Dia Tak Ingin Sendiri Dibui


SEFA Yolanda nampak shock usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengalokasian anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPID) tahun 2011. Atasannya, anggota Badan Anggaran DPR, Wa Ode Nurhayati, ditetapkan tersangka dalam kasus itu.
Dalam kondisi demikian, Sefa membela Wa Ode Nurhayati. Dia membantah tudingan jika bosnya pernah melakukan transaksi keuangan hingga miliaran rupiah. “Enggak pernah. Saya ini staf pribadi Wa Ode Nurhayati, yang ngurus kepentingan pribadi Wa Ode. Saya sudah jadi staf Wa Ode sebelum jadi anggota DPR,” tegas Sefa, sambil memegang tangan Wa Ode Nur Zaenab, kuasa hukum Wa Ode Nurhayati. Saat wartawan kembali mencecarnya, Zaenab langsung menjawab. “Tidak usah ditanyakan dia, kondisinya lagi tidak bagus. Dia agak shock sejak pagi tadi terkait kasus ini.”
Zaenab menegaskan, Sefa tak tahu soal kasus suap alokasi DPID yang tengah disidik KPK. Kliennya hanya bertugas mengurusi keperluan pribadi Wa Ode Nurhayati. Saat diperiksa penyidik KPK, Sefa membantah adanya 21 transaksi mencurigakan dalam rekening Wa Ode Nurhayati. “Itu tidak ada yang mencurigakan. Dari PPATK bisa dibuka kok, dan secara transparan sudah bisa saya lihat. Tidak ada masalah apa-apa. Kalau kemudian seolah-olah jadi masalah, bagi kami aneh,” ujar pengacara yang juga kakak kandung Wa Ode Nurhayati tersebut.
Dia membantah jika Wa Ode Nuryahati pernah menerima imbalan dalam pengalokasian anggaran DPID untuk wilayah Aceh. Ia bahkan menyebut Wa Ode Nurhayati sebagai pihak yang mengungkap adanya praktik calo anggaran di Banggar DPR. “Itu tidak ada sama sekali. Justru Wa Ode Nurhayati lah yang mengungkap hal tersebut. Jadi tidak ada itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Wa Ode Nuryati, mempertanyakan alasan KPK yang tiba-tiba menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebab, dia merasa tidak pernah diperiksa sekalipun oleh penyidik KPK. “Bagaimana mungkin seseorang yang belum pernah diperiksa ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya. Dia juga membantah menerima suap dalam kasus tersebut.
Namun, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas membantah pernyataan Wa Ode itu. Busyro justru mengungkap Wa Ode mangkir dari panggilan KPK. “Sudah dipanggil, tetapi tidak memenuhi panggilan,” kata Busyro seraya membantah tuduhan Wa Ode jika ada nuansa politis di balik kasus yang melilitnya.
Setelah mengungkap dugaan praktik mafia anggaran dalam DPID, Wa Ode merasa menuai serangan. Dia curiga dengan staf Fraksi Partai Golkar di DPR, Haris Andi Surahman yang melaporkan dirinya kepada Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Haris adalah calon legislatif yang gagal mendapatkan dukungan saat Pemilihan Umum 2009 lalu. Pria tersebut merupakan pesaing Wa Ode dari Fraksi Partai Golkar di daerah pemilihan yang sama. Dia pun menuding jika Haris adalah calo anggaran di Senayan yang mengurus-urus proyek.
“Tidak mudah kepala-kepala daerah untuk bertemu dengan pimpinan Banggar, tapi saudara Haris yang hanya staf fraksi dapat dengan mudahnya menyampaikan laporan, ada apa itu?”
Wa Ode juga menuding Haris pernah mencoba menyuapnya. “Diberikan (uangnya) melalui staf saya, Sefa.” Dia juga menyebut ada pertemuan antara Nudirman Munir selaku pimpinan Badan Kehormatan DPR dengan Melkias Markus Mekeng sebagai pimpinan Banggar DPR di sebuah hotel di Jakarta untuk meminta data transaksi rekening Wa Ode kepada PPATK.
