Lakon Komedi Menggoyang Koalisi

Politisi Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana | Ist

SALING sindir antarpolitisi memanaskan suhu politik di awal tahun ini. Kali ini, sindiran dilayangkan sejumlah politisi Partai Demokrat ke beberapa politisi dari partai yang menjadi mitra koalisi. 

Adalah Sutan Bathoegana, politisi senior Demokrat yang memulainya. Dia menyebut beberapa politisi dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai “Ikan Salmon”.

Ikan Salmon merupakan akronim intelektual kagetan yang asal ngomong. Istilah itu diumbar Sutan karena geram dengan manuver politik yang dilakukan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Politisi yang karib disapa Bamsoet itu dianggap Sutan tak henti-hentinya memperkarakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus Bank Century.

“Mereka tidak akan diam sebelum orgasme politiknya tercapai,” cetus Sutan Jumat lalu. Sementara audit KPK menyatakan, tidak ditemukan adanya dana Century yang mengalir ke Partai Demokrat.

Sutan pun mempertanyakan komitmen mitra koalisi untuk memperkarakan skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus lumpur panas PT Lapindo Brantas, cek pelawat, kerusuhan di Bima dan Lampung.

Mendengar sindiran Sutan itu, Bamsoet merasa geram. Dia membalas dengan menyebut Sutan sebagai “Ikan Teri Asin” alias intelektual kagetan teriak sana-sini. Bambang juga mengganggap sindiran Sutan sebagai bentuk kepanikan kubu Demokrat.

Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR dari Partai PKS juga tak terima tudingan Sutan. Dia pun membalas jika Demokrat seperti “Ikan Piranha” yang merupakan akronim pikiran, hati, dan bicara suka beda. Makanya, kata Nasir, Demokrat mengalami gejala stroke politik. Akibatnya, sering kali membolak-balik fakta.

Tak mau kalah, muncul lagi balasan dari politisi Demokrat lainnya, I Gede Pasek. Kali ini, dia menggunakan istilah “Ikan Tongkol” kepada lawan politik Demokrat. “Mirip ikan tongkol, isinya tong kosong hanya bikin dongkol,” kata Pasek.

Pasek menganggap kritik Bamsoet dan lainnya, tanpa disertai bukti sehingga tidak akan membuat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono goyang. Dia juga mengibaratkan mitra koalisi yang menentang pemerintah bak tentara yang berperang dengan peluru kosong. Nyaring bunyinya, tapi tidak mematikan.

Gak akan berdampak karena tudingan itu hanya katanya-katanya, tanpa fakta. Masyarakat tidak bodoh. Tidak ada fakta sama sekali yang terungkap,” ujar Pasek. Karenanya, dia pun menganggap Bamsoet sebagai politisi frustrasi karena selalu berupaya mengkaitkan kasus Century kepada SBY-Boediono.

“Tuduhan dengan mengkaitkan Tim Kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) SBY-Boediono atau Demokrat menerima aliran dana sudah tidak terbukti. Faktanya, sudah ditelusuri aliran dananya dan itulah yang ditemukan BPK,” kata Pasek. Baginya, tuduhan itu bertujuan untuk menciptakan huru-hara politik. “Terlalu mahal jika bangsa ini menghabiskan energinya untuk mendengarkan celotehan Bambang Soesatyo.”

Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan tak kalah pedas. Dia menegaskan, Demokrat tak hanya membeli apa yang dijual oleh Partai Golkar. Namun, memborong semua yang dijual. Dia juga mengingatkan Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, untuk menertibkan ulah “Ikan Salmon” yang dapat mengganjal pencalonannya sebagai presiden di Pilpres 2014.

“Ical harus tertibkan para Salmon di sekitarnya. Salmon itu kontraproduktif buat pencapresan Ical. Orang mau nyapres itu mestinya santun, simpati, dan bersahabat, bukan merongrong,” ujar Ramadhan.

