Lakon Komedi Menggoyang Koalisi


SALING sindir antar politisi mulai memanaskan panggung politik di awal tahun ini. Kali ini, sejumlah politisi Partai Demokrat menyindir beberapa politisi yang merupakan mitra koalisi karena dianggap tak hentinya mencari celah kesalahan pemerintah. Adalah Sutan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bathoegana yang memulai sindiran itu. Dia menyebut beberapa politisi dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai Ikan Salmon.

Sutan membuat akronim Ikan Salmon yaitu intelektual kagetan yang asal ngomong. Istilah itu diumbar Sutan lantaran geram dengan manuver politik yang dilayangkan salah satu politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang tak henti-hentinya memperkarakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Bank Century.

‘Mereka tidak akan diam sebelum orgasme politiknya tercapai,” cetus Sutan Jumat lalu. Sementara audit KPK menyatakan, tidak menemukan adanya dana Century yang mengalir ke Partai Demokrat.

Sutan pun mempertanyakan komitmen mitra koalisi untuk juga memperkarakan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas, cek pelawat, kerusuhan di Bima dan Lampung.

Mendengar sindiran Sutan itu, Bambang Soesatyo, merasa geram. Dia membalas dengan menyebut Sutan sebagai ‘Ikan Teri Asin‘ alias Intelektual Kagetan Teriak sana-sini. Bambang juga menuding jika kritik Sutan itu bentuk kepanikan kubu Demokrat.

Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR dari Partai PKS juga tak terima tudingan Sutan. Dia pun membalas jika Demokrat seperti ‘Ikan Piranha‘ yang merupakan akronim pikiran, hati, dan bicara suka beda. Makanya, kata Nasir, Demokrat mengalami gejala stroke politik. Akibatnya, sering membolak-balik fakta.

Tak mau kalah, muncul lagi balasan dari politisi Demokrat, I Gede Pasek. Kali ini, dia menggunakan istilah ‘Ikan Tongkol‘ kepada lawan politik Demokrat yang frustasi. ‘Mirip ikan tongkol, isinya tong kosong hanya bikin dongkol,” kata Pasek.

Pasek menuding kritik Bambang Soesatyo dkk tanpa bukti sehingga tidak akan membuat Pemerintahan Presiden SBY-Boediono goyang. Dia juga mengibaratkan mitra koalisi yang menentang pemerintah bak tentara yang berperang dengan peluru kosong, nyaring bunyinya tapi tidak mematikan.

“Gak akan berdampak karena tudingan itu hanya katanya-katanya tanpa fakta. Masyarakat tidak bodoh untuk tahu bahwa tidak ada fakta sama sekali yang terungkap,” ujar Pasek. Dia pun menuding Bambang Soesatyo dkk sebagai politisi frustrasi karena selalu berupaya mengkaitkan kasus Century kepada SBY-Boediono.

“Tuduhan dengan mengkaitkan Tim Kampanye Pilpres SBY-Boediono atau Demokrat menerima aliran dana sudah tidak terbukti. Faktanya, sudah ditelusuri aliran dananya dan itulah yang ditemukan BPK,” kata Pasek.

Baginya, tuduhan itu hanya bertujuan untuk huru hara politik. “Terlalu mahal jika bangsa ini menghabiskan energinya untuk mendengarkan celotehan Bambang Soesatyo.‘

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan tak kalah pedas. Dia menegaskan Demokrat bukan hanya membeli apa yang dijual oleh Partai Golkar, namun memborong semua yang dijual Partai Golkar. Dia juga mengingatkan Aburizal Bakrie untuk menertibkan ulah ‘Ikan Salmon” yang dapat mengganjal pencapresannya.

“Ical harus tertibkan para salmon di sekitarnya. Salmon itu kontraproduktif buat pencapresan Ical. Orang mau nyapres itu mestinya santun, simpati, dan bersahabat, bukan merongrong,” ujar Ramadhan.