Setelah pertemuan itu, ditemukan ada surat Ketua DPR Marzuki Alie kepada PPATK agar meminta data transaksi pribadi Wa Ode tersebut. Dari laporan PPATK itu, KPK pun melakukan pelacakan. Hasilnya, Wa Ode diduga menerima fee sekitar 5-6 persen untuk meluluskan tiga kabupaten di Aceh sebagai penerima anggaran DPPID dengan total nilai Rp40 miliar. Ketiga kabupaten yakni Aceh Besar, Pidi Jaya dan Bener Meriah. Fee yang diterima kabarnya sekitar Rp6 miliar sekitar bulan Oktober-November 2010.
Soal itu, Wa Ode siap berhadapan dengan hukum dan membeberkan penyimpangan yang terjadi di Banggar DPR yang pernah disampaikan dirinya. “Kalaupun harus berakhir pada proses hukum bagi saya apa yang pernah saya sampaikan adalah suatu kehormatan,” tegas Wa Ode.
Dirinya pun akan membongkar lebih dalam kasus tersebut. Dia menyakini jika ada pihak-pihak yang berupaya membungkamnya karena membongkar praktek penyimpangan anggaran DPPID.
Wa Ode Nurhayati pernah berkicau soal praktik mafia anggaran di DPR. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap rapinya praktik penggerogotan uang negara yang dilakukan politisi Senayan. Salah satu kasus yang dibongkarnya adalah praktik mafia anggaran proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Ini semua kerja cerdas dan terkoodinasi dengan baik. Yang mampu melakukan ini bukan anggota banggar biasa,” kata Wa Ode.
Politisi asal Sulawesi Tenggara itu mengungkap kejanggalan tentang adanya 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar daerah yang menerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011. Padahal, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR 2010 lalu ditetapkan jika daerah-daerah tersebut sebagai penerima dana DPID yang besarnya mencapai Rp7,7 triliuan. Wa Ode menganggap keputusan itu janggal karena tidak sesuai dengan kesepakatan.
Tercatat, ada sepuluh provinsi yang mengalami penghilangan hak DPID antara lain Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali dan Papua.
Untuk kabupaten atau kota yang jatahnya dipangkas antara lain Aceh yang nilai rata-ratanya diatas Rp 15 miliar, Jambi dipangkas seluruhnya padahal dalam simulasi mendapat Rp 24 miliar. Sementara area perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang semestinya mendapat alokasi DPID sebesar Rp 40,607 miliar. Lalu, Bangka Belitung dari rumus fiskal mendapat Rp31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali. Sama halnya dengan Sumatera Selatan yang seharusnya dapat Rp 29 miliar juga dihilangkan.
Lantas, Nurhayati mencium kejanggalan dan menuding pimpinan Banggar, pimpinan DPR serta Menteri Keuangan telah memainkan penetapan anggaran DPID. Dia juga pernah mempertanyakan motivasi Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menduga, surat yang telah dikirim Anis tersebut terkait dengan permintaan agar segera dilakukan pencairan DPID.
Namun, belumlah terungkap dugaan adanya praktik mafia anggaran itu, Wa Ode justru yang kini dijerat perkara suap DPPID oleh KPK. PPATK menemukan 21 transaksi keuangan mencurigakan milik Wa Ode. Dia mengaku pasrah jika harus berhadapan dengan hukum. Namun, dia berjanji akan membongkar praktik mafia anggaran di DPR. Kita tunggu kicauan Wa Ode bertajuk: membongkar praktik mafia anggaran.
Dalam perkembangannya, Wa Ode Nurhayati terus bernyanyi tentang dugaan keterlibatan koleganya di Senayan. Nyanyiannya mulai membuka tabir adanya indikasi keterlibatan politisi lain dalam perkara suap DPID. Sinyal adanya politisi Senayan yang bakal menyusul Wa Ode Nuryahati diutarakan Ketua KPK, Abraham Samad.
