Kinerja Legislasi Melorot


TAK berlebihan jika menilai kinerja para anggota DPR periode 2009-2014 makin buruk dibandingkan periode sebelumnya. Totalitas dan komitmen anggota DPR untuk melaksanakan tanggung jawab legislasi sangat rendah sehingga gagal merealisasikan target program legislasi nasional (proglegnas).

Kegagalan mengejar target proglegnas itu tak hanya akibat rendahnya loyalitas dan komitmen mereka dalam mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk melaksanakan tanggung jawab legislasi. Namun juga disebabkan karena terkooptasinya para wakil rakyat oleh kepentingan subyektif di setiap pembahasan dan revisi Undang-Undang (UU) sehingga memunculkan perdebatan panjang.

Akhirnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU pun banyak yang molor. Beberapa UU yang dibungkus oleh kepentingan subyektif itu kemudian memunculkan perlawanan sejumlah pihak yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, dengan memerkarakan ke MK untuk diuji materi (judicial review). Tak sedikit, UU yang telah disahkan DPR dan pemerintah melabrak substansi yang diamanatkan UUD 1945.

Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Palemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang, target program legislasi nasional tahun 2011 belum satu pun RUU disahkan oleh DPR. “Target legislasi 2011 terdiri dari 70 Prolegnas dan 23 RUU luncuran tahun 2010. Tapi tidak ada satu pun target Prolegnas 2011 yang disahkan jadi UU di tahun 2011 ini,” ujarnya.

Sebaliknya, DPR justru baru berhasil mengesahkan 12 UU luncuran tahun 2010. “Dengan begitu penyelesaian 12 RUU luncuran tahun 2010 itu secara persentase hanya mencapai 12,9 persen. Lebih buruk dari tahun pertama sebelumnya yang mencapai 20 persen,” kata Sebastian.

Wakil Ketua Komisi Perbankan dan Keuangan Harry Azhar Aziz menolak tudingan jika DPR dianggap tidak maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Buktinya, kata dia, beberapa RUU usullah DPR telah selesai dibahas dan disahkan menjadi undang-undang.

“Saya kira tidak fair menuding DPR dianggap sebagai penyebab mandeknya pembahasan RUU. Kalau target program legislasi nasional tidak selesai bukan salah DPR,” katanya.

Menurut Harry, target program legislasi nasional 2011 tidak terpenuhi karena pemerintah lambat menyerahkan draf RUU. Ia mencontohkan tahun ini ada delapan RUU proglegnas yang harus diselesaikan Komisi Perbankan dan Keuangan. Dari delapan RUU itu, semuanya usulan pemerintah.

“Tapi sampai hari ini DPR belum menerima satu pun draf RUU itu. Pemerintah yang lelet, bukan DPR,” katanya.

Tahun ini, Komisi Perbankan dan Keuangan hanya mampu menyelesaikan dua RUU menjadi UU, UU Akuntan Publik dan UU Mata Uang, dan satu RUU yang dibahas lewat Pansus yakni, RUU Otoritas Jasa Keuangan menjadi UU Otoritas Jasa Keuangan.

DPR dan pemerintah pada 2011 punya target muluk: menetapkan program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2011 sebanyak 70 Rancangan Undang-Undang (RUU). Dari jumlah itu, masih ditambah 23 RUU luncuran 2010 untuk dibahas. Artinya ada 93 RUU yang seharusnya dibahas sampai akhir Desember ini. Tapi sampai Desember ini target itu jauh dari harapan. Belum sampai lima puluh persen.

Fenomena ketidakmampuan DPR memenuhi target Prolegnas 2011 tersebut juga mengindikasikan tidak adanya sinergi antara rencana pembangunan pemerintah dengan pembangunan legislasi yang dibuat oleh DPR. Masalah kinerja pun diperparah oleh dugaan praktek mafia dan percaloan anggaran. Fakta mengurai ada dugaan kuat perselingkuhan antara Badan Anggaran DPR dengan pejabat di kementerian dalam memainkan anggaran proyek pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari kasus korupsi di beberapa kementerian seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Kementerian Pemuda Olahraga (Kemenegpora), yang menyebut dugaan keterlibatan Banggar untuk memuluskan permainan anggaran.

