Ogan Ilir Bersimbah Darah


“KALIAN harus tanggungjawab. Tanggungjawab!” tegas Saidi di hadapan ratusan anggota Brimob dengan senjata lengkap, sambil memapah Angga Prima, bocah berusia 12 tahun yang tewas tertembak timah panas aparat. “Kau nak mati pulo (kau mau mati juga). Kagek (nanti) ku tembak kau,” imbuhnya menirukan ancaman seorang Brimob. Nyali Saidi tak menciut. Namun, dia tak kuasa menghadapi aparat. Dia dipaksa minggir dari hadapan aparat.
Kondisi Angga sangat memperihatinkan. Darah mengalir deras di kepala, tepatnya bagian belakang telinga sebelah kanan. Tubuh bocah tak berdosa yang masih duduk di bangku kelas I MTs itu sempat tergelatak di depan Masjid Darussalam, Desa Limbang Jaya I, Dusun II RT 02/RW 02, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Warga tak berani langsung melakukan pertolongan lantaran diancam aparat. “Kami takut,” imbuh warga yang tidak bersedia disebut namanya.
Situasi mencekam di Desa Limbang Jaya itu terjadi pada Jumat (27/7) lalu. Warga tak terima perlakuan aparat yang semena-mena. Dalam sekejab, warga berkumpul setelah mendengar kentungan yang bersahutan sebagai tanda bahaya. Konflik pun tak bisa dihindarkan. Beberapa warga menghujani aparat dengan batu. Sementara aparat memuntahkan rentetan peluru. Warga yang menjadi korban pun bertambah. Selain Angga, tiga dari enam warga terkena tembakan bernama Rusman, Yarman, dan Parida. Ketiganya menderita luka tembak di beberapa bagian tubuh, seperti di dada, tangan, bahu, dan kaki. Ketiganya masih dirawat intensif di Ruang Emergency RS Bhayangkara Palembang. Sementara tiga lainnya dirawat di desa.
Informasi beredar menyebut jika polisi menyisiri desa yang dikenal sebagai pengrajin besi itu lantaran ingin menangkap pencuri pupuk milik PTPN VII yang bersembunyi di desa itu. Namun, warga bergeming jika dituduh salah satu warganya terlibat pencurian pupuk. “Dak katek (tidak ada) pencuri. Kami bae dak tahu di mana pabrik tempat penyimpanan pupuk itu,” kata Saidi dengan logat Sumatera Selatan.
Tindakan represif aparat itu pun menuai kecaman sejumlah kalangan. Sinung Karto, Kadiv Advokasi Hukum dan HAM, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombusman, mengusut tuntas kasus tersebut. Alasannya, telah terjadi penyalangunaan kewenangan yang dilakukan polisi. “Tindakan polisi itu liar,” tegasnya.
Secara prosedur, Sinung mengatakan, tindakan aparat tersebut melanggar KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). “Mestinya, kalau memang betul-betul kepolisian ingin menegakan hukum, maka prosedur hukum harus dilalui. “Ini polisi sendiri yang merusak tatanan hukum,” sesalnya.
Menurut dia, polisi seharusnya tidak langsung melakukan tindakan represif. Tetapi, harus melewati proses dari penyelidikan, penyidikan, hingga penetapan warga yang menjadi tersangka. Sinung juga mengusulkan agar dibentuk KPP (Komisi Penyelidikan Pelanggaran). “Kejadian ini sudah sistematis karena sudah beberapa kali terjadi. Ada rentetan peristiwanya,” kata dia.
Apalagi, lanjut Sinung, kekerasan yang dilakoni aparat tak hanya di Limbang Jaya. Namun, kekerasan juga terjadi di desa lain yang letaknya berdampingan dengan area yang dikelola PTPN. “Jadi, tidak hanya di Limbang Jaya, tetapi juga di beberapa desa di kawasan PTPN. Sebelumnya, di wilayah sekitar PTPN juga sudah sering konflik.”
