Ladang Ranjau Menuju Istana


KETUA Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman mengelontorkan wacana calon presiden independen. Alasannya, banyak sosok yang berpotensi menjadi presiden. Namun, lantaran tidak memiliki kendaraan politik, sosok-sosok itu berguguran sebelum tempur di ajang suksesi menuju Istana Presiden.

“Banyak vigur dari nonpartai yang layak menjadi pemimpin bangsa ini,” kata Irman. Dia tidak sepakat jika capres independen dianggap merusak tantanan demokrasi. Sebaliknya, justru capres independen memperkuat demokrasi.

“Calon perorangan pun juga dipilih rakyat. Jadi, saya rasa anggapan bahwa majunya calon perorangan di pilpres sebuah kemunduran berdemokrasi sesuatu yang keliru,” ujarnya.

Dukungan capres Independen juga dihembuskan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Din menilai, pemerintah dan DPR harus mempersiapkan sistem suksesi kepemimpinan nasional yang membuka peluang bagi semua orang untuk maju sebagai capres. Usul itu disampaikan Din usai menemui Ketua DPR Marzuki Ali di Gedung DPR, Selasa pekan lalu.

Din menyatakan, Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2014 bukan hanya menjadi ajang pertarungan kalangan elit berduit. Dia juga mengkritik mekanisme suksesi kepemimpinan yang transaksional sehingga menghasilkan pemimpin kolutif. Dia mencontohkan untuk menjadi Bupati, dibutuhkan dana minimal Rp10 miliar. “Apalagi presiden,” ujarnya. Karena itu, Din mendukung capres Independen dilibatkan dalam Pilpres 2014 mendatang.

Namun, tak mudah agaknya merealisasikan mimpi calon independen bisa bertarung di ajang Pilpres. Pasalnya, hampir sebagian besar petinggi partai politik menolak usul tersebut. Kehadiran capres Independen dikhawatirkan dapat menjegal petinggi partai yang ngebet menuju puncak kekuasaan di negara ini.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri misalnya. Dia menilai, usulan capres independen dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah ada. Megawati mempertanyakan jika kerja calon independen yang tidak dapat membuktikan kinerja pengorganisasian masyarakat.

“Bagaimana jadinya calon independen yang tidak ada kinerja mengorganisasi masyarakat,” kata Megawati di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin, pekan lalu.

Di tempat yang sama, Ketua bidang Politik dan Hubungan Antara Lembag PDIP Puan Maharani juga mempertanyakan wacana capres indepeden. “Kalau fungsi parpol nantinya? Bagaimana kami mengikat mereka? kata Puan.

Penolakan juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan. Dia mengkhawatirkan jika capres Independen terpilih nantinya akan dihadapi masalah saat berhubungan dengan kekuataan partai politik di parlemen. “Kami tidak bisa membayangkan presiden independen menghadapi dinamika politik di DPR,” kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, pekan lalu. Dengan begitu, Wakil Ketua DPR itu memastikan kerja presiden tidak akan optimal karena akan selalu digoyang oleh partai politik.

Taufik mencontohkan sejumlah kepala daerah yang berhasil mencapai puncak kekuasaan lewat jalur independen. “Mereka terbukti kesulitan menyusun program dan APBD,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PPP, Chozin Chumaidy juga menolak wacana capres presiden independen. Alasannya, demokrasi di Indonesia belum mapan. Dia mencontohkan peran partai politik yang terbangun selama ini kurang maksimal. “Apalagi demokrasi dibikin maju lagi dengan menggunakan jalur independen untuk memilih capres,” katanya.

Karena itu, Chozin pun menilai, capres independen hanya akan merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Dia juga khawatir akan melemahkan posisi partai politik dalam memilih pemimpin di bangsa ini. Padahal, partai politik adalah instrumen demokrasi. “Ruang demokrasi yang dibangun dengan partai akan tercederai,” katanya.

Namun, pengamat hukum tata negara Irmanputra Siddin menilai elit partai politik tidak perlu khawatir dengan munculnya capres independen. Menurut dia, kehadiran capres independen justru akan menghidupkan kompetisi dalam ajang Pilpres. Menurut Irman, capres independen jangan diartikan kalangan nonparpol. Namun, orang-orang parpol yang tidak mendapatkan rekomendasi parpol yang mendapatkan dukungan masyarakat.

Dengan begitu, lanjut Irman, capres independen justru akan meningkatkan dukungan masyarakat untuk partai politik. Sementara rakyat dapat leluasa menentukan pilihan.

Masalahnya, usulan itu sulit diterima partai politik yang menganut sistem politik dinasti atau elit politik yang menjadi pedagang politik. “Partai politik dinasti dan para pedagang politik tidak cocok lagi di era demokrasi saat ini,” katanya.
Tak hanya itu, Irman juga menilai, capres independen menghindari politik transaksional dan politik kawin terpaksa seperti yang selalu terjadi dipentas suksesi.

“Jadi, parpol sangat diuntungkan karena bisa memberikan alternatif kader-kader terbaiknya maju menjadi calon perseorangan,” ujar Irman. Dia juga menilai, tidak tepat jika capres independen yang menang akan mudah digoyang oleh parlemen. Menurut Irman, selama ini tugas parlemen memang selalu menggoyang presiden.

“Jadi, tidak ada hubungannya calon dari partai politik tidak digoyang di parlemen,” katanya. Apalagi, citra partai politik benar-benar telah runtuh. Buktinya, dari survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu cenderung mengalami penurunan dalam tiga kali pemilu yakni 1999 (92 persen), 2004 (84 persen), dan 2009 (71 persen).

Meski demikian, tak mudah menggolkan wacana capres independen dapat bertarung di suksesi kepemimpinan nasional. Pasalnya, perlu dukungan partai politik di parlemen untuk mendorong amandemen UUD 1945. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UUD 1945, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Artinya, dengan 678 jumlah anggota MPR maka setidaknya dibutuhkan dukungan dari 226 anggota DPR.

Calon independen selama ini baru diberlakukan dalam pemilihan kepala daerah. Majunya calonnya independen setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diusulkan Persada Gupta HS. MK memutuskan bahwa pasal 56 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1), (2), (3) UU No 32/2004 bertentangan dengan pasal 28 d ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Keputusan itu final sehingga DPR dan pemerintah harus mengubah dan mencabut pasal yang menghalangi hak konstitusional calon perseorangan dalam pilkada. Keputusan MK tersebut sempat memancing reaksi politisasi di DPR.

M. Yamin Panca Setia/Rhama Deny

Foto: Antara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s