Sang Pemikir HAM

DIA tak pernah berhenti berpikir dan menyuarakan penegakan hak asasi manusia (HAM) di negara ini. Meski usianya sudah senja, dia tetap konsisten sebagai akademisi yang menebar wacana HAM. Pemikiran guru besar sosiologi hukum Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur itu, memang begitu besar andilnya dalam membumikan HAM di negara ini. Namanya disebut-sebut sebagai akademisi yang menjadi lokomotif penegakan HAM. Dia adalah Soetandyo Wignjosoebroto.

14 Desember 2011 lalu, lelaki kelahiran Madiun, 19 November 1932 itu menerima Yap Thiam Hien Award. Soetandyo tak mengira jika dirinya menerima penghargaan yang didedikasikan untuk para pejuang HAM itu. “Itu (penghargaan Yap Thian Hien) sebuah kehormatan bagi saya. Saya sendiri merasa tidak mengira memperoleh penghargaan itu,‘ ujarnya kepada Jurnal Nasional, Kamis pekan lalu. Soetandyo meraih penghargaan Yap Thiam Hien setelah berhasil menggeser 34 kandidat yang namanya berkibar dalam penengakan HAM.

Baginya, penghargaan hanya sebatas simbol. Dia lebih mengapresiasi jika penghargaan serupa juga dianugerahkan kepada mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk penegakan HAM di negara ini. “Banyak sekali mereka yang telah memberikan pengorbanan jiwa dan raga. Mereka juga harus dihargai sebagai penegak HAM dengan caranya sendiri,‘ katanya.

Memang, banyak sosok yang memperjuangkan tegaknya HAM di negara ini. Selain dengan cara advokasi, kontribusi para penegakan HAM juga dapat dilakukan dengan cara edukasi. Soetandyo, menerima penghargaan itu karena telah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan HAM lewat jalur edukasi. Begitu banyak karyanya menyebar dan menjadi literatur dalam memajukan HAM. “Karena saya bekerja di lingkungan pemikiran, filsafat, dan teori, saya bisa menyumbangkan pemikiran saya (tentang HAM) di dunia pendidikan. Karena bagi saya, soal human rights adalah suatu perjuangan di alam pemikiran,‘ katanya.

Ketua Yayasan Yap Thian Hien Award, Todung Mulya Lubis menilai, Soetandyo merupakan sosiolog yang mengajarkan akan makna dan nilai tenatng HAM dalam tulisan, perkuliahan, percakapan, dan tindakan. Pemikiran Soetandyo, terang Todung, selalu mengingatkan akan hak-hak manusia yang merupakan hak kodrati, yang dimiliki setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa dan agama, jenis kelamin, serta latar belakang budaya dan keyakinan politiknya.

Kepekaan Soetandyo terhadap HAM memang tidak sekedar di ranah akademik. Dia juga aktif menyikapi persoalan rakyat yang diperlakukan kurang adil. Kepekaan itu, diperlihatkan mantan komisioner Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) bidang Sub-Komisi Pendidikan dan Penyuluhan itu, seperti saat menjadi saksi ahli class action dalam kasus penggusuran warga miskin kota.

Dia juga peduli pada penggusuran para pedagang pasar Dinoyo dan Pasar Blimbing, Malang dengan Pemerintah Daerah Malang, serta menjadi saksi ahli untuk kasus-kasus perlawanan tukang becak dan kaum miskin kota melalui jalur hukum. Dia juga menjadi salah satu majelis eksaminasi kasus pembunuhan pejuang HAM Munir, yang tewas karena diracun. Majelis eksaminasi menyimpulkan, proses peradilan kasus Munir tidak berlangsung secara adil. Argumentasi itu berdasarkan fakta jika hakim tidak memaksa meminta keterangan saksi yang informasinya sangat penting dalam membuktikan adanya pembunuhan. Hakim juga tidak mampu menghadirkan saksi kunci antara lain Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M As’ad dan agen BIN Budi Santoso dalam persidangan.

Bukan perkara mudah membumikan pemahaman HAM di negara ini. Nilai-nilai HAM yang bersifat universal seringkali bertabrakan dengan ragam nilai dan budaya lokal. Walhasil, polemik pun bermunculan ketika universalitas HAM dipahami melabrak eksistensi nilai-nilai yang sudah mengakar dalam masyarakat. Dan, perlu juga dipahami tidak melulu format HAM dalam konteks universal dapat menebar kemaslahatan. Sebaliknya, format HAM dalam konteks lokal, justru mendatangkan kemaslahatan. Karenanya, Soetandyo mengaku, tak mudah memperjuangkan penegakan HAM lewat pemikiran. “Medan perangnya adalah memperebutkan alam pemikiran orang (agar paham HAM).‘

Namun, dia mengatakan, dirinya tidak bergerak sendiri. Banyak pemikir HAM lainnya yang turut memberikan andil dalam mendistribusikan wacana tentang HAM, termasuk peran media melakukan sosialisasi. “Media juga membantu. Kalau hanya saya yang menyuarakan tentu lemah sekali. Dengan media, banyak mata melihat dan telinga yang mendengar pemikiran itu,‘ terangnya.