Dari catatan Wahana Lingkungan (Walhi) Sumatera Selatan dan pemantauan dilakukan Kontras, insiden berdarah di Limbang Jaya adalah rangkaian kejadian sejak 17 Juli 2012 lalu. Puluhan warga menjadi korban kriminalisasi. Ada sembilan orang warga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Sumatera Selatan. Sebelum insiden Limbang Jaya meletup, aparat melakukan penyisiran di tiga desa yaitu Desa Betung, Desa Sri Tanjung dan Desa Sri Kembang. Polisi menangkap dua petani dari Desa Sri Tanjung. Kamis(26/7) lalu, Brimob juga menggeledah rumah penduduk Desa Sri Bandung dan menangkap tiga warga yang dituduh melakukan pencurian pupuk. Esoknya, sekitar pukul 16.00 WIB, ratusan Brimob bersenjata lengkap, mengendarai sedikitnya 23 mobil truk mendatangi Desa Limbang Jaya.
Sinung tidak yakin jika insiden yang menewaskan Angga dan melukai beberapa korban di Limbang Jaya hanya dilatarbelakangi kabar hilangnya pupuk. Dia curiga jika kabar itu sengaja dihembuskan aparat agar berhadapan dengan warga. “Jangan-jangan ini (kabar hilangnya pupuk) cuma alasan, menjadi justifikasi bagi polisi untuk mengobrak-abrik kampung.”
Kabar beredar hilangnya pupuk 170 ton rada tak masuk akal. Jika benar ada pencurian pupuk, maka sangat mudah diketahui pelaku. Anehnya lagi, untuk menangkap maling, mengapa aparat harus menggelar operasi besar-besaran? “Sudah seperti sarang teroris bae (saja) kampung kami,” kata Saidi.
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati Dyah Saptaningrum menilai, tindakan Brimob di Limbang Jaya menambah daftar panjang tindakan serupa dalam berbagai konflik lahan yang melibatkan petani seperti dalam Kasus Bima dan Mesuji yang baru beberapa bulan yang lalu terjadi.
“Penggunaan tindakan kekerasan yang eksesif (excessive use of force) terhadap penduduk sipil tanpa pemilahan target sasaran mengindikasinya adanya pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip dasar PBB mengenai penggunaan Kekuatan dan Senjata Api bagi aparat penegak hukum (diadopsi sejak tahun 1990),” tegasnya. Indriaswati menambahkan, tindakan itu juga melanggar Protap Kapolri No 1/X/2010 tentang penanggulangan anarki.
Insiden kekerasan itu pada dasarnya berakar dari sengketa lahan antara warga 22 Desa di sekitar PTPN VII Cinta Manis terkait pengambilaalihan lahan mereka. Namun, masalah tersebut tak juga dituntaskan. “Tidak ada solusi (sengketa tanah). Kita selalu dikagetkan hanya ketika polisi melakukan tindakan kekerasan. Namun, kita hanya melihat ujung masalahnya, tanpa memikirkan masalah sebenarnya (sengketa lahan),” ujar Sinung.
Saidi juga mengaku jika insiden Jum‘at sore itu terkait dengan sengketa lahan. Menurut dia, warga menganggap lahan yang dikelola PTPN milik warga. “Tanah itu (yang dikelola perusahaan, dak katek (tidak ada) HGU (hak guna usaha). Itu yang diperebutkan masyarakat.”
Di Limbang Jaya, lahan yang diperkarakan warga di wilayah Rayon Tiga, seberang desa. Tak jelas berapa luas yang diperkarakan warga. Namun, dari pengakuan Saidi, HGU yang tidak jelas izinnya mencapai puluhan ribu hektar dikelola perusahaan. “Tetapi dianggap masyarakat itu tanah masyarakat,” kata Saidi. Dia menambahkan, tidak hanya di desanya yang dihadapi sengketa lahan dengan PTPN. Di desa lain seperti Tanjung Pinang, Tanjung Atap, Sri Tanjung, juga dihadapkan masalah yang sama.