Beberapa waktu lalu, KPK meringkus Dharnawati bersama dua pejabat Kemenakertrans yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Dadong Irbarelawan dan Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisanaya, lantaran tengah bertransaksi suap. Ketiganya ditangkap terpisah dengan alat bukti uang senilai Rp1,5 miliar yang ditemukan di kantor Ditjen P2KT, dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Suap itu diduga untuk pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (PPID) di Kemenakertrans 2011 di 19 kabupaten sebagai fee terkait pencairan dana PPID senilai Rp500 miliar. Fee diberikan sebagai imbalan karena perusahaan yang diwakili Dharmawati akan menjadi pelaksana proyek pembangunan infrastruktur itu.

Wa Ode Nurhayati pernah berkicau soal praktik mafia anggaran di DPR. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengungkap rapinya praktik penggerogotan uang negara yang dilakukan politisi Senayan. Salah satu kasus yang dibongkarnya adalah praktik mafia anggaran proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. “Ini semua kerja cerdas dan terkoordinasi dengan baik. Yang mampu melakukan ini bukan anggota Banggar biasa,” kata Wa Ode.

Politisi asal Sulawesi Tenggara itu mengungkap kejanggalan tentang adanya 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar daerah yang menerima Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) tahun 2011. Padahal, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR 2010 lalu ditetapkan jika daerah-daerah tersebut sebagai penerima dana DPID yang besarnya mencapai Rp7,7 triliunan. Wa Ode menganggap keputusan itu janggal karena tidak sesuai dengan kesepakatan.

Wa Ode mencium kejanggalan dan menuding pemimpin Banggar, pemimpin DPR serta Menteri Keuangan telah memainkan penetapan anggaran DPID. Dia juga pernah mempertanyakan motivasi Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menduga, surat yang telah dikirim Anis tersebut terkait dengan permintaan agar segera dilakukan pencairan DPID.

Namun, belumlah terungkap dugaan adanya praktik mafia anggaran itu, Wa Ode justru yang kini dijerat perkara suap DPPID oleh KPK. PPATK menemukan 21 transaksi keuangan mencurigakan milik Wa Ode. Dia mengaku pasrah jika harus berhadapan dengan hukum. Namun, dia berjanji akan membongkar praktik mafia anggaran di DPR. Kita tunggu kicauan Wa Ode bertajuk membongkar praktik mafia anggaran.

Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang dililit kasus proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Sumatera Selatan pernah menuding semua pemimpin Banggar DPR telah menikmati suap. Dia juga menuding koleganya di Partai Demokrat yaitu Mirwan Amir, Angelina Sondakh serta politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Koster berperan sebagai penghubung dan tidak menikmati suap.

Soal fungsi pengawasan, DPR memang telah melakukan serangkaian fungsi pengawasan seperti membentuk Tim Pengawas Penyelesaian Hukum Kasus Bank Century. Tapi pengawasan tidak berjalan efektif. Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai anggota DPR terlalu sibuk menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan daripada fungsi legislasi. Inilah yang mengakibatkan kinerja mereka di bidang legislasi kedodoran. “Mereka terlalu sibuk membahas anggaran, mengawas kasus Century. Lalu mereka lupa membahas undang-undang,” ujar Arbi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menyarankan agar struktur kerja di DPR RI diperbaiki agar bisa produktif menyelesaikan Prolegnas. “Anggota DPR itu hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menyelesaikannya. Ini bukti mereka tidak bekerja, atau sengaja bekerja semau mereka,” ujarnya.

M Yamin Panca Setia/Ahmad Nurhasim/Rhama Deny/Aria Triyudha/Abu Sahma Pane

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s