Wa Ode Nurhayati Tak Sendiri

Wa OdeMATA Wa Ode Nurhayati berkaca-kaca saat keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia terlihat letih usai diperiksa penyidik komisi antikorupsi. Nada bicara mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu pasrah. Dengan intonasi bicara yang lemah, Nurhayati bertutur, “Saya ikhlas menerima risiko ini, saya ditahan tapi saya menolak.”

Kamis pekan lalu, Nurhayati diperiksa selama sembilan jam oleh penyidik KPK dan lang- sung ditahan di rumah tahanan Klas II A Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang sebelumnya “lantang bernyanyi” soal mafia anggaran di Senayan itu, rupanya justru terseret dalam kasus suap alokasi anggaran proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011.

Nurhayati boleh saja membantah tidak menerima suap. Boleh pula dia menyatakan uang yang ada di rekening Bank Mandiri miliknya adalah uang halal yang bersumber dari kegiatan usahanya.

Namun, KPK mengantongi bukti yang menohok dirinya lantaran menerima suap terkait pengalokasian anggaran PPID untuk tiga kabupaten di Provinsi Aceh yaitu: Aceh Besar, Pidie Jaya dan Bener Meriah. Suap senilai Rp6 miliar yang diterima Nurhayati pada Oktober-November 2010.

Adalah Ketua Gema MKGR Fadh A Rafiq yang menjadi tersangka pemberi suap kepada Nurhayati. Dana tersebut merupakan komitmen fee sebanyak 5-6 persen dari dana PPID untuk tiga kabupaten di Aceh tersebut dengan total nilai Rp40 miliar.

Wanita kelahiran Wakatobi, Sulawesi Tenggara, 6 November 1981 itu dijerat Pasal 12Huruf a atau b, Pasal 5 Ayat 2 dan atau Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.

KPK tentu tak cukup sekadar membidik Nur- hayati. Pasalnya, anggaran proyek PPID diduga menjadi “bancakan” pemimpin Banggar. “Pemimpin Banggar dari 2010 sampai sekarang (yang terlibat),” kata Nurhayati.

Nah, soal pengakuan Nurhayati itu, juru bicara KPK Johan Budi menyatakan, KPK tidak akan mengabaikannya. KPK akan mencari bukti soal keterlibatan pemimpin Banggar dalam kasus suap alokasi anggaran PPID tahun 2011. “Informasi yang disampaikan tersangka WON (Wa Ode Nurhayati) akan ditindaklanjuti,” kata Johan.

Menurut Johan, KPK akan menelusuri lebih lanjut soal data yang disampaikan Nurhayati kepada tim penyidik. Untuk saat ini pihaknya belum berencana memanggil pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan anggota Banggar dari Fraksi PAN itu. “Ditelusuri dulu, tidak serta-merta langsung kami lakukan pemanggilan,” ujar Johan.

Saat menjalani pemeriksaan di markas KPK, Kamis lalu, Nurhayati menyerahkan dokumen bukti keterlibatan pemimpin Banggar terkait alokasi anggaran PPID. Data-data itu memaparkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pemimpin Banggar DPR sejak tahun 2010. Kala itu, Banggar diketuai oleh politisi Partai Golkar Haris Azhar Azis. Sementara periode sekarang Ketua Banggar dijabat oleh Melchias Markus Mekeng yang juga berasal dari Golkar. “Bukti-bukti sudah diserahkan ke penyidik, biar penyidik yang melanjutkan. Pemimpin Banggar dari 2010 sampai sekarang (yang terlibat),” kata Nurhayati.

Soal dugaan adanya keterlibatan oknum yang memainkan anggaran sebenarnya sudah pernah disuarakan Nurhayati. Dalam acara Mata Najwa di Metro TV pada 25 Mei 2011, dia mengungkap jika sekitar September 2010 diselenggarakan rapat Badan Anggaran.

Rapat itu untuk menentukan pengalokasian DPID 2011 yang besarnya mencapai Rp7,7 triliun. Rapat itu memutuskan kerangka, rambu-rambu, dan kriteria kabupaten dan kota yang boleh atau tidak boleh memperoleh dana PPID.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 07/2011 yang terbit Februari2011 lalu, ada sekitar 120 kabupaten dan kota yang mendapatkan dana alokasi PPID 2011. Namun, tiba-tiba 120 daerah itu malah dikeluarkan dari daftar.

Meski total dari PPID sebe- sar Rp7,7 triliun tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut menuai curiga. Nurhayati pun bernyanyi tentang “calo anggaran‘ di hadapan publik. Tercatat, ada 10 provinsi yang mengalami penghilangan hak PPID antara lain: Sumatera Barat, Ke- pulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali dan Papua.

Sementara untuk kabupaten atau kota yang jatahnya dipangkas antara lain di Aceh yang nilai rata-ratanya di atas Rp 15 miliar, Jambi dipangkas seluruhnya padahal dalam simulasi mendapat Rp24miliar. Kemudian area perbatasan di Ka- bupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang semestinya mendapat alokasi PPID sebesar Rp40,607 miliar. Lalu, Bangka Belitung dari rumus fiskal mendapat Rp31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali.

Sama halnya dengan Sumatera Selatan yang seharusnya dapat Rp29 miliar juga dihilangkan.

Nurhayati mencium kejanggalan dan menuding pemimpin Banggar, pemimpin DPR serta Menteri Keuangan telah memainkan penetapan anggaran PPID. Dia juga pernah mempertanyakan motivasi Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menduga, surat yang telah dikirim Anis tersebut terkait dengan permintaan agar segera dilakukan pencairan DPID. Karena nyanyian itu, Nurhayati diperkarakan oleh pemimpin DPR.

Ketua DPR Marzuki Alie geram atas pernyataan Nurhayati yang menuding pemimpin DPR, Pemimpin Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan telah “memainkan” penetapan anggaran PPID.

Menurut Nurhayati, praktik mafia anggaran proyek PPID yang digarap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sangat rapi. “Ini semua kerja cerdas dan terkoodinasi dengan baik. Yang mampu melakukan ini bukan anggota Banggar biasa,” katanya.

Namun, selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba dirinya diperkarakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Dalam laporan yang disampaikan Koordinator MAKI, Boyamin Sai- man, Nurhayati dilaporkan sebagai calo anggaran yang menerima uang Rp6 miliar.

Nurhayati merasa diserang. Dia pun curiga dengan staf Fraksi Partai Golkar di DPR, Haris Andi Surahman yang melaporkan dirinya kepada Pemimpin Banggar. Haris adalah calon legislatif yang gagal mendapatkan dukungan saat Pemilu 2009 lalu. Pria tersebut merupakan pesaing Nurhayati dari Fraksi Partai Golkar pada daerah pemilihan yang sama. Dia pun menuding jika Haris adalah calo anggaran di Senayan yang mengurus-urus proyek dan pernah berupaya menyuapnya.

M Yamin Panca Setia/ Melati Hasanah Elandis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s