Dari sejumlah kasus yang mencuat di beberapa tempat, persoalan izin pengelolaan tanah memang bermasalah. Area yang dikelola perusahaan seringkali menyerobot tanah warga. Menurut Sinung, secara yuridis ada banyak perusahaan yang mendapatkan izin HGU sekitar 10 ribu hektar. Tetapi fakta menunjukan jika lahan yang dikelola mencapai 20-30 ribu hektar.
“Selama ini dimanfaatkan pihak tertentu, mulai dari elit lokal, nasional, perusahaan dan para premen, termasuk aparat keamanan. Itu (soal izin HGU) dijadikan perahan. Kalau dibedah, HGU yang tersebar dari Sabang sampai Marauke rata-rata bermasalah,” tegas Sinung.
Ketua Komisi I DPRD Sumatera Selatan, Yuswar Hidayatullah juga menilai, sengketa lahan di Sumatera Selatan merupakan akar masalah. Menurut dia, masalah tersebut diwarisi sejak jaman orde baru dari tahun 1980-an. “Tidak ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pusat,” sesalnya.
Dia mendesak pemerintah pusat turut bertanggungjawab karena menyangkut keberadaan PTPN yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Yusmar juga menilai masalah tersebut menjadi tanggungjawab bupati sebagai pihak yang mengeluarkan izin pengelolaan tanah.
M. Yamin Panca Setia
Jangan Cuma Bidik Bawahan
KAPOLRI Jenderal Polisi Timur Pradopo boleh saja membantah tak ada peluru tajam yang meluncur dari moncong senjata Brimob yang menewaskan Angga Prima, bocah berusia 12 tahun dan melukai beberapa warga Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari hasil penyelidikan, Timur juga menegaskan, tak ditemukan proyektil yang bertebaran di desa itu. “Tidak ada peluru tajam, tidak ditemukan proyektil,” katanya di Samarinda, Sabtu lalu.
Tapi, warga Desa Limbang Jaya menemukan adanya proyektil bertebaran. “Bukti dan fakta ada. Peluru timah panas, bukan peluru karet. Yang proyektil itu nyampe (sampai) ratusan. Ada. Siap semua (dijadikan bukti kekerasan yang dilakukan aparat),” tegas Saidi, warga Limbang Jaya yang menjadi saksi dalam insiden berdarah di desanya. Dia pun mengharap, fakta-fakta tersebut dikaji oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan isu pelanggaran HAM di Limbang Jaya oleh aparat. “Harus diusut tuntas.”
Terkait desakan itu, Kapolri menyatakan, telah menerjungkan tim ke Palembang untuk melakukan penyelidikan. “Tim Propam Mabes Polri akan bekerja sama dengan pihak Polda Sumatera Selatan,” katanya. Dengan begitu, akan terungkap latar belakang insiden berdarah di Limbang Jaya. “Apakah kesalahan prosedur yang menyebabkan ada korban yang meninggal dan terluka,” kata Timur Pradopo.
Sementara Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Kapolri memeriksa lima perwira polisi di jajaran Polda Sumatera Selatan. Neta menyesalkan jika hanya 10 polisi berpangkat rendah yang diperiksa. “Ini tidak adil sebab mereka turun ke Desa Limbang Jaya adalah atas perintah atasannya,” katanya. Lima perwira yang harus diperiksa antara lain Kapolda Sumatera Selatan, Direktur Operasi, Kasat Brimob Sumatera Selatan, Kapolres Ogan Ilir, dan komandan pasukan yang melakukan operasi di Limbang Jaya.
Neta pun tak habis pikir jika hanya karena kasus pencurian pupuk, banyak Brimob yang dikerahkan. Apalagi, harus dengan cara menyerbu warga desa. Pengerahan pasukan itu, Neta menilai, tak mungkin tidak diketahui Kapolda Sumatera Selatan. Dia pun menganggap perlu mengusut pihak yang mendanai operasi tersebut. “Apakah pihak PTPN yang memberikan bantuan dana? Harus diusut tuntas,” tegas Neta.
