Membidik Penadah Uang Lelah


13 menjadi angka sial bagi anggota DPRD Riau. Pasalnya, pada Jum‘at, 13 Juli lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tujuh anggota DPRD Riau menjadi tersangka dugaan suap terkait pembahasan perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Dana Pengikatan Tahun Jamak untuk pembangunan venue PON XVIII di Riau.
Mereka yang menjadi tersangka itu antara lain: Adrian Ali (Fraksi PAN), Abubakar Siddik (Fraksi Golkar), Tengku Muhazza (Fraksi Demokrat), Zulfan Heri (Fraksi Golkar), M.Roem Zein (Fraksi PPP), Syarif Hidayat (Fraksi PPP), dan Rukman Ashari (Fraksi PDIP). Mereka bakal dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya adalah penjara paling lama 20 tahun.
Bertambahnya tujuh tersangka tersebut menambahkan jumlah tersangka menjadi 13 orang. KPK sebelumnya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus yang sama. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Riau Taufan Andoso Yakin (Fraksi PAN), M.Faisal Aswan (Fraksi Golkar) dan Muhammad Dunir (Fraksi PKB). Sementara tiga tersangka pemberi suap yakni Eka Dharma Putra (Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov Riau), Rahmat Syaputra (staf PT Pembangunan Perumahan), dan Lukman Abbas (Staf Ahli Gubernur Riau Rusli Zainal).
Dan, naga-naganya, jumlah tersangka bakal bertambah. “Masih ada beberapa anggota DPRD Riau yang masih dalam tahap penyelidikan. Pada saat yang tepat pimpinan KPK akan melakukan ekspose (gelar perkara) untuk menentukan apakah ada kelengkapan alat bukti untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dalam acara Lokakarya Peningkatan Wawasan Media, di Tanjung Lesung, Banten, Jumat lalu.
Wakil Ketua KPK Zulkarnain juga memberikan sinyal akan bertambah jumlah tersangka dalam perkara tersebut. Dia menegaskan, pengungkapan kasus tersebut tidak akan berakhir hanya pada para tersangka tersebut. KPK tengah menyelidiki keterlibatan sejumlah pihak. “Kasus Riau ini gambarannya melibatkan banyak pihak, banyak orang. Sudah tambah 7 sprindik baru dan 3 perkara di pengadilan dan masih ada lagi di tingkat penyelidikan,” ujarnya.
Fakta persidangan memang mengungkap ada aktor lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Manajer Operasional PT Adhi Karya, Diki Elfianto yang menjadi saksi dalam persidangan dengan tersangka Rahmat Syahputra dan Eka Dharma Putra di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, beberapa hari lalu menyebut, anggota DPR dari Fraksi Golkar meminta jatah uang lelah. “Selain anggota DPRD Riau, benar juga ada permintaan uang lelah oleh anggota DPR khususnya dari Golkar. Yang saya tahu, uang itu untuk anggota DPR yang semuanya dari Golkar,” kata Diki saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Krosbin Lumban Gaol.
Uang lelah itu ditagih anggota DPR Fraksi Golkar untuk memperlancar proses rencana penambahan anggaran berbagai proyek PON Riau. Sementara total rencana penambahan dana lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan pemerintah daerah yakni sekitar Rp450 miliar. “Uang lelah itu ditetapkan yakni sebesar enam persen dan nilai permintaan tambahan anggaran yang senilai Rp450 miliar,” kata Diki.
Sebelumnya, Jum‘at, 29 Juni lalu, Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto diperiksa penyidik KPK terkait kasus tersebut. Selama tujuh jam dirinya diperiksa. Setya mengaku kedatangannya ke KPK sekadar mengklarifikasi kasus dugaan suap dalam pembahasan revisi Perda Pembangunan venue PON XVI di Riau. Dia membantah jika dikaitkan dalam perkara itu.
“Saya sudah tegaskan, saya tidak sama sekali ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan dengan PON yang ada di Riau,” ujarnya. Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu dimintai keterangan untuk tersangka Lukman Abbas, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau yang juga menjabat staf ahli Gubernur Riau, Rusli Zainal.