Di sela-sela rapat dengan Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century di Gedung DPR, Jakarta, Rabu lalu, Abraham menegaskan, bakal ada tersangka baru yang akan segera dijerat KPK. Siapa calon tersangka baru tersebut? Abraham masih menyembunyikan identitasnya. Namun, dia menyatakan, calon tersangka itu adalah politisi, bukan pejabat penyelenggara pemerintahan. “Pasti ada tersangka baru. Kemungkinan dia politisi,” kata Abraham.
Upaya KPK menetapkan tersangka baru dalam perkara suap DPID ditunggu-tunggu publik. Sejumlah kalangan menyakini Wa Ode Nuryati yang menjadi terdakwa lantaran menerima suap Rp50,5 miliar dalam pembahasan DPID, tidak bergerak sendirian.
“Kasus korupsi jangan cuma dilihat dari umur pelakunya seperti Wa Ode yang baru berusia 30 tahun. Yang pasti perbuatan itu tidak mungkin dilakukan sendiri karena menyangkut kewenangan dari banyak orang,” ujar pengamat hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda.
Dia meyakini, kasus Wa Ode akan menyeret politisi yang menduduki jabatan tinggi, baik di DPR, Badan Anggaran DPR, fraksi maupun partai. Fakta persidangan nantinya akan mengungkap aliran dana sehingga akan ketahuan siapa saja yang bekerja sama dengan Wa Ode, termasuk yang memerintahkan tindakannya selama di Banggar.
Dalam mengungkap keterlibatan politisi lain dalam perkara PPID, Chairul menilai, cara yang dilakukan KPK seperti saat mengungkap kasus suap traveller cheque (cek pelawat) dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI) yang menyeret Miranda Swaray Goeltom dan beberapa mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. “Pertama-tama yang kena kan yang menerima suap. Setelah itu yang memberi suap, terus yang berkepentingan,” tegasnya.
Untuk mengungkap aktor lain, pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah menyarankan KPK mencari tahu siapa yang menempatkan Wa Ode di Banggar DPR. Dengan begitu, akan terungkap motif penempatan Wa Ode. “Lihat saja siapa yang menempatkan dia (Wa Ode) di Banggar, maka akan ketahuan untuk siapa dia bermain, termasuk menelusuri aliran dana dari rekeningnya,” ujar Iberamsjah.
Selanjutnya, kata Iberamsjah, perlu ditelusuri aliran dana pihak lain yang bekerjasama dengan Wa Ode. “Saya yakin, dia tidak main untuk dirinya sendiri meski dalam persidangan terbongkar juga berbagai pengeluaran dari rekeningnya untuk kepentingan pribadinya,” katanya.
Wa Ode telah berkali-kali melontarkan tudingan soal keterlibatan politisi lain dalam perkara DPID. Usai menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (13/6) lalu, Wa Ode menyebut jika sejumlah pimpinan dan DPR, pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) kecipratan suap saat pembahasan dana PPID. Dia menyebut, Ketua DPR Marzuki Alie kecipratan suap sebesar Rp300 miliar. Sementara masing-masing wakil ketua DPR, menerima suap Rp250 miliar. Wa Ode juga menyebut suap sebesar Rp300 miliar menggelontor ke pimpinan Badan Anggaran (Banggar) dan Rp250 miliar ke masing-masing wakil ketua Banggar DPR. Wa Ode menyatakan jika data yang menunjukan adanya suap yang mengalir ke sejumlah politisi itu dari Nando, Kepala Sub-bagian Rapat Sekretariat Badan Anggaran DPR. “Nando sebutkan bahwa kode K memiliki jatah Rp300 miliar, Rp250 miliar per wakil ketua, dan pimpinan Banggar,” terangnya.