Tapi, Saidi pesimistis dengan pengungkapan kasus kekerasan polisi ditangani polisi sendiri. “Kami mau Komnas HAM serius. Jika ditangani Polri, pasti memenangkan (membela oknum polisi yang melakukan penembakan)” katanya. Senin lalu, tim dari Komnas HAM telah terjun ke Ogan Ilir, untuk menyelidiki latar belakang insiden berdarah di Limbang Jaya. Tim yang dipimpin Nurcholis itu akan bergabung dengan tim dari di daerah. Selama empat hari, tim akan mencari penyebab kematian Angga Prima, bocah berusia 12 tahun yang tertembak saat insiden berdarah pada Jum’at lalu dan mengungkap soal sengketa tanah antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII dengan warga.
Sinung Karto, Kadiv Advokasi Hukum dan HAM, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) juga pesimistis kasus Limbang Jaya dapat diungkap sacara adil jika hanya diselesaikan lewat makanisme internal Polri. “Tidak bisa diselesaikan lewat mekanisme internal, karena independensi Propam (Divisi Profesi dan Pengaman) Polri, diragukan. Kita punya bukti beberapa kasus yang terkait keterlibatan anggota Polri. Ya di-telikang telikung. Jadi, perlu diusut oleh tim independen,” katanya.
Sinung juga menilai, pengungkapan insiden berdarah di Limbang Jaya tidak hanya fokus pada anggota polisi di tingkat Polres. Tetapi, perlu diusut dugaan penyalahgunaan kewenangan atasannya. “Apakah Kapolda, Wakil Kapolda, Kabaop, dan sebagainya. Harus didalami dugaan keterlibatan mereka.”
Sinung menganggap, para perwira Polda Sumatera Selatan itu perlu diperiksa untuk mengetahui alasan digelar operasi besar-besaran di Limbang Jaya hanya untuk mengungkap dugaan pencurian pupuk PTPN VII. “Seperti sudah mau perang. Pengerahan aparat hingga 1.500 personil, begitu banyak. Tidak mungkin hanya dari Polres ogan ilir. Tetapi juga dari Polda Sumatera Selatan.”
Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati Dyah Saptaningrum juga mendesak Kapolri mengevaluasi Brimob di Sumatera Selatan dan memproses pelanggaran hukum yang dilakukannya terhadap warga. Dia juga mendesak Kapolda menghentikan tindakan brutal dan memproses secara hukum bawahannya. “Kapolda Sumatera Selatan harus melihat secara obyektif kasus ini sehingga dapat secara profesional menjalankan tugasnya dalam memberikan perlindungan bagi warga dan bukan justru menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga sipil,” kata Indriaswati.
Elsam juga mendesak Kapolda melepaskan warga yang ditangkap dan ditahan tanpa prosedur yang jelas dan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk turun tangan mengungkap kasus tersebut.
Insiden di Limbang Jaya menambah daftar panjang laku kekerasan yang dilakukan Polri. 2 Desember 2011 lalu, kekerasan yang dilakukan aparat terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTT) yang menewaskan dua warga sipil yaitu Syaiful dan Arif Rachman. Keduanya tewas akibat ditembak aparat kepolisian saat memblokade Pelabuhan Sape. Dari autopsi yang dilakukan tim medis Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTT, Syaiful dan Arif mengalami luka tembak dan patah tulang femur (paha). Tak hanya itu, kekerasan di Bima itu juga memakan korban luka tembak antara lain Awaludin dan Sahabudin. Awaludin menderita luka tembak pada tulang paha kanan, sedangkan Sahabuddin menderita luka tembak pada paha kiri.
