Telisik Jejak Ketua Besar


ISTILAH “ketua besar” dan “bos besar” yang diduga terlibat dalam proyek Wisma Atlet terungkap dalam rekaman perbincangan antara Mindo Rosalina, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet dengan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Angelina Sondakh.
Terdakwa kasus terdakwa kasus suap Wisma Atlet, Muhammad Nazaruddin pun menyebut jika ketua besar adalah Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR), Melchias Marcus Mekeng. “Iya benar. (Ketua Besar) Anggie sama Rosa yang lebih tahu,” kata Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Rabu, pekan lalu.
Nazaruddin mengungkap ketua besar memiliki hubungan langsung dengan mantan bendaharanya, Yulianis. “Ada nomor khusus antara yulianis dengan Ketua Besar itu,” ujarnya. Sementara istilah bos besar disebut-sebut adalah Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat.
Saat dimintai komentar soal identitas ketua besar dan bos besar itu, Rosa, menolak membeberkannya. Namun, dia tahu identitas ketua besar tersebut. Mantan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo itu berjanji akan mengungkap identitas ketua besar yang disebut meminta jatah uang komisi atau fee tekait proyek wisma atlet.
“Ya, tahu. Nanti ya. Saya kan di BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) belum ingat semua. Nanti diingatkan sama jaksa dan hakim lagi isinya apa saja,” ujar Rosa, sapaan Mindo Rosalina Manulang usai persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu pekan lalu.
Rosa pun meminta wartawan untuk menanya identitas ketua besar tersebut ke Anggelina. “Sebaiknya tanya ke beliau (Angelina), siapa yang dimaksud ketua besar,” ujar Rosa.
Kontan saja, nama-nama yang sebagai ketua besar dan bos besar itu menolak tuduhan terlibat dalam perkara proyek Hambalang. “Perlu pembuktian hukum, jangan asal tuduh,‘ cetus Mekeng menangkis tuduhan Nazaruddin.
Dia pun menantang Nazaruddin membuka identitas ketua besar yang dimaksudnya. Mekeng mengklaim sejak dirinya menduduki jabatan sebagai Ketua Banggar DPR, 19 Juli 2010 lalu, dia bersama anggota Banggar lain justru mendorong mekanisme pembahasan anggaran di Banggar secara terbuka.
Menurut Mekeng, dirinya tidak terlibat dalam terlibat dalam pembahasan anggaran wisma atlet karena dirinya belum menjadi anggota maupun ketua Banggar DPR. Menurut dia, masalah pembahasan dan penetapan anggaran pembangunan wisma atlet merupakan keputusan resmi Komisi X DPR yang juga disepakati Kementerian Pemuda dan Olahraga saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) Tahun 2010 pada tanggal 20 Januari 2010. Komisi X DPR dan pemerintah juga sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) SEA Games dan Para Games 2011.
Menurut Mekeng, Panja itu diketuai Ketua Komisi X Mahyuddin, dengan wakil ketua Komisi X yaitu Rully Chairul Azwar, Heri Akhmadi dan Abdul Hakam Naja. Sedangkan anggota Komisi X yang menjadi anggota Panja terdiri dari Gede Pasek Suardika, Rinto Subekti, Theresia E. E. Pardede, Venna Melinda, dan Juhaini Alie dari F-PD.
Dari Fraksi Golkar terdiri Oelfah A. S Harmanto, Harbiah Salahuddin, Ferdiansyah, dan Zulfadhli. Dari Fraksi PDIP Utut Adianto, TB Dedi Suwandi Gumelar, dan Puti Guntur Soekarno. Kemudian dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Akbar Zulfakar dan Rohmani. Beberapa nama lainnya adalah Primus Yustisio (Fraksi PAN), Tgk. Mohd. Faisal Amin (Fraksi PPP), Muhammad Hanif Dhakiri (Fraksi PKB), Jamal Mirdad (Fraksi Gerindra), dan Herry Lontung Siregar (Fraksi Hanura).
Karenanya, dia pun meminta Nazaruddin maupun para pihak yang memberi kesaksian di Pengadilan Tipikor agar menyebutkan identitas Ketua Banggar yang disebut sebagai Ketua Besar. “Agar tidak menimbulkan fitnah bagi pihak lain.”
Karena belum ada bukti secara hukum, Mekeng menganggap semua tuduhan Nazaruddin bersifat prasangka. Dia juga menantang aparat penegak hukum untuk menyidik jika ada oknum anggota Banggar yang terindikasi melakukan korupsi. Bukan kali ini saja nama Mekeng disebut-sebut terlibat dalam kasus Wisma Atlet.
Lantas, siapakah ketua besar itu? Angelina Sondakh saat ditanya wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin lalu bungkam. Dia menyerahkan sepenuhnya pada proses persidangan. “Kita harus menghormati. Ikuti saja proses persidangannya,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjanjanto mengatakan akan mengklarifikasi “Akan kita klarifikasi. Prosesnya sedang jalan,” tutur Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu lalu.
