Legislasi Gembosi Pemberantasan Korupsi

Aksi menolak revisi UU KPK | ANTARA FOTO_Hafidz Mubarak A

DAHI Benny Kabur Harman rada mengkerut. Ketua Di hadapan wartawan, Komisi Bidang Hukum DPR dari Partai Demokrat Benny Kabur Harman lalu bertanya, “Berapa banyak anggota dewan yang ditangkap KPK?” Karena tak ada wartawa yang menjawab, Benny pun menjawab sendiri. “Mudah-mudahan tidak ada,” katanya sambil tersenyum.

Benny lalu menunjuk pintu masuk Gedung DPR MPR yang selalu terbuka. “Semua anggota DPR yang masuk pintu itu, harus siap keluar jika terbukti korupsi.”

Menurut dia, banyak anggota DPR yang berjuang menjalankan amanat rakyat. Tetapi, tidak sedikit yang menuai hujatan karena terbelit kasus korupsi. Benny menyayangkan banyak pihak yang salah tanggap atas kebijakan yang diambil anggota dewan.

“Semua yang dibuat anggota dewan, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi dibuat untuk kepentingan rakyat,” katanya menanggapi wacana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wacana revisi UU KPK terus bergulir. Komisi bidang Hukum DPR mempersoalkan kewenangan KPK yang kelewat besar, mulai dari pencegahan, penyidikan, dan penuntutan. Dengan dalih itu, DPR pun berencana mempreteli kewenangan KPK. Komisi antikorupsi itu nantinya hanya diberikan kewenangan pencegahan. Sementara penindakan dan penuntutan menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. “Ini untuk memperkuat KPK, mereka akan lebih fokus,” katanya.

Menurut Benny, tugas KPK bukan menangkap koruptor sebanyak-banyaknya. Tetapi, mencegah seseorang melakukan korupsi.
“Jangan bangga jika banyak koruptor yang ditangkap. Itu berarti KPK gagal melaksanakan tugasnya melakukan pencegahan. Itulah kenapa UU No 30 Tahun 2002 perlu direvisi.”

Usulan DPR itu ditentang sejumlah kalangan. Kesan balas dendam nampaknya sulit dibantah. Politisi Senayan geram oleh KPK yang menjebloskan banyak politisi korup ke penjara. Ketua KPK Busyro Muqqodas khawatir dengan rencana DPR itu. Menurut dia, usulan DPR itu bukan hanya pengkhianatan, tetapi upaya sadar dari elit politik untuk membangun kekuasaan yang kleptokratif. Pemangkasan kewenangan KPK, Buysro menganggap, sebagai penghinatan terhadap cita-cita reformasi.

Dia mengingatkan, latar belakang dibentuknya KPK untuk memberantas korupsi yang berkembang biak selama 32 tahun di bawah rezim Orde Baru. Saat ini, dia menilai, korupsi di negara ini sudah begitu akut, sistematis, bahkan dilegalkan kekuasaan. “Upaya- melemahkan kewenangan KPK itu sebuah niat tidak bermoral, tidak bermartabat, dan kriminal. Korbannya rakyat,” tegasnya.

Namun, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu tak mencurigai DPR dan pemerintah yang akan merevisi UU KPK. Dia juga tidak tahu persis apa motif revisi UU KPK.

“Apa yang menjadi alasan mereka balas dendam kepada lembaga hasil reformasi? Semua fraksi, semua parpol, bahkan semua lembaga negara, harusnya mengawal, bukan mengkhianati,” katanya.

Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens mencium motif buruk revisi UU KPK. Dalam UU itu, disebutkan salah satu tugas utama KPK adalah melakukan pencegahan. Namun, akan lebih baik jika KPK melakukan penyidikan dan penuntutan. “Harus diakui, pamor Kepolisian dan Kejaksaan sedang turun di mata rakyat. UU KPK sudah baik. Jangan pangkas kewenangannya,” kata Boni.
Dia khawatir, revisi UU KPK bertujuan untuk melemahkan. Apalagi, upaya melemahkan KPK sudah berkali dilakukan. Apalagi, setelah KPK menjerat banyak politisi senayan ke penjara.

Revisi UU KPK merupakan salah satu bagian dari Program Legislasi Nasional (Proglegnas) 2011. Meski belum sampai pada tahap pembahasan di Komisi III DPR, tetapi mengalir wacana dari politisi Senayan untuk memangkas kewenangan KPK. Mulai dari penghapusan kewenangan penuntutan agar fokus pada pencegahan hingga kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Revisi UU KPK menuai polemik setelah Partai Golkar secara mengirim surat kepada Komisi III DPR agar segera menyusun draf perubahan UU KPK.
Dalam Surat Nomor: PW01/0054/DPR-RI/1/2001 yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi III DPR, dijelaskan bahwa berdasarkan Keputusan DPR RI No 02B/DPR-RI/II/2010-2011 tentang Proglegnas 2011, Komisi III DPR diminta untuk menyiapkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU KPK.

Dalam suratnya, Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, KPK mempunyai kewenangan yang kelewat besar. Padahal, sudah ada Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan.

Anggota Komisi III DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani memastikan, tidak akan memangkas kewenangan KPK. “PPP akan ikut mengawasi revisi UU tersebut. Kami tidak akan biarkan kewenangan KPK dipangkas,” kata Yani.

Namun, dirinya tidak membiarkan jika KPK bertindak melebihi kewenangannya. “Jangan sampai pelanggaran diselesaikan dengan melanggar aturan yang ada.” Yani pun tak ingin KPK digunakan kepentingan kelompok tertentu. “Ini yang akan kita kritisi,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy Tajtur pun membantah kewenangan penuntutan kasus korupsi akan dikembalikan ke kejaksaan. “Tidak. Justru kita akan menyiapkan SDM di KPK supaya jangan kasus-kasus saja yang diurusi,” ujarnya.

Menurutnya, revisi UU KPK akan mengedepankan penguatan KPK agar bisa mengusut kasu-kasur besar yang banyak merugikan negara. “KPK akan kita arahkan untuk penyelesain kasus-kasus besar. Jadi ujung tombaknya itu KPK. Kasus-kasus kecil itu cukup KPK suprevisi. KPK konsentrasi saja yang besar-besar.”

Apa benar tidak ada niat DPR memangkas kewenangan KPK? Tunggu saja. Publik akan memantaunya. “Kekuatan rakyat pasti akan berpihak pada common sense. Ingat kasus Prita dan Bibit-Chandra,” kata Busyro. Dia juga mengingatkan jika kekuatan rakyat yang menentang pengebirian terhadap KPK akan menjadi tsunami politik yang merugikan negara. | M. Yamin Panca Setia/Fauzan Hilal/Melati Hasanah Elandis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s