Polisi mengklaim sejak pelaksanaan unjuk rasa hari pertama pada 19 Desember 2011, Polri sudah berupaya dialog dan bertindak persuasif. Upaya mediasi dengan pemerintah daerah juga sudah coba dilakukan. Namun, tidak menemukan kesepakatan. Warga pun terpaksa memblokade dan mendudui Pelabuhan Sape. Polisi akhirnya melakukan tindakan represif karena distribusi sembako dan angkutan orang terutama arus mudik liburan terganggu karena warga melarang kapal dari Labuhan Bajo sandar di Pelabuhan Sape.
Beberapa hari sebelumnya, kekerasan yang dilakukan aparat juga meletup di kawasan tambang emas PT Freeport Indonesia. Aparat dituding menjadi centeng yang mengamankan aset perusahaan dari aksi para pekerja Freeport yang menuntut keadilan. Lantaran mendapatkan jatah “uang saku” Rp1,250 juta, aparat lebih berpihak kepada perusahaan milik perusahaan Amerika Serikat itu. Dari penelusuran Kontras ditemukan, jika aparat keamanan tidak netral dalam menangani konflik antara karyawan dengan perusahaan itu.
Kontras menemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Kapolda Papua Bikman L Tobing dan Kapolres Timika Denny Siregar kepada pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia. Kekerasan itu berupa ancaman pembunuhan dan makian terhadap Sudiro. Bahkan, ada aparat yang melancarkan stigmanisasi makar terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja. Padahal, karyawan dan SPSI menuntut hak kesejahteraan.
M Yamin Panca Setia
Kami Dianggap Seperti Teroris
WARGA Desa Limbang Jaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terkejut tatkala desanya dikunjungi ratusan Brimob bersenjata lengkap pada Jum‘at sore lalu. Kabar beredar jika pengerahan aparat ke desa pengrajin besi itu terkait upaya penangkapan pencuri pupuk milik PTPN VII.
Warga pun bertanya-tanya. Mengapa hanya untuk menangkap pencuri pupuk, harus digelar operasi besar-besaran layaknya berperang? Apalagi, peluru tajam dimuntahkan dari moncong senjata hingga menewaskan Angga Prima, bocah tak berdosa berusia 12 tahun. Peluru juga menyasar ke tiga warga yaitu Rusman, Yarman, dan Parida. Ketiganya masih dirawat intensif di Ruang Emergency RS Bhayangkara Palembang.
Bagaimana kronologi insiden berdarah di Limbang Jaya? Berikut pengakuan Saidi, warga yang menyaksikan insiden itu kepada Jurnal Nasional, Minggu (29/7) lalu.
Apa benar ada warga yang mencuri pupuk dan sembunyi di Limbang Jaya?
Dak (tidak) benar. Dak katek (tidak ada) pencuri itu. Wong kito (orang kami) tidak ada maling pupuk. Tidak ada juga pupuk berlari ke dusun (desa) kami.
Polisi tidak menjelaskan siapa pencurinya?
Tidak disebutkan. Kita ini kan yang jaga-jaga waktu demo besak (besar-besaran) kemarin, kami bikin pos di rayon tiga. Tiap dusun buat pos di tiap kebun tebu itu. Ada pos Limbang Jaya, Tanjung Pinang, dan Tanjung Laut. Yang megang patok semua itu.
Apa tuntutannya?
Minta kembalikan tanah. Tanah itu (yang dikelola PTPN) kan tidak ada HGU (Hak Guna Usaha), tanah itu di wilayah rayon tiga, di seberang Limbang Jaya.
Lalu, apa kaitannya dengan pencuri pupuk?
Sebelumnya kan memang juga ada yang kehilangan pupuk. Tapi, bukan sebatas tuduhan pencurian pupuk.
Berapa banyak pupuk yang hilang?
Katanya banyak, 170 ton. Saya saja tidak tahu, disimpan di mana pupuknya, kami tidak tahu pula gudang pupuknya dimana. Warga kita tidak tahu. Tidak ada pupuk yang berlari (yang masuk) ke Tanjung Pinang atau Limbang Jaya.