“Jadi, kami tidak takut untuk memborong semua yang mereka mainkan. Pendukung SBY juga akan marah, kalau SBY terus diganggu. Kalau mereka mau menjual, kita borong semuanya sekalian,” imbuhnya.

Ramadhan menduga, upaya Bamsoet mengganggu SBY sebagai bagian dari strategi Ical, yang kontraproduktif. “Masyarakat paham, Golkar bermuka dua. Kalau dikatakan oleh Ical dia mendukung SBY-Boediono buktikan dong, jangan hanya di mulut. Tidak masuk akal Bambang Soesatyo dilepaskan bergerak sendirian kalau tidak karena perintah,” tegasnya.

Tudingan Ramadhan itu ditangkis Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dia menegaskan, tidak ada upaya Golkar menggoyang SBY-Boediono. “Pak Ical sebagai Ketua Umum Golkar sangat mendukung kebijakan Pak SBY,” ucap Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu. Terkait soal Century, Setya Novanto menegaskan, Golkar menyerahkan sepenuhnya ke proses penegakan hukum.

Aburizal sebelumnya menegaskan, Golkar menghormati audit BPK dalam kasus Bank Century. Menurut dia, Golkar tidak menuntut BPK untuk mengatakan salah atau benar karena hasil temuan BPK bisa jadi menjelaskan jika seseorang yang selama ini dianggap salah, ternyata benar.

Ical menambahkan, audit BPK itu dapat ditindaklanjuti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia juga mengharap agar pimpinan KPK bisa menjelaskan kepada publik pihak-pihak yang terlibat, sekaligus menjelaskan siapa yang tidak bersalah.

Sikap Ical itu sejalan dengan sikap politik Demokrat. Ramadhan mendukung jika Golkar mendorong proses hukum. Karena itu, dia menyatakan, Demokrat menolak adanya intervensi politik dari siapa pun.

Saling sindir antar politisi diperkirakan akan terus menggoyang panggung politik negeri ini. Maklum, Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 makin mendekat. Akrobat politik dipastikan akan terus mengguncang perahu koalisi. Politisasi hukum pun akan terus dilesakkan oleh masing-masing kekuatan politik.

Jika Golkar getol mendorong Century yang menggoyang kursi SBY-Boediono, Demokrat akan menggoreng kasus Lumpur Lapindo, Bakrie Life, BLBI, cek pelawat, kerusuhan Bima dan sebagainya. Dan, bisa jadi, Demokrat pun akan kembali memainkan isu reshuffle kabinet. Bahkan, dalam kasus Century, Demokrat telah menyambangi KPK untuk memberikan “kado” berisi tambahan fakta dalam kasus tersebut.

29 Desember 2011 lalu, Kabiro Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan memberikan data jika pengusutan kasus Century bisa dimulai dengan menindaklanjuti fakta hukum pada penyidikan kasus Century yang ditangani oleh pihak kejaksaan.

“Status hukum yang sudah diterima oleh Misbhakun, Robert Tantular, Rafat, itu fakta hukum. Itu pintu masuk KPK seharusnya membidik yang terlibat,” ujar Jemmy.

Publik tentu mengharap agar proses hukum berjalan tanpa politisasi. Jika terlalu banyak intrik politik dalam setiap proses penegakan hukum, maka sulit rasanya menegakkan supremasi hukum di negara ini.

Dan, publik pun ingin para politisi menyuguhkan kritik yang konstruktif, bukan layaknya aktor komedi. Istilah nyeleneh seperti ikan tongkol, ikan asin, ikan teri, maupun ikan piranha yang dilontarkan para elit politik itu hanya membuat geli publik. Entah apa kurang perbendaharaan kata, atau mungkin sengaja dilesakan begitu saja ke hadapan publik. Dari ucapan para politisi itu, rakyat bisa menilai, kualitas ide dan argumentasinya. Tanpa memberikan solusi, kritik hampa makna dan sekadar permainan kata-kata. | M. Yamin Panca Setia/Rhama Denny

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s