Kala Jaksa Lindungi Terdakwa


TIM Satuan Tugas Pengawasan dari Kejaksaan Agung meluncur ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung. Kedatangan mereka untuk memeriksa empat jaksa yang menangani perkara korupsi yang melilit mantan Bupati Lampung Timur, Satono. Pemeriksaan dilakukan karena Kejaksaan Agung menduga ada “main mata” antara para pengacara negara itu dengan Satono yang kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan. Mereka diduga berperan atas kaburnya Satono saat akan dieksekusi. Satono telah divonis 15 tahun penjara oleh majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) karena terbukti melakukan pidana korupsi APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar.
Empat jaksa yang diperiksa itu antara lain: Teguh Heriyanto (Kasi Pidsus Kejari Bandar Lampung), Eka Hafstarini, dan Khohar (penuntut umum), serta Sarjono Turin (Asisten Intelejen Kejati Lampung). Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan bukti adanya komunikasi via telepon genggam antara jaksa dengan Satono saat eksekusi akan dilakukan. Salah satu jaksa yang disebut-sebut berkomunikasi dengan Satono adalah Teguh Heriyanto. “Ada dugaan Kasi Pidsus Kejari Bandar Lampung terlibat, tetapi belum bisa dibuktikan benar atau tidak,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung, Priyanto membenarkan pemeriksaan yang dilakukan tim terhadap Teguh. “Kasi Pidsus memang diperiksa terkait kasus kaburnya Satono,” katanya. Dia membenarkan jika pemeriksaan tersebut terkait kecurigaan Kejaksaan Agung dan adanya informasi jika ada oknum kejaksaan yang membantu kaburnya Satono. Saat ini, lanjut dia, tim sedang mengumpulkan saksi dan bukti. Jika dari hasil pemeriksaan menemukan bukti empat jaksa tersebut turut membantu pelarian Satono, Priyanto berjanji akan menjatuhkan sanksi berupa hukuman pelanggaran kode etik.
Kabar beredar jika Satono sempat melaksanakan ibadah umroh, di Mekkah, Arab Saudi saat akan dieksekusi. Namun, kabar itu dibantah kejaksaan. Satono dipastikan tidak berada di luar negeri karena tidak terdeteksi oleh pihak imigrasi. Tim intelijen Kejaksaan Agung hingga kini masih memburu Satono. Namun, hingga kini belum terlacak posisinya. “Saat ini, kami kesulitan melacaknya,” kata Marwan seraya menebar optimisme pihaknya dapat menjerat Satono. Apalagi, pengejaran Satono juga melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Hukum. Pihaknya juga sudah menebar foto-foto Satono ke seluruh kejaksaan di Indonesia.
Kecurigaan Kejaksaan Agung terhadap jaksa mencuat saat majelis hakim Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang, memvonis bebas mantan bupati yang paiwai melakoni dalang tersebut, 17 Oktober 2011 lalu. Semua bukti dan fakta yang disampaikan saksi tak mampu meyakinkan majelis hakim. Andreas Suharto, Ketua majelis hakim menganggap jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya. Karenanya, majelis hakim membebaskan Satono dari dakwaan primer pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dakwaan sekunder, majelis hakim juga menyatakan Satono tidak menerima gratifikasi berupa bunga dari penyimpanan dana APBD Lampung Timur dari pemilik BPR Tripanca Setiadana Sugiarto Wiharja.
Jaksa Penuntut Umum A Kohar menyatakan, selama persidangan berlangsung sejak Maret 2011, sudah 28 saksi dan 7 saksi ahli dihadirkan. Sejumlah saksi dalam persidangan juga mengaku pemindahan dana APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar ke BPR Tripanca Setiadana atas perintah Satono melalui kepala bagian keuangan saat itu. BPR adalah bank milik Setiadana Sugiharto Wiharja alias Alay, yang dilikuidiasi oleh Bank Indonesia karena terbukti mengembangkan kredit fiktif.
Satono tertarik memindahkan dana APBD ke BPR Tripanca karena bunga yang tinggi, mencapai delapan persen. Dengan cara begitu, Satono menerima dana gratifikasi Rp10,5 miliar. Jaksa pun menuntut Satono dengan hukuman 12 tahun penjara, membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan menyediakan uang pengganti sebesar Rp10,56 miliar kepada negara.
