Pencetus Demokrasi Konstitusional


ABAD tujuh belas adalah masa kegelapan bagi warga Inggris. Darah dan air mata tak hentinya mengalir di sana karena perilaku buas penghuninya. Mereka saling tikam dan saling bunuh. Amarah murka meledak antara penganut Protestan dengan Katholik yang ditopang negara. Kehidupan yang dibayangi teror dan kekerasan itu membuat lelaki kelahiran 29 Agustus 1632 di Wrington, Somerset Utara, Inggris Barat itu, muncul ke tengah-tengah warga Inggris untuk menebar paham-paham yang menghargai perbedaan, kebebasan, dan toleransi. Dia adalah John Locke, filosof termasyur yang pemikirannya sangat mempengarui Glorius Revolution tahun 1688 dan pembentukan pemerintahan konstitusional pasca revolusi di Inggris itu.

Dalam bukunya berjudul: A Letter Concerning Toleration (Masalah yang berkaitan dengan toleransi) yang terbit tahun 1689, Locke menekankan agar negara jangan terlalu ikut campur dalam urusan agama yang diyakini warganya. Locke menentang dominasi negara dalam mereduksi hak-hak kodrati warganya itu. Dia menebar nilai universalisme yang menyatakan semua penganut agama, baik Kristen, Islam, Yahudi, maupun kepercayaan primitif, tidak boleh dikurangi hak-haknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baginya, negara dibentuk untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah warganya, bukan untuk melayani raja.

Ide Locke tentang hak-hak kondrati kemudian mematik pergerakan kaum liberal di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Idenya itu menjalar luas karena setiap individu memiliki kebebasan hidup, keyakinan dan beragama, serta hak atas kepemilikan harta yang tidak bisa dirampas oleh penguasa. Pengakuan akan hak kodrati itu kemudian dikukuhkan dalam kontrak sosial (social contract) yang harus ditaati oleh penguasa. Jika dilanggar, maka rakyat berhak menurunkan penguasa dari tampuk kekuasaannya.

Pemikiran Locke tentang pengakuan hak kodrati tidak terlepas dari pengaruh Edward Baghshawe, aktivisi yang gencar mempropagandakan toleransi agama, kebebasan politik dan hak-hak alamiah. Kala itu, Locke berusia 20 tahun dan masih menjadi mahasiswa di Universitas Oxford. Sebelumnya, pemikiran Locke agak konservatif. Dia pernah menyerang gagasan-gagasan liberalisme Baghshawe melalui tulisan di tahun 1661. Locke memandang penguasa memiliki hak untuk memaksakan konformitas demi terbentuknya tatanan keagamaan dalam masyarakat.

Namun, lama kelamaan, Locke mulai menyakini kebenaran pandangan Baghshawe. Locke pun makin mendalami esensi liberalisasi. Dia mempelajari pemikiran Anthony Ashley Cooper, politisi liberal terkemuka dan pembela toleransi agama dan kebebasan individual di tahun 1666. Locke juga berkenalan Shaftesbury yang piawai dalam bidang ekonomi. Shaftesbury pun mengajak Locke terlibat dalam pengelolaan pemerintahan. Sejak itulah, Locke terlibat dalam kegiatan politik Inggris.

Keduanya pun menjadi incaran raja. Shaftesbury dan Locke pernah dituduh terlibat dalam aksi pemberontakan menumbangkan kekuasaan raja Inggris dan penghujatan terhadap agama. Tuduhan itu membuat mereka mengungsi ke Belanda, tahun 1683 (Suhelmi, 2001). Hingga akhirnya, Shaftesbury pun meninggal dunia. Locke terpaksa menetap di Belanda hingga Raja James II digulingkan oleh sebuah gerakan revolusi. Tahun 1689, barulah Locke pulang ke Inggris.

Gagasan Locke tentang kebebasan, kemerdekaan serta hak asasi manusia (HAM) pada akhirnya menjadi referensi utama perkembangan demokrasi politik di dunia. Dia menjadi tokoh intelektual yang namanya dikenang sebagai peletak dasar negara berbasis konstitusi di jaman modern. Karyanya yang terkenal Two Treatises of Government (Dua persepakatan dengan pemerintah) menjadi penyulut revolusi liberalis-borjuasi. Gagasannya itu yang kemudian menjalar ke Perancis setelah era Voltaire yang disebarkannya lewat Letter of Philosophique (surat-surat filsafat). Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat ketiga begitu mengagumi pandangan Locke. Cita-cita yang terkandung dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang ditulis Jefferson, banyak mengadopsi pemikiran Locke.

Locke memiliki alibi sempurna untuk mempreteli hak suci raja yang tak bisa diutak-atik siapapun. Baginya, kekuasaan absolut hanya akan menjadi ladang subur penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dia menilai, kekuasaan negara untuk melayani kepentingan warganya, bukan untuk melayani raja.

Dalam konteks ini, Locke menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan (separation of power), pencegahan sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Locke juga menawarkan pemisahan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif (legislative), kekuasaan eksekutif (executive), dan kekuasaan federatif (federative). Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, ketiga kekuasaan politik itu tidak saling campur tangan sehingga dapat memastikan berjalannya mekanisme checks and balances (pengawasan dan kesimbangan). Locke juga menekankan pentingnya mengembangkan demokrasi berbasis konstitusi sebagai acuan bagi pemerintah dalam menjalankan kuasa yang diamanatkan oleh rakyat. Menurut Locke, pemerintah dapat menjalankan kekuasaannya atas persetujuan yang diperintah rakyat yang direpresentasikan oleh kekuasaan legislatif. Karenanya, Locke lebih sepakat jika kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif.

Pandangan Locke tersebut dikembangkan lagi oleh Baron de Montesquieu dengan doktrin terkenalnya yakni trias politica yang membagi fungsi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Montesquieu dalam bukunya Espirit des Lois, menekankan jika ketiga fungsi kekuasaan itu harus dilembagakan masing-masing dalam organ negara. Dia menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan yang hanya menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak. Namun, dalam perkembangan politik, konsep trias politica yang diidealkan Montesquieu seringkali tidak relevan. Hubungan antarcabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengedepankan prinsip checks and balances.

Meski Locke mengaggungkan kekuasaan mayoritas, tetapi dia menganggap, pemerintahan tidak boleh memiliki kekuasaan tanpa batas dan kekuatan mayoritas tidak boleh merusak hakikat hak-hak manusia (Michael H Hart, 1978).

M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s