Sumpah Hartati di Perkara Buol


SENYUM sumringah menghiasi wajah Siti Hartati Tjakra Murdaya saat berada di tempat pemungutan suara (TPS) 001, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Didampingi suaminya, Murdaya Poo, Hartati langsung menuju kotak suara setelah mendapat giliran untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang digelar, Rabu (11/7) lalu.

Melihat sosok Hartati, wartawan yang kebetulan mangkal di TPS, tempat Fauzi Bowo, calon gubernur petahana melakukan pencoblosan, pada bersiap-siap mencegatnya. Pengusaha nasional itu memang kini tengah menjadi sorotan media lantaran namanya terseret-seret dalam perkara suap yang menjerat Bupati Buol, Amran Batalipu. Politisi Partai Golkar itu ditangkap petugas KPK lantaran diduga menerima suap senilai Rp3 miliar dari anak buah Hartati, Yani Anshori, manager PT.Hardaya Inti Plantation.

Awalnya, Hartati lebih memilih bergegas meninggalkan TPS. Dia tak ingin meladeni wartawan. Namun, para juru warta tak kalah sigap. Mereka terus mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. Tak kuasa menghadapi cecaran pertanyaan wartawan, Hartati pun menepis kabar jika dirinya menyuap Amran senilai Rp3 miliar. Sebelumnya, kabar beredar jika uang itu diberikan Anshori terkait penerbitan hak guna usaha (HGU) perkebunan atas nama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM).

Hartati menegaskan, tidak pernah memerintahkan Anshori menyuap Amran. “Tidak ada suap,” tegasnya. Atas nama Tuhan, Hartati pun bersumpah. “Demi Tuhan, saya orang beragama, tidak bohong,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Walubi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia itu.Namun, Hartati mengakui jika uang itu diberikan terkait jasa keamanan lantaran kondisi di Buol sangat tidak kondusif bagi operasional perusahaan.

Menurut dia, perusahaan miliknya itu membutuhkan bantuan aparat keamanan dan peran pemerintah daerah untuk membantu mengamankan operasional perusahaan. “Saya mendapat laporan lewat telepon, kondisinya memang seram. Warga di sana keras dan kami diganggu,” katanya.

Hartati yang telah dicegah ke luar negeri pun berjanji akan memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya tak akan menutupi kejadian yang sebenarnya. “Namun, saat ini belum ada surat panggilan,” katanya.

Sementara penasihat hukum Hartati, Patra M Zein menyatakan, kliennya sempat menerima permintaan bantuan sosial untuk masyarakat di sekitar lokasi perusahaan di Buol. “Tetapi, Ibu tidak tahu, apalagi mengurusi cara penyalurannya. Sumbangan itu untuk bakti sosial masyarakat sekitar perkebunan. Yang Ibu tahu ada permintaan sumbangan untuk masyarakat,” katanya. Saat ditanya mengapa sumbangannya mencapai miliaran rupiah, Patra mengatakan jika Hartati baru mengetahui pengeluaran sebesar itu dari media.

Pengakuan Hartati rada berbeda dengan pengakuan Amran. Lewat kuasa hukumnya, Amat Ente Daim, Amran menegaskan, uang yang diberikan Hartati bukan suap. Namun, dana bantuan kampanye. Dia menyebut Hartati bukan cuma donatur kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Buol. Namun, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu juga disebut memberikan dana serupa untuk pemilukada di daerah lainnya, khususnya daerah yang menjadi tempat beroperasinya perusahaan milik Hartati. “Menurut informasi, Ibu Murdaya memberikan bantuan kepada setiap kabupaten melaksanakan pemilukada di mana aset beliau ada. Beliau juga beri bantuan kepada calon-calon lain yang ikut pilkada untuk mengamankan,” ujar Amat.

Apapun alasannya, KPK berjanji akan mengusut motif suap. Dalam mengungkap perkara tersebut, petugas KPK telah melakukan pengeledahan PT Cipta Cakra Murdaya (CCM), di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Demi kepentingan penyelidikan, selain mencekal Hartati, KPK juga melakukan pencekalan terhadap tiga staf PT Hardaya Inti Plantation juga dicegah ke luar negeri, yakni Benhard, Seri Sirithorn dan Arim. Mereka dilarang berpergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Tak hanya itu, KPK juga berencana memeriksa Artalyta Suryani atau Ayin. Sayang, rencana pemeriksaan pengusaha yang pernah dijuluki “ratu suap” itu pada Senin lalu gagal lantaran Ayin dikabarkan sakit. ‘Ada pemberitahuan kepada KPK bahwa dia sedang sakit. Dia memberitahu bahwa sakit di Singapura,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi Jurnal Nasional, Senin (16/7).

Ayin dipanggil penyidik KPK dengan status sebagai saksi terkait perkara yang disangkakan Yani Ansori. Johan mengaku belum tahu peran Ayin dalam kasus tersebut. Namun, Ayin diduga mengetahui soal peristiwa pemberian uang kepada Bupati Amran. “Seorang saksi dimintai keterangan karena dia mendengar, melihat atau juga mengetahui peristiwa tindak pidana,” ujar Johan. KPK terpaksa menjadwal ulang pemeriksaan Ayin terkait kasus ini.

Ini bukan pertama kalinya KPK berurusan dengan Ayin. Sebelumnya pada tahun 2008, KPK menjerat Ayin atas kasus penyuapan kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Ayin yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta telah bebas sejak tahun 2011 lalu. Selain Ayin, KPK juga memanggil beberapa saksi lain untuk diperiksa. Mereka yakni Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Haryono Saroso serta karyawan PT HIP bernama Bambang AS.

Perkara yang menyeret Hartati menuai perhatian serius dari sejumlah pentolan Partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menegaskan, KPK tidak perlu ragu mengusut dugaan suap yang menyeret Hartati. “Setiap warga negara setara di hadapan hukum, tidak ada yang istimewa sekalipun dia kader suatu partai,” kata Didi.

Anggota Komisi III DPR itu tak ingin perkara yang menyeret Hartati juga menyeret-nyeret Partai Demokrat. “Tidak ada kaitannya dan relevansinya antara bisnis pribadi Hartarti Murdaya dengan Partai Demokrat,” tegasnya. Dia pun mengharap Hartati memberikan klarifikasi kepada KPK terkait kasus yang menimpanya. “Ikutilah proses hukum yang ada dengan sebaiknya. Silakan beberkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperlukan untuk klarifikasi tersebut.”

Pernyataan keras bahkan disampaikan Ketua Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat (PD), Ruhut Sitompul. Anggota Komisi III DPR itu meminta Hartati mengundurkan diri. “Kami tidak akan lindungi kader kami. Yang jelas, nanti kalau KPK sudah menyatakan memiliki dua alat bukti, kami tidak akan lindungi. Bahkan, aku minta sebelum menunggu (penetapan tersangka) itu datang, legowo mundur.”

Namun, Ruhut menegaskan, semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah. “Tapi, kalau tokoh atau politisi, lebih baik takuti sanksi sosial,” Ruhut mengingatkan. Poltak, demikian sapaan Ruhut mengakui Hartati turut terlibat sebagai tim sukses pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan Presiden Tahun 2009 lalu. Namun, jika terkait korupsi, Ruhut menegaskan, hukum yang bicara. “Hartati, Anas, aku, adalah pendukungnya Pak SBY. Tapi kalau bicara hitam ya hitam, putih ya putih. Semua itu untuk kebenaran,” katanya.

M. Yamin Panca Setia/Melati Hasanah Elandis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s