya KPK memberantas korupsi pada akhirnya memunculkan resistensi dari sejumlah kalangan yang alergi terhadap KPK. Perlawanan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa itu dilakukan sangat sistematis. Mulai dari kriminalisasi dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, hingga politisasi legislasi yang mengarahkan pemangkasan kewenangan luar biasa yang dimiliki komisi antikorupsi.
Kini, politisasi legislasi yang dikhawatirkan akan memangkas kewenangan KPK muncul lagi. Politisi Senayan tiba-tiba berencana merevisi UU KPK dalam program legislasi nasional (proglegnas) tahun 2011.
Ada kekhawatiran jika proses legislasi yang dilakukan DPR akan mempreteli kewenangan komisi antikorupsi seperti pencegahan, penyidikan dan penuntutan. KPK nantinya hanya diberikan kewenangan melakukan pencegahan. Sementara penindakan dan penuntutan menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan.
Kesan balas dendam sulit dibantah karena politisi Senayan geram oleh KPK yang telah menjebloskan politisi korup ke penjara karena terlibat kasus suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom pada 2004.
Lantas, apa komentar Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas, terkait dengan revisi UU KPK tersebut. Berikut komentarnya saat ditemui Jurnal Nasional di ruang kerjanya, di Kantor KPK, Jakarta, Jum‘at (18/3)
Revisi UU KPK menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011. Ada kekhawatiran jika revisi UU KPK akan memangkas kewenangan KPK. Bagaimana anda menilai hal tersebut?
Lembaga KPK, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) adalah hasil reformasi. Semua orang tahu, mengapa tiga lembaga ini lahir. Karena rezim waktu itu yang bercokol selama 32 tahun itu rezim yang bukan hanya rezim yang sangat koruptif. Tetapi, juga menindas kemanusiaan dengan sistem politiknya yang otoriter.
Otoriter artinya membunuh kekuatan demokrasi. Mengapa? Karena dalam sistem otoriter itu tidak dikehendaki adanya kontrol publik kepada kekuasaan. Korupsi itu pasti menguat, mensistem bahkan dilegalkan jika sistem kekuasaan atau politik itu kembali otoriter. Ini sejarahnya. Pendekatan sejarah kan penting sekali. Hanya manusia yang tidak dungu saja yang nurani dan akal budinya itu bersedia mempelajari dan menghargai sejarah.
Karena itu korupsi yang di era Orde Baru sudah kategori state capture corruption (Penyalahgunaan kewenangan dalam membuat kebijakan politik dan undang-undang yang mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu) dan menghasilkan birokrasi kleptokratif, maka bisa dilihat, rakyat mengalami penderitaan multidimensional yang begitu hebat dan merata yang disebabkan oleh itu.
Itu flashback sejarahnya. Pertanyaannya, apa yang dikehendaki oleh Pemerintah dan DPR, pemerintah Pak SBY dan Pak Boediono? Itu dulu yang di-clear-kan kepada rakyat lewat komunikasi yang jujur, transparan, tidak basa-basi, sekarang bukan jamannya basa-basi. Kalau yang dikehendaki adalah mengamankan atau melestarikan amanat reformasi maka upaya-upaya untuk melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK itu sebuah, niat, maaf, niat yang tidak bermoral, tidak bermartabat dan kriminal. Korbannya pasti rakyat lagi. Itu statement awalnya.
Apakah pengurangan kewenangan KPK seperti penuntutan memang diperlukan?
Saya merasa bersyukur sekali Pak Timur Pradopo (Kapolri) dan Jaksa Agung (BAsrief Arief) sangat terbuka kepada kami sehingga kalau yang saya dengar itu memang benar, UU kejaksaan akan didahulukan daripada UU KPK. Walaupun di dalam daftar itu (Prolegnas) kita urutan ke-4, tapi saya juga dengar UU Kejaksaan akan didahulukan dan kewenangan penuntutan akan disentralisasi di sana. Kalau memang betul, nanti UU KPK tinggal menyesuaikan artinya ke penuntutan tidak akan ada lagi. Kalau memang benar, saya duga keras Jaksa Agung akan risih, merasa canggung dan belum tentu mau. Ini positive thingking. Begitu juga dengan Pak Timur Pradopo.