Bambang mengaku belum mengetahui identitas ketua besar dan bos besar karena Nazaruddin tidak mengungkapkan kedua sosok itu di berita acara pemeriksaan maupun dalam persidangan. “Kalau dia melakukan itu di depan persidangan juga menarik. Cuma kalau di luar menjadi susah,” kata Bambang.
Dugaan adanya praktik tercela di Banggar DPR sebelum sudah pernah disuarakan Nazaruddin. Dia pernah menuding semua pemimpin Banggar DPR telah menikmati suap.
Koleganya di Partai Demokrat yaitu Mirwan Amir, Angelina Sondakh serta politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Koster berperan sebagai penghubung.
Namun, Mekeng menangkis tudingan jika dana suap proyek wisma atlet di kawasan Jakabaring, Palembang senilai Rp191 miliar mengalir ke oknum di Banggar DPR. Mekeng juga pernah membantah pengakuan Rosa, yang mengenali semua anggota Banggar. Sempat mencuat kabar jika Rosa, sering ke DPR. Kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik juga sebelumnya mengaku jika kliennya kenal dengan sejumlah anggota DPR.
Sementara Anas yang disebut-sebut sebagai “bos besar‘ telah berkali-kali membantah tuduhan Nazaruddin. “Apa yang disampaikan itu bukan keterangan atau pun penjelasan. Yang disampaikan itu karangan dan kebohongan,” kata Anas.
Mantan Ketua Perhimpunan Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) itu menantang agar kasus itu diselidiki dengan tuntas berdasarkan bukti-bukti yang objektif. “Silakan diselidiki dengan tuntas dan gamblang berdasarkan bukti-bukti yang objektif. Itu akan menjawab dengan tuntas,” kata Anas.
Dia membantah memerintahkan Nazaruddin untuk melaksanakan proyek pembangunan wisma atlet SEA Games dan kompleks olahraga Hambalang. Dirinya sama sekali tidak terlibat dalam hal anggaran dua mega proyek tersebut. “Saya tidak pernah berurusan dengan anggaran proyek itu. Kedua, saya tidak pernah berurusan dan tidak pernah punya niat berurusan dengan proyek itu,” kata Anas.
Dia juga membantah ada pertemuan khusus dengan beberapa petinggi Partai Demokrat di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). “Pasti tidak ada pertemuan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Nazaruddin menyebut jika Anas yang mengatur proyek Wisma Atlet dan Kompleks Atlet Hambalang. Nazaruddin mengaku kewajibannya hanya menjalankan perintah Anas. Dia juga mengaku tidak pernah ikut campur dalam proyek itu dan tidak pernah membicarakan proyek Wisma Atlet.
Pembahasan anggaran Wisma Atlet dimulai pada Rabu 2 Februari 2010. Menurut Mekeng, Rapat Dengar Pendapat (RDP) kala itu yang dihadiri Sesmenpora mendengarkan usulan Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Tengah soal Sea Games. Gubernur Jawa Tengah mengusulkan Rp270 miliar untuk perbaikan venue dan kegiatan lainnya, Gubernur Jawa Barat mengusulkan Rp274 miliar untuk perbaikan venue dan kegiatan lainnya, dan usulan Gubernur Sumatera Selatan sejumlah RP 416 untuk pembangunan wisma atlet.
Selasa, 13 April 2010, Komisi X DPR bersama Menteri Pemuda dan Olahraga beserta jajarannya menggelar rapat pembahasan usulan Nota Keuangan perubahan APBN Tahun 2010 untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp350 miliar. Rapat kerja tersebut bersifat terbuka dengan agenda pembahasan perubahan APBN TA 2010 yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR Mahyuddin.
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga mengajukan usulan tambahan sebesar Rp2,125 tiliun. Usulan tersebut di luar pagu yang sudah ada yaitu Rp 350 miliar. Perincian usulan tersebut untuk persiapan SEA Games dan Para Games 2011 Rp 1 triliun dan lanjutan pembangunan tahap pertama pusat pendidikan dan pelatihan serta sekolah olahraga nasional Bukit Hambalang Bogor sebesar Rp625 miliar dan kegiatan kepemudaan serta olahraga lainnya Rp500 miliar. Namun, pada 29 April 2010, Komisi X DPR hanya menyepakati anggaran sebesar Rp 600 miliar dari usulan sebesar Rp2,125 triliun itu. Total tambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda Olahraga APBNP-TA 2010 menjadi Rp950 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk program penyelenggaraan SEA Games Rp 465 miliar yang terdiri dari pembangunan wisma atlet Rp200 miliar, renovasi dan pembangunan venue tiga provinsi Rp120 miliar, dan pengadaan sarana dan prasarana pertandingan Rp145 miliar. Selain itu, penggunaan tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk Program olahraga Prestasi, Program Kepemudaan, dan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga senilai Rp198,500 miliar. Sedangkan anggaran senilai Rp286,5 miliar digunakan untuk program lainnya.

M. Yamin Panca Setia/Melati Hasanah Elandis/Heri Arland/Oscar Ferry

Ilustrasi: skalanews.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s