Dari hasil eksaminasi publik yang digelar Asep Iwan Iriawan (mantan hakim, Dosen Ilmu Hukum Universitas Trisakti), Uli Parulian Sihombing (advokat), Arsil (Wakil Direktur LeIP), Siswo Sujanto (ahli keuangan negara) dan Wanodyo Sulistyani (dosen Ilmu Hukum Universitas Padjajaran) disimpulkan jika dakwaan jaksa sangat lemah. Dakwaan menjadikan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 29 Tahun 2002 sebagai dasar hukum untuk menjerat Satono. Padahal kepmendagri tersebut telah dicabut dan diganti Kepmendagri Nomor 3 Tahun 2006. Hal tersebut menyebabkan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeluarkan putusan sela lantaran dakwaan tidak cermat. Kemudian, diajukan dakwaan baru. Namun, dalam proses persidangan berikutnya, Satono justru divonis bebas.
Majelis eksaminasi menilai, kemungkinan ada kesengajaan dari jaksa penuntut umum memasukan kepmendagri yang telah dicabut tersebut sebagai dasar hukum di dalam dakwaan, dan adanya kolaborasi antara jaksa, pengacara dan hakim untuk membebaskan Satono. Selain itu, penggunaan Pasal 14 huruf A Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah oleh UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur bahwa BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dengan lalu lintas pembayaran, juga dianggap majelis eksaminasi, tidak relevan dengan kasus yang didakwakan jaksa terhadap Satono. Alasannya, persoalan bukan pada bentuk simpananan berupa giro, tetapi pada bank atau tempat penyimpanan kas daerah. Seharusnya, Jaksa mengacu UU Perbendaharaan Negara yang menyatakan penyimpanan hanya bisa dilakukan di Bank Sentral atau Bank Umum (milik negara) yang penetapannya dilakukan oleh bupati.
Eksaminasi juga dilakukan Kejaksaan Agung hingga akhirnya dilayangkanlah kasasi atas vonis bebas Satono ke MA. Dalam putusan hakim kasasi, MA memvonis Satono hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Satono juga harus mengembalikan kerugian negara Rp10,5 miliar. Ia terbukti menggelapkan dana rakyat dalam APBD sebesar Rp119 miliar dan menerima suap Rp10,5 miliar dari pemilik Bank Perkreditan Rakyat Tripanca Setiadana.
Namun, tak cukup tentunya hanya memeriksa jaksa. Komisi Yudisial (KY) beberapa waktu lalu berjanji akan memeriksa majelis hakim yang menyidangkan kasus tersebut.
Pasalnya, majelis hakim menganulir semua pengakuan para saksi. Mantan kasubag Keuangan Pemkab Lampung Timur, Sukma Irawan, dalam persidangan di PN Tanjungkarang beberapa waktu lalu menyatakan, akhir 2005 dirinya menandatangani sejumlah dokumen di ruangan bupati bersama Alay, beserta Satono dan kabag keuangan saat itu Nur Syamsu. Menurut dia, Satono langsung memerintahkan untuk meneken sejumlah dokumen, di antaranya spesimen dan cek penarikan dana APBD Kabupaten Lampung Timur di Bank Mandiri. Nur Syamsu juga mengaku, pemindahan dana APBD tersebut atas perintah lisan dan tertulis dari Satono.
Pemindahan pertama dilakukan pada 20 september 2005 sebesar Rp6 miliar, dilanjutkan pada 17 Oktober 2005 sebesar Rp5 miliar, dan terakhir pada 21 November 2005, sebesar Rp10 miliar. Kemudian pada 2006 terjadi dua kali pemindahan, masing-masing pada 4 Januari sebesar Rp15 miliar dan 30 Agustus sebesar Rp20 miliar. Dilanjutkan pada 2007 yang juga berlangsung dua kali, masing-masing pada 10 Januari sebesar Rp21 miliar dan 15 Februari sebesar Rp25 miliar.
Dalam perkara yang sama, mantan Bupati Lampung Tengah, Andy Ahmad Sampurna Jaya mengakhiri pelariannya setelah divonis 12 tahun penjara oleh MA. Dia kini mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Rajabasa.
Andy menyerahkan dirinya sebelumnya jaksa mengeksekusinya. Kanjeng, sapaan Andy, mendatangi Lapas Rajasaba beserta pengacaranya secara sukarela. “Buat apa lari. Saya orang Lampung. Lahir dan akan mati di sini,” kata lelaki kelahiran Tanjungkarang, 2 September 1949 itu. Dia pun menghormati vonis MA. Namun, dia akan mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai langkah hukum terakhir untuk meringankan hukumannya.