Bagaimana kinerja KPK apabila kewenangan penting seperti penuntutan dihilangkan?
KPK akan jadi lembaga yang format barunya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau itu sebuah nafsu kekuasaan yang libidonya sangat kuat dan tidak terkendali oleh moral, akhirnya rakyat akan tahu. Kalau itu terjadi, semua demi sebuah libido kekuasaan. Harus ada SP3 (Surat Penghentian Proses Penyidikan), penyidikan dilimpahkan ke Polri, penuntutan dilimpahkan ke Kejaksaan. Itu semua membuktikan bahwa elite parpol dan elit negara itu memang sengaja untuk menghendaki KPK sebagai lembaga yang tidak bisa mengontrol mereka. Itu kalau memang benar terjadi ya, saya tidak ingin dipahami sebagai skeptis. Karena saya masih ada optimisme.
Apa yang membuat Anda optimis jika proses legislasi di DPR tidak akan sampai mempreteli kewenangan KPK?
Optimisme itu karena masyarakat ini masih punya nurani dan akal sehat. Kekuatan rakyat pasti akan berpihak pada common sense. Ingat kasus Prita dan Bibit-Chandra. Coba lihat facebooker-nya, belum lagi yang non facebooker. Bangsa ini, dalam bahasa agama, sudah diberi ayat-ayat di luar teks ayat kitab suci berupa fenomena seperti Prita dan Bibit-Chandra. Pertanyaannya, apakah tidak diperhitungkan rakyat ini akan jadi kekuatan tsunami politik yang nanti merugikan institusi, state itu sendiri. Makanya saya tidak pernah mau bilang bangsa ini bangsa yang terpuruk. Enggaklah. Bangsa ini memilih budaya bersih, banyak PNS yang nggak korupsi, polisi juga ada yang tidak korupsi. Masih banyak pers yang mempunyai moral yang bisa mengontrol.
Revisi UU KPK sudah masuk prolegnas, artinya ada pasal yang pasti akan diubah. Menurut Anda, apakah memang ada yang perlu diubah dari UU Nomor 30 Tahun 2002 itu?
Ada yang perlu diubah dalam arti kata disempurnakan. Yaitu mengenai hal yang sudah lama menjadi pemikiran supaya KPK agar lebih independen, dipertegas kewenangannya dalam UU untuk memiliki penyidik dan penuntut independen. Kedua, anggaran.
Mengapa anggaran?
Nah ini ada perbandingan. KPK Indonesia ini dihadapkan kepada kebutuhan rakyat untuk mendapat perlindungan dalam hal penegakan UU Pemberantasan Korupsi agar tidak jadi korban korupsi yang massif itu. Rakyat kita ini, 240 juta jiwa, sumberdaya manusia di KPK sampai hari ini 665 orang termasuk pimpinan. Sementara pergerakan korupsi mengalami proses-proses desentralisasi. APBD banyak yang diserbu maka itu akibatnya korbannya semakin massif.
Apa indikasinya?
Indikasinya perkara yang masuk ke sini 50 ribu lebih dari yang lama sampai sekarang. Setelah KPK melaunching KPK blower sistem bulan Oktober sekarang ada 3000 laporan. Laporan bukan cuma itu saja, tetapi juga lewat website, SMS, BB masing-masing, surat atau datang kesini. Kalau dari segi metodologi dan prosedur membuat UU hendaknya fakta itu dihargai bukan diabaikan. Artinya bahwa KPK semakin relevan kehadirannya. Nah, anggaran yang ada sekarang ini tidak memadai, untuk kantor ndak mungkin belum disetujui oleh DPR. Untuk keperluan lain, sosialisasi (pencegahan korupsi) yang ingin ditingkatkan butuh biaya yang besar. Biaya untuk merintis KPK perwakilan daerah, butuh kantor, teknologi, SDM, alat transportasi, tentu KPK yang sekarang memerlukan jumlah jajaran ke depan dengan mengambil contoh Malaysia.
