Legislasi Gembosi Pemberantasan Korupsi


SAMBIL mengerutkan dahi, Ketua Komisi Bidang Hukum DPR dari Partai Demokrat Benny Kabur Harman bertanya. “Berapa banyak anggota dewan yang ditangkap KPK?” Tidak ada wartawan yang menjawab pertanyaan itu. Benny pun menjawab sendiri. “Mudah-mudahan tidak ada,” katanya sambil tersenyum.
Dengan batik biru lengan panjang, Benny lalu menunjuk pintu masuk Gedung DPR MPR yang selalu terbuka. “Semua anggota DPR yang masuk pintu itu harus siap keluar juga jika terbukti tersangkut korupsi.” Menurut dia, banyak anggota DPR berjuang menjalankan amanat rakyat, tetapi tidak sedikit pula yang mendapat hujatan lantaran terbelit kasus korupsi.
Ungkapan itu bukan sebuah keluhan. Tetapi, Benny menyayangkan banyak pihak yang salah tanggap atas kebijakan yang diambil anggota dewan. “Semua yang dibuat anggota dewan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi dibuat untuk kepentingan rakyat,” klaim Benny menanggapi wacana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wacana tentang revisi UU KPK memang terus bergulir. DPR melalui Komisi bidang Hukum menilai, kewenangan KPK sebagai lembaga dalam melakukan pencegahan, penyidikan dan penuntutan terlalu besar. Karenanya, DPR perlu mempreteli kewenangan KPK. Komisi antikorupsi itu nantinya hanya diberikan kewenangan pencegahan. Sementara penindakan dan penuntutan menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan. “Ini untuk memperkuat KPK, mereka akan lebih fokus,” katanya.
Menurut Benny, tugas KPK bukan menangkap koruptor sebanyak-banyaknya. Tetapi, mencegah seseorang melakukan aksi korupsi yang dapat merugikan kas negara. “Kita jangan bangga jika banyak koruptor yang ditangkap. Itu berarti KPK telah gagal melaksanakan tugasnya. Karena tugas mereka itu melakukan pencegahan. Itulah kenapa UU Nomor 30 Tahun 2002 ini perlu direvisi,” kata Benny.
Tapi, usul DPR itu ditentang sejumlah kalangan. Kesan balas dendam pun sulit dibantah karena politisi Senayan geram oleh KPK yang telah menjebloskan banyak politisi korup ke penjara. “Saya khawatir jika muncul pasal-pasal yang sangat rawan terhadap eksistensi KPK. Itu berarti bukan hanya seperti pengkhianatan, tetapi juga sebagai upaya sadar dari elit politik untuk membangun kekuasaan yang kleptokratif, sehingga terjadi akselerasi yang disebut state capture corruption,” ujar Ketua KPK Busyro Muqqodas saat dijumpai di ruangannya beberapa waktu lalu. Jika benar DPR kewenangan KPK dipangkas, Buysro menganggap tindakan itu penghinatan terhadap agenda reformasi.
Dia kembali mengingatkan latar belakang dibentuknya KPK untuk memberantas korupsi yang bercokol selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru. Dia menilai, korupsi di negara ini sudah begitu akut, sistematis, bahkan dilegalkan kekuasaan. “Hanya manusia yang tidak dungu saja yang nurani dan akal budinya itu bersedia mempelajari dan menghargai sejarah,” ujarnya. “Upaya-upaya untuk melemahkan dan mempreteli kewenangan KPK itu sebuah niat tidak bermoral, tidak bermartabat dan kriminal. Korbannya pasti rakyat lagi,” imbuhnya.
Namun, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu tak mau curiga dengan upaya DPR dan pemerintah yang akan merevisi UU KPK. Dia juga tidak tahu persis apa motif revisi UU KPK. “Saya tidak tahu persis ya. Kalau memang itu aksi balas dendam apa yang menjadi alasan mereka itu balas dendam kepada lembaga hasil reformasi? Semua fraksi, semua parpol, bahkan semua lembaga negara ini termasuk pemerintah itu harusnya mengawal bukan mengkhianati,” katanya.
Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens juga mencium motif buruk revisi UU KPK. Dalam UU itu memang disebutkan salah satu tugas utama KPK adalah melakukan upaya pencegahan. Namun tidak ada salahnya jika lembaga hukum itu melakukan penyidikan dan penuntutan. “Harus diakui pamor kepolisian dan kejaksaan sedang turun dimata rakyat. Jika diserahkan ke kepolisian dihawatirkan ada kongkalikong disana. UU KPK sudah baik. Jangan pangkas kewenangang mereka,” kata Boni Hargens.
Dirinya khawatir, revisi UU KPK bertujuan untuk melemahkan. Sebab selama ini, upaya melemahkan KPK sudah berkali-kali dilakukan. Apalagi KPK paling banyak menjerat politisi senayan ke penjara.
Revisi UU No 20 tahun 2002 tentang KPK masuk urutan ke-4 dalam program legislasi nasional 2011. Meski belum sampai pada tahap pembahasan di Komisi III DPR, tetapi telah banyak wacana yang dilontarkan politisi Senayan untuk mengurangi kewenangan lembaga anti korupsi itu. Mulai dari penghapusan kewenangan penuntutan, memfokuskan pada pencegahan, hingga kewenangan mengeluarkan surat perintah pemberhetian penyidikan (SP3).
Kisruh revisi UU No.30 Tahun 2002 berawal dari partai Golkar yang mengeluarkan wacana merivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso beberapa waktu lalu secara resmi mengirimkan surat kepada Komisi III untuk segera menyusun draf perubahan UU KPK.
Dalam Surat Nomor: PW01/0054/DPR-RI/1/2001 ditujukan kepada Pimpinan Komisi III DPR, dinyatakan bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI No 02B/DPR-RI/II/2010-2011 tentang Program Legislasi Nasional 2011, Komisi III diminta untuk menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU KPK.
Dalam suratnya Priyo meminta Komisi III juga menyiapkan naskah akademik. Permintaan itu berdasarkan Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) Bidang Politik dan Keamanan yang dilakukann pada hari Kamis 20 Januari 2011. Menurut Priyo, KPK mempunyai wewenang yang terlampau besar. “Kita punya lembaga hukum seperti Kepolisian dan kejaksaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyidik dan menuntut,” kata Priyo.
Anggota Komisi III DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani memastikan tidak akan memangkas kewenangan KPK. “PPP akan ikut mengawasi revisi UU tersebut. Kami tidak akan biarkan kewenangan KPK dipangkas,” kata Yani.
Namun, dirinya tidak akan membiarkan jika KPK bertindak melebihi kewenangannya. “Jangan sampai pelanggaran diselesaikan dengan melanggar aturan yang ada.”
Apalagi, lanjut Yani, KPK jangan sampai digunakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu. “Ini yang akan kita kritisi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy Tajtur pun membantah kewenangan penuntutan kasus korupsi akan dikembalikan ke kejaksaan.
“Tidak. Justru kita akan menyiapkan SDM di KPK supaya jangan kasus-kasus saja yang diurusi,” ujarnya.
Menurutnya, revisi UU KPK akan mengedepankan penguatan KPK agar bisa mengusut kasu-kasur besar yang banyak merugikan negara. “KPK akan kita arahkan untuk penyelesain kasus-kasus besar. Jadi ujung tombaknya itu KPK. Kasus-kasus kecil itu cukup KPK suprevisi. KPK konsentrasi saja yang besar-besar.”
Apa benar tidak ada niat DPR memangkas kewenangan KPK? Tunggu saja. Publik akan memantaunya. “Kekuatan rakyat pasti akan berpihak pada common sense. Ingat kasus Prita dan Bibit-Chandra. Coba lihat facebooker-nya, belum lagi yang non facebooker,” kata Busyro. Dia mengingatkan jika kekuatan rakyat yang menentang pengebirian terhadap KPK akan menjadi tsunami politik yang nanti merugikan negara sendiri.

M. Yamin Panca Setia/Fauzan Hilal/Melati Hasanah Elandis

Foto: http://www.rmol.co/news.php?id=43892&page=2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s