Sudah pasti, tudingan Wa Ode itu ditepis Marzuki dan pimpinan DPR lainnya. Marzuki menganggap tak masuk akal tuduhan tersebut. Logikanya, uang Rp300 miliar itu jumlah sangat banyak. Tak mungkin dirinya menerima dalam bentuk kontan. “Bisa bawa truk saya menerimanya,” katanya.
Sementara jika uang tersebut dikirim via rekening, Marzuki mengatakan, bisa dilacak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK). “Kan ada PPATK, masak uang segitu besar di transfer, PPATK diam saja.”
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokat itu juga menegaskan, bukan tugas Ketua DPR mengurusi masalah pembahasan anggaran. Karenanya, dia mengaku tidak pernah tahu mengenai laporan Banggar dan tidak pernah menyetujui apapun terkait pembahasan anggaran. Namun, secara administratif, pembahasan anggaran di Banggar DPR di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR Anis Matta. “Anis Matta saja tidak bisa apalagi saya. Pimpinan tidak punya kewenangan apa-apa dalam konteks alat kelengkapan dewan,” kata Marzuki.
Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengingatkan Wa Ode untuk tidak sekedar melempar tudingan tanpa disertai bukti. Dia menantang Wa Ode membeberkan bukti atas tudingan yang dilancarkannya. “Kalau ada (bukti) silakan, Wa Ode harus membuktikan,” ujar mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut. Pramono pun memastikan tuduhan Wa Ode tersebut tidak benar karena pimpinan DPR tidak bersentuhan dengan pembahasan anggaran di Banggar DPR. “Sama sekali tak ada. Pimpinan tak bersentuhan dengan Banggar,” kata Pramono.
Sebelumnya, tudingan Wa Ode membuat panas telinga Anis Matta dan empat pimpinan Banggar DPR yakni Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Olly Dondokambey, dan Melchias Markus. Wa Ode menyakini Anis melakukan intervensi via surat yang dikirim ke Menteri Keuangan terkait permintaan agar segera dilakukan pencairan dana DPID. Bagi Wa Ode, surat Anis itu tidak wajar kecuali pemerintah melanggar prosedur.
Surat Anis kepada Menteri Keuangan itu bernomor register AG/9473/DPR/XII/2010. Surat itu sekaligus menanggapi surat Menteri Keuangan RI nomor S-662/MK.07/2010, tanggal 13 Desember 2010, perihal Alokasi DPID tahun anggaran 2011. Menurut Wa Ode, Kementerian Keuangan juga mencium ada ketidakberesan soal surat tersebut. Karenanya, kementerian mengirim surat balasan ke Banggar DPR. Isinya, permintaan agar menggelar rapat lagi membahas alokasi DPID. “Tolong gelar rapat lagi, ini kesepakatan kita dulu di puncak, ini yang bapak-bapak langgar,” terang Wa Ode menirukan isi surat dari Kementerian Keuangan yang dikirim ke Banggar DPR.
Sebelumnya, Wa Ode juga mengungkap kejanggalan dalam menentukan pengalokasian DPID 2011 yang nilainya mencapai Rp7,7 triliun. Pasalnya, Kementerian Keuangan dan Banggar DPR telah menyepakati kriteria kabupaten dan kota yang boleh dan tidak boleh memperoleh dana DPID. Namun, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 07/2011 pada Februari 2011 yang menjelaskan ada sekitar 120 kabupaten dan kota yang tidak mendapat alokasi DPID 2011. Sementara rapat Banggar DPR sudah menetapkan ada 120 daerah yang mendapat kucuran dana. Wa Ode menganggap perubahan itu lantaran keputusan empat pemimpin Banggar DPR yang sepihak yang kemudian didukung Anis Matta. Namun, Anis membantah tuduhan tersebut.
