Papua yang Selalu Berdarah

Gambar

ULTIMATUM dilayangkan Apolos Sroyer, aktivis Komite Nasional Nasional Papua Barat (KNPB). Dia mengancam, pihaknya akan melakukan segala cara jika aparat Kepolisian Daerah (Polda) Papua tidak membebaskan Buchtar Tabuni, Ketua Umum KNPB. “Jika tidak segera dibebaskan, kami akan merespon dengan berbagai cara,” ancam Ketua KNPB Wilayah Biak, Papua itu kepada Jurnal Nasional, Minggu lalu.

Dia menuding Polda Papua tidak memiliki alasan kuat untuk menangkap Tabuni yang juga menjabat selaku Ketua Parlemen West Papua. “Tidak ada bukti sebagai dasar penahanan. Tiba-tiba ketua umum kami ditangkap tim buru sergap Polda Papua,” sesalnya.

Penangkapan Tabuni menjadi perhatian serius KNPB seluruh Papua. Mereka mengancam akan terus menggelar demo besaran-besaran dan menolak rencana dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua jika Tabuni tidak dibebaskan. “Rencana dialog itu lebih baik diurungkan saja, sebab berbagai kepentingan para elite Papua akan bermain di dalamnya,” kata Apolos.

Namun, Polda Papua tak menghiraukan ancaman itu. Alasannya, ditemukan bukti jika Tabuni merupakan otak di balik aksi kekerasan yang terjadi di sejumlah tempat di Papua. Dari hasil penyelidikan aparat kepolisian, Tabuni bersama aktivis KNPB, Jefrie Wandepbud, terlibat dalam aksi demonstrasi yang berujung anarki. Massa KNPB merusak sejumlah toko, fasilitas umum dan kampus Universitas Cendrawasih. “Organisasi (KNPB) juga tidak terdaftar atau ilegal,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol, Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jakarta, Senin lalu.

Polri juga menduga Tabuni terkait aksi pengerusakan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II Abepura ketika dirinya menjadi tahanan politik. Tabuni ditangkap usai menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD Papua, Kamis lalu. Polri juga tengah membidik pelaku lain yang diduga menebar rangkaian teror di Papua.

Sebelum ditangkap, Tabuni memang kerap menentang pemerintah Indonesia. Dia sering kali menuntut digelarnya referendum yang diklaimnya sebagai aspirasi rakyat Papua Barat. Dia juga menyerukan agar proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur Papua periode 2012-2017 dihentikan sebelum menjawab aspirasi politik dari rakyat Papua. Tapi, Juru bicara KNPB, Yan Piter Pondayar membantah tuduhan KNPB sebagai organisasi separatis. Dia menegaskan, KNPB hanya merupakan media bagi rakyat Papua untuk menyuarakan aspirasinya. “KNPB bukan separatis, KNPB bukan lembaga politik, tapi KNPB adalah media rakyat Papua. KNPB tidak menghasut rakyat untuk menentang pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Penangkapan Tabuni adalah salah satu upaya aparat keamanan memulihkan situasi keamanan Papua yang beberapa hari lalu dihantui kekerasan. Dalam dua pekan terakhir, terjadi delapan kali aksi penembakan. Korban penembakan lainnya bernama Arwan Apuan, pegawai negeri sipil di Kodam XVII Cendrawasih, yang nyambi jadi tukang ojek. Insiden terjadi saat korban diminta tolong penumpangnya, Rabu (6/6) malam. Seorang anggota TNI bernama Pratu Doengky Kune juga menjadi korban penembakan. Keduanya sempat kritis.

Tri Surono, petugas satuan pengamanan (satpam) di pertokoan Saga Mall Abepura menjadi korban penembakan pada Minggu (10/6) lalu. Surono ditembak orang tidak dikenal (OTK) di halaman Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih, di Abepura, Jayapura. Surono tewas setelah ditembak dibangin tengkuk hingga menembus ke leher bagian depan.

