Monopoli Frekwensi Usik Publik

Ilustrasi. Hari tanpa televisi | Arya Richir:ANTARA FOTO

KRISTIANTO mengeluhkan semaraknya tayangan televisi yang minim tuntunan. Dia menilai, hampir sebagian besar stasiun televisi berlomba-lomba menyuguhkan hiburan yang jauh dari karakter budaya bangsa. “Harusnya, ada nilai-nilai pembelajaran yang berbasis budaya dan pengetahuan lokal,” kata warga Palangkaraya itu.

Kristianto juga menganggap tayangan televisi umumnya tidak lahir dari suara-suara komunitas. Namun, lebih merepresentasikan kepentingan perusahaan untuk meraup untung dari iklan, dengan cara mengejar rating.

“Akhirnya banyak informasi yang tidak proporsional, tergantung televisi siapa dan siapa yang pasang iklan,” kritiknya. Karena itu, lanjut Kristianto, masyarakat dituntut selektif saat menangkap setiap informasi yang disampaikan televisi.

Dia berharap, tontonan di televisi lebih mengandung unsur pendidikan dan mengangkat nilai-nilai budaya kedaerahan.

Keluhan Kristianto mewakili suara-suara publik yang mengeluhkan tayangan televisi. Publik tentu berharap televisi dapat berperan sebagai pemberi informasi, menjadi sarana pendidikan dan lebih mengangkat isu-isu lokal yang sering kali terpangkas oleh kepentingan bisnis yang lebih dominan mengumbar tayangan yang homogen dan mengabaikan keanekaragaman informasi.

Hal itu akibat praktik monopoli bisnis penyiaran yang dilakukan sejumlah pengusaha. Ironisnya, DPR dan pemerintah yang harusnya mencegah praktik monopoli itu justru berupaya melegalkan. Buktinya, dapat dilihat dari substansi draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang diusulkan Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Karena itu, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) menolak revisi UU tersebut.

Pasalnya, draf versi Komisi I DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika itu justru lebih menyuarakan kepentingan pengusaha daripada kepentingan publik. “Sarat dengan kepentingan bisnis,” ujar Direktur Eksekutif Media Link Ahmad Faisol, mewakili KIDP di Jakarta, Sabtu (2/4).

Menurut dia, draf revisi UU Penyiaran yang diusulkan pemerintah dan DPR melegalkan konsentrasi pemilikan lembaga penyiaran. Padahal, UU Penyiaran melarang monopoli bisnis penyiaran. “Selama ini saja, sudah terjadi pemusatan kepemilikan swasta. Padahal, itu melanggar UU Penyiaran. Apalagi jika revisi itu disahkan,” katanya. UU Penyiaran memang mengatur larangan monopoli kepemilikan industri televisi sehingga dapat memastikan adanya diversity of ownerships and plurality of contens.

Faisol mengkritik usulan Komisi I DPR yang mengizinkan pemusatan kepemilikan bisnis penyiaran hingga 49 persen saham. Sementara draf usulan pemerintah, lanjutnya, tidak jelas batasannya.

Menurut dia, pemusatan kepemilikan penyiaran, akan menguntungkan pengusaha karena dapat memudahkan mencari iklan dengan menampilkan tayangan-tayangan yang menjangkau luas ranah publik.

Sementara televisi lokal, akan semakin terimpit sehingga tidak dapat maksimal menayangkan tayangan lokal. “Bagaimana mungkin televisi di Surabaya, bisa bersaing dengan SCTV, RCTI, dan stasiun televisi nasional lainnya?”

Bisnis penyiaran memang saat ini memunculkan praktik monopoli. Grup MNC misalnya, menguasai tiga stasiun televisi yakni RCTI, TPI (MNC TV), dan Global TV. MNC juga memiliki puluhan stasiun relai di daerah yang menjadi stasiun lokal.

Belum lagi bersatunya stasiun Trans TV dan Trans 7, dan stasiun TV One dan Anteve. Akuisisi itu rupanya akan diikuti dua stasiun televisi yakni PT Surya Citra Televisi Tbk (SCTV) dan PT Indosiar Karya Media Tbk (Indosiar atau IDKM). Rencana akuisisi Indosiar oleh SCTV itu dianggap melanggar UU Penyiaran.

