Reformasi Hukum Tersandera

Kondisi hukum di tahun 2012 diyakini sebagian kalangan akan sama dengan situasi politik, semakin memanas. Apalagi tahun 2012 dianggap sebagai tahun persiapan kompetisi politik di Pemilu 2014 mendatang. Pengamat hukum dan politik bahkan meyakini, reformasi dan penegakan di bidang hukum akan tersandera oleh kepentingan-kepentingan politik.

Sejatinya, persoalan reformasi dan penegakan hukum di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah yang banyak. Reformasi birokrasi dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, masih menghadapi berbagai persoalan. Bahkan reformasi institusi di kepolisian dan kejaksaan sepertinya menghadapi jalan buntu.

Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan oknum polisi dalam penanganan kemarahan massa, seperti kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan di Pelabuhan Sape, Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu alasan yang dilontarkan para pengamat dalam menilai kelambanan reformasi di tubuh Polri. Bahkan tidak sedikit pengamat dan masyarakat yang menilainya gagal.

Begitu juga di Kejaksaan Agung dan Mahkamah Konstitusi, kasus suap terhadap jaksa dan hakim pengadilan, turut mencoreng upaya perbaikan birokrasi di kedua institusi yang menjadi salah satu pilar penegakan hukum tersebut.

Tidak kalah dengan karut-marutnya upaya reformasi birokrasi di institusi hukum. Upaya penegakan hukum pun diyakini masih tidak akan semulus seperti yang diinginkan. Bahkan di tahun 2012 mendatang, upaya penegakan hukum sangat rentan oleh kepentingan politik yang saling menyandera.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai rivalitas partai politik dan politisi akan membuat kondisi politik hukum semakin menegang.

Beberapa persoalan yang saling menyandera, kata dia, seperti kasus Partai Demokrat dengan Bank Century, Partai Golkar dengan kasus Lumpur Lapindo dan isu pengemplang pajak, PDI Perjuangan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta Partai Amanat Nasional dengan kasus hibah kereta api dari Jepang. Artinya nyaris semua partai politik, terutama partai politik besar, masing-masing memiliki daftar dosa yang kapan pun bisa dimainkan oleh lawan-lawan politiknya.

“Tarik-menarik kepentingan elite politik akan terus terjadi dari tahun ke tahun, apalagi hal ini dibumbui oleh pertarungan kepentingan politik,” tutur staf pengajar FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini.

Wakil Sekjen DPP Partai Amanat Nasional Wahyuni Refi juga menilai konflik politik dan hukum masih akan terjadi pada 2012 karena adanya saling sandera dari kekuatan politik yang ada, sehingga sejumlah persoalan hukum yang besar tidak terselesaikan.

Adanya saling sandera antara kekuatan politik, kata dia, sulit mencari alasan politik hukum pada 2012 akan kondusif. “Padahal, antara politik dan hukum seharusnya adalah dua hal yang terpisah,” ucapnya.

Namun dua hal itu, kata dia, menjadi bias karena adanya intervensi politik pada persoalan hukum, sehingga supremasi hukum sulit ditegakkan secara adil dan tegas.

Sulit dan Bertele-tele

Keterlibatan elite politik yang selama ini sering dianggap sebagai upaya intervensi pada setiap persoalan hukum, membuat upaya penegakan hukum menjadi sulit dan cenderung bertele-tele. Bahkan lebih parah lagi, campur tangan para politisi pada persoalan hukum, justru malah sering berdampak menimbulkan kegaduhan politik. Padahal, Indonesia adalah negara hukum yang seharusnya supremasi hukum adalah menjadi panglima tertinggi, bukan politik.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nurkholis menyatakan, sepanjang 2011 ini negara justru sering kali memberi contoh pembangkangan terhadap putusan pengadilan. Laporan Hukum dan HAM 2011 LBH Jakarta mencatat setidaknya tiga kasus yang menunjukkan ada pembangkangan terhadap putusan-putusan hukum, yakni kasus GKI Yasmin, susu berbakteri, dan putusan tentang ujian nasional.