Malaysia penduduknya 27 juta jiwa, KPK di sana stafnya 3000 orang dan bergerak ke 5000 orang. Lihat Malaysia sajalah, nggak usah jauh-jauh. Lalu dari sudut itu, revisi UU mestinya diletakkan dalam konteks apakah kebutuhan KPK dengan keadaan sekarang, anggaran sekarang, kantor yang ada sekarang sudah cukup belum. Dan itu sampai sekarang belum ada pertanyaan dari DPR, dari pemerintah juga nggak ada pertanyaan.
Mengapa tidak ada pertanyaan tetapi serta merta ini ujug-ujug ada angin kuat malah mau dipreteli. Itu bukan saja sesuatu yang aneh, tidak masuk akal tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Apa sih maunya pemerintah sama DPR itu? Parpol, semua parpol.
Dengan korupsi yang menyayat hati rakyat kecil, merontokkan wibawa negara di mata asing, mempermalukan negara di mata asing juga, mengakibatkan demoralisasi dan dan permisifisme massif dan lain sebagainya. Itu semua mau dimaknai seperti apa? Saya kuatir jika UU tidak diletakkan dalam hal yang saya ungkapkan tadi, maka apabila muncul pasal-pasal yang sangat rawan terhadap eksistensi KPK, tidak hanya KPK tetapi juga MK dan KY. Apakah itu bukan berarti bukan hanya seperti pengkhianatan tetapi juga sebagai upaya sadar dari elite politik untuk membangun kekuasaan yang kleptokratif tadi. Yang akan terjadi akselerasi yang disebut state capture corruption.
Bagaimana soal usulan agar KPK menjadi lembaga satu-satunya yang menangani kasus korupsi?
Saya dengar itu ucapan dari Benny Kabur Harman. Kalau itu benar dan bukan hembusan politik sesaat berarti masih ada hati nurani. Sulit dibedakan apakah itu dia pribadi atau aspirasi warna biru atau kekuasaan. Wallahu a‘ lam.
Dengan segala keterbatasan diri KPK, apakah siap untuk memonopoli penindakan kasus korupsi?
Istilahnya saya kira kurang tepat kalau monopoli, saya sebut proporsionalisasi kewenangan penindakan korupsi kepada KPK. Kalau saya pribadi itu bagus. Dan KPK di satu sisi tertantang untuk lebih perform. Performance-nya harus lebih, dalam bentuk integritas, independensi harus ditingkatkan. Semuanya harus siap kalau demi rakyat.
Revisi UU KPK diajukan berdasarkan inisiatif dari DPR. Upaya mengamandemen isi UU komisi antikorupsi ini ditengarai mengandung unsur balas dendam terkait penahanan KPK terhadap 25 mantan anggota DPR lintas fraksi yang menjadi tersangka kasus suap traveler cheque. Bahkan pimpinan DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso sempat menyebutkan bahwa kewenangan KPK terlalu kuat. Apakah KPK mencium motif balas dendam melalui proses legislasi tersebut?
Saya tidak tahu persis ya. Kalau memang itu aksi balas dendam apa yang menjadi alasan mereka itu balas dendam kepada lembaga hasil reformasi. Yang semua fraksi, semua parpol, bahkan semua lembaga negara ini termasuk pemerintah itu harusnya mengawal bukan mengkhianati. Jadi saya tidak tahu itu balas dendam atau tidak. Belum lama ini kami ke DPR, Mas Priyo ngomong sama saya, ada Pak Haryono juga (Wakil Ketua KPK). Mas Priyo ini memahami langkah-langkah KPK dan jika memang ada anggota mereka ada yang cukup buktinya terus diambil silahkan. Dia malah ngomong begitu, faktanya begitu.