Kalau pun dari sudut UU Persaingan Usaha atau UU lainnya, tidak ada potensi monopoli, akuisisi ini tetap tidak boleh dilanjutkan. “Ini jelas-jelas melanggar UU Penyiaran dan Peraturan Pemerintah (PP) No 50 Tahun 2005 yang mengatur satu holding hanya boleh memiliki satu frekuensi di satu provinsi,” kata pakar komunikasi Effendi Ghazali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/3).

Jika tetap diakuisisi, lanjutnya, maka akan melegitimasi kasus-kasus sebelumnya dan membuka jalan untuk merger SCTV dan Indosiar.

Anggota Komisi I DPR Effendy Choire mencium ada intervensi dari pengusaha televisi di balik rencana pemerintah dan DPR merevisi UU Penyiaran.

Menurut dia, sebenarnya produk legislasi sudah mendapat dukungan dari LSM dan berhasil membuat aturan penyiaran yang demokratis.

Namun, belum berjalan sepenuhnya. “Penolakan lebih banyak dilakukan oleh para konglomerat media,” kata Effendi di Gedung DPR, Rabu (23/3).

Effendi mengharap, revisi yang saat ini sedang dibahas DPR, tidak justru mengalami kemunduran. “Perlu diperhatikan lobi konglomerat media terhadap pemerintah dan kemungkinan anggota DPR,” tegas Effendi.

Sementara itu, anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) M Rianto mengharap, proses legislasi memperkuat kewenangan KPI dalam mengurus industri penyiaran. Dia juga mengharap revisi UU Penyiaran dapat mendorong moralitas penegakan UU Penyiaran agar lembaga penyiaran lebih merespons gejala sosial.

UU Penyiaran mengamanatkan lahirnya komisi independen yang mengatur penyiaran, namun kewenangannya dipreteli oleh pemerintah.

Anggota Komisi I DPR Roy Suryo punya pandangan beda. Menurut dia, jika dilihat dari UU Penyiaran, sebuah lembaga penyiaran tidak boleh memiliki lebih dari satu perusahaan penyiaran yang memanfaatkan publik.

“Tetapi kita harus lihat bahwa sebenarnya sepanjang itu benar dalam pengaturan PP penyiaran, tidak ada soal. Yang jadi soal, jangan sampai sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu frekuensi dan kemudian digunakan untuk satu produk yang sama. Tetapi itu nggak mungkin mereka (SCTV dan Indosiar) lakukan,” kata Roy di Jakarta, Kamis (31/3).

Namun, KIDP mengingatkan, monopoli penyiaran menyebabkan arah penyiaran Indonesia telah tersesat dari arah demokratisasi penyiaran yang mencirikan dua asas penting yaitu keberagaman isi siaran (diversity of content) dan keberagaman kepemilikan (diversity of ownership).

“Era demokratisasi penyiaran yang seharusnya menguntungkan publik, justru dibajak oleh segelintir elit penguasa bisnis-politik,” ujar Faisol.

Karena itu, KIDP mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), menegakkan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyiaran dengan menindak tegas MNC.

Dan, memerintahkan stasiun televisi untuk segera menyesuaikan diri dengan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya, tidak memberikan izin bagi EMTEK untuk mengambil alih Indosiar dan atau melakukan penggabungan atau merger EMTEK, SCMA dan Indosiar karena tidak sesuai dengan peraturan UU.

Menindak tegas lembaga penyiaran swasta yang memiliki modal asing lebih dari 20 persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan— komposisinya dapat dilihat pada laporan konsolidasi PT Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Tbk.

KIPD juga mengingatkan pemerintah dan DPR mampu berhadapan dengan korporasi raksasa yang menguasai dunia penyiaran. Selain itu, perlu ada upaya memberdayakan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI, dengan memberikan dana memadai melalui APBN, mengawasi kinerjanya dan memberikan masukan pada revisi UU Penyiaran agar Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lebih sehat, mandiri, dan berkualitas.

“Silakan kalau DPR dan pemerintah ingin merevisi. Namun, yang harus diperhatikan adalah penguatan kelem- bagaan KPI, bukan melegalkan monopoli,” ujar Faisol.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s