Dia menganggap kasus yang menjerat Wa Ode adalah persoalan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan anggaran di DPR. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan anggaran 2011 dibahas tanggal 31 Agustus 2010 sampai 25 Oktober 2010. Pada tanggal 26 Oktober 2010, RUU APBN 2011 disahkan menjadi UU. “Begitu RUU jadi UU tanggal 26 Oktober 2010, maka domain DPR selesai dan selanjurnya menjadi domain pemerintah. Domain DPR selanjutnya tinggal masalah pengawasan.‘ Sementara tanggal 27 Oktober 2010, lanjut dia, DPR reses. Anis juga menegaskan jika Menteri Keuangan mengakui suratnya mengandung kelemahan. Pasalnya, sebanyak 112 daerah yang seharusnya mendapatkan DPID yang diusulkan oleh Menteri Keuangan dalam suratnya dikumpulkan sampai 18 November 2010. Sementara keputusan APBN 2011 sudah diketok di paripurna pada tanggal 26 oktober 2010. “Jadi tak mungkin usulan Menteri Keuangan diterima, maka saya tak mengerti yang dimaksud Wa Ode menekan Menteri Keuangan, itu yang mana?‘
Sebelumnya, KPK telah memeriksa Anis Matta. Kepada penyidik KPK, Anis mengatakan, Menteri Keuangan tidak mempermasalahkan alokasi anggaran DPID tahun 2011. “Nggak ada, sama sekali nggak ada (protes). Itu (surat) cuma klarifikasi biasa yang diteruskan kepada pemimpin Banggar,” katanya. Namun, saat ditanya apa alasan Menteri Keuangan meminta klarifikasi ke Banggar DPR, Anis mengaku tidak tahu. Padahal, politisi PKS itu yang menandatangani surat klarifikasi perihal alokasi anggaran DPID tahun 2011 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.
****
WA Ode Nurhayati tak ingin perkara suap alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) dari APBN tahun 2011 hanya menyeret dirinya. Dia pun tak habis pikir dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak juga mengusut sejumlah anggota DPR yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Padahal, dirinya sudah menyerahkan sejumlah bukti ke KPK terkait ulah sejumlah politisi Senayan yang mencari untung dalam proyek tersebut.
Wa Ode yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus DPPID menyebut keterlibatan pemimpin Badan Anggaran DPR yaitu Tamsil Linrung, Olly Dondokambey dan pemimpin Banggar lainnya dalam perkara tersebut. Dia juga menuding Wakil Ketua DPR Anis Matta terlibat dalam kasus tersebut.
“Saya menyesal. Kenapa nama-nama yang sudah kerap disebut-sebut itu tidak juga ditindak?,” kata Wa Ode lewat surat elektronik yang disampaikan tim kuasa hukumnya, di Jakarta, Kamis lalu.
Dia mengharap agar kasus yang menimpa dapat dituntaskan KPK dengan menohok pada persoalan sistem yang membuka ruang terjadinya konspirasi jaringan mafia di Senayan. “Saya siap jadi martir. Asal KPK konsisten pada semangat pemberantasan korupsi, tidak hanya masuk pada korupsi populis semata, tanpa kesimpulan, dan korupsi tetap saja merajalela, dan para calo bergentayangan di sekitar DPR,” katanya.
Upaya KPK yang tidak menyentuh persoalan buruknya sistem anggaran di DPR, kata dia, tidak akan bisa menghentikan praktik korupsi di Senayan. Karenanya, dia mengharap, KPK harus melakukan perbaikan sistem penganggaran di DPR agar bisa menghentikan budaya korupsi yang sistemik. Wa Ode sendiri, merasa menjadi korban terhadap sistem parlemen yang korup.
“Bila KPK masuk pada sistem, tentu menjadi warning bagi eksekutif dan legislatif, untuk taat prosedur. Jadi menurut hemat saya hanya dengan itu cara meminimalisasi korupsi di negeri ini,” ujarnya.