Sebelumnya, Andy bersembunyi di suatu tempat. Namun, jejaknya diintai. Jaksa Agung Basrief Syarief juga telah memastikan pihaknya akan segera mengeksekusi Andy. Basrief tak ingin lagi kecolongan karena sebelumnya gagal mengeksekusi Bupati Lampung Timur, Satono dalam perkara yang sama. Setelah divonis 15 tahun penjara oleh MA dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp10,58 miliar, Satono raib bak ditelan bumi. Namanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Priyanto juga sebelumnya memastikan Andy akan kooperatif. Dia tidak yakin Andy akan mengikuti jejak Satono. Pihaknya juga selalu memantau keberadaan Andy. Sebelumnya, Priyanto menduga keberadaan Andy tidak di Lampung.
Andy bersama Satono sebelumnya divonis bebas majelis hakim Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang, Lampung tersebut. Komisi Yudisial (KY) dan Kejaksaan Agung mencium aroma tak sedap di balik vonis bebas terhadap keduanya. KY langsung menerjunkan tim investigasi guna mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang, Lampung tersebut. KY juga meminta MA untuk memeriksa hakim dalam perkara itu.
Kejaksaan Agung juga telah melakukan pemeriksaan terhadap jaksa penuntut umum yang “kebobolan” dalam menangani perkara itu. Sementara pemilik BPR Tripanca Setiadana, Sugiharto Wiharja alias Alay, telah divonis lima tahun penjara, denda Rp 50 miliar dan subsider 6 bulan. Vonis itu dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana perbankan dengan cara membuat kredit fiktif dalam pembukuan BPR Tripanca. Uang yang disimpan dalam rekening Tripanca itu diambil Dirut PT Tripanca Group Subu Wijaya. Sedangkan yang di rekening Alay dicairkan yang bersangkutan untuk kepentingan bisnisnya.
Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum, Yusna Aida menilai, hakim tidak konsisten dengan putusan pengadilan sebelumnya yang memvonis bersalah mantan bendahara dan Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah, Herman Hasbullah dan Musawir Subing. Kedua mantan bawahan Andy menyatakan, ada keterlibatan Andy dalam kasus tersebut. Karenanya, Jaksa Penuntut Umum pun menjerat Andi Achmad dengan pasal 2 (1), pasal 3 jo pasal 18, dan pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa menganggap, Andy secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Andy kemudian dituntut 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara. Dia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp20, 5 miliar. Namun, hakim menganulir semua dakwaan jaksa.
Pada 2007, uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandarjaya (bank pemerintah) dengan nomor rekening 385.00.09.00009.9. Kemudian tahun 2008, karena mendapat iming-iming bunga tinggi dan beberapa fasilitas, Andy memerintahkan Musawir Subing dan Herman Hasbullah memindahkan sebagian uang kas daerah dari Bank Lampung Cabang Bandarjaya ke PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito sebesar Rp28 miliar. Andy menandatangani dua surat terkait pemindahan dana APBD tersebut, yaitu surat pemindahan rekening yang ditujukan kepada Bank Lampung dan surat pembukaan rekening baru, untuk BPR Tripanca Setiadana.
Konsep surat tersebut dibuat staf Herman bernama Heri Susanto yang juga menjadi saksi pada persidangan tersebut. Setelah pemindahan tersebut, Andy mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp20,5 miliar kepada BPR Tripanca Setiadana.
Namun, Andy membantah terlibat dalam penyimpanan dana APBD ke rekening di BPR Tripanca. Ia berdalih sedang berada di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 2008, ketika dana sebesar Rp28 miliar itu masuk ke Tripanca. Sementara Alay, telah divonis lima tahun penjara, denda Rp 50 miliar dan subsider 6 bulan. Vonis itu dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana perbankan dengan cara membuat kredit fiktif dalam pembukuan BPR Tripanca.
Karena alasan tersebut, jaksa mengajukan kasasi ke MA. Hasilnya, MA mengabulkan kasasi. Andy dihukum selama 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana APBD. “Kasasi jaksa dikabulkan, menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan dihukum penjara 12 tahun dan denda Rp20,5 miliar. Apabila tidak dibayar maka pidana pengganti kurungan selama enam bulan,” demikian isi putusan MK yang dibacakan Kepala Biro Humas MA, Ridwan Mansyur di Jakarta, Rabu lalu. Putusan tersebut dijatuhkan bulat tanpa dissenting opinion (perbedaan pendapat) oleh majelis hakim agung yang diketuai Djoko Sarwoko, dengan anggotanya Komariah Sapardjaja, Krisna Harahap, dan Leopold Hutagalung serta MS Lumme.

M. Yamin Panca Setia/ Roswita Oktavianti/Musdalifah Fachri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s