Setya menegaskan dirinya tidak pernah berhubungan dengan Lukman maupun anggota DPRD Riau yang tersangkut kasus suap PON Riau. “Tidak pernah. Saya tidak berhubungan dengan mereka-mereka dan ini semua saya percayakan semua ke penyidik.‘
Selain memeriksa Setya, anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir juga diperiksa. Kahar yang juga merupakan anggota fraksi dengan Setya juga menampik dugaan keterlibatannya dalam kasus PON Riau. Ia mengaku hanya ditanyai soal mekanisme anggaran untuk pelaksanaan PON XVI. “Soal PON Riau,” kata Kahar.
Jum‘at (6/7) lalu, giliran Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono yang dipanggil KPK. Agung diperiksa tujuh jam oleh penyidik KPK lantaran dirinya merupakan penanggung jawab terealisasinya PON XVIII di Riau. Agung yang sebelumnya mangkir dari panggilan KPK, menangkis kabar tak sedap bagi dirinya dan partainya dalam perkara tersebut. Dia membantah kabar adanya permintaan tambahan anggaran yang disertai embel-embel “uang lelah” senilai Rp9 miliar yang mengalir DPR. “Oh, saya nggak tahu,” kata Agung.
Sebelumnya, beredar kabar jika Eka Dharma Putra, terdakwa kasus suap PON Riau disebut-sebut pernah menjumpai Setya di ruangannya. Beredar pula kabar lainnya jika dalam percakapan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum SF Hariyanti dengan Lukman terungkap jika Rusli Zainal ingin menemui Setya di Jakarta. Nama Rusli juga disebut-sebut Diki. Dia mengaku uang terima kasih untuk Gubernur Riau ditetapkan sebesar Rp500 juta. Dalam berkas dakwaan diketahui jika Lukman Abbas menyerahkan uang tersebut ke Rusli Zainal lewat ajudannya bernama Said alias Hendra.
Tak hanya itu, jaksa penuntut umum dari KPK juga membeberkan peran Rusli saat sidang dengan terdakwa Eka Dharma Putra dan Rahmat Syahputra di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru, Riau. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut Rusli meminta Lukman agar memenuhi permintaan anggota DPRD Riau terkait uang lelah pembahasan dua perubahan Perda Pembangunan Venue PON XVIII di Riau. Dalam kesaksiannya, Eka Dharma Putra juga menyebut anggota DPRD meminta uang lelah hingga mencapai Rp1,8 miliar.
Sebelum kasus tersebut terungkap oleh KPK, Eka menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat legislatif dan eksekutif di rumah Taufan di Jalan Sumatra, Pekanbaru. Pertemuan guna membahas rencana pengesahan revisi Perda tentang Proyek PON itu, dihadiri Lukman Abbas dan sejumlah anggota DPRD Ria antara lain Roem Zein, Ramli FE, Adrian Ali, Syarif Hidayat, dan Tengku Muhazzah serta Muhammad Dunir selaku Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda tersebut.
Dari hasil pertemuan tersebut, muncul sebuah kesepakatan yakni mendukung rencana revisi Perda No.6 Tahun 2010 dan Perda No.5 Tahn 2008 tentang Proyek Menembak dan Stadion Utama senilai Rp900 miliar. Setelah pertemuan di rumah dinas tersebut, sejumlah pejabat terkait berulang kali menggelar pertemuan di berbagai lokasi, baik di dalam Kota Pekanbaru maupun di Jakarta. Rusli Zainal termasuk salah satu pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Rusli sudah dicegah ke luar negeri oleh pihak Imigrasi atas permintaan KPK. Namun, hingga kini status Rusli masih sebagai saksi. Rusli telah membantah dirinya memerintahkan penyuapan kepada anggota DPRD Riau terkait pembahasan perda tersebut.

M. Yamin Panca Setia/Melati Hasanah Elandis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s