Kabarnya masalah juga terkait konflik sengketa tanah antara warga dengan PTPN. Sudah lama terjadi, tetapi tidak juga diselesaikan?
Sudah lama terjadi. Yang memperebutkan tanah itu tidak hanya di Limbang Jaya, tetapi juga di Tanjung Pinang, Tanjung Atap, Tanjung Laut dan desa lain. Warga berhadapan dengan perusahaan. Sengketa tanah itu sudah lama. Memang sudah sering konflik. Tapi desa Limbang Jaya, belum pernah konflik. Ada konflik, tetapi tidak besar.
Polri menganggap warga melakukan penyerangan. Apa benar warga menyerang?
Tidak benar. Dari desa Limbang Jaya dan Tanjung Pinang, tidak ada penyerangan.
Bagaimana kronologi tertembaknya Angga Prima?
Itu didekat masjid. Posisi Angga ada di keramaian. Lagi nonton ramai-ramai saat banyak aparat. Nonton Brimob, cak itu.
Kalau polisi menyatakan Angga meninggal dunia karena tersungkur?
Tidak benar itu. Dia ditembak peluru tajam. Kenanya di bagian kepala. Di telinganya. Posisi si anak itu lari, lalu jongkok. Takutlah.
Angga sempat tergeletak di jalan, tetapi tidak ada yang menolong, kenapa?
Takut. Diancam sama Brimob. Pokoknya tidak boleh diambil dulu (tubuh Angga). Sambil siap mau nembak. Lalu, aku bawa anak itu. Minta tanggungjawab polisi. Kalian harus tanggungjawab. Tanggungjawab. Aku yang bawa anak itu dari Masjid. Nak (ingin) aku kasih ke Brimob minta tanggungjawab. Tapi, aku mau ditembak.
Ada berapa banyak Brimob di sana?
Banyak. Mobil brimob saja sekitar 16 unit. Beberapa plenton. Banyak ratusan personil.
Warga ketakutan?
Ya kami ketakutan. Cak teroris bae masyarakat ini dibikinnya (seperti kami dianggap teroris).
Kejadiannya kapan?
Kejadian sore, lebih kurang jam 4.
Korban lainnya?
Ada yang kena tembak tangan. Korban yang kena tembak itu ada tiga. Sekarang masih kritis, di rumah sakit.
Apakah warga akan melakukan langkah hukum?
Ada, Komnas HAM kan ke Limbang Jaya,
Punya bukti berupa peluru tajam?
Ya. Fakta-fakta sudah siap semua. Perwakilan sudah dibentuk. Ada perwakilan warga yang disiapkan. Proyektil itu sudah banyak diminta perwakilan Komnas HAM di Palembang. Yang aktif ada satu, selongsong ada dua. Yang proyektil peluru itu nyampe ratusan. Itu timah panas. Bukan peluru karet. Peluru tajam.
Apa tuntutan warga?
Untuk sementara, warga minta Brimob yang ada di simpang Tanjung Pinang dan Limbang Jaya, jangan lagi nongkrong di sana. Tiap sore kadang Brimob datang satu plenton menggelar operasi razia motor. Kami risih. Mau jual barang saja takut. Brimob yang ada di simpang Tanjung Pinang, Limbang Jaya, jangan lagi nongkrong di sana.
Brimob melakukan razia motor. Itukan urusan polisi lalu lintas. Sudah lama sering melakukan razia. Namun, sejak ada kematian itu, tdak ada lagi.
Kondisi saat ini bagaimana?
Sekarang sudah kondusif. Sudah ada yang datang perwakilan dari Kapolres dan Kapolda untuk minta maaf. Dari Mabes Polri juga datang. Kita tahulah, walau pun dari Mabes Polri, pasti menangkan (membela) anggotanya. Tidak cukup hanya permintaan saja. Kami siap menerima dan kerjasama Komnas HAM.

M. Yamin Panca Setia

http://www.jurnas.com/halaman/9/2012-08-01/217299

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s