Suhu Politik Memanas


SUHU politik memanas. Masing-masing kekuatan politik diperkirakan makin agresif memompa mesin politiknya. Elite politik yang disebut-sebut bakal meramaikan bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 makin berancang-ancang. Mereka bakal makin rajin menabur citranya, dan turun gunung menyambangi rakyat di daerah. Mereka seakan hadir bak malaikat yang seakan-akan mampu mewujudkan mimpi rakyat akan kesejahteraan.

Makin mendekatnya Pemilihan Umum 2014, gesekan-gesekan politik pun tak bisa terhindarkan. Ada pula yang menilai jika di tahun 2012, sejumlah menteri dari partai politik mulai sibuk berpolitik daripada melaksanakan tugasnya sebagai pembantu Presiden. Kekhawatiran itu mencuat karena praktik politik yang dilakoni elite di negara sering kali mencampuradukkan antara kepentingan negara dengan kepentingan politik.

Sementara jelang Pilpres 2014, beberapa politisi yang diusung partai politik yang disebut-sebut bakal maju sebagai calon presiden (capres) pun bermunculan. Mereka antara lain: Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Prabowo Subianto (Partai Gerindra), Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional), dan Wiranto (Partai Hati Nurani Rakyat).

Beberapa nama lain yang juga disebut-sebut layak meramaikan bursa Pilpres 2014 antara lain Moh Mahfud MD, Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, Ani Yudhoyono, Sri Mulyani, Said Aqil Siradj, Din Syamsuddin, Pramono Edhie Wibowo, Djoko Suyanto, dan Surya Paloh.

Aburizal Bakrie yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar tampaknya paling gesit mempersiapkan diri menghadapi Pilpres 2014. Dalam pidato di hadapan ribuan simpatisan dan fungsionaris Partai Golkar di Stadion Gelora Bung Karno, akhir Oktober lalu, Ical–sapaan Aburizal mengklaim, padi semakin menguning hingga ke pelosok-pelosok desa. Maksudnya, Golkar telah bergerak ke pelosok-pelosok desa untuk mendapat simpati rakyat agar memenangkan Pemilihan Umum 2014 nanti.

Awal tahun 2012 nanti, Golkar rencananya menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Saat itulah Golkar dipastikan akan menetapkan Aburizal sebagai Capres Pilpres 2014. Ical dipastikan mulus melaju sebagai satu-satunya Capres Golkar karena keputusan internal DPP Partai Golkar tidak akan menggelar konvensi Capres seperti pada Pemilu 2004 lalu.

Langkah sigap juga dilakukan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto. Dia memastikan siap bertarung dalam Pilpres 2014. “Insya Allah, saya akan maju lagi dalam Pilpres mendatang,” ujarnya di Kalimantan Selatan, akhir November lalu.

Prabowo menganggap pencalonan dirinya sebagai capres karena mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Prabowo pun menaburkan optimisme jika bangsa ini bisa sejahtera dengan mengelola sendiri sumber daya alam yang dimiliki. Mantan Danjen Kopassus itu terus mencitrakan dirinya lewat iklan di media. Sosok Prabowo tak kalah melambung namanya dibandingkan Aburizal. Dari hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS), Prabowo Subianto mendapatkan dukungan tertinggi dari responden untuk menjadi presiden.

Masalah yang perlu digenjot oleh Prabowo adalah mendongkrak suara Partai Gerindra. Jika tidak, akan sulit baginya karena terbentur syarat persentase ambang batas parlemen yang kini digodok DPR. Jika ambang batas diketok lima persen, maka Gerindra harus mati-matian meraih dukungan rakyat. Bagaimana dengan Megawati? Hingga kini belum ada penegasan dari Ketua Umum PDIP itu untuk maju lagi di ajang Pilpres. Namun, PDIP dipastikan akan mengusung dua nama yaitu Megawati dan Puan Maharani menjadi capres. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak mau kalah.

Dia menyatakan siap dicalonkan kembali sebagai capres 2014. “Saya siap menduduki jabatan apa pun. Permintaan 33 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Hanura tidak mungkin diabaikan dan ditolak,” katanya saat penutupan Rapat Kerja Nasional Partai Hanura di Jakarta, Rabu pekan lalu.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa juga secara resmi diusung sebagai capres. Dukungan itu ditetapkan dalam rapat Pleno II Rakernas PAN yang di gelar di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Minggu (11/12). PAN juga mulai sibuk mempersiapkan tim untuk memenangkan Hatta dalam Pilpres mendatang. “Semua menyebut untuk berani mendeklarasikan Bang HR menjadi presiden 2014,” kata legislator dari FPAN, Teguh Juwarno di Jakarta, beberapa hari lalu.

