Perencana Pembangunan Terencana

KEGELISAHAN luar biasa diungkapkan Prof Widjojo Nitisastro PhD. Dia mengkhawatirkan realitas elit politik negerinya yang tak henti dililit konflik. Sementara ekonomi terabaikan yang menyebabkan bangsanya sulit keluar dari kemiskinan setelah 18 tahun merasakan hawa.
Widjojo Nitisastro menganggap pengurusan ekonomi kala Orde Lama lebih mengedepankan semboyan dan slogan yang kedengarannya revolusioner, mementingkan kulitnya daripada isinya, tidak ada kontrol dan pengawasan yang wajar, serta ukuran-ukuran objektif dalam menilai keberhasilan dan kegagalannya.
“Adalah kenyataan bahwa selama bertahun-tahun, ekonomi kita terbengkalai, tidak memperoleh perhatian sebagaimana harusnya. Dalam menghadapi soal-soal ekonomi, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang dianggap tidak perlu, dianggap konvensional,” kritiknya dalam sebuah Simposium bertajuk Kebangkitan Semangat 1966: Menjelajah Tracee Baru di Universitas Indonesia, 6-9 Mei 1966.
Dengan penjelasan yang rasional dan ilmiah, begawan ekonomi Orde Baru yang meraih gelar PhD dari Universitas California di Berkeley itu meyakinkan betapa pentingnya pembangunan ekonomi yang terencana. Dia berbicara tentang rasionalitas ekonomi yang menempatkan pentingnya efisiensi, efektivitas, konsistensi dan pentingnya skema perencanaan pembangunan yang tepat sebagai solusi melepaskan jerat masalah yang dihadapi bangsa ini.
Widjojo Nitisastro adalah seseorang yang membangun ekonomi Orde Baru yang juga diakui dunia internasional. Dia perencana yang memegang disiplin skala prioritas secara konsekuen. Sebagai peletak dasar perencanaan pembangunan Orde Baru yang kala itu dihadapi kendala dana. “Widjojo Nitisastro konsisten menaati skala prioritas tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Di awal tahun 1960-an, bidang perencanaan pembangunan sangat asing di Indonesia. Belum banyak pula universitas di luar negeri yang memberikan program studi tentang administrasi pembangunan. Bahkan Amerika hanya memiliki beberapa universitas yang sudah memberikan program studi perencanaan. Karenanya, bangsa ini beruntung memiliki Widjojo sebagai arsitek ekonomi yang mencurahkan pemikirannya untuk melahirkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
“Dalam pemikiran Widjojo, perlu dipelajari secara cermat dan mendalam bagaimana pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang tepat, realistik, dan dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Tentu saja masalah ini tak mungkin hanya didekati dari sudut ilmu ekonomi saja, tetapi memerlukan pula pendekatan interdisiplin,‘ terang JB Sumarlin, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas (1983-1988) dan Menteri Keuangan (1988-1993) mengenal sosok Widjojo.
Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Kedudukannya sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru membuka kesempatan memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia.
Selama dirinya mengarsiteki pembangunan di era Orde Baru, Widjojo Nitisastro beserta yuniornya antara lain JB Sumarlin, Subroto, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, dan Emil Salim dituding sebagai ‘Mafia Berkeley‘ yang dibentuk CIA. David Ransom, seorang penulis berpaham sosialis, mengungkapkan Widjojo sebagai “kaki tangan” Amerika Serikat untuk menancapkan kepentingannya di Indonesia, termasuk menguatkan pengaruh kapitalisme di Indonesia dengan menyingkirkan rezim Soekarno yang antikapitalisme.
Mafia Berkeley menyusupkan kepentingan kapitalisme dalam Undang-Undang dan rencana pembangunan di Indonesia. Namun, Widjojo Nitisastro tak hanya mengkritik rezim Soekarno. Dia juga mengkritik tajam realitas global yang timpang antarnegara akibat struktur global yang tidak adil–yang berimbas makin akutnya kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Widjojo Nitisastro melihat adanya gejala an ever increasing gap antara tingkat pendapatan antara negara maju dengan negara berkembang.
Menurut Emil Salim, Widjojo Nitisastro juga mengkritik realitas global yang kala itu menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan negara industri yang menyubsidi produk pertaniannya untuk bersaing dengan hasil pertanian negara berkembang. “Tidaklah adil apabila negara maju memberi bantuan kepada negara berkembang, tetapi serentak mendesak negara berkembang melunasi utangnya, tanpa mengindahkan fakta bahwa nilai tukar dolar, yen atau euro telah berubah lebih tinggi dari semula,” ujar Emil dalam buku berjudul: Pengalaman Pembangunan Indonesia, Kumpulan Tulisan dan Uraian Widjojo Nitisastro yang diterbitkan PT Kompas Media Perdana, 2010.