‘Jadi, kami tidak takut untuk memborong semua yang mereka mainkan. Pendukung SBY juga akan marah, kalau SBY terus diganggu. Jadi kalau mereka mau menjual, kita borong semuanya sekalian,” imbuh Ramadhan.

Ramadhan menduga jika upaya Bambang Soesatyo mengganggu SBY sebagai bagian dari strategi Ical, maka strategi itu akan kontraproduktif bagi Ical.

“Masyarakat paham, Golkar bermuka dua. Kalau dikatakan oleh Ical dia mendukung SBY-Boediono buktikan dong, jangan hanya dimulut. Tidak masuk akal Bambang Soesatyo dilepaskan bergerak sendirian kalau tidak karena perintah,” tegasnya.

Tudingan Ramadhan itu ditangkis Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dia menegaskan tidak ada upaya Golkar menggoyang SBY-Boediono. “Pak Ical sebagai Ketua Umum Golkar sangat mendukung segala kebijakan Pak SBY,” tutur Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Setya Novanto, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat lalu. Terkait soal Century, Setya menegaskan, Golkar menyerahkan sepenuhnya ke proses penegakan hukum.

Aburizal sebelumnya menegaskan, Golkar menghormati audit BPK dalam kasus Bank Century. Menurut dia, Golkar tidak menuntut BPK untuk mengatakan salah atau benar karena hasil temuan BPK bisa jadi menjelaskan jika seseorang yang selama ini dianggap salah, ternyata benar. Ical menambahkan, audit BPK itu dapat ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga mengharap agar pimpinan KPK bisa menjelaskan kepada publik pihak-pihak yang terlibat, sekaligus menjelaskan siapa yang tidak bersalah.

Sikap Ical itu sejalan dengan sikap politik Partai Demokrat. Ramadhan menegaskan, dukungannya jika Golkar mendorong proses hukum. Karena itu, dia menyatakan, Demokrat menolak adanya intervensi politik dari siapa pun.

Saling sindir antar politisi diperkirakan akan terus menggoyang panggung politik negeri ini. Maklum, Pemilu 2014 makin mendekat. Akrobat politik dipastikan akan terus mengguncang perahu koalisi. Politisasi hukum pun akan terus dilesakkan oleh masing-masing kekuatan politik.

Jika Golkar getol mendorong Century yang menggoyang kursi SBY-Boediono, Demokrat akan mendorong kasus Lumpur Lapindo, Bakrie Life, BLBI, cek pelawat, kerusuhan Bima dan sebagainya. Dan, bisa jadi, Demokrat pun akan kembali memainkan isu reshuffle kabinet. Bahkan, dalam kasus Century, Demokrat pun telah menyambangi KPK untuk memberikan ‘kado‘ berisi tambahan fakta dalam kasus tersebut.

29 Desember 2011 lalu, Kabiro Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan memberikan data jika pengusutan kasus Century bisa dimulai dengan menindaklanjuti fakta hukum pada penyidikan kasus Century yang ditangani oleh pihak kejaksaan.

“Status hukum yang sudah diterima oleh Misbhakun, Robert Tantular, Rafat, itu fakta hukum. Itu pintu masuk KPK seharusnya membidik yang terlibat,” ujar Jemmy.

Publik tentu mengharap agar proses hukum berjalan tanpa politisasi. Jika terlalu banyak intrik politik dalam setiap proses penegakan hukum, maka sulit rasanya menegakan supremasi hukum di negara ini.

Dan, publik pun ingin para politisi menyuguhkan kritik yang konstruktif, bukan layaknya aktor komedi. Istilah nyeleneh seperti ikan tongkol, ikan asin, ikan teri, ikan piranha yang dilontarkan para elit politik itu tentu membuat geli publik. Entah apa kurang perbendaharaan kata, atau mungkin sengaja dilesakan begitu saja ke hadapan publik. Rakyat bisa menilai, kualitas ide dan argumentasi sebuah kiritik. Tanpa memberikan solusi, kritik seakan hampa makna dan sekedar permainan kata-kata.
M. Yamin Panca Setia/Rhama Denny

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s