Wa Ode mengungkap, praktik penyalahgunaan wewenang dalam penentuan anggaran begitu terang benderang dilakukan anggota DPR. Dia tak habis pikir jika seorang anggota DPR yang hanya hadir rapat, berkuasa mengalokasikan dana, sementara dirinya tidak tahu daerah mana yang dapat dan berapa jumlah dana yang dialokasikan. “Karena data-data itu jadi rahasia pemimpin,” katanya.
Dia lalu mencontohkan saat pemerintah membuat simulasi atau besaran alokasi dana kabupaten atau kota dan provinsi sesuai dengan sistem yang dibuat dan disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) DPR. Dalam simulasi tersebut, kata dia, semua kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria, mendapat alokasi dana. Sebaliknya, yang tidak memenuhi kriteria, tidak mendapat alokasi. Namun, kata Wa Ode, simulasi ditolak oleh pemimpin Panja yang dipimpin Tamsil Linrung, Olly Dondokambey. Wa Ode menuding Tamsil dan Olly mengubah semua sistem yang disepakati dalam rapat panja dan membuat alokasi hanya dengan duduk berempat di antara pemimpin Banggar lainnya, tanpa lewat rapat panja.
“Tiba-tiba rapat internal dipimpin Mekeng (Melchias Markus Mekeng), dan meminta Anis Matta untuk menyurati Menteri Keuangan agar menanda tangani PMK karena Banggar tidak akan rapat lagi,” ujarnya. Dengan kata lain, keputusan yang diketok empat pemimpin Banggar tersebut telah final. “Mereka menolak tanpa alasan, karena penolakan tanpa melibatkan forum rapat panja.”
Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno meminta KPK mengklarifikasi dan membuktikan kebenaran pernyataan Wa Ode Nurhayati. “KPK harus mengklarifikasi dan tidak boleh ada tebang pilih. Kita percaya KPK akan bertindak obyektif dan independen,” ujar Teguh. Dia juga mengkritik sikap KPK yang pada kasus-kasus tertentu terlihat gamang dan tidak ada kemajuan dalam penyelidikannya.
Kasus-kasus besar lain seperti kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan juga kasus Wisma Atlet menurutnya sangat aneh, karena meskipun ada sudah ditetapkan sebagai tersangka, pihak-pihak yang disebut belum juga dipanggil untuk diperiksa. “Saat ini publik banyak mempertanyakan kinerja KPK yang terkesan gamang, khususnya dalam beberapa kasus korupsi. Kasus penetapan tersangka Anggelina Sondakh dan Miranda Goeltom, kenapa lambat sekali dan tidak ditindaklanjuti dengan penahanan dan penyidikan,” katanya.
Soal nyanyian Wa Ode tersebut, juru bicara KPK Johan Budi menyatakan pihaknya akan menindaklanjutinya. “Setiap data atau informasi yang diberikan akan ditindaklanjuti dalam kaitan dengan pengembangan kasus ini. Namun demikian, informasi itu harus diuji dulu validasinya apakah ada dukungan bukti atau tidak,” kata Johan. Sementara soal bukti pendukung keterlibatan Anis Matta, Johan menyatakan, KPK belum menemukan. Ia pun mempersilakan kubu Nurhayati maupun pihak lain untuk menyampaikan informasi maupun data soal dugaan keterlibatan politisi PKS tersebut. “Belum ada,” ujar Johan.
Nyanyian Wa Ode itu direspons KPK. Kamis lalu, komisi antikorupsi itu memeriksa Anis. Kepada penyidik KPK, Anis mengatakan Menteri Keuangan tidak mempermasalahkan alokasi anggaran DPID tahun 2011. “Nggak ada, sama sekali nggak ada (protes). Itu (surat) cuma klarifikasi biasa yang diteruskan kepada pemimpin Banggar,” kata Anis.