Lembaga-lembaga internasional juga dirasakan diskriminatif terhadap negara-negara berkembang. Padahal, instrumen global seperti The International Monetary Fund (IMF) atau dana moneter internasional dan Bank Dunia (World Bank) awalnya dibentuk untuk menghalangi proteksionisme ekonomi yang dilakukan suatu negara karena bagi para pemuja kapitalisme sebagai penyebab depresi hebat. IMF juga sebagai stabilisator keuangan dan peredaran mata uang untuk memperlancar perdagangan dunia, dan menjadi lembaga penyalur bantuan kredit kepada negara-negara anggotanya.
Namun, IMF dianggap memiliki agenda neoliberal kala investasi diarahkan untuk mendorong ekspor. IMF juga campur tangan mengevaluasi kebijakan domestik sebuah negara dan mengarahkan negara-negara memperlakukan sistem yang sesuai dengan kepentingannya.
Kondisi itu yang mendorong Widjojo memimpin usaha menyusun kekuatan pengimbang, contervailing force, mula-mula dengan pembentukan South Commission (1986-1990) yang kemudian dimantapkan menjadi The South Centre (1990-1999). Di forum internasional, Widjojo memperjuangkan equal level playing field dalam perdagangan antara negara industri dengan negara berkembang.
“Hasrat mengembangkan pola kerja sama sama yang adil dan beradab itu tumbuh setelah Widjojo menangkap gelombang ekonomi dunia dalam dasawarsa 1980-an yang berkembang menurut suatu siklus yang tidak menentu dan merugikan kerja sama antarnegara dalam pembangunan global,” terang Emil Salim yang pernah menjabat Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Penertiban Aparatur Negara di era Orde Baru.
Emil mengenal sosok Widjojo sebagai “dirigen” dalam perencanaan pembangunan negara, baik saat memimpin Biro Perancang Negara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional LIPI, maupun di Bappenas dan saat menjadi Menteri Negara Koordinator Ekonomi dan Keuangan. Jabatan penentu masa depan pembangunan bangsa itu didudukinya dalam usia muda.
Pendekatan rasionalitas ekonomi ini tampak menonjol ketika Widjojo Nitisastro mengajukan sumbangan pikiran FEUI tentang ‘Tracee Baru Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan melalui anggota MPRS yang bersidang dalam Tahun 1966. sidang majelis kemudian menetapkan Ketetapan MPRS No XXIII/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Saat dirinya menjabat Ketua Bapenas dan menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri di masa Orde Baru, membuka kesempatannya memanfaatkan kemampuan analisa ekonominya bagi perencanaan pembangunan Indonesia. Widjojo juga merintis perombakan ekonomi Indonesia saat menjabat Ketua Tim Ahli Ekonomi, Staf Pribadi Ketua Presidium Kabinet, Jenderal Soeharto, dalam usia 38 tahun.
Widjojo Nitisastro yang lahir tanggal 23 September 1927 di Malang, Jawa Timur dikenal sebagai begawan ekonomi Orde Baru. Ali Wardhana menyebutnya sebagai arsitek ekonomi Orde Baru. “Secara objektif saya harus menjawab: Widjojo (arsitek ekonomi Orde Baru),” terangnya dalam buku Kesan Para Sahabat tentang Widjojo Nitisastro. Menteri Keuangan Republik Indonesia (1968-1983) itu mengagumi kekayaan intelektual Widjojo.
Dia juga kagum atas kerendahan hati saat berguru dengan seniornya itu. Prestasinya akademiknya luar biasa. Widjojo lulus cumlaude pada ujian sarjana FE UI (1955) dan ujian PhD Universitas California, Berkeley. Sebagai pengajar, Widjojo mengajar mahasiswanya untuk tidak menjadi “pekerja intelek” seperti yang dikutipnya dari tulisan Paul Baran The Commitment of the Intellectual.
Seorang “pekerja intelek” adalah seorang tukang yang “menjual” otaknya, seperti buruh “menjual” tenaganya. Dengan “menjual otaknya” itu si “pekerja intelek” tidak peduli untuk apa hasil otaknya dipakai. Ia hanya seorang teknisi semata. “Widjojo menolak tipe sarjana sebagai ‘pekerja intelek‘ itu. Yang didambakannya adalah seorang intelektual yang pada asasnya bertindak sebagai hati nurani masyarakat,” ujar Emil.
Jumat, 9 Maret 2012 lalu, arsitek ekonomi Orde Baru yang meletakkan dasar-dasar perencana pembangunan itu mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, di usia 84 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bangsa ini merasakan kehilangan.

M Yamin Panca Setia
http://www.jurnas.com/halaman/8/2012-03-14/201986

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s