Ditanya soal masa depan penegakan HAM di negara ini, Soetandyo merasa optimis kondisi HAM di Indonesia akan lebih baik. “Saya kira akan lebih baik, karena saya lihat banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sangat memperhatikan isu-isu HAM,‘ katanya. Namun, dia menilai, tidak cukup hanya dengan dengan melakukan gerakan-gerakan yang terorganisir dalam upaya menegakan HAM.

Menurut dia, penegakan HAM dapat dilakukan dalam segala cara sesuai dengan cara masing-masing individu. “Setiap orang yang menyuarakan persoalan ketidakadilan, saya kira dengan caranya sendiri, dia sudah mencoba berusaha mengubah keadaan,‘ katanya. Soetandyo menilai, permasalahan penegakan HAM saat ini lebih pada persoalan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya. Sementara hak sipil dan politik, sudah cukup baik.

Gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Presiden Soeharto, tanggal 21 Mei 1998 lalu, memang telah membuka katup-katup demokrasi yang selama 32 tahun dihimpit oleh arogansi pemegang kekuasaan.

Dalam suksesi politik, rakyat kini dapat mengaktualisasikan hak politiknya untuk memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rakyat juga dapat memilih secara langsung gubernur, walikota maupun bupati, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan, kebebasan politik pun merambah hingga ke pelosok desa. Rakyat dapat memilih kepala desa sesuai dengan kehendaknya.

Meski demikian, kata Soetandyo, hak-hak sipil dan politik itu hanya dinikmati kalangan menengah, menengah ke atas dan kalangan atas. Sementara kalangan bawah, meski bebas dalam menggunakan hak-hak sipil dan politiknya, mereka tidak peduli. Mereka hanya memikirkan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, yang selama ini terabaikan. “Tetapi, yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya hak-hak ekonomi yang masih bermasalah,‘ katanya.

Hak-hak ekonomi, jelas Soetandyo, terkait dengan terbebas kalangan bawah dari dari kemiskinan, kelaparan, dan kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Dia mengakui tidak mudah memecahkan masalah kemiskinan. Masalah tersebut juga tidak terlepas akibat adanya ketimpangan struktural. Dalam konteks penegakan hak sosial dan ekonomi, Soetandyo menekankan pentingnya intervensi negara. “Kalau hak-hak ekonomi itu, pemerintah harus turun tangan. Jangan lepas tangan. Kalau hak-hak politik, ya pemerintah itu seyogyanya hands off (lepas tangan).‘

Bagi Soetandyo, humanity, perikemanusiaan adalah martabat tertinggi dalam peradaban manusia masa depan. Bukan lagi nationality, lebih-lebih chauvinistic. Humanity harus digapai oleh manusia sebumi, betapapun sulitnya. Dan, adalah suatu kebenaran bila dinyatakan bahwa kemanusiaan adalah hak segala anak manusia penghuni bumi. Manusia masa depan adalah manusia-manusia yang berani mengabaikan perbedaan-perbedaan atributnya, tidak hanya yang rasial dan religi, dan tak pula yang berbasis kelas sosial atau yang strata ekonomi. melainkan juga yang berbasis kebangsaan. Baginya, manusia adalah manusia, apapun agamanya, budaya dan adat bahasanya, jenis kelaminnya, maupun kebangsaannya.

Soetandyo lahir di Madiun, 19 November 1932. Dia anak Soekandar dan R Rr Siti Nadiyah. Dia menikah dengan Asminingsih. Saat muda, dia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan menjadi asistem pembantu, di tahun 1959. Di kampus itu, dia juga turut membidani pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada 1978. Dia menjadi dekan pertama di fakultas itu.

Sebelum mendapat gelar S1, Soetandyo mendapat beasiswa untuk belajar pada Government Studies and Public Administration di University of Michigan, Amerika Serikat. Pada 1973, dirinya juga berkesempatan mengikuti Socio-Legal Theories And Methods di Marga Institute, Sri Lanka. Kemudian pada 1993, Soetandyo dipercaya sebagai Komisioner Komnas HAM.

Sejumlah buku telah ditulisnya seperti berjudul: Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Hukum: Paradigma dan Masalahnya. Dia juga penulis produktif di banyak media, jurnal ilmiah dan menjadi pembicara dalam berbagai diskusi maupun seminar. Selain mengajar di Unair, Soetandyo juga mengajar di Universitas Diponegoro, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Universitas Pancasila Jakarta.

M Yamin Panca Setia

http://www.jurnas.com/halaman/14/2012-08-16/218503

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s