Namun, saat ditanya apa alasan Menteri Keuangan meminta klarifikasi ke Banggar DPR, Anis mengaku tidak tahu. Padahal, politisi PKS itu yang menandatangani surat klarifikasi perihal alokasi anggaran DPID tahun 2011 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. “Itu (surat klarifikasi) urusan Menteri Keuangan, bukan urusan saya,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun mengangap kasus yang menjerat Wa Ode adalah persoalan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan anggaran di DPR. Anis lalu memaparkan kronologis pembahasan anggaran. Menurut dia, anggaran 2011 dibahas tanggal 31 Agustus 2010 sampai 25 Oktober 2010. Pada tanggal 26 Oktober 2010, RUU APBN 2011 disahkan menjadi UU. ‘Begitu RUU jadi UU tanggal 26 Oktober 2010, maka domain DPR selesai dan selanjurnya menjadi domain pemerintah. Domain DPR selanjutnya tinggal masalah pengawasan.‘ Sementara tanggal 27 Oktober, lanjut dia, DPR reses.
Terkait Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Desember 2010 yang mempertanyakan keputusan Banggar yang mengubah alokasi DPID dijawab pimpinan Banggar pada 17 Desember 2010. Sesuai mekanisme dan tata tertib di DPR, semua surat yang keluar harus ditandatangani pimpinan DPR. Dalam surat yang dikirim ke Kementerian Keuangan, DPR menyatakan pembahasan APBN 2011 sudah selesai dan tak mungkin dilakukan perubahan sesuai surat Menteri Keuangan yang mempertanyakan keputusan Banggar DPR mengubah alokasi DPID.
Anis juga menegaskan jika Menteri Keuangan mengakui suratnya mengandung kelemahan. Pasalnya, sebanyak 112 daerah yang seharusnya mendapatkan DPID yang diusulkan oleh Menteri Keuangan dalam suratnya dikumpulkan sampai 18 November 2010. Sementara keputusan APBN 2011 sudah diketok di paripurna pada tanggal 26 oktober 2010. “Jadi tak mungkin usulan Menteri Keuangan diterima, maka saya tak mengerti yang dimaksud Wa Ode menekan Menteri Keuangan, itu yang mana?‘
Namun, lewat pengacaranya, Abrab Paproeka, Wa Ode menyatakan, pengakuan Anis yang menganggap dirinya hanya menandatangani surat dan tidak tahu isi DPID merupakan pernyataan konyol. Alasannya, surat Anis itu bukan soal DPID saja, tapi surat untuk menjawab teguran dari Menteri Keuangan kepada Banggar DPR tentang prosedur yang dilanggar. “Jawaban Anis itu pemaksaan karena menekankan yang salah menurutnya justru menteri keuangan karena keputusan itu sudah final dan Banggar tidak mau rapat lagi,‘ ujar Abrab menirukan pengakuan Wa Ode.
Wa Ode kemungkinan akan terus bernyanyi. Arbab Paproeka mengatakan kliennya serius untuk membongkar dugaan keterlibatan Anis dan pimpinan Banggar. Menurut dia, pihaknya segera berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar menjadi Wa Ode sebagai juctice collabolator (saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat hukum) agar dapat membongkar keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. “Karena itu harus ada permohanan kepada LPSK, kami akan menempuh cara itu. Karena sifat informasi yang dia berikan sangat penting,‘ ujarnya.
Pengakuan Wa Ode tersebut patut ditindaklanjuti KPK. Bukan mustahil ada tangan-tangan jahil yang mencari untung dari penetapan DPID. Apalagi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) Muhammad Yusuf mengungkap pihaknya telah melaporkan ke KPK adanya tujuh anggota DPR yang melakukan transaksi mencurigakan. Namun, Yusuf tak menyebut identitas tujuh anggota DPR itu. “Saya tidak boleh sebut. Kami sudah kirim ke KPK, ada sekitar tujuh (orang). Terkait orang-orang legislatif,” kata Yusuf di Jakarta, Sabtu lalu.

M. Yamin Panca Setia/Rama Denny/Melati Hasanah Elandis/Heri Arland

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s