Statement seperti itu kan mengindikasikan hal yang kontradiksi dengan dugaan sementara orang bahwa Mas Priyo sebaga representasi dari Partai Golkar itu balas dendam karena anggota intinya diproses KPK. Jadi kontradiksi saja.
Lalu apa saja langkah KPK untuk mengawal perjalanan revisi undang-undangnya?
Pendekatan itu tentu saja akan kita lakukan sebagai pemenuhan tata krama antar lembaga. Negara ini akan rusak, rapuh dan berpuing-puing jika tata krama interen dan antar lembaga itu tidak dibangun secara tulus, atau dibangun tapi dengan wajah pura-pura. Maaf, masyarakat sudah muak dengan pura-pura. Jadi komunikasi politiknya yang bertata krama akan kita bangun dengan pemerintah dan DPR. Kalau perlu dengan parpol-parpol.
Tentu saja komunikasi akan kami bangun dengan unsur civil society secara keseluruhan. karena mereka pemilik sah negara. Kan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan negara. Nah penguatan dan penambahan kewenangan KPK ini bagian dari penguatan hak-hak civil society, rakyat yang selama ini hari ke hari terus dicampakkan.
Kewenangan KPK yang kuat menimbulkan ekspektasi masyarakat yang besar mengenai penuntasan kasus korupsi. Nyatanya, kewenangan super KPK juga belum berhasil mengungkap beberapa kasus yang menyita perhatian publik. Apa jawaban KPK atas ekpektasi masyarakat tersebut?
Kalau ada pertanyaan yang sudah masuk kategori area penyidikan dan sulit bagi teman-teman di sini untuk terbuka karena nanti akan menyulitkan proses (penyidikan). Tapi harus saya katakan apa adanya bahwa untuk kasus traveler cheque dan sejumlah kasus-kasus yang selama ini dikritisi oleh LSM itu kami kita tidak berhenti. Mohon sabar untuk LSM dan masyarakat. Untuk kasus traveler cheque tidak berhenti pada penerima saja. Tidak hanya kasus traveler cheque tapi juga kasus lain.
Mudah-mudahan tidak lama lagilah ada perkembangan. Di sini kalau ada alat bukti sudah cukup ya bismillah, tidak ada beban sama sekali. Di sini kalau ada kerikuhan ada ketakutan, ya jangan masuk KPK, benar itu. Di sini syaratnya kejujuran, keberanian yg tulus dan professional. Sejak masuk sini saya juga makin enjoy karena sistem disini ketat.
Umur kepemimpinan KPK Jilid II tinggal delapan bulan lagi hingga Desember mendatang. Apakah KPK sanggup menuntaskan kasus-kasus korupsi yang masih menggantung hingga kini? Atau memang ada niat untuk mewariskan kasus-kasus tersebut kepada pimpinan KPK Jilid III?
Di sini kami terbiasa bekerja di luar volume kerja yang ada. Kerja di sini kerja malaikat-an-an. Tetapi, teman-teman merasa enjoy. Termasuk teman-teman polisi dan jaksa. Kami sedang berusaha keras agar kasus yang ditangani 2010 yang belum selesai terus dikerjakan di 2011. Mudah-mudahan yang sedang kami kerjakan ini terutama kasus besar yang alat buktinya bisa kita gali sendiri dan berhasil, tidak ada niat untuk mewariskan. Mewariskan yang baik-baik, jangan yang jelek-jelek. Itu kami hindari.
Apakah Anda berminat mencalonkan diri lagi sebagai pimpinan KPK jilid berikutnya?
Wallahu a‘ lam. Sebagaimana dulu waktu di KY, saya juga tidak bermimpi berniat ke KPK. Saya punya profesi dosen, sehingga jika nanti Allah menghadirkan saya ke kampus, itu akan saya lakukan penuh enjoy di kampus saya UII (Universitas Islam Indonesia). Saya bisa mencetak lawyer yang bermartabat.

Melati Hasanah Elandis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s