Hatta tidak menanggapi secara khusus pencalonannya sebagai Presiden 2014. Secara diplomatis, ia menyatakan akan lebih konsentrasi bekerja. “Semua tahun adalah tahun politik, semua tahun adalah tahun bekerja, tapi PAN mengatakan kita bekerja, bekerja, bekerja,” kata Hatta.

Sementara PKS, tengah membentuk panitia seleksi khusus untuk menjaring kader-kader internal PKS yang bakal bertarung di Pilpres 2014. Dia menyebut calon-calon yang layak menjadi kandidat antara lain Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid dan Luthfi Hasan.

Semarak jelang Pilpres juga diperkirakan tak hanya ramai dengan politisi. Publik mengharap ada calon lain yang berasal dari birokrat dan akademisi. Nama yang disebut-sebut layak maju adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD. Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu tampaknya harus mencermati konstelasi politik menjelang Pilpres 2014. Meski dirinya tidak pernah menyebut siap atau tidak menjadi kandidat di Pilpres nanti, Mahfud perlu mempertimbangkan dukungan publik yang cukup besar terhadap dirinya. Setidaknya, hasil survei SSS yang dirilis, di Jakarta, akhir Oktober lalu menempatkan dirinya urutan kedua sebagai calon presiden pilihan publik di Pilpres 2014. Sosok akademisi perlu diperhitungkan. Dari Survei yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) disebutkan jika masyarakat Yogyakarta mendambakan capres dari akademisi. “Masyarakat Yogyakarta lebih menginginkan calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berasal dari kalangan akademisi dibandingkan profesi lain, bahkan politikus sekali pun,” kata pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dian Eka Rahmawati belum lama ini. Dari 510 responden, yang merupakan warga Yogyakarta, sebanyak 129 responden memilih capres dari profesi akademisi. Sementara kalangan birokrat hanya dipilih oleh 108 responden, sedangkan politikus dipilih oleh 95 responden.

Aroma kompetisi yang makin menguap di tahun 2012 diperkirakan akan diwarnai praktik politik saling serang dan saling sandera. Pasalnya, hampir semua partai politik bergelimang dosa. Mahfud pernah mengungkap kekhawatirannya jika demokrasi dan upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan terancam karena partai politik menerapkan jurus saling sandera. “Negara kita sedang dalam bahaya korupsi. Ada penyanderaan satu sama lain. Orang tidak berani menindak karena sudah disandera,” katanya di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Laku korupsi politisi memang sangat memprihatinkan. Kasus korupsi mantan Bendahara Partai Demokrat M Nazaruddin dalam perkara proyek pembangunan wisma atlet di kawasan Jakabaring, Palembang senilai Rp191 miliar semakin menambah suram rekam jejak politisi di negara ini. Sudah sekian banyak politisi yang dijerat kasus korupsi. Praktik korupsi telah menjalar ke hampir semua partai politik. Kasus suap cek perjalanan (traveler cheque) yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) senilai Rp31,5 miliar juga menyeret puluhan politisi dari PDIP.

Partai Golkar juga dihadapi kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan yang menyeret perusahaan Grup Bakrie. Gayus pernah mengungkap jika dirinya menerima uang sebesar Rp25 miliar dari Group Bakrie.

Belum lagi dugaan praktik mafia anggaran yang melilit Banggar DPR. Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang dililit kasus proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Sumatera Selatan juga pernah menuding semua pemimpin Banggar DPR telah menikmati suap. Nazaruddin menyebut uang sebanyak Rp8 miliar dibagi-bagikan ke semua pimpinan Banggar. Dia juga menuding koleganya di Partai Demokrat yaitu Mirwan Amir, Angelina Sondakh serta politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Koster sebagai penghubung yang membagi-bagikan uang haram itu. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pun tersandera oleh dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Hambalang seperti yang dituduhkan Nazaruddin.

Suhu politik memang bakal memanas. Namun, jangan sampai panas persaingan politik membuat rakyat menjadi korban. Belajar dari pengalaman menjelang Pemilu 2009 lalu, Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah dihadapi manuver beberapa menteri dari parpol yang gencar melakukan kampanye terselubung lewat pelaksanaan sejumlah program kementeriannya. Alih-alih mengejar target realisasi program pemerintahan, namun ada motif kepentingan politik yang diselipkan dalam program kerakyatan yang didanai uang negara. Memang agaknya sulit menghindari seorang menteri yang mengibarkan bendera partai saat merealisasikan program pemerintahan. Namun, sangat tidak etis jika politisi yang menjadi mitra pendukung pemerintahan melakukan gerakan politik yang justru melawan pemerintah kebijakan pemerintah.

M Yamin Panca Setia/Heri Arland/Musdahlifa Fachri/Frederich Batari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s