Maka tidak aneh ketika hasil survei yang dilakukan oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) menunjukkan hanya 31,1 persen masyarakat Indonesia yang menyatakan puas terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Sedangkan 39,7 persen menyatakan buruk. Sementara sisanya menyatakan tidak tahu dan abstain.

“Angka 31,1 persen tersebut menunjukkan tingkat pesimisme rakyat yang tinggi terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia karena angka 68,9 persen cenderung mempunyai asosiasi negatif dan skeptisme tinggi terhadap penegakan hukum di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif JSI Widdi Aswindi.

Survey JSI juga menyoroti peran lima lembaga hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung. Dari kelima lembaga tersebut, kepercayaan terendah dimiliki oleh Kejaksaan Agung dengan 41,2 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja lembaga tersebut.

KPK sebagai lembaga yang diharapkan menjadi terobosan dalam sistem hukum Indonesia saat ini memiliki persepsi ketidakpuasan tertinggi di antara lembaga-lembaga hukum lainnya. Sekitar 42,7 persen responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja KPK.

Sementara itu, 35,3 persen masyarakat tidak puas terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi, 37,5 persen tidak puas terhadap Mahkamah Agung, dan 39,7 persen terhadap Polri.

Dari sisi pembuatan regulasi, pesimisme masyarakat juga mengemuka pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012. Masyarakat menganggap, Prolegnas 2012 nasibnya akan serupa dengan prolegnas-prolegnas tahun sebelumnya, yakni hanya sekadar banyak di angka-angka pada saat perencanaan. Sementara penyelesaiannya, baik dari sisi kualitas mapun kuantitas tidak akan seperti yang diharapkan.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, penyelesaian pembahasan RUU pada 2010 hanya mampu menyelesaikan 16 UU dan 2011 mencapai 26 UU. Sementara Prolegnas yang ditetapkan setiap tahunnya rata-rata berjumlah antara 70 hingga 80 RUU.

Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri berharap agar pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang, memilih RUU yang sangat strategis untuk lebih diprioritaskan.

“DPR dan pemerintah harus memprioritaskan sedikit RUU yang strategis dan jadi champions. Misalkan di bidang politik hukum, seperti RUU Tipikor, RUU KUHAP, paket perubahan UU Pemerintahan Daerah, RUU MA, dan revisi UU MD3,” katanya.

Tanggung Jawab Bersama

Soal mengembalikan hukum menjadi panglima di negeri ini memang bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah semata. Seluruh stakeholders negara ini mestinya juga turut bertanggung jawab, baik pemerintah, politisi, partai politik, akademisi, advokat, hingga masyarakat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dalam sebuah diskusi tentang Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia, di Jakarta, baru-baru ini, menyatakan dengan tegas mengatakan, bahwa semua pihak harus turut serta mencermati apa yang terjadi akhir-akhir ini khususnya terkait penegakan hukum yang berkeadilan bagi rakyat.

“Penegakan hukum yang berkeadilan hendaknya menjadi perhatian bersama, kita wujudkan reformasi penegakan hukum di Indonesia agar hal-hal yang diidamkan masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Menko Polhukam.

Menurut Menko Polhukam, pihaknya tidak menginginkan agenda reformasi penegakan hukum ini dilaksanakan tidak keruan. Reformasi penegakan hukum bukan untuk menjelek-jelekan penegak hukum tapi mencari dan menyusun roadmap agar dapat menyatukan visi dan misi penegakan hukum.

“Penegakan hukum merupakan beban bersama, semua saling terkait dan tidak bisa kami bebankan pada satu aspek saja. Yang kami inginkan melihat masalah dan obatnya yang mujarab agar hukum berkeadilan untuk rakyat bisa berjalan dengan baik,” tutur Menko Polhukam.

Senada dengan Menko Polhukam, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, ke depan, supremasi hukum harus menjadi alat untuk mencapai keadilan. Adalah keliru seandainya supremasi hukum direduksi sebatas supremasi undang-undang, supremasi kalimat dalam undang-undang, apalagi supremasi para pembuat undang-undang yaitu DPR dan pemerintah.

Ilustrasi: matanews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s