Soal rangkaian kekerasan yang memakan korban tersebut, Staf Ahli KNPB, Ones Suhun menyatakan, tidak ada kaitan dengan Tabuni. Dia pun menuding penangkapan Tabuni merupakan skenario Polda Papua untuk mengalihkan perhatian isu dan mengkambing hitamkan KNPB sebagai pelaku di balik kasus kekerasan di Papua. “Seharusnya mereka (Polda Papua) membuktikan pelurunya dari mana. Dan jika ketua umum KNPB tidak segera dibebaskan, maka KNPB akan memediasi rakyat Papua untuk lakukan aksi perlawanan serta meminta intervensi dari pihak luar,” ancamnya.

Sementara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan serangkaian kasus penembakan itu dilakukan sekelompok bersenjata yang selama ini bermain di luar daerah. “Kemudian mereka bersatu dengan kelompok-kelompok yang memang menginginkan Papua mendapatkan perhatian dari internasional, dari kelompok HAM internasional,” kata Marciano di Gedung DPR, Jakarta, Senin lalu. Dia menduga, kekerasan di Papua tidak ada kaitannya dengan masalah politik domestik. Namun, dilakoni gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Yang pastinya mereka ini adalah OPM (Organisasi Papua Merdeka),” katanya.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan Satrio Widjojo mengatakan insiden penembakan yang belakangan terjadi di kota Jayapura, Papua bukan peristiwa luar biasa. Namun, sudah sering terjadi. Peristiwa kekerasan itu sering terjadi karena kurangnya sokongan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Papua dalam proses penyelesaiannya. “Maka itu pusat harus lebih turun. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), polisi dan lainnya harus saling membantu,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/6).

Muridan menduga ada unsur politik yang melatarbelakangi rangkaian kekerasan yang terjadi di Papua. Sekelompok orang yang memiliki kepentingan politik itu berusaha mengacaukan keamanan Papua dan membuat polisi lemah. “Padahal polisi mampu menangani ini,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan kasus penembakan di Papua harus diusut tuntas. Pengentasannya tak bisa lagi dilakukan secara terbuka. “Sudah saatnya polisi menggelar operasi tertutup,” ujarnya saat dihubungi Jurnal Nasional, Jakarta, Senin (11/6). Rangkaian penembakan diyakininya sebagai operasi terencana. Namun, dia menilai, polisi sebenarnya mampu mengungkapnya hingga tuntas. “Polisi itu sebenarnya mampu, tetapi penembak itu sudah lebih percaya diri,” tuturnya.

Kekerasan yang meneror warga Papua bukan kali pertama terjadi. Namun, sudah sering terjadi dan aparat keamanan tak mampu membongkar dalangnya. Dari rangkaian kekerasan yang sering kali meletup di Papua, aparat keamanan seakan kehilangan jejak pelaku yang diduga orang-orang terlatih dan professional.

Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas menyesalkan ketidakmampuan aparat keamanan mengungkap dalang kekerasan. “Sejumlah penembakan misterius hingga kini tidak pernah bisa diungkap,” sesal Yan Mandenas. Dia menilai, oknum pengacau keamanan di Papua sengaja ingin mendapat keuntungan dengan konflik yang diciptakannya. Menurut Yan, jika ada pihak yang bertindak makar, maka aparat harus segera menangkap aktornya.

Namun, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane mengingatkan agar aparat keamanan tidak terpancing untuk saling menembak. Dia menilai, ekskalasi kekerasan di Papua akan menguntungkan pelaku yang memiliki kepentingan agar Bumi Cenderawasih merdeka. “Sebab kemungkinan ini pengaruh dari kelompok tertentu,” kata Neta.

Jika aparat keamanan terpancing, kata Neta, maka dikhawatirkan akan memunculkan bentrok senjata yang akan menambah jatuhnya korban. Semakin banyak korban maka semakin menguntungkan pihak yang menginginkan Papua merdeka. “Kalau banyak yang tewas, OPM akan semakin diuntungkan. Sebab banyak negara yang mendukung kemerdekaan Papua. Akhirnya Indonesia terpojok,‘ ujarnya.

*****

TANGIS histeris memecah saat jenazah Tri Sarono tiba di kediamannya di Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Bojonegoro Jawa Timur, Senin (11/6) lalu. Sanak dan keluarganya tak kuasa menyaksikan jasad lelaki berusia 44 tahun itu. Sarono, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek itu tewas menggenaskan pada Minggu (10/6) lalu. Almarhum menjadi korban penembakan orang tak dikenal di depan Kampus Universitas Cenderawasih, Abepura, Kota Jayapura, Papua. Sebelum maut menjemput, Sarono kabarnya tengah menanti pengguna jasa ojek di depan Saga Mal, Abepura. Lalu, seorang pria memintanya untuk mengantar ke Universitas Cenderawasih yang berjarak 1,5 kilometer dari Saga Mal.

Tanpa menaruh curiga, Sarono dengan senang hati menerima tawaran itu. Dengan motor Yamaha Vega R berplat nomor DS DS 3816 AE miliknya, dia langsung tancap gas menuju Universitas Cenderawasih. Namun, bukannya uang yang didapat dari jasa ojeknya, penumpang itu justru menembaknya. Timah panas menembus bagian tengkuknya hingga menembus leher. Tubuh Sarono langsung ambruk ke tanah. Dia tewas di halaman Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Kampus negeri di Jayapura itu. Sejumlah saksi yang melihat kejadian itu tak berani bertindak lantaran takut ditembak pelaku yang kemudian kabur.

Kematian Sarono menambah fakta kelabu situasi keamanan di Papua. Bukan kali pertama aksi brutal penebar teror itu terjadi di Papua. Rabu (6/6) lalu, aksi sadis serupa juga terjadi. Korbannya adalah Arwan Apuan, pegawai negeri sipil di Kodam XVII Cendrawasih, yang juga berkerja sampingan sebagai tukang ojek. Pelaku juga menembak Pratu Doengky Kune. Arwan ditembak saat sedang menuju pangkalannya. Pelaku penembakan berjumlah dua orang. Sementara Doengki ditembak di Entrop saat akan pulang ke rumahnya. Setelah menembak, pelaku kabur tak terindentifikasi jejaknya.

Kekerasan bersenjata seakan tak pernah henti di tanah Papua. Jum‘at, 18 November 2011 lalu, Fery Willem Sainyakit, Satpam PT Freeport Indonesia, tewas menggenaskan setelah diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di ruas jalan Timika menuju Tembagapura tepatnya di Mil 52. Ferry bersama tiga anggota Brimob dihadang rentetan peluru saat melakukan patroli dari Mil 50. Sabtu dua pekan sebelumnya, kekerasan terjadi di penambangan emas Tayaga, Baya Biru, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua. Kontak senjata terjadi antara polisi dengan kelompok bersenjata di penambangan emas Tayaga, Baya Biru, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua. Akibatnya, seorang anggota kelompok sipil bersenjata pimpinan Salmon Yogi, tewas.

Kawasan pertambangan Freeport merupakan kawasan yang kerap terjadi kekerasan bersenjata. Dua hari sebelumnya, sebuah truk kontainer milik Freeport juga ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Mil 51 ruas jalan Timika-Tembagapura. 6 April 2011 lalu, mobil milik Freeport yang dikemudikan Abdul Simanjuntak, di tembak orang tak dikenal di Kali Kopi Mile 37 sekitar pukul 14.40 WIT. Lalu, 10 Oktober 2011, karyawan Freeport, Petrus Ayamseba tewas dalam bentrokan ribuan karyawan perusahaan itu dengan ratusan polisi di Terminal Gorong-gorong Timika. Pada 14 Oktober 2011, mobil milik Departemen Security & Risk Manajemen (SRM) Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 37 ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro. Peristiwa itu menewaskan Yana Heryana, Iip Abdul Rohman, dan Deden.

Ketiganya karyawan PT Puri Fajar Madiri. Kemudian tanggal 21 Oktober 2011, penembakan terjadi di area Freeport, Mil 40 dan Mil 34, pada waktu hampir bersamaan. Aloysius Margana, Etok Laitawono dan Yunus, tewas diberondong peluru. Suasana Papua pun makin tegang saat terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan peserta Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada 19 Oktober lalu. Lima hari kemudian, kekerasan kembali meletup. Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya, AKP Dominggus Otto Awes, tewas ditembak orang-orang tak dikenal di depan pesawat milik Mission Aviation Followship (MAF) yang mendarat di Bandara Mulia. Dominggus yang tengah memonitor kegiatan bandara, tiba-tiba diserang dua pelaku. Polda Papua menuding pelaku berasal dari kelompok separatis OPM. Sementara OPM membantah tuduhan tersebut.

Eskalasi kekerasan yang terus terjadi di Papua jika dibiarkan maka akan menyurutkan terwujudnya Papua Tanah Damai. Padahal, telah dicetuskan Deklarasi Papua Tanah Damai saat Konferensi Perdamaian di Papua oleh Jaringan Damai Papua atau Papua Peace Network, pada 5-6 Juli 2011 lalu di Auditorium Universitas Cenderawasih, Abepura-Jayapura. Karenanya, sejumlah anggota DPR dan DPD yang bergabung dalam Kaukus Papua di parlemen meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengungkap pelaku penembakan misterius di Papua agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Kaukus juga meminta Presiden menindak tegas aparat yang melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap rakyat Papua.

Menurut Koordinator Kaukus Papua di parlemen RI, Paskhalis Kossay, Presiden perlu segera membentuk Tim Investigasi independen untuk mengungkap seluruh kejadian penembakan, baik yang dilakukan pihak tak dikenal maupun oleh anggota TNI/Polri. Lalu, membuka akses yang lebih luas bagi pekerja kemanusiaan maupun media massa untuk mengakses informasi dan mengadvokasi setiap kejadian di Papua secara transparan, proporsional dan akuntabel, serta mengevaluasi kembali kebijakan negara terhadap penempatan kekuatan TNI/Polri di Papua yang jumlahnya melebihi rasio jumlah penduduk lokal.

Kaukus Papua juga meminta segera dibuka pintu dialog dengan rakyat Papua dalam nuansa konstruktif dan bermartabat dalam kerangka memperkuat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan menegakan penegakan hukum bagi setiap pelanggaran HAM dan kejahatan lain yang merugikan kepentingan rakyat di Papua. Kaukus juga menilai, apabila Kapolda dan Pangdam XVII Cenderawasih ataupun pejabat BIN di daerah tidak mampu mengendalikan keamanan, maka perlu segera diganti. “Kami berharap Presiden dapat segera mengambil langkah-langkah kongkrit agar orang Papua bisa merasakan kenyamanan hidup di tanahnya sendiri,‘ kata Paskhalis.

Presiden telah mendapatkan laporan dari Kepala BIN Marciano Norman, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengenai situasi keamanan terkini di Papua. Mengenai penembakan warga sipil di kampus Universitas Cendrawasih, aparat keamanan masih terus melakukan penelusuran. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama pihak kepolisian di Papua bisa mengungkap dan menangkap pelaku. Yang pasti secara umum kondisi keamanan di Papua masih kondusif,” kata juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Senin lalu.

Dialog antara pemerintah dengan pemuka adat dan agama di Papua selama ini berlangsung dinamis. Julian membantah bila ada suara yang mengatakan bahwa proses ini mengalami jalan buntu. “Jadi tidak benar kalau ada kebuntuan, tidak ada dialog, atau tidak ada komunikasi antara Jakarta dan Papua, baik antara pemerintah dengan pemuka agama atau pemuka adat,” ucap Julian.

Presiden sebelumnya telah menegaskan, hukum di Papua harus ditegakkan. Semua pihak, termasuk tentara, jika melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum. Namun, kata Presiden, situasi di Papua sangat berbeda bagi tugas para tentara. “Di Papua, ada gerakan Papua merdeka, ada gerakan bersenjata,” katanya. Karenanya, aparat keamanan di harus membela diri dan membela rakyat karena kelompok bersenjata itu sering menembaki rakyat, pekerja, dan aparat. “Ketika tentara kita melakukan self defense (membela diri), tidak boleh dikatakan pelanggaran HAM,” kata Presiden menegaskan.

*****

RANGKAIAN kekerasan yang terjadi di Papua menjadi keprihatinan bangsa ini. Sejumlah kalangan mengharap agar Papua dapat terlepas dari jeratan kekerasan dan teror.

Selama ini, setiap kali kekerasan meletup di Papua, aparat keamanan seakan kesulitan melacak jejak para penebar teror. Diduga kuat, pelaku kekerasan bersenjata itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat terlatih dan bergerak secara terencana. Sementara motifnya kekerasan diduga karena politik. ‘Dugaan penembakan bermotif politik sangat kuat, karena pelaku tidak menyasar korban untuk memperoleh keuntungan (uang/barang),” kata Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti di Jakarta, kemarin.

Siapa pelakunya? Hingga kini tidak jelas. Aparat keamanan selalu menuding dalang dibalik kekerasan di Papua adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, OPM selalu membantah tudingan tersebut dan balik menuduh aparat keamanan yang melakoni kekerasan. Ketidakmampuan aparat keamanan menangkap pelaku menuai tanda tanya. Padahal, menurut Poengky, jumlah aparat lebih banyak dari kekuatan OPM dan mempunyai ketrampilan mumpuni. ‘Tetapi, ternyata masih kedodoran juga dalam mengungkap siapa pelaku di balik aksi-aksi penembakan misterius,” katanya.

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), Yan Christian Warinussy mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mempersiapkan penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia, selambat-lambatnya Agustus 2012. Menurut dia, dialog menjadi jalan damai dalam menyelesaikan konflik bersenjata. “Dialog Papua-Indonesia tidak untuk membahas masalah kesejahteraan sosial-ekonomi atau untuk membahas soal makan-minum rakyat Papua saja. Tetapi harus dilaksanakan untuk membahas serta mengkaji akar masalah konflik berkepanjangan di Papua,‘ katanya kepada Jurnal Nasional, kemarin.

Dia menyelesalkan jika masalah politik serta penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang terjadi sejak tahun 1965 hingga saat ini tidak diselesaikan secara terbuka dan adil sesuai hukum yang berlaku. Yan pun mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk tim kerja pemerintah untuk Dialog Papua-Indonesia.

“Saya mengusulkan agar tim tersebut diketuai oleh Drs Michael Manufandu (Penasihat Pemerintah soal Papua) yang dapat membantu merumuskan hal-hal yang substansial dalam konteks Papua,‘ sarannya.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengintruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto dan jajarannya untuk mengkaji penyebab terjadi sejumlah aksi kekerasan oleh pihak yang tidak dikenal di Papua. ‘Pelajari apakah ada aspek politik atau sosial yang kemudian mengalir ke aspek keamanan, aspek lokal. Kalau kita tahu penyebab maka penyelesaiannya bisa tepat,” kata Presiden dalam pengantar rapat terbatas bidang Polhukam di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Presiden kemarin memimpin rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri, antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dan sejumlah menteri lainnya. Rapat tersebut membahas langkah yang akan dilakukan pemerintah pusat dalam memecahkan masalah penembakan di Papua.

Dalam menyelesaikan masalah Papua, Presiden menegaskan, pemerintah lebih mengutamakan pendekatan kesejahteraan. Namun, bila ada tindakan separatis yang bertentangan dengan hukum, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

‘Hukum dan keamanan mesti ditegakkan. Papua adalah bagian sah dari negara kita yang berdaulat maka hukum yang kita anut berlaku di situ,” kata Presiden. Karenanya, Presiden menegaskan, tindakan bersenjata yang dilakukan kelompok separatis tidak boleh dibiarkan.

‘Tidak boleh biarkan karena saya yakini perbuatan yang mengakibatkan korban jiwa itu bukan bagian dari Freedom of speech. Itu melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan,” tegas Presiden.

Meski demikian, Kepala Negara menyatakan, upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri maupun TNI tetap harus berada dalam koridor hukum dan prosedur yang berlaku sehingga tidak ada langkah yang berlebihan. “Meski penegakan hukum tugas aparat kita, pelaksanaan tidak melebihi kepatutannya sehingga tidak menjadi masalah tersendiri. Andaikata terjadi juga tindakan yang menyimpang dari unsur TNI/Polri, maka sanksi perlu diberikan,” kata Presiden. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga menegaskan Pemerintah tidak melakukan pembiaran atas sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di Papua. Semua tentu mengharap, tindakan yang dilakukan pemerintah dapat benar-benar mencegah mengalirnya darah dan air mata di Papua.

M. Yamin Panca Setia/Opin Tanati/Suriyanto/Andi Sapto Nugroho/Abu Sahma Pane

FOTO ANTARA